= selebaran =
Adaptasi dari novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer
Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta
Jakarta, 12, 13, 14 Agustus 2007
Naskah
Faiza Mardzoeki, Sutradara: Wawan Sofwan
Pelaku
Happy Salma
Restu Sinaga, Ayu Diah Pasha, Madina Wowor, Temmy, Sita "RSD" Nursanti, William Bivers, M Hendrayanto, Teuku Rifnu Wikana, Nuansa Ayu, Felencia Hutabarat, Antony Laurentz, Joint, Temmy H, Rusman, Joint, Bowo GP, Syaeful Amri-Ari-, Rusman, Pipien Putri, Rebecca Henscke
Tim Artistik
Direktur Artistik : Dolorosa Sinaga, Co Penata Artistik: Gallis A.S,
Penata Musik : Fahmi Alatas, Penata Busana : Merdi Sihombing,
Penata Lampu : Aziz Dying& Sari Sound Engineer : Mogan Pasaribu
Koreografer: Pipien Putri
Ticket
VIP Rp 100.000,00
Wings Rp 75.000,00
Balkon Rp 30.000,00
Nonton hemat khusus mahasiswa dan pelajar pada pertunjukan hari Senin (13 Agustus 2007) mendapat diskon 20%, dengan menunjukan kartu mahasiswa/pelajar
Tiket dapat dibeli pada awal Juli 2007
Hubungi alamat di bawah untuk pemesanan tiket
Sekretariat:
Jl. Tebet Utara II D NO. 21, Jakarta , Indonesia 12810
Telp/fax : (62-21) 8302028
Atau kontak ke: Dewi Djaja 08159787838, 021-68592885 dan Efriza di 08155006450
Email : nyaiontosorohtheatre@yahoo.co.id
Multiply : http://nyaiontosorohtheatre.multiply.com
Thursday, May 31, 2007
Pentas Teater Nyai Ontosoroh
Wednesday, May 30, 2007
Pilkada - Sesungguhnya Ini Soal Apa?
Awicaks
Ini berangkat dari pertanyaan sederhana. Denny J.A. yang sudah sedemikian berhasil dengan metoda quick-count, mengapa bisa begitu merajai ajang pemilihan kepala daerah (pilkada)? Ibarat penonton sebuah pertunjukan sulap, saya begitu terpesona oleh kecanggihan orang itu. Ketika ia memperoleh penghargaan sebagai seorang political enterpreneur, saya pun terkesiap. Political enterpreneur? Maka pertanyaan saya pun saya tarik kembali....
Era pasar bebas yang serba tergesa, serba kemilau oleh kemasan, ternyata memang sangat ganas merambah semua ranah tata-kehidupan manusia. Tak terkecuali politik. Maka pelajaran-pelajaran dasar demokrasi pun mesti tak diajarkan lagi. Pertama karena ia sudah tak relevan. Kedua, karena politik tak lebih dari arena pemenangan. Jadi ini bukan perkara benar-salah, tapi sesederhana perkara menang-kalah. Menang-kalah di era pasar bebas yang serba tergesa dan serba kemilau menuntut manipulasi-manipulasi produk. "Buatlah warga membeli sesuatu yang sesungguhnya ia tak membutuhkannya."
Sehingga program-program pendidikan publik lewat media televisi, seperti yang diusung Wimar Witoelar dan Effendi Gazzali, jadi seperti kotbah-kotbah kosong para pemuka agama tua, yang tak mampu mengejar kemilau gaya hidup pemuka agama usia muda, yang tahu bagaimana merebut perhatian pangsa agar mau membeli produk-produknya. Padahal Wimar dan Effendi adalah dua orang pakar komunikasi. Agaknya pesan moral memang tidak akan pernah bisa dikemas sedemikian rupa dalam komoditas pasar bebas yang serba kemilau dan serba tergesa. Acara Gubernur Kita mencoba membalikkan opini publik dengan coba mengganggu para kandidat yang lebih mengandalkan kuasa dan modal. Pada akhirnya kedua pakar komunikasi itu pun harus takluk tunduk kepada aturan pasar, ketika kuasa modal menghentikan langkah mereka.
Pengalaman Pilkada Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah satu anomali. Anomali yang timbul oleh kepongahan para politikus yang bersandar pada kuasa dan modal. Namun juga anomali yang merupakan reaksi negatif terhadap peran-peran para konsultan pemasaran politik. Calon independen bukan sesuatu yang atraktif sekarang ini buat para konsultan pemasaran politik. Pertama, karena mereka tidak punya modal besar, sehingga tak akan mampu membayar professional rates mereka yang sudah sedemikain tinggi. Kedua, partai politik masih tetap menjadi simpul-simpul pemasaran komoditas politik yang handal hingga saat ini. Tetapi ini lebih kepada besarnya nilai transaksi, bukan soal hasil akhir, menang-kalah.
Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah pertarungan yang aneh. Pertarungan antara akal sehat, kebutuhan tanding yang elegan dengan kerakusan para political enterpreneurs. Jadi, ini sesungguhnya soal apa?
30 Mei 2007
El Tiga, Eldorado
Awicaks
El Tiga atau Lumpur Lapindo Laknat adalah hal yang sangat fenomenal. Potret tipikal pengurusan Negara yang amburadul. Ia pun merupakan bukti kongkret bahwa agenda pengurusan Negara memang tidak untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga, tidak juga untuk menjamin warga mampu memenuhi syarat-syarat hidup berkualitas menurut ukuran masing-masing, serta sama sekali tidak ada urusannya dengan upaya menjamin berlangsungnya jasa alam. Titik koma angka-angka dari beberapa tolok-ukur pertumbuhan ekonomi makro yang menjadi kendali. Keselematan dan kesejahteraan warga adalah bonus, jika angka-angka tolok-ukur itu bisa dicapai. Melindungi investasi modal adalah hal paling penting, karena jumlahnya sedikit. Melindungi warga? Itu nanti dulu, toh jumlahnya masih cukup banyak. Ratusan juta warga itu belum memberi banyak sumbangan kepada angka-angka tadi. Dan El Tiga adalah potret kongkret cara-pikir para pengurus Negara.
Seorang Menteri Lingkungan Hidup bisa dengan entengnya berkata, "Itu gagasan baik, untuk menjadikan kasus lumpur Lapindo ini untuk diteliti sebagai pelajaran penting pengelolaan lingkungan. Tetapi itu baru dapat dilakukan kalau semburan lumpur sudah berhenti." Saya pun menolak pendapat tanpa nurani itu. Saya katakan langsung kepada beliau, "Pada saat penelitian itu akan dilaksanakan, Pak Menteri sudah tidak menjabat, dan mungkin kejadian ini sudah dilupakan banyak orang. Karena negeri ini cenderung membuat warga jadi pelupa dan hilang ingatan sosialnya." Tak ada tanggapan, karena beliau harus segera meninggalkan ruangan, karena pertemuan yang lebih penting. Ini terjadi ketika dilakukan refleksi dan evaluasi lingkungan hidup Indonesia tahun 2006. Ketika itu orang-orang sibuk dengan argumen skala negara, utopik dan makro, yang saya tantang dengan peristiwa semburan lumpur Lapindo. "Konsep-konsep ekonomi-politik seperti disampaikan pembicara lain memang penting. Tapi coba pecahkan dulu lah semburan lumpur Lapindo ini. Mestinya kita menjadikannya satu test case tentang kesungguhan Negara menjamin keselamatan warganya." Kata-kata itulah yang kemudian ditanggapi oleh Menteri Lingkungan Hidup.
Dangkalnya cara berpikir birokrat dan politikus Indonesia terlihat pada kegagalan mereka melihat persoalan lumpur Lapindo laknat dari berbagai perspektif sekaligus. Urusan biasanya dikerucutkan hanya menjadi satu cara baca saja: Selamatkan warga. Bagaimana dengan kemungkinan pelanggaran hukum oleh Lapindo? Wah, nanti dulu itu. Itu harus lewat proses hukum yang benar. Bagaimana dengan penyumbatan semburan lumpurnya? Dialirkan saja ke Selat Madura, lewat Sungai Porong. Yang terpenting menyelamatkan warga dulu. Demikian seterusnya, hingga tanpa sadar keselamatan warga yang semestinya tak-terpisahkan dengan keselamatan lingkungan, oleh para politikus dan birokrat bisa diplintir hingga menjadi dua hal yang saling bertentangan. Bisajadi hal itu memang disengaja, tapi tidak tertutup kemungkinan itu tak sengaja terjadi karena cara berpikirnya yang cupet.
Kemana arah penuntasan lumpur Lapindo laknat (El Tiga) ini? Saya menemui beberapa orang dari Departemen Enerji dan Sumberdaya Mineral (ESDM), menanyakan tentang hal ini. Mereka mengatakan, bahwa ini sudah ditangani langsung oleh Presiden. Saya periksa ke kawan lain yang berasal dari kantor-kantor Negara berbeda. Dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, kami sudah tidak dilibatkan sejak terbentuknya Badan Pengendalian Lumpur Sidoardjo. Sementara dari Kementrian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dimana sang pemilik Lapindo adalah juga orang nomor satu, berkata, "Tugas kami selesai ketika status bencana ditetapkan. Sekarang semua ada di tangan BPLS, yang langsung di bawah pengawasan Presiden."
