Kenaikan Harga Dorong Kriminalitas?

Awicaks

Membaca Kompas pagi ini sambil melaksanakan ritual pagi rasa mules malah bertambah. Yang membuat rasa mules menghebat pertama, lepas tangannya Negara dalam melindungi warga menghadapi rimba belantara pasar bebas mestinya kan sudah memperhitungkan pengaruhnya terhadap keselamatan warga. Mengapa harus menanti hingga seorang ibu membunuh anak kandungnya akibat derita tak kunjung putus karena tak mampu memenuhi kebutuhan harian serta gagal mewujudkan hidup berkualitas yang didambakan?

Kedua, takaran-takaran resmi kesejahteraan seakan-akan harus diperhadapkan dengan kemiskinan sebagai lawannya. Parahnya kesejahteraan dan kemiskinan diletakkan dalam ruang sebangun yang semata-mata bersifat ekonomik. Ia tidak memandang hal-hal mendasar seperti hak atas kehidupan yang belum tentu berurusan dengan hal-hal yang ekonomik. Sehingga warga didorong, lewat propaganda yang indoktrinatif tentang impian kemakmuran dengan takaran kemajuan berupa penguasaan dan kepemilikan atas materi, untuk mengabaikan keselamatan. Maka demi upah Rp 25.000 per hari seorang laki-laki muda rela bekerja bergelantungan di ketinggian 50 meter untuk membersihkan kaca gedung pencakar langit di Ibukota, tanpa mengenakan tali pengaman serta topi pelindung kepala.

Pesona kisah sukses orang-orang yang berhasil senantiasa diukur pada seberapa besar mereka berhasil menumpuk kekayaan. Sehingga harus disimpulkan, kebahagiaan berbanding lurus dengan tingginya tumpukan uang dan materi. Tak pusing apakah anak-anak orang itu jadi pemadat, tukang ngemplang utang di bank-bank Negara atau kelakuan minus lain. Kultur pers dan media yang cupet di negeri amburadul ini memperparah situasi. Polesan-polesan gincu dan pupur menjadi kewajiban untuk mewartakan sosok dan citra orang-orang berhasil. Kebusukan-kebusukan disembunyikan di kolong keset. Sementara orang-orang gagal dipertontonkan sebagai kriminal.

Kenaikan harga-harga mendorong meningkatnya kriminalitas? Pertanyaan itu saja sudah salah artikulasinya. Jika kita menyempatkan diri merenung setiap hari, kriminalitas lahir karena kegagalan orang-orang untuk mengakses dan meraih kemajuan materi, di bawah naungan kultur sosial, politik dan ekonomik yang mengedepankan penumpukkan kekayaan. Jika demikian, mestinya Forbes tidak hanya mendaftarkan orang-orang yang memiliki tumpukan kekayaan luarbiasa, tetapi juga menyelidiki dengan seksama bagaimana proses orang-orang itu mengumpulkan kekayaannya. Dengan kata lain, berapa besar harga yang diemban publik harus dicatat pada rekam-jejak sepak terjang mereka hingga menjadi superkaya. Ini penting untuk membuktikan bahwa paradigma (atau mungkin sudah pantas disebut agama?) hidup dengan takaran kemajuan material mesti dirombak total.

Di penghujung ritual pagi sambil membaca Kompas saya agak terhibur ketika melihat dan membaca foto melelehnya puncak salju di Antartika. Tetapi apakah orang-orang superkaya dunia membaca warta itu dengan mental reflektif? Atau malahan langsung memerintahkan tim R&D untuk segera mengkaji kemungkinan mereka mengungsi ke planet lain?

27 Maret 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Apa Itu Kemiskinan? Miskin atau Tidak Selamat? Bah!

Awicaks

Tidak ada yang basi untuk memuntahkan kemarahan dan kegelisahan soal tak ambil pusingnya politisi, pejabat dan birokrat negeri ini terhadap kewajiban Negara menjamin warganya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup berkualitas, yakni kesehatan dan kesempatan meningkatkan kemampuan diri lewat pendidikan. Kematian seorang ibu hamil tua beserta anak balitanya di Makassar karena kurang makan dan tidak memperoleh akses pelayanan kesehatan sangat layak disandingkan dengan pernyataan publik SBY saat membela betapa pentingnya PP No 2 Tahun 2008 demi peningkatan pendapatan Negara. Lebih layak lagi disandingkan dengan tindakan-tindkan tak tahu malu Partai Golkar yang sibuk merangkul the Cendana Boys and Girls menghadapi Pemilu 2009.

