Perilaku Politikus Indonesia - Pencahar Terbaik di Pagi Hari

Awicaks

Membaca berita koran, yang terkemuka sekali pun, bagi saya seperti kebiasaan (habit) menyiksa diri. Tidak sedikit yang sudah mencapai taraf ketagihan (addicted). Tidak bertemu koran di pagi hari langsung meracau seperti halnya orang yang sakhau pskotropika. Seperti halnya pecandu, seitap orang punya urut-urutan upacaranya sendiri saat membaca koran, entah itu pagi hari atau waktu-waktu lainnya.

Saya sendiri lebih suka membaca Kompas saat menunaikan pemenuhan hajat rutin di pagi hari. Maka, membaca, mencerna, mengerenyitkan dahi sambil mengejan untuk membuang ampas metabolisme tubuh pun menjadi satu kesatuan dinamika kerja yang sudah diperlakukan sebagai jam biologis oleh tubuh dan mental saya.

Tidak hanya koran. Majalah berita mingguan Tempo pun menjadi bagian ritual di kamar mandi pagi hari sebelum saya memulai kegiatan-kegiatan harian. Tulisan-tulisan di blog ini harus diakui banyak memperoleh asupan inspirasi, renungan dan kegelisahan yang saya peroleh saat menunaikan ritual pagi hari tersebut.

Sumpah serapah tidak perlu diucapkan. Ia dapat dengan sempurna dikemukakan lewat mekanisme kerja tubuh lain. Mengejan adalah salah satunya. Kemarahan membaca perilaku dan sikap politikus dan pejabat negara yang menghina akal sehat saya sebagai warga merupakan bagian dari proses alami menjaga kesehatan lambung. Sikap defensif Presiden SBY ketika menanggapi protes kelas menengah tentang Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2008 dengan mengemukakan argumen-argumen yang sungguh absen nurani, membuat lambung saya semakin sehat. Saya mengejan sepenuh hati.

Jujur saja, tokoh yang paling sulit diduga oleh lambung saya justru Wakil Presiden, JK. Kadang ia bisa membuat saya mengejan sepenuh hati. Kadang justru membuat saya kehilangan selera untuk menuntaskan ritual pagi hari itu. Biasanya menyangkut pernyataan-pernyataannya yang serba abu-abu tetapi penuh penyederhanaan.

"Tidak ada satu rupiah pun yang dimakan Jakarta dari kekayaan alam Papua. Belanja Negara untuk Papua nilainya paling besar. Kekayaan alam Papua sudah dikembalikan kepada warga Papua oleh Negara," pernyataan JK saya ringkas dari berita beberapa koran terkemuka, yang memperlancar ritual pagi hari saya.

Apakah pernyataan tersebut sebuah penyesatan atau dusta publik, karena JK mengenyampingkan rangkaian fakta berupa rekor tindak kekerasan alat-alat Negara terhadap warga Papua, konflik sosial yang terjadi sebagai dampak penerapan kebijakan publik dalam bidang transmigrasi, pertambangan, perhutanan dan pertanian? Juga pelanggaran hak-hak dasar warga Papua akibat pembiaran oleh pengurus Negara, terutama dalam hal pangan, kesehatan dan pendidikan?

Namun sikapnya untuk menolak bertemu wakil-wakil badan keuangan multilateral serta badan-badan donor bilateral saat membuka Papua Development Partners (PDP) Meeting di Jayapura, 16 Februari 2008, malah membuat saya tersenyum dan gagal mengejan.

Pernyataan, "Saya hanya mau bertemu dengan para birokrat pengurus daerah dan politikus daerah," telah membuat kecele wakil-wakil lembaga internasional yang telah menempuh perjalanan tujuh jam penerbangan melalui udara dengan kondisi cuaca buruk dari Jakarta menuju Jayapura. Namun keinginan mengejan pun muncul kembali ketika membaca kegiatan lain JK selama di Jayapura, melakukan konsolidasi Partai Golkar dan konsolidasi dengan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), karena JK terbang ke Jayapura atas biaya Negara.

Berita-berita seputar tindak-tanduk dan perilaku tolol para anggota parlemen adalah yang sangat disukai lambung saya. Membaca berita-berita tersebut seperti halnya minum obat pencahar. Semua keluar tanpa perlu mengerahkan daya besar saat mengejan. Bahkan saya bisa melakukannya sambil tersenyum atau bersiul-siul.