Saya pun bertanya kepada beberapa aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS), kemana gerangan arah penuntasan lumpur Lapindo ini. Sebagian besar kira-kira masih ingin membongkar deretan kesalahan-kesalahan yang dibuat baik oleh pihak Lapindo maupun pengurus Negara, terutama Departemen ESDM. Ada hal penting yang mesti didudukkan, kata mereka, yakni tentang pengurusan sumber-sumber enerji yang sarat kongkalikong pemerintah pusat dengan korporasi, serta ketiadaan keterlibatan pemerintah daerah. Ketika saya kembali menanyakan, "Iya, tetapi kemana arah penuntasan lumpur Lapindo ini?" Tak ada jawaban yang langsung dilontarkan. Butuh waktu untuk dipikirkan.
Terus terang, hanya kepada kelompok yang saya sebut terakhir ini saya masih menggantungkan harapan. Kelompok agama? Bahkan di awal-awal semburan elit kelompok agama setempat justru menangguk keuntungan lewat dagang pasir dan tanah uruk. Hal sama juga berlaku bagi politikus setempat, yang kecipratan rejeki dari transaksi pasir dan tanah uruk untuk membangun bendungan penahan luapan lumpur. Kampus? Ini sangat menarik. Kampus-kampus setempat dengan lincah menangkap peluang-peluang dari kejadian lumpur Lapindo ini. Bahkan Institut Teknologi Surabaya (ITS) merasa perlu men-skors beberapa mahasiswa yang dinilai tidak sependapat dengan kampus dan terlalu kritis serta berpihak kepada warga korban lumpur. Memang argumen itu tidak setelanjang itu diungkapkan pihak administratur kampus.
El Tiga memang fenomenal. Ini mestinya disajikan kepada khalayak luas, bahwa pengurus negeri ini memang mengabdi dan mengkacungkan dirinya kepada modal, bukan kepada warga yang telah memilih lewat Pemilihan Umum. Masuknya unsur-unsur modal ke dalam jajaran kepengurusan Negara, dari mulai Wakil Presiden, Menteri hingga lapis-lapis strategis pengambilan keputusan, memperkuat argumen tersebut di atas. Kepada warga korban Lapindo, saya kira hal terbaik yang mesti dilakukan bukan sekedar pasrah direlokasi (dipindahkan), tetapi jika perlu datang ke Kedutaan Besar negara-negara tetangga, minta suaka politik. Karena menjadi warga Indonesia itu sama saja dengan hidup tanpa perlindungan. Bukan cuma warga Papua yang bisa minta suaka politik ke Australia. Saya kira warga korban Lapindo pun pantas mengajukannya. Juga kepada umat Ahmadiyah yang sudah dianiaya, dikangkangi hak-hak asasinya. Setelah sekian lama menanti, jangan-jangan Eldorado (tanah impian) memang bukan berada di Indonesia, tetapi di negeri tetangga...
30 Mei 2007
NEP: New Economics Papers Social Norms and Social Capital
Edited by: Fabio Sabatini
University of Rome, La Sapienza
Issue date: 2007-05-19
Papers: 14
This document is in the public domain, feel free to circulate it.
Note: Access to full contents may be restricted.
NEP is sponsored by SUNY OswegoIn this issue we have:
Contents.
We present a new design of a simple public goods experiment with a large number of players, where up to 80 people in a computer lab have the possibility to connect with others in the room to induce more cooperators to contribute to the public good and overcome the social dilemma. This experimental design explores the possibility of social networks to be used and institutional devices to create the same behavioral responses we observe with small groups (e.g. commitments, social norms, reciprocity, trust, shame, guilt) that seem to induce cooperative behavior in the private provision of public goods. The results of our experiment suggest that the structure of the network affects not only the players’ ability to communicate, but their willingness to do so as well. We also find that the local connectivity structure of the network has an important role as determinant of the willingness of the players to cooperate.
Consider a world with two people, 1 and 2, where person 1 (the proposer) may offer to help person 2 (the responder). The proposer may be altruistic towards the responder either out of a genuine desire to make her happy or out of guilt. The responder derives disutility from apparent acts of altruism motivated by guilt because she considers them to be insincere. She rejects some offers, depending on her beliefs about the proposer’s type. I model this social interaction as a game with interdependent preference types under incomplete information where the responder cares about the intentions behind the proposer’s prosocial behavior. I consider two recent formulations of endogenous guilt: simple guilt and guilt from blame. These formulations make the social interaction a psychological game. I find that the beliefs held by the players can lead to an equilibrium in which all offers are sincere and so no mutually beneficial trades are rejected, althoh the responder has incomplete information about the proposer’s type. Equilibria with insincere offers are possible under simple guilt but are impossible under guilt from blame. I discuss intrinsic and instrumental motivations for sincerity. I also discuss the implications of insincerity aversion for co-operation, altruism, political correctness, choice of identity, and trust. Keywords: guilt; intentions; insincerity; interdependent preference types; psychological game; social interaction. JEL: Z1 Z13
This paper highlights a new social motivation, the indirect reciprocity, through a three-player dictator-ultimatum game. Player 2 has the opportunity to reward or punish indirectly the player 1 by inciting – with her offer - player 3 to accept or to reject the division. We implement three treatments: in the first two we vary player 2’s available information whereas in treatment 3, players take part in a dictator game - as proposers - before being player 2s in the dictator-ultimatum game. Results show that 55% of subjects in treatment 2 and 28% in treatment 3 behave as indirect reciprocity predicts. Another reciprocal behavior - the generalized reciprocity - is investigated through a three-player dictator game. Our data show that 80% of players 2 act according to this reciprocal behavior. Finally, our findings confirm that the more complex the strategic interaction becomes the more self-regarding behavior is likely and the less other-regardingehaviors, such as reciprocity, dominate. Keywords: indirect reciprocity; generalized reciprocity; dictator game; ultimatum game; individual behavior JEL: D63 C72 C91
A number of theoretical lenses have been used to explain voluntary social and environmental reporting (SER) including legitimacy theory, stakeholder theory and political economy theory. Recent theoretical work in the SER area suggests that the risk society theory presents an appropriate alternative theoretical framework. According to the risk society theoretical framework, risks have evolved from manageable, identifiable, insurable risks into imperceivable, uninsurable, high consequence risks. Many high consequence risks relate directly to corporate behaviour in the social, ethical and environmental domain, such as global warming. The risk society framework is also characterised by a general decline in trust in institutions and organisations. This paper contributes to the SER literature by providing empirical evidence to support a risk society theory of voluntary SER. By engaging directly with 24 corporate social responsibility managers within UKisted companies, we show that risk is driving them to produce voluntary SER. The paper provides empirical evidence that SER is emerging as a mechanism for reducing risk and anxiety, through the nurturing of trust relationships between companies and their stakeholders. The interviews reveal that building and maintaining trust in shareholder and stakeholder relationships is a primary motivation for SER and that SER is a means of engaging in dialogue with the company's stakeholders. Companies are, from a risk society perspective, implementing SER as a risk management mechanism. We also find from the interviews that voluntary SER is motivated far more by its link with financial performance, through reputation enhancement, than by a genuine desire to enhance social justice. Keywords: Social and environmental reporting (SER); Risk society; Trust
This paper aims at proving that social interactions can easily be rationalized by individual preferences as defined in standard microeconomic theory. For that purpose, we show individual choice rationality to be logically equivalent to social consistency, when individual rationality means that individual preferences are completely ordered and social consistency that there is a one-to-one mapping between a given family of social communities and the existence of a particular (unique, reflexive and symmetric) interaction relation between individuals. Moreover, continuity and monotonicity of individual preferences are shown to fit the modeling of group loyalty when group loyalty is defined as the ability to freely accept a personal loss for the global gain of a particular population.
We propose to define the invisible hand by (i) modelling the mechanism itself (not to just assume its existence) and (ii) making explicit the limit conditions for its working. For that purpose, we simply assimilate the working of the invisible hand mechanism to the existence of a social preference such that individual and social optimalities are consistent. In introducing the possibility of interaction among individuals, we then suggest that the standard "Robinson case" or social atomicity is just a degenerate feature of a more general requirement that we call the Global Network Agreement. Our main result is that the invisible hand mechanism does keep on working when there is an interaction between Robinson and Friday if the former (resp. the latter) is sensitive to the latter (resp. the former) in such a way that they exhibit some agreement in preferences. Hence, the "Robinson case" naturally satisfies this property since nor Robinson neither Fray can disagree with himself. But more cooperative situations are also allowed in order to extent the invisible hand mechanism to cases with interactions.
This paper may be considered an essay on metaeconomics, since it deals with the meaning of several concepts often left undefined, or very briefly defined in economic theories. These concepts are the following: value including the values of things and moral values, social norms or institutions, social power, goods and services, transactions and organizations (firms, and others). The paper starts by proposing a general concept of value, encompassing both the value of things and moral values. From this concept it proceeds to the definition of six different types of values of things and moral values and to the concept of value transformation process of things which includes all the operations dealt with in economic theory as well as many other human actions. The last part of the paper starts with the distinction between moral values and social norms (or institutions) and the roles of social power and human organization in connecting the domains of molity and social normativity. The paper proceeds by distinguishing different types of norms, including possession norms which are important for defining the concepts of goods and services and transaction processes. JEL: A13 Z13
This paper shows that Rubinstein’s results on the two-player electronic mail game do not extend to the N-player electronic mail game. Keywords: Communication Networks, N-Player Electronic Mail Game JEL: D85 C72
This paper extends the well known rational interest voting (rational voter) model to include a composite measure to capture the residual effects of internal, sociological motives not previously accounted for in empirical studies of general election voting. These motives are referred to here as “social conditioning†or “internal motivation†and may to at least some extent reflect a sense of duty or sense of civic duty to vote, as well as a simple “habit†of voting. Estimations using CPS data from the 1984 Presidential elections suggest that previously unmeasured internal motives, which we capture in a variable called “Social Conditioning,†may exert a powerful influence on individual voting behavior.
Although innovation is not a new topic for scholarly research, the academic literature on innovation was, for a long time, not very voluminous. However, more recently innovation has become a major focus among scholars of different backgrounds, and this change is also reflected in an increasing number of academic publications in this area. In parallel with this we have seen the emergence of a number of new journals and professional associations devoted to the subject. The research reported in this paper is motivated by these trends. We wish to find an answer to the question to what extent it now exists a unified community of innovation scholars that identify themselves with innovation studies as a field rather than particular sub-fields within other, more traditional disciplines. Moreover, we want to explore the factors (sources of inspiration, academic leadership, professional societies, publishing outlets etc.) that bind scholars together or - aernatively - continue to keep them divided. The research reported in this paper is based on a web-survey carried out in during 2004 and 2005. The results suggest that a global innovation studies community exists as a collection of a large number of relatively small groups (characterized dense internal relationships) defined along geographical and disciplinary lines. Although the field has spread over many countries and disciplines, it is particularly developed in Europe and among scholars with a background in economics. These smaller groups, however, are embedded in larger transnational groups or clusters that are kept together by what is commonly referred to as "weak ties". Leading scholars, professional associations and journals all play an important role in keeping these larger groups together (as well as distinguishing them from each other). Keywords: Innovation, Networks JEL: O10
In this paper we introduce an alternative version of the trust game by Dasgupta (1988) and Kreps (1990) that allows for asymmetric information. We use this version to study the effect of checking on the trustee’s behaviour, checking is a control option the trustor can decide to use and that takes place after both trustor and trustee made their initial decisions. ‘Checking’ differs in this respect from the often in the literature found ‘monitoring’ that allows the trustor to control the trustee’s behaviour before the trustee makes his decision. The game theoretical analysis suggests that checking increases cooperation. The experimental results show that this is only true for the selfish part of the trustee population. Honest trustee react negatively to checking, which is more in line with crowding out theory. Keywords: Trust, Asymmetric Information, Experiment, Checking, Crowding Out JEL: C71 C91 D82
This paper analyses an evolutionary version of the Public Good game of Eshel, Samuelson, and Shaked (1998) in which agents can choose between imitation and best-reply decision rules. We describe conditions under which altruistic and spiteful (maximizing) behavior arise: these conditions are established for any number of neighbors and any total number of agents in the population. Given mistake-free play, (short-run) outcomes are identical whether agents are constrained to employ an imitation rule only; or they can choose between imitation and best-reply rules. Given the possibility of mistakes, (long-run) outcomes vary across these two scenarios. The paper suggests how to provide public goods and gives an explanation of why we observe seemingly irrational cooperation - altruistic behavior - in the rational world. JEL: C70 C72 C73
To what extent are improvements in quality of life (material living levels, health, education, political and civil rights, happiness, and the like) associated with economic growth? International comparisons of quality of life (QoL) conditions almost always point to a strong positive association with real GDP per capita. Historical experience, however, frequently belies the results of these comparisons. More often than not the timing of various improvements in QoL, material living levels excepted, is different from that in real GDP per capita - some indicators preceding, others following. Moreover, the sequence of improvements in various aspects of QoL is not always the same from one part of the world to another. And sometimes, as in the case of happiness and life satisfaction, QoL indicators remain unchanged despite a doubling or more of real GDP per capita. In contrast to the results of simple international point-of-time comparisons, history sugsts that improvements in many realms of life are not an automatic result of economic growth. Keywords: quality of life, well-being, economic growth, international and historical comparisons JEL: N30 O57 D60 Y1
Regressions and tests performed on data from Transparency International Global Corruption Barometer 2004 survey show that personal or household experience of bribery is not a good predictor of perceptions held about corruption among the general population. In contrast, perceptions about the effects of corruption correlate consistently among themselves. However, no consistent relationship between opinions about general effects and the assessments of the extent with which corruption affects the institutions where presumably corruption is materialized is found. Countries are sharply divided between those above and below the US$ 10,000 GDP per capita line in the relationships between variables concerning corruption. Among richer countries, opinions about institutions explain very well opinions concerning certain effects of corruption, while among poorer countries the explanatory power of institutions for the effects of corruption falls. Furthermore, sts for dependence applied between the variables in the sets of respondents for each of 60 countries also show that, for most of them, it is likely that experience does not explain perceptions. On the other hand, opinions tend to closely follow the trend of other opinions. Additionally, it is found that in the GCB opinions about general effects of corruption are strongly correlated with opinions about other issues, as much as to justify the hypothesis that it would suffice to measure the average opinion of the general public about human rights, violence etc. to accurately infer what would be the average opinion about least petty and grand corruption. The findings reported here challenge the value of perceptions of corruption as indications of the actual incidence of the phenomenon. Keywords: corruption, perceptions, corruption indicators JEL: D73 H11 K42
Monday, May 28, 2007
NEP: New Economics Papers - Social Norms and Social Capital
Edited by: Fabio Sabatini
University of Rome, La Sapienza
Issue date: 2007-05-26
Papers: 5
This document is in the public domain, feel free to circulate it.
Note: Access to full contents may be restricted.
NEP is sponsored by SUNY OswegoIn this issue we have:
Contents.
As empirical work in identifying social effects becomes more prevalent, researchers are beginning to struggle with identifying the composition of social interactions within any given reference group. In this paper, we present a simple econometric methodology for the separate identification of multiple social interactions. The setting under which we achieve separation is special, but is likely to be appropriate in many applications. Keywords: Social choice
This paper analyzes the impact of gender discrimination on individual life satisfaction using a cross-section of 66 countries. We employ measures of discrimination of women in the economy, in politics, and in society more generally. According to our results, discrimination in politics is important to individual well-being. Overall, men and women are more satisfied with their lives when societies become more equal. Disaggregated analysis suggests that our results for men are driven by the effect of equality on men with middle and high incomes, and those on the political left. To the contrary, women are more satisfied with increasing equality independent of income and political ideology. Equality in economic and family matters does overall not affect life satisfaction. However, women are more satisfied with their lives when discriminatory practices have been less prevalent in the economy 20 years ago. Keywords: Gender gap, happiness, well-being, discrimination, life satisfaction JEL: I31 J16
Does geographic distance or the perceived social distance between subjects significantly affect proposer and responder behavior in ultimatum bargaining? To answer this question, subjects play a one-shot ultimatum game with three players (proposer, responder, and a passive dummy player) and asymmetric information (only the proposer knows what can be distributed). Treatments differ in their geographic scope by involving either one or three different locations in Germany. Observed behavior reflects the robust stylized facts of this class of ultimatum experiments and can be adequately explained by other-regarding preferences. While responder behavior does not condition on co-players' location of residence, self-interest of proposers varies significantly with the latter. Altogether, we do not detect strong discrimination based on geographic distance. Keywords: ultimatum bargaining, cross-cultural experiments, social preferences JEL: C78 C91 Z13
We model a dynamic common property resource game with unobservable actions and non-linear stock dependent costs. We propose a strategy profile that generates a worst perfect equilibrium in the punishment phase, thereby supporting cooperation under the widest set of conditions. We show under what set of parameter values for the discount rate, resource growth rate, harvest price, and the number of resource users, this strategy supports cooperation in the commons as a subgame perfect equilibrium. The strategy profile that we propose, which involves harsh punishment after a defection followed by forgiveness, is consistent with human behavior observed in experiments and common property resource case studies. Keywords: Common property resource, cooperation, dynamic game, unobservable actions JEL: D62 Q20
This paper addresses the influence of two competing views of social identity on knowledge integration within organizations. One view sees social identity primarily as a coherent characteristic of organisations, which can leverage knowledge integration by developing loyalty, trust, shared values and implicit norms (Kogut and Zander, 1996). The opposing view considers social identification as multiple and fragmented (Albert, Ashforth and Dutton, 2000; Alvesson, 2000). This fragmented view emphasises the problematic nature of social identity for knowledge integration. The aim of this paper is to examine these competing accounts and to develop insight under what conditions coherent respectively multiple social identities are advantageous for knowledge integration by the comparative analysis of two polar case studies. Our case studies reveal the different effects of a coherent versus multiple identity on knowledge integration and the need for a cohere company-wide social identity to leverage knowledge integration between organizational units. Keywords: case studies, knowledge integration, multiple identities, organization theory, organization-wide identity, social identity
Saturday, May 26, 2007
Dana Non-bujeter DKP Lagi - Pameran Kepengecutan Pemimpin
Awicaks
Salah satu hal paling sulit sebagai manusia adalah mengetahui kebenaran isi hati manusia. Mengetahui apakah orang itu ikhlas atau punya siasat dan kepentingan tertentu di balik sikapnya. Mengetahui kebenaran apa yang diucap sedikit banyak masih dapat diraba, dirasa dan ditelaah berdasarkan latarbeakang hubungan kita dengan orang itu, serta informasi tambahan lain terkait dengan situasi dimana kita, orang itu dan pihak lain terlibat dalam seluruh hiruk-pikuk transaksi yang pernah dan sedang terjadi. Ucapan bisa direkam, dikunci dan digunakan sebagai alat bukti menagih kesungguhan makna dan kandungan (content) yang disampaikan.