24 Februari 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Lapindo - Potret Bobroknya Mental Politikus Indonesia

Awicaks

Seorang ahli geologi yang cukup vokal tak habis pikir dengan jungkir-balik politik yang secara terang-terangan mempermainkan nasib warga kebanyakan. Semburan lumpur panas akibat operasi Lapindo Brantas agaknya akan ditutup tanpa malu-malu oleh pengurus Negara, atas nama keselamatan modal dan nama baik orang terkaya di negeri ini. Mohon maaf, jika pajak warga korban semburan lumpur Lapindo dijumlahkan sekali pun tak akan mampu menyaingi jumlah pajak yang disetor oleh pemilik Lapindo, yang notabene adalah orang terkaya di negeri ini, dan saat yang sama memangku jabatan menteri dengan tugas mengurus (keselamatan dan) kesejahteraan warga.

Saya sendiri tak habis pikir dengan huru-hara yang terjadi di parlemen pada saat dengar pendapat para ahli tentang semburan lumpur Lapindo, guna mengambil keputusan apakah kejadian tersebut murni bencana alam atau akibat kesalahan operasi eksplorasi minyak-gas bumi milik Aburizal Bakrie itu. Kenapa begitu alot prosesnya?

Apa sih yang dibicarakan pada saat anggota DPR yang terhormat tersebut saling melobi? Apakah soal besarnya duwit yang dijanjikan apabila mereka sepakat menyatakan bahwa ini adalah murni bencana alam? Atau, mereka saling bersepakat untuk membagi suara, untuk menunjukkan kepada publik bahwa telah terjadi perdebatan sengit diantara mereka, tetapi ujungnya tetap keputusan bahwa kejadian di Porong, Sidoarjo itu adalah murni bencana alam? Mohon maaf lagi, saya tak punya pikiran positif sama sekali mengenai manusia-manusia tak bernurani dan tak berotak yang duduk ongkang-ongkang kaki menanti gaji, tunjangan plus plus, sambil bersandiwara seakan-akan demokrasi memang hadir di Senayan....

Orang-orang yang bersembunyi di balik panji-panji partai berbau agama sekali pun tak bisa menyembunyikan dangkalnya nurani mereka. Jika kita pakai akal sehat, jumlah anggota DPR dari partai-partai berbasis agama, baik itu Islam maupun Nasrani, saya kira mampu menggolkan keputusan yang dilandaskan kepada rasa keadilan dan nurani. Bukan semata-mata berdebat pakai akal tentang benar tidaknya duduk perkara semburan lumpur panas yang telah menenggelamkan puluhan ribu rumah dan membuat ribuan orang tersingkir dari ruang hidup mereka. Tetapi semata-mata menggunakan hati saat melihat fakta orang-orang yang tak tahu-menahu tentang geologi, serta tak mau repot dengan prospek industri minyak-gas bumi asal bisa menyambung hidup dari hari ke hari itu hidup tak berkentuan hingga hari ini sepanjang hampir tiga tahun! Tiga tahun, saudara-saudara. Lebih baik mereka tak menggunakan simbol-simbol agama jika sikap dan kelakuan mereka tak beda dengan politikus-politikus oportunistik dari partai non-agama yang memperlakukan tugas dan kewajiban perwakilan di DPR semata-mata sebagai sumber nafkah belaka.

Saya kira Lapindo adalah puncak gunung es dari ketidakpedulian pengurus negara, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif terhadap status krisis dan status keselamatan warga. Mereka masih bisa tidur siang dengan tenang ketika warga korban lumpur Lapindo melakukan aksi-aksi unjuk rasa dan pemblokiran jalan tol serta rel kereta api. Semakin nyata potret bobroknya mentalitas orang-orang Indonesia yang memiliki hak istimewa, dibayar mahal dari uang rakyat, yang duduk di kantor-kantor negara dan parlemen. Memuakkan! Menjijikan!

22 Februari 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Barisan Penikmat Suharto vs. Barisan Korban Suharto

Awicaks

Tidak ada hal yang basi (dan bahkan tidak boleh basi) jika bicara tentang Suharto, atau yang biasa saya pendekkan dengan sebutan EKS, Eyang Kakung Suharto. Kehebohan dan hiruk-pikuk senantiasa terjadi apabila terjadi hal-hal kecil terhadap EKS. Ironiknya, ia tidak membahas tentang sosok bersangkutan, tetapi selalu menyangkut soal bagaimana menghapus jejak kaki berdarah orang kuat Indonesia itu. Juga terkait soal pila-pipa pengalir uang dari sumber anggaran Negara atau sumber swasta lainnya ke pundi-pundi dan kantung-kantung penyimpan, baik yang dikuasai orang per orang maupun badan-badan hukum di dalam negeri maupun di negara lain.