Namun tidak untuk isi hati manusia. Hanya pada aras transaksi keimanan campur-tangan tata-nilai bersama terhadap isi hati, yang diwujudkan sebagai hitung-hitungan kepentingan, dorongan melakukan tindakan dan niat, secara tertulis (tekstual) diatur, baik lewat kita-kitab keagamaan maupun aturan-aturan tambahannya. Meski demikian, pengaturan itu secara sosial begitu sumir dan sangat bersandar pada karakter si manusia untuk menegakkan atas dirinya sendiri. Suudhon atau praduga atau syak-wasangka, suatu respon sosial manusia meragukan atau mencurigai isi hati manusia lain, pada aras keimanan ditetapkan sebagai satu sikap dan tindakan yang buruk.
Tidak dibutuhkan nalar yang rumit, telaah dan kajian mendalam untuk memahami kepada siapa seharusnya orang menghormat, menghamba dan mengabdi. Tidak perlu pula kita mengkotak-kotakkan pemahaman itu berdasarkan kelompok keilmuan, karena secara normatif kita seharusnya diharapkan menghormat, menghamba dan mengabdi pertama kali adalah kepada diri sendiri serta lingkungan kecil di sekitar kita, kemudian secara sosial kepada orang-orang yang telah memberi kepercayaan terkait dengan tugas untuk kepentingan bersama yang lebih luas. Lurus tidaknya orang-orang yang telah diberi kepercayaan untuk melakukan tugas atas nama kepentingan bersama dicoba untuk diawasi dan dikendalikan lewat struktur-struktur ciptaan manusia yang telah disepakati bersama, baik secara langsung maupun secara berjenjang lewat mekanisme keperwakilan. Meski demikian, pengaturan-pengaturan tersebut, bahkan yang paling canggih sekali pun, senantiasa terhenti dan terhambat begitu berhadapan dengan isi hati orang yang telah diberi mandat bersama: hitung-hitungan kepentingan pribadi, dorongan melakukan tindakan dan niat.
Tanggapan yang bermunculan di luar tata-pengaturan, baik yang bersembunyi di bawah payung tertentu maupun yang berlangsung secara organik dan spontan, dimungkinkan tetapi juga tak berarti apa pun karena tidak ada keharusan untuk ditanggapi oleh orang yang menerima mandat secara resmi, karena memang tidak diatur secara resmi terkait dengan mandat dan penugasannya. Satu-satunya cara agar si penerima mandat bereaksi adalah dengan memainkan isi pesan yang dirancang sedemikian rupa agar dapat menyinggung sisi-sisi peka karakternya. Maka peran mandat sudah tidak lagi relevan ketika kisah berada pada tahapan ini.
Maka, sebagai warga negeri pulau-pulau Nusantara, saya tidak harus merasa kesal menyaksikan kepengecutan yang dipamerkan orang-orang penerima mandat warga ketika mengalir kecaman dari berbagai kalangan terkait dugaan menerima uang haram dari dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Saya pun tidak perlu marah-marah ketika orang-orang penerima mandat warga bereaksi keras atas nama melindungi dan menjaga citra positif diri, hak-hak istimewa sebagai imbalan tanggungjawab penugasan sosial-politik, serta kemewahan tambahan berupa ruang-ruang tertutup tempat mereka mengeksploitasi seluruh mimpi-mimpi liar di masa lalu yang baru kesampaian ketika menerima mandat ini.
Saya kira saya hanya bisa tersenyum menonton sikap kekanak-kanakan orang-orang yang diberi gelar presiden, wakil presiden, tokoh politik dan sebagainya, saat bereaksi terhadap dugaan-dugaan tersebut. Meskipun sebagai warga yang lumayan terdidik dan terinformasikan saya ingin juga menonton satu peragaan seni-peran yang lebih elegan, yang sedikit banyak memuaskan selera seni saya. Tetapi saya baru tersundut syaraf-syaraf marah saya manakala menyadari bahwa hiruk-pikuk sepanjang satu bulan terakhir tentang aliran dana non-bujeter DKP itu tidak memberi manfaat apa pun terhadap pengurangan jumlah anak bawah lima tahun (balita) bergizi buruk di seantero negeri, juga tidak memberi manfaat apa pun terhadap pengurangan jumlah kematian ibu-ibu melahirkan di sekujur tubuh Nusantara, apalagi memberi manfaat terhadap pengurangan jumlah orang-orang yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan (meski mutu pendidikan formal di negeri ini pun sangat amburadul).
Sebagai warga saya berhak bertanya, "Apakah pasangan SBY-JK memang tidak menerima aliran dana non-bujeter DKP, serta tidak menerima duwit dari pihak asing?" Sebagai warga berakal sehat, secara kasat saya bisa melihat dan memperkirakan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menggalang suatu gerakan massif menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 kemarin. Dan tak seorang pun dari para kontestan yang terbebas dari hukum pasar yang kapitalistik yang bekerja purna-waktu, tak kenal lelah datang menagih. Alat-alat yang diciptakan untuk mengawasi bersih tidaknya para calon memang tidak sempurna. Belum lagi kita menjamah urusan niat (baik atau buruk) baik secara orang per orang maupun secara rombongan yang tak terjamah alat-alat pengawasan tersebut, kasak-kusuk persekongkolan untuk mengalahkan lawan lewat cara-cara curang (karena dilarang oleh aturan main yang disepakati bersama) pun sulit dijamah.
Sebagai warga pada akhirnya saya hanya bisa berkata, "Tunjukkan bahwa Anda, penerima mandat saya sebagai warga, adalah pemimpin-pemimpin pemberani, pemimpin-pemimpin yang bukan pengecut. Sebagai warga saya memahami tidak ada manusia yang sempurna. Sebagai warga saya bisa menerima pemimpin berbuat salah, sepanjang ia mengakuinya secara terbuka, dan ia pun berjanji secara terbuka untuk memperbaiki dampak yang timbul akibat tindakan curang itu."
Maka kata-kata saya pun hanya tersimpan di blog ini. Hanya dibaca oleh saya sendiri. Mungkin juga oleh orang-orang iseng yang kebetulan mampir di warung kecil dan sepi ini. Dan kata-kata itu pun tak akan pernah punya gaung apa pun, karena sistem kepemimpinan negeri ini sedari dulu memang berkarakter pengecut.
26 Mei 2007
Wednesday, May 23, 2007
Dendam Kelas - Sebuah Paradoks Kebahagiaan
Awicaks
Tak pernah ia bermimpi akan dikepung begitu banyak orang di tepi jalan, sesaat setelah membulatkan tekad membantu seorang perempuan paruh baya yang terjatuh dari sepeda motornya. Dan yang disebut kerumunan orang sesungguhnya hanya berkelamin laki-laki. Wajah-wajah mereka tak ramah. Wajah-wajah mereka pun tidak memiliki kemiripan satu sama lain. Namun semua mengaku bersaudara dan punya tali keluarga dengan perempuan yang malang itu. Dengan beringas mereka menuntut tanggungjawabnya. Laki-laki itu bingung dan panik. Dengan kemeja putih yang terciprat darah di beberapa bagiannya, suara laki-laki itu tenggelam oleh teriakan-teriakan beringas. Diantara kepanikannya, pikirannya sibuk menelaah. Salahkah berniat menolong orang? Masih dalam kepanikan, laki-laki itu mengkaji lebih tajam. Apakah mereka buta, mobilku kan berjarak hampir seratus meter dari sepeda motor yang terjerembab itu? Makin tajam lagi. Apakah karena aku bermobil aku layak dijadikan kambing hitam kecelakaan itu?
Berkelebat kilas-balik di kepala laki-laki itu. Tak lama setelah melihat sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan paruh baya, sekitar seratus meter di depan mobilnya, oleng kemudian terjerembab di atas aspal, laki-laki itu memutuskan untuk berhenti, meski sesungguhnya ia tengah dikejar waktu. Ia memarkir mobilnya tak jauh dari posisi sepeda motor itu tergolek, sementara si perempuan paruh baya menangis, mengurut-urut betisnya yang penuh darah, yang mungkin kulitya sobek karena bergesekan dengan aspal yang panas dan keras. Memang laki-laki itu tak sempat menoleh kiri kanan. Pusat perhatiannya hanya kepada perempuan paruh baya itu. Ia pun mencoba mengangkat perempuan malang itu ke mobilnya dengan niat untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebelum niatnya tercapai, tiba-tiba ia telah dikerumuni oleh lebih dari lima laki-laki dengan wajah tak ramah. Dan kelebatan itu pun lenyap dari kepalanya. Ia kembali ke dunia nyata. Dunia yang saat ini sungguh tak ia pahami sama sekali. Gerombolan laki-laki itu terus mendesaknya, menuntut ganti rugi, biaya pengobatan, sementara perempuan malang itu tergolek di atas jalan, tak berhenti menangis, tanpa seorang pun peduli. Sungguh ia benar-benar tak paham....
Kisah pendek di atas saya cuplik dari pengalaman seorang kawan. Kawan itu akhirnya berurusan dengan polisi. Di kantor polisi ia sama sekali tak diberi kesempatan menjelaskan. Wajahnya sudah lecet-lecet dan darah keluar dari pinggir bibirnya. Ya, ia dipukuli saat dirangsek oleh polisi, seperti halnya seorang pencopet tertangkap tangan. Kawan saya itu kebingungan. Apakah tak ada saksi yang melihat bahwa ia tak bersalah? Mengapa tak seorang pun mengecek ke perempuan paruh baya yang terpaksa bergerak mengingsutkan dirinya sendiri ke tepi jalan (tanpa bantuan seorang laki-laki pun yang bergerombol mengepung kawan saya), yang mungkin mencoba menghindar dari panasnya aspal. Kawan saya berkali-kali mengatakan bahwa ia tidak menabrak sepeda motor itu. Berkali-kali pula ia menjelaskan bahwa ia berhenti dan berniat untuk menolong. Tetapi seorang polisi tanpa seragam mentertawakannya. "Hari gini ada orang naik BMW berhati mulia?" Orang-orang di ruangan pun riuh tertawa menyambut ucapan petugas tak berseragam itu.
Potongan pengalaman di atas bisajadi relevan dengan apa yang terjadi pada 12 Mei 1998. Ketka serombongan massa laki-laki melabrak rumah-rumah warga keturunan Cina di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, menyeret perempuan-perempuan yang menangis meraung-raung ketakutan, menelanjanginya, kemudian memperkosanya bergantian. Potongan kisah yang mendidihkan darah itu saya baca dari buku Kerusuhan Mei 1998: Fakta, Data, dan Analisa (2007) yang disusun dan disunting Esther Juliani Jusuf, bekas aktivis YLBHI yang terlibat dalam Tim Pencari Fakta Kerusuhan 12 Mei 1998. Ada banyak pertanyaan bergolak dalam kepala. Bagaimana mungkin mereka melakukan perkosaan di tempat terbuka? Apakah mereka berada di bawah pengaruh obat-obatan tertentu? Atau mereka berada dalam keadaan kesurupan (trance) oleh dendam kesumat yang telah dipendam bertahun-tahun lamanya, sehingga apa pun bisa mereka lakukan, meski itu jauh berada di luar jangkauan akal sehat? Inikah yang disebut dendam kelas?
Kisah serupa juga terjadi ketika badai Katrina menerjang New Orleans, Amerika Serikat pada 23 Agustus 2005, dimana orang-orang (sebagian besar laki-laki)yang selama ini hidup di gorong-gorong, sudut-sudut kota yang kumuh, tiba-tiba merasa memiliki kekuasaan di atas kota yang tengah berantakan akibat bencana. Tak hanya menjarah toko-toko untuk mendapatkan makanan, namun juga tindakan kekerasan seksual kepada perempuan. Meski kisah itu hingga saat ini masih diperdebatkan kebenarannya, bahkan beberapa tulisan dan artikel menyatakan bahwa tindak perkosaan tidak pernah terbukti sama sekali, namun setidaknya kita memperoleh gambaran tentang hebatnya daya rusak tatanan ekonomi-politik kapitalisme yang diusung Amerika Serikat, serta daya bakarnya yang tinggi untuk menimbulkan ledakan-ledakan dendam kelas.
Rujukan terbaik tentang eratnya keterkaitan antara eksportasi yang gencar demokrasi yang berorientasi ke pasar bebas dengan tingkat kekerasan oleh kelompok-kelompok miskin mayoritas terhadap kelompok-kelompok kaya minoritas di berbagai negara bagi saya adalah World on Fire oleh Amy Chua, seorang profesor hukum dari Universitas Yale, Amerika Serikat. Amy Chua adalah seorang warga Filipina keturunan Cina yang memiliki pengalaman langsung dengan fenomena tersebut, ketika bibinya tewas dibunuh oleh seorang pegawainya sendiri, tetapi tidak pernah ada tindakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap si pelaku. Amy Chua lahir dari keluarga Cina yang kaya di Filipina. Dalam bukunya Amy Chua pun mengambil kekerasan Mei 1998 di Jakarta sebagai contoh kasus yang solid.
Harus diakui bahwa apa yang disebut dengan kemiskinan, tindak kejahatan, keberingasan massa, berdiri bersanding sejajar dengan penghisapan dan penindasan segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa atas warga kebanyakan. Ibarat dua sisi mata uang logam. Tak perlu berteori tentang mazhab-mazhab ekonomi-politik kita pun dengan mudah bisa menarik tali penghubung antara laju penumpukkan kekayaan segelintir orang dengan laju kemerosotan kualitas hidup warga kebanyakan. Para pengamat ekonomi cenderung menyebutnya senjang antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Bagi saya, meski kedua fenomena tidak berbanding lurus secara sederhana selayaknya analisis regresi dalam statistika, keduanya punya pertalian dan saling keterikatan. Bahkan saya berkeyakinan bahwa semakin tinggi laju penumpukkan kekayaan segelintir orang di suatu wilayah, semakin banyak bom waktu ditanam dan menanti pemicu yang tepat: Dendam kelas. Dendam yang lahir sebagai anak kandung dari dunia modern yang mengukur kebahagiaan orang dari kemampuan memiliki materi serta jumlah pilihan yang dimiliki untuk pemenuhan hidup berkualitas.
Kawan saya hingga saat ini tak mengerti. Salahkah saya hidup berkecukupan? Salahkah saya mengendari mobil BMW? Salahkah saya mengulurkan tangan bagi orang-orang yang kesusahan di sekitar saya? Apakah menjadi orang miskin berhak untuk melampiaskan dendam kepada orang-orang yang berkecukupan, tak peduli apakah ada kaitannya atau tidak dengan kemiskinan yang dideritanya? Sungguh, ia tak bisa memahaminya....
23 Mei 2007
Kebangkitan Nasion Jongos - Better Late Than Never
Awicaks
Entah, apakah ada teori tentang tolok-ukur kemampuan suatu bangsa? Atau, dapatkah kita patuh dan tunduk pada Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP? Namun saya tak ingin terlalu jauh mengurusinya. Yang ingin saya permasalahkan di sini adalah soal suasana-batin, cara-baca dan cara-pikir orang-orang bertitel berderet-deret yang berada di belakang penyusunan undang-undang pendidikan nasional, serta orang-orang yang memiliki kuasa untuk menentukan hijau birunya kebijakan pendidikan di sekujur negeri pulau-pulau ini. Pusat perhatian saya lebih kepada pendidikan di Indonesia terutama dikaitkan dengan tolok-ukur kemajuan yang begitu pontang-panting dirancang untuk "mengejar ketertinggalan" dari bangsa lain.
Satu soal tersendiri menyangkut "mengejar ketertinggalan" dari bangsa lain. Imaji apa sesungguhnya yang ada di kepala orang-orang yang saya sebutkan di atas ketika menggunakan konteks itu? Bangsa lain itu apa dan siapa? Menjadi jelas ketika urusan wawasan dan standar internasional dikaitkan dengan kemampuan manusia-manusia didik menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan bahasa Inggris. Dan ini pun soal tersendiri, apa gerangan yang dibayangkan oleh orang-orang yang telah saya sebutkan di atas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi? Robot-robot, mesin-mesin pabrik, komputer dengan segala pernak-perniknya, roket ke luar angkasa dan satelitnya, nuklir? Bagaimana dengan ilmu-ilmu sosial, humaniora, kebudayaan, hidupan sekitar (lingkungan hidup), kekayaan alam? Tidak dibutuhkan kecerdasan khusus untuk menduga imaji orang-orang itu. Orang, tanah dan kekayaan alam ditempatkan sekedar sebagai obyek. Bangsa Indonesia harus menguasai teknik-teknik canggih bagaimana mengeruk dan menghisap (atau bahasa samarannya: mendayagunakan) obyek (bahasa samaran: sumberdaya dan asset bangsa) tersebut.
Anda pun tak perlu heran ketika orang-orang itu dengan cara-pikir cupet dan dangkal menetapkan manusia-manusia didik Indonesia agar menguasai teknik-teknik keruk dan teknik-teknik hisap dalam bahasa aslinya, bahasa dimana teknik-teknik itu diciptakan dan dipropagasikan: Bahasa Inggris. Tolok-ukur
paling mudah dan goblok-goblokan dalam hal ini adalah daya serap perguruan-perguruan tinggi di negara-negara benua Eropa dan Amerika Utara (juga Jepang dan Australia) terhadap manusia-manusia didik Indonesia. Alih-alih mendorong agar perguruan tinggi di dalam negeri berdiri tegak sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi rujukan di negara lain, orang-orang bertitel dan berkuasa dalam pengurusan pendidikan di Indonesia justru memilih penyerahan kedaulatan secara penuh kepada nilai dan tolok-ukur baku bangsa lain, yang proses kreatif penyusunannya tentu saja merujuk kepada konteks dan latar setempat, serta semangat penaklukan ruang-ruang baru di planet bumi. Saya ragu apakah orang-orang bertitel dan berkuasa itu memahami latarbelakang perumusan nilai dan tolok-ukur pendidikan bangsa lain. Dugaan kuat saya, daya pikir mereka terbatas kepada produksi manusia-manusia Indonesia yang memiliki kemampuan mengoperasikan teknik-teknik keruk dan hisap, agar negeri ini mampu memenuhi tingkat permintaan pasar dunia (baca: Negara-negara boros enerji) atas bahan-bahan mentah yang bersumber dari kerak bumi dan kekayaan alam hayati.