Sebuah opini di Kompas memaparkan secara cerdik dan cerdas, bahwa EKS bukan seorang pengecut. Ia tak takut diseret ke pengadilan. Yang pada begidik dan merasa duduk di atas tungku adalah orang-orang yang selama lebih dari tiga dekade telah mengeruk keuntungan dan manfaat dalam jumlah yang tak masuk akal, yang agak sulit tidur siang ketika Suharto sekarat dan publik ramai membicarakan kasus-kasus hukum yang menggantung. Orang-orang itu sangat percaya kepada efek domino, sebuah reaksi berantai yang bergerak dengan sendirinya akibat satu dorongan kecil. Kematian Suharto dipandang sebagai runtuhnya satu kartu utama. (Meskipun, penjelasan menggunakan akal sehat itu bisa bubar jalan jika diterapkan di negeri amburadul Indonesia ini). Maka pengerahan pun dilakukan untuk suatu pemaafan publik kepada EKS. Orang-orang itu sudah mahfum bahwa kematian bagi EKS cuma perkara waktu. Dan itu artinya, kartu utama akan runtuh...

Di sisi lain, barisan orang-orang yang memendam dan meredam sakit (fisikal, mental dan material) selama bertahun-tahun akibat tindakan brutal dan semena-mena kakitangan EKS di masa lalu, justru sibuk berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan EKS. EKS harus sembuh agar bisa diadili. Jika pun tidak bisa, EKS harus hidup sepanjang-panjangnya agar dapat menjalani hidupnya yang tak putus dirundung tekanan publik. Sekeras apa pun usaha keluarga intinya untuk menghindarkan EKS dari warta-warta media, ia pasti dapat merasakan tekanan-tekanan itu. Semakin panjang usianya, semakin menderita EKS. Karena kematian dianggap sebagai upaya melepaskan diri dari tanggung jawab.

Indonesia di masa EKS adalah kehidupan penuh teror. Orang takut salah bicara. Orang takut salah bertindak. Semua sibuk menerka, mana yang diperkenan dan mana yang dilarang. Karena hukum Indonesia adalah EKS, dan sebaliknya. Namun, itu tak sepenuhnya benar. Karena yang membangun benteng-benteng pelindung kemegahan, keangkeran dan keperkasaan kuasa tunduk EKS justru orang-orang yang sibuk memenuhi pundi-pundi dan kantung-kantung uang serta membangun jejaring pengaman kehidupan masing-masing. Jika boleh merujuk ucapan Sarwono Kusumaatmadja, seperti yang ia tulis di Koran Sindo tak lama setelah kematian EKS, bekas orang kuat Indonesia itu pernah berniat mengundurkan diri pada pertengahan tahun 80an. Orang-orang yang belum puas mengeruk keuntungan pun sibuk membisiki, merayu dan mempengaruhi anak-anak EKS agar orangtua mereka mengurungkan niatnya. Seberapa benar keterangan itu, saya tak ambil pusing. Tetapi sebagai sebuah thesis, informasi tersebut layak diletakkan di atas meja.

Jalinan tali temali utang budi antara EKS dengan gerombolan orang-orang di sekitarnya, serta tali temali antara pengamanan singgasana antara orang-orang kemaruk harta dan kuasa dengan EKS, tidak serumit yang kita bayangkan. Itu tak lebih dari hukum permintaan - penawaran, seperti yang diajarkan pada matakuliah Ekonomi Mikro. Yang tidak boleh dilupakan adalah ongkos dari transaksi kedua jalinan hubungan di atas. Kita harus tetap mengingat kepada orang-orang yang nyawanya dihilangkan, kehilangan orang-orang tercinta, kehilangan ingatan, kehilangan sumber nafkah, kehilangan lahan produksinya, yang baik secara langsung maupun tak langsung adalah korban kebengisan tata-hubungan kekuasaan di atas. Pola sederhana inilah yang akan tetap lestari di bumi Indonesia, sepanjang tidak ada pemimpin yang memiliki martabat dan harga diri yang jelas untuk memotong garis generasi oportunis dengan generasi pemimpin bangsa di masa depan. Tak perlu berdebat tentang penaikan bendera setengah tiang selama seminggu, karena kebijakan itu secara gamblang menunjukkan tali temali utang budi di masa lalu antara pemimpin Indonesia yang sekarang ini dengan EKS.

20 Pebruari 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content