Negeri pulau-pulau yang memiliki keragaman sangat tinggi dalam hal budaya, kekayaan alam hayati, kekayaan alam bebatuan dan mineral, serta kekayaan sumber-sumber enerji ini memang tidak pernah lepas dari incaran kuasa-kuasa modal raksasa yang berasal dari negeri-negeri penakluk sepanjang lebih dari lima abad. Sebagai peminat sejarah Nusantara yang sangat kecewa dengan bahan-bahan bacaan yang tersedia dalam bahasa Indonesia, saya seringkali merenung tentang absennya cara-baca kritis menyangkut perjalanan bangsa ini. Hikmah yang senantiasa disodorkan kepada manusia-manusia didik sejak usia dini tak lebih dari semangat militeristik bagaimana bagnsa ini mengusir "penjajah." Maka keris, bambu runcing, rencong, mandau, celurit dan beragam senjata khas wilayah-wilayah Nusantara pun dijadikan simbol (maskulin) kemampuan menghentikan senjata-senjata berteknologi tinggi. Dan "penjajahan" pun berhasil ditelikung, dikerangkeng dan dikemas sebatas penaklukan wilayah fisik negara menggunakan pendekatan militeristik. Bagaimana halnya dengan ekonomi dan politik, juga penyusupan dan penaklukan budaya? Kekritisan terhadap hal yang saya sebut terakhir justru lahir dan tumbuh subur di jalanan, dan hingga kini tidak pernah diakui secara resmi sebagai hikmah yang dituturkan bahan-bahan bacaan sejarah perjalanan bangsa ini.
Oleh karena itu, tidak perlu heran apabila manusia-manusia Indonesia memang tidak akan pernah belajar dari kesalahan di masa lalu. Simbol-simbol maskulin dirasakan sudah cukup sebagai alas penumbuh rasa kebangsaan atau imaji tentang keindonesiaan. Karena bagi orang-orang bertitel dan berkuasa dalam pengurusan pendidikan di negeri ini, rasa dan imaji tersebut tak lebih dari syarat cukup bagi suatu bangsa dalam pergaulan dunia secara umum. Karena syarat butuh yang lebih penting adalah karakter ramah-tamah dan berorientasi melayani agar negeri ini bisa diterimma dalam pergaulan politik dan ekonomi dunia. Maka saat tanggal 20 Mei terlewati, dengan banjir makalah di koran-koran utama tentang keindonesiaan, dan tentang kebangkitan semu, yang terlintas di kepala saya justru kebangkitan nasion itu memang sungguh terjadi di negeri ini. Kebangkitan nasion jongos, yang pontang-panting mengejar bangsa lain yang tak pernah berhenti mencari standar-standar baru kualitas hidup terbaik mereka. "Better late than never-laah...." Ketika dengan bangga para pejabat negeri dan politikus meresmikan satu kemajuan negeri yang sebenarnya sudah ketinggalan jaman.
Jakarta, 22 Mei 2007
Monday, May 21, 2007
Pembunuhan Munir - Potret Bangsa Pengecut
Awicaks
Pembunuhan Munir, atau mungkin juga termasuk kematian-kematian misterius Agus Wirahadikusumah, Baharuddin Lopa dan entah ada berapa lagi tokoh-tokoh pelawan arus lain, merupakan potret kongkret Indonesia sebagai bangsa pengecut. Potret Indonesia sebagai bangsa yang lebih suka mengandalkan otot, dengkul dan semua perkakas kekerasan daripada akal sehat dan nurani. Dan itu dipertontonkan di depan publik sementara terdengar para politikus, pengurus Negara tak henti-hentinya berkata, "Kita ini bangsa Timur yang lebih mengedepankan adab dan kesopanan."
Mengapa harus membunuh tokoh-tokoh pelawan itu?
Pertama, karena memang hakekatnya orang-orang yang memerintahkan dan menjalankan perintah itu tidak memiliki kemampuan berpikir nalar. Akal sehat absen dari sel-sel kelabu di dalam batok kepala orang-orang itu. Jangan dulu bicara tentang nurani. Fokus dulu kepada kemampuan berpikir. Dan fenomena tersebut kongkret, tersebar dimana-mana, dari elit di lapis kuasa teratas yang wangi, gagah, rapih serta lezat, hingga elit di lapis-lapis comberan di pojok-pojok terminal, pasar dan simpangan jalan raya. Di tingkat pemberi perintah, kemampuan berpikirnya jauh lebih dangkal dibandingkan mereka yang melaksanakan perintah. Perbedaan mendasar diantara keduanya, mereka yang duduk di lapis atas memiliki uang dan kedudukan kekuasaan yang dilindungi peraturan dan perundang-undangan.
Jika mereka memang memiliki kemampuan nalar yang lumayan, tentu mereka tidak takut untuk memilih debat terbuka dengan para tokoh pelawan yang nyawanya mereka habisi itu. Namun, sebelum arena perdebatan terpikirkan, orang-orang pemberi perintah sudah takut kalah. Dan jika mereka kalah, harganya adalah kedudukan dan sekaligus citra baik di hadapan warga. Dan di sini faktor absennya kemampuan berpikir berkombinasi dengan faktor kedua di bawah ini.
Kedua, karena mereka itu hakekatnya adalah orang-orang pengecut, bernyali cacing dan lebih mementingkan citra baik di hadapan khalayak. Tidak ada sejarah di negeri ini dimana seorang pemimpin secara ksatria maju ke hadapan khalayak dan mengaku salah atas suatu kesalahan pengurusan Negara yang menyebabkan penderitaan warga. Tanpa malu-malu orang-orang di lapis atas akan "mengorbankan" para bawahannya. Iming-iming uang dan keselamatan keluarga untuk pengorbanan orang-orang di lapis jongos lebih tepat dilihat sebagai tekanan berbasis kekuasaan. Siapa yang dapat menjamin bahwa keluarga orang-orang yang dikorbankan tersebut memang mendapatkan iming-iming tersebut? Siapa pula yang dapat menjamin bahwa orang-orang yang dikorbankan itu nantinya akan dikorbankan lagi nyawa mereka agar tutup mulut selama-lamanya? Tidak seorang pun bisa. Karena mentalitas pengecut begitu merasuk begitu dalam. Karena citra baik di hadapan publik adalah komoditas paling mahal yang harus dipertahankan apa pun biayanya.
Yang mengherankan, orang-orang itu pun mestinya tahu bahwa keluarga mereka pasti mahfum kebusukan-kebusukan yang menjadi sumber penopang kehidupan mewah serba terlindungi yang mereka nikmati turun temurun. Mengapa masih harus berusah payah menjaga citra baik, karena di era yang serba tanpa batas sekarang ini cucu-cucu mereka pun bisa mengakses internet dan membaca bagaimana pendapat khalayak luas tentang keluarga mereka? Pada situasi ini, muncul karakter ketiga, yakni kemampuan luarbiasa menikmati kepalsuan.
Meskipun karakter ini terkait dengan kebutuhan yang tinggi terhadap citra baik di hadapan khalayak, namun menurut saya ia adalah karakter yang mesti dikuliti secara terpisah. Orang-orang yang begitu ketagihan terhadap situasi serba palsu (delusion). Orang-orang seperti ini lebih menyukai lari dari masalah daripada menghadapinya. Mereka begitu menikmati keyakinan tentang kenyataan yang sesungguhnya hanya ilusi, yang dibangun oleh mereka sendiri dan memaksa semua orang untuk meyakini gambaran tersebut.
Mohon maaf kepada para pembela hak-hak asasi manusia, juga Suciwati, istri Munir, bahwa pembunuh Munir tidak akan pernah bisa ditangkap. Pembunuhan itu sendiri tidak akan pernah dapat diungkapkan kepada khalayak luas secara tuntas dan benar. Karena yang kalian hadapi adalah segerombolan orang-orang pengecut yang begitu menikmati ilusi tentang citra baik mereka. Baik mereka yang terlibat langsung maupun mereka yang begitu ketakutan terhadap tindakan-tindakan pembalasan oleh sesama anggota persekutuan pengecut tersebut. Upaya untuk melibatkan kalangan internasional bisajadi ampuh. Namun Anda berhadapan dengan satu komoditas paradigma politik-ekonomik neo-klasik yang bernama harmoni. Harmoni sebagai komoditas transaksi-transaksi kuasa ekonomik dan politik begitu kuatnya. Jika pun akan ada pengungkapan, ia tak akan bisa selugas yang diharapkan. Ia akan melalui serangkaian proses penapisan yang begitu rumit, yang hakekatnya hanyalah soal kalkulasi nilai citra....
Jakarta, 21 Mei 2007
Sunday, May 20, 2007
(Dana Non-bujeter DKP) Mengalir Sampai Jauh
Awicaks
Gagah nian kisah-kisah heroik yang disiarkan mesin-mesin propaganda industri pers dan media dalam negeri tentang korupsi dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sepanjang empat bulan terakhir. Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK), sebuah panitia kosmetik tolok-ukur ekonomi makro Indonesia, tampil begitu gagahnya. Jika kita punya kesempatan melihat daftar prestasi KPK dari mulai menyelidiki hingga diseretnya tersangka tindak korupsi ke pengadilan pasti akan tercengang. Luarbiasa hebat. Selesaikah krisis negeri ini?
Sulit untuk legawa menerima bahwa penguasa Negeri ini memang terpanggil dan berkesungguhan menyelesaikan krisis bangsa. Korupsi, sebagai contoh, tidak pernah didudukkan sebagai salah faktor penyebab paling berbahaya dari rangkaian derita warga. Tidak pernah pula didudukkan sebagai faktor utama bobroknya perlindungan Negara atas keselamatan dan kesejahteraan warga. Korupsi semata-mata didudukkan sebagai masalah hukum (formal dan prosedural), yang sangat mudah dipelintir, dikemas dan digoreng untuk menjadi tidak relevan sama sekali dengan krisis yang membebani kehidupan warga.
Kenyataannya, korupsi sudah menjadi bahagian tak-terpisahkan dari hidup dan kehidupan bangsa ini. Ia ada dimana-mana. Di jajaran birokrasi, di lingkungan organisasi keagamaan, di organisasi-organisasi politik, organisasi massa dan bahkan organisasi masyarakat sipil. Orang bisa dengan ringannya berangkat menunaikan ibadah haji menggunakan uang hasil korupsi. Seorang pegawai rendahan tidak pernah merasa harus malu atau merasa tidak pantas ketika mengadakan selamatan rumah barunya yang megah, gagah dan mewah.
Kasus dana non-bujeter DKP bukanlah puncak gunung es. Ia hanya satu kasus kecil yang pemberitaannya sudah pasti terkait dengan siasat-siasat pemenangan posisi dan eksistensi kelompok-kelompok tertentu dalam merebut ruang publik. Dana non-bujeter DKP sudah pasti mengalir kemana-mana. Namun kemudian pertanyaannya, "Lalu apa, setelah publik tahu aliran dana tersebut?" Karena pihak yang menentukan duduk atau tidaknya kasus tersebut pun tidak bebas dari korupsi: Perangkat hukum dan peradilan.
Saya pun sering merenung, apakah jika korupsi sungguh-sungguh dituntaskan maka negeri kepulauan bernama Indonesia ini akan musnah dari peta pergaulan politik-ekonomi internasional? Apa yang terjadi seandainya semua pejabat publik yang tengah bertugas juga pejabat publik di masa lalu dibongkar tuntas? Selesaikah krisis bangsa ini? Atau, sesuai hukum dinamika sistem, akan ada proses-proses pencarian kesetimbangan baru, atas nama harmoni, atas nama peredaman ledakan konflik, dan sebagainya?
Jakarta, 20 Mei 2007
Tuesday, May 15, 2007
Mengejar Investor, Mengemis dan Melacurkan Diri
Awicaks
Secara terserak di berbagai dokumen lembaga-lembaga keuangan multinasional serta badan-badan bilateral pembangunan internasional, kita bisa temukan sedikitnya ada tujuh syarat yang diminta kuasa modal asing untuk menanamkan uang mereka di negeri ini. Ketujuh syarat tersebut yang sekarang sudah diangkat menjadi anak (adopsi) oleh elit kuasa negeri Indonesia, dan didudukkan sebagai misi-misi kebijakan pembangunan. Ketujuh syarat tersebut tidak hanya diadopsi oleh elit kuasa dan struktur kuasa saja, tetapi begitu rapih diasuh oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil lewat kanal-kanal keuangan dan keahlian lewat kontrak hibah dan bantuan.Kepastian hukum
Negeri mana di dunia ini yang tidak butuh kepastian hukum? Kuasa modal sangat membutuhkan kepastian hukum. Tentu saja untuk melindungi uang mereka. Kalau toh kepastian hukum juga mencakup keselamatan warga, mereka pun tak berkeberatan sepanjang, minimal, kepentingan dan laju pertumbuhan modal mereka tidak terganggu. Ini menjadi penting karena di kalangan orang-orang yang bekerja di sektor modal Indonesia memiliki stereotip sebagai negara yang hukumnya bisa dibeli. Hal ini sangat tidak menguntungkan, karena di kalangan mereka tidak ingin ada penambahan alokasi biaya untuk bersaing membeli hukum....
Pada konteks hukum itu sendiri tidak ada upaya untuk mengupas paling tidak dari dua wilayah diskusi. Wilayah diskusi pertama berangkat dari pertanyaan, "Hukum untuk mengatur apa/siapa?" Dan wilayah diskusi kedua berangkat dari pertanyaan kritis, "Hukum untuk melindungi apa/siapa?" Kenyataannya hukum di Indonesia lebih banyak digunakan untuk mengatur publik dan sumberdaya publik, tetapi tidak dirancang untuk melindungi keselamatan dan keberadaan kedua hal itu. Hukum yang melindungi publik dan sumberdaya publik pada akhirnya hanyalah bonus, kado tambahan dari perangkat yang lebih mendahulukan perlindungan terhadap laju pertumbuhan modal. Itu pun tak lebih dari peluang-peluang recehan seperti kesempatan kerja sebagai buruh atau terlibat pada pengerjaan tahap persiapan dan pembangunan investasi. Begitu beroperasi, bonus recehan itu pun lenyap.
Transparansi dan good and clean governance
Setali tiga uang. Masyarakat yang sehat menurut saya adalah yang tumbuh dalam ruang hidup yang diatur bersama secara transparan. Kuasa modal dari mana pun mereka datang melihat Indonesia sebagai negeri kaca-balau, yang perputaran tata-kelolanya digerakkan oleh korupsi dan manipulasi orang-orang yang duduk di kekuasaan dan mereka yang punya akses ke kekuasaan. Oleh karena itu transparansi dan good and clean governance (TGCG) mesti dikupas dulu.
Yang pertama tentu saja TGCG itu untuk mengatur apa/siapa dan melindungi apa/siapa? Dari kacamata kuasa modal TGCG sangat penting untuk kepastian alokasi biaya dalam usaha mendorong laju pertumbuhan modal mereka. Ketidakpastian biaya transaksi dalam berinvestasi menjadi momok, karena mereka harus saling bersaing memperoleh akses ke simpul-simpul kuasa politik-ekonomik di kantor-kantor negara maupun partai-partai politik serta aparat keamanan.
Dengan bungkusan yang rapih, seperti pakta integritas karyawan serta perangkat kebijakan lunak (soft policy) perdagangan dan industri internasional lain, TGCG didorong masuk ke ruang kebijakan publik. Tidak tanggung-tanggung, rejim SBY-JK pun dengan bangga mempertontonkan serial drama publik tentang pemberantasan korupsi lewat penampilan beberapa aktor seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tipikor serta Peradilan Korupsi. Drama publik yang lezat bagi mesin industri propaganda pers dan media, tetapi tidak pernah mampu menyembuhkan penderitaan warga.
Tertib administrasi pertanahan
Dengan bangga Joyo Winoto, Badan Pertanahan Nasional (BPN), mempersembahkan Reforma Agraria (agrarian reform) kepada publik. Menurutnya, inilah solusi untuk kepastian hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah oleh warga, dan saat yang sama merupakan solusi bagi kuasa modal (asing dan domestik) menyangkut kepastian penggunaan sumberdaya publik berupa lahan-lahan murah untuk berinvestasi. Benarkah demikian?
Indonesia adalah negeri kepulauan yang luas, yang terkendala oleh hamparan perairan laut dengan kedalaman yang bervariasi, serta terkendala oleh dinamika iklim dan musim yang menjadi faktor penentu kelancaran tata-bernegara. Belum lagi dengan tingginya keberagaman entitas sosial dan budaya yang terdapat di sekujur pulau-pulau, dengan tata-kuasa atas tanah sebagai sumber produksi yang juga tinggi keragamannya. Apa yang disebut sebagai konflik agraria seperti yang kerap dilontarkan para aktivis organisasi masyarakat sipil pada hakekatnya lebih berupa pemaksaan struktur tunggal tata-kuasa terhadap struktur tata-kuasa yang beragam yang hidup di masyarakat Indonesia, mengatasnamakan kepentingan khalayak yang lebih luas di bawah umbul-umbul gagah pembangunan.
Bagi kantor negara seperti BPN, menjawab tuntutan organisasi masyarakat sipil untuk kepastian kuasa atas tanah bagi warga menjadi satu syarat pelengkap bagi tuntutan kuasa modal terhadap tertib administrasi pertanahan. Bagi anggota kabinet dapur SBY-JK kelancaran "reforma agraria" a la BPN akan memastikan komposisi organik modal atas wilayah negeri kepulauan ini. Sri Mulyani akan lebih mudah mempresentasikan peluang investasi menggunakan peta Nusantara, dengan angka-angka nilai investasi di atasnya, yang merupakan turunan kesekian penjumlahan sederhana tanah-tanah yang sudah di-"reforma agraria"-kan, alias sudah memperoleh sertifikat, dan alias sudah mendapatkan nilai jual obyek pajak (NJOP).
Sarana/prasarana (infrastruktur)
Menarik sekali ketika orang bicara tentang infrastruktur. Dengan gagah dan berani (malu) birokrat akan sesumbar bahwa infrastruktur yang dibangun di suatu wilayah adalah untuk membuka keterpencilan warga di sana yang belum tersentuh pembangunan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tersentuh pembangunan? Belum merasakan kerasnya sepatu lars atau popor senapan aparat negara saat ditugaskan menyerobot lahan produktif milik warga? Sentuhan yang luarbiasa. Kenyataannya, infrastruktur dibangun sebagai prasyarat penting masuknya investasi.
Ketika orang tidak mempermasalahkan dan mengkritisi pilihan-pilihan paradigma ekonomi-politik yang sekarang berlaku di negeri ini akibat pergaulan internasionalnya maka kebutuhan infrastruktur menjadi dilematik. Di satu sisi (konon) warga membutuhkan infrastruktur agar dapat mengejar ketertinggalan mereka (tentu pada konteks percepatan modernitas menurut standar yang diberlakukan secara seragam lewat tata-konsumsi dan tata-produksi yang patuh kepada pasar), dan di sisi lain infrastruktur adalah pembuka jalan bagi ancaman-ancaman baru terhadap kehidupan dan ruang hidup warga setempat.
Desentralisasi dan demokratisasi
Sekali lagi kita berhadapan dengan peristilahan yang ternyata memiliki tafsir banyak, tentu saja berdasarkan poisi dan kepentingan berbagai pihak yang menggunakan dan menerapkannya. Secara naif kita bisa saja begitu mudah mendukung prakarsa desentralisasi, karena wilayah diskusinya dibuat sedemikian rupa agar merujuk kepada pengalaman masa Orde Baru yang serba terpusat dan otoriter. Maka tanpa mengkritisi tentang kesahihan integritas wilayah pulau-pulau sebagai sebuah negara desentralisasi dan demokratisasi menjadi kebutuhan mendesak. Pada perspektif pelaku politik demokratik yang pro-pasar, plus bobroknya mentalitas dan struktur hukum dan peradilan, desentralisasi dan demokratisasi sungguh menjadi horror baru bagi warga.
Bagi kuasa modal dua prasyarat tersebut akan lebih memudahkan operasional mereka, tanpa harus pusing berurusan dengan Jakarta. Dengan skema pendapatan publik yang miskin perspektif distribusi, maka pelaku-pelaku politik wilayah berlomba-lomba merias dan mempercantik wilayah mereka agar dapat menarik perhatian kuasa modal. Apakah kuasa modal akan lebih mudah berurusan dengan para pelaku politik setempat? Tentu saja, karena pemain-pemain baru itu miskin pengalaman dalam diplomasi dagang internasional. Diancam dengan arbritase internasional saja akan membuat mengkerut nyali mereka. Atau diancam ditinggalkan, para pelaku politik setempat akan mengemis-ngemis meminta agar para juragan tidak meninggalkan mereka.
Oligopoli suplai buruh murah
Coba perhatikan pernyataan publik Jusuf Kalla tentang dukungannya untuk mengalihkan fungsi lahan-lahan produktif menjadi ruang-ruang investasi industri manufaktur. Di bawah asuhan paradigma ekonomi-politik yang sekarang berlaku petani-petani kecil, petani-petani di pinggir hutan hanya menjadi beban bagi Negara. Pertama, skala produksi mereka tidak pernah mampu memenuhi skala ekonomi pasar. Kedua, sumbangan pajak mereka kecil dan tidak berarti apa-apa dibandingkan yang disumbang juragan rokok Gudang Garam. Maka, dengan alasan membuat para petani itu naik kelas, menjadi bagian dari insan industrial, pengalihan fungsi lahan-lahan produktif menjadi satu siasat jitu. Industri manufaktur tidak perlu khawatir dengan gejolak buruh, karena suplai buruh yang antri pekerjaan lebih dari cukup...
Keamanan dan ketertiban c.q. perdamaian
Biaya untuk memindahkan warga dari suatu wilayah yang diinginkan kuasa modal bisa dibuat murah menggunakan pendekatan "kemanan dan ketertiban." Tentu saja aman dan tertib dalam ruang kepentingan modal, bukan untuk menjamin kebutuhan warga. Salah satu siasat paling primitif adalah dengan membuat wilayah tersebut tidak nyaman untuk ditinggali. Menciptakan konflik bukan perkara sulit bagi aparat terlatih, baik di bidang tempur maupun intelijen. Cara primitif ini memang ampuh, tetapi apakah kuasa modal menyukainya?
Atas nama memaksimalkan batas-laba (profit margin), memulai suatu usaha tanpa diganggu oleh urusan-urusan menyangkut kehidupan sosial warga setempat merupakan kemewahan yang didambakan kuasa modal. Toh mereka tidak akan selama-lamanya menongkrongi wilayah tersebut. Begitu kelimpahan kekayaan alam mulai menipis, mereka bisa hengkang kapan saja. Dan hal itu pun dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan negeri kepulauan ini.
* * * * *
Pikiran-pikiran liar di atas sudah lama saya renungkan. Saya pun sadar bahwa saya juga berada di dalam pusaran tersebut. Tak perlu menyangkal, bahwa kenyataan ini adalah anak dari proses panjang penguasaan pola-pikir dan pola-sikap yang begitu terawat dan rapih direproduksi dari generasi ke generasi lewat pendidikan, baik formal maupun di lingkungan keluarga. Berdiri gagah diantara negara-negara lain pada akhirnya hanya diwakili oleh sosok kepala negara pada pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, atau muhibah dua-pihak, seperti yang dipertontonkan mesin industri propaganda pers dan media.
Saya tidak memiliki jawaban, karena renungan saya masih sebatas menjelajahi ruang-ruang gagasan tentang negeri yang terlampau luas ini. Saya pun belum memiliki kemewahan untuk memulai satu ujicoba menerobos arus-arus besar tersebut. Minimal saya merenung....
Jakarta, 16 Mei 2007
Dua Ekstrem, Dua Kutub Kebodohan
Awicaks
Menjadi warga negeri ini, terutama tinggal di lingkar Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi, atau disingkat Jabodeptabek, yang pengucapannya sangat tidak mudah, kita disuguhi pilihan-pilihan sosial (dan politik) yang seringkali jauh dari akal sehat. Tanpa bermaksud mencakup potret Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari saya bisa melihat dengan gamblang tumbuhnya semangat relijiusitas gelombang baru di kalangan orang-orang terdidik di kota-kota besar. Apa pun agama mereka. Dan di sisi lain, saya pun menangkap (juga dengan gamblang) proses peniruan skala kolosal gaya-hidup dan pola-konsumsi boros yang dipertontonkan oleh orang-orang dari berbagai kalangan, kelompok umur, jenis kelamin, dan bahkan juga mencakup sebagian dari orang-orang dari kutub relijius gelombang baru itu. Ada bidang-potong diantara kedua kutub tersebut.
Mungkin saya tidak perlu nyinyir mengomentari kedua kutub tersebut, sembari melanjutkan hidup secara bersama tanpa perlu merasa membangun hubungan (ko-eksistensi). Namun ketika kedua kutub tersebut sudah mulai lancang melanggar demarkasi cita-cita, keyakinan dan intelektualitas saya pun tak bisa tinggal diam. Amunisi serangan balik saya siapkan serapih mungkin. Tanpa maksud menggurui, tetapi sekedar menyentil telinga mereka, bahwa perbedaan adalah keniscayaan, dan mereka tidak perlu memperluas rentang lingkaran 'keanggotaan' mereka menjangkau orang-orang yang sudah merasa nyaman dengan ruang hidupnya. Saya pun tidak mengharapkan terjadi tumbukan-tumbukan tak perlu. Yang saya siapkan tak lebih dari siasat pertahanan diri belaka, utamanya melindungi anak-anak saya.
Baik kutub yang satu maupun kutub yang kedua, keduanya tak bisa melepaskan diri dari absennya akal sehat, selain semangat pamer pernik-pernik permukaan fisik mereka. Ekstrem yang satu tampil begitu bersemangat dengan tata-busana yang corak tradisinya entah dijemput darimana, tetapi yang jelas harganya tidak murah. Sementara ekstrem yang kedua lebih kurang tampil terbuka tanpa konteks, berharap merasa menjadi tokoh yang dianut, entah dipetik dari film impor Amerika yang mana. Maka saya adalah saya dalam situasi ini menjadi sangat penting. Menjadi penting pula pada setiap perdebatan dengan keluarga pada saat muncul bersama di ruang-ruang publik. Yang sulit adalah, batas-batas nilai kesopanan dan kepantasan di negeri ini begitu berantakannya. Ujungnya berakhir pada tampilan luar belaka. Karena memang hal tersebut yang dipajang dan dipertontonkan oleh mesin-mesin industri propaganda pers dan media. Pengkategorian ruang pamer pun terlihat jelas: Politikus, birokrat, tokoh dunia hiburan (yang sungguh tak masuk akal ditetapkan dengan istilah 'selebs'), tokoh agama, dan sebagainya..
Dua kutub ekstrem tersebut agaknya tak membutuhkan akal sehat, karena sudah memiliki sistem pendukung yang luarbiasa kuat: Gengsi...
Jakarta, 15 Mei 2007
Posts