Berita kematian ibu dan anak itu begitu cepat tenggelam akibat tertangkap tangannya UTG, ketua tim kejaksaaan dalam kasus BLBI yang khusus menangani Syamsu Nursalim, saat menerima duwit 6 milyar perak dalam kardus Jelly Drink. Maka halaman-halaman koran pun disibukkan oleh komentar-komentar pro dan kontra tentang semua urusan yang terkait dengan peran Kejaksaan Agung dan KPK. Bagaimana kisah kematian di Makassar di atas? Terus terang, saya sangat ragu bahwa ada tindakan yang diambil untuk tidak mengulangi kejadian mengenaskan tersebut. Jangan lupa, Bung, ini negeri yang tak kenal jera. Ketololan yang terus berulang berada dalam rentang toleransi yang begitu lebar.

Saat menjalani ritual pagi hari, tiba-tiba lambung saya merasakan rangsangan cahar luar biasa saat membaca berita di koran tentang pertentangan data kemiskinan antara Biro Pusat Statistik (BPS) dengan data yang dikeluarkan Bank Dunia. Meskipun keduanya adalah lembaga yang tingkat kepercayaannya berada jauh di luar radar akal sehat saya, tetapi jangan lupa, berbagai kebijakan dibuat merujuk angka-angka yang diterbitkan kedua lembaga tersebut.

Data BPS terkait dengan segala proses programatik terkait dengan penganggaran pengurusan Negara yang tak perlu diragukan akan tersedot oleh mekanisme-mekanisme siluman di kantor-kantor Negara. Sementara data Bank Dunia terkait dengan agenda-agenda penggelontoran utang demi mendorong menyusuti peran, tanggung jawab dan kewajiban Negara menjamin keselamatan warganya lewat strategi besar liberalisasi yang dimutakhirkan, sambil terus menyuburkan peluang-peluang korupsi di kantor-kantor Negara.

Kutak-katik peubah (variable) asumtif biaya hidup warga senantiasa menjadi perdebatan dalam penetapan angka kemiskinan. Bisa jadi sudah jutaan seminar dan lokakarya diselenggarakan baik oleh kantor-kantor Negara, lembaga-lembaga internasional maupun non-Negara guna membahas rumusan-rumusan paling jitu (tetapi tidak memalukan) untuk menetapkan seberapa besar sesungguhnya populasi orang miskin di Indonesia. Dan angka-angka tersebut senantiasa gagal menampilkan potret dramatik status derita dan ketidakselamatan warga, karena ia hanya serangkaian angka-angka kering dan kosong. Lebih parah lagi, angka-angka itu begitu sangat bergantung kepada asupan-asupan data pendapatan per kepala, yang sesungguhnya hasil pembulatan akibat penyeragaman cara baca, bahwa semua orang di Indonesia punya gaji rutin bulanan.

Bahkan seorang doktor dari perguruan tinggi negeri terkemuka bisa dengan pongah dan bodohnya mempertanyakan kesahihan teori dan argumen saat saya berkeras menggunakan keselamatan untuk menggambarkan potret dramatik tersebut di atas.

"Itu adalah kemiskinan. Mungkin benar hal itu terkait dengan keselamatan. Tetapi, sudahlah, jangan lagi keluar dengan istilah-istilah baru yang asing dan tidak dikenal," Begitu argumennya. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala karena kata 'keselamatan' dianggap sebagai istilah yang asing dan tak dikenal luas. Hemat saya, bukan itu persoalannya, tetapi lebih berurusan dengan gangguan kemapanan epistomologik yang dianut orang itu. Bisa-bisa ia tidak lagi jadi orang yang dibutuhkan berbagai proyek Bank Dunia atau Bappenas, jika istilah baru itu diadopsi luas....

Ibu hamil tua dan anak balitanya yang meregang ajal di Makassar karena lapar dan tak mampu mengakses layanan dasar kesehatan harusnya jadi simbol kejayaan elit akademik, politik dan birokrasi yang hidup di relung steril dan terputus dari kenyataan, dan yang tak pernah mau tahu dan peduli terhadap status penderitaan dan ketidakselamatan warga Negara Indonesia. Mereka lebih pusing memikirkan keselamatan kuasa dan kedudukan demi menjamin masa depan mereka sendiri. Oh, ternyata orang-orang itu peduli terhadap pentingnya keselamatan....

9 Maret 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Apa Itu Keselamatan?

Awicaks

Berikut adalah pernyataan 'atas nama' yang begitu kerap diucapkan para pejabat Negara, dari tingkat yang paling kere hingga yang paling memesona nun di pucuk sana. Pernyataan 'atas nama' yang kerap menghiasai halaman-halaman koran.

• Atas nama pemberantasan kemiskinan.
• Atas nama kesejahteraan rakyat.
• Atas nama kemajuan bangsa.
• Atas nama pertumbuhan ekonomi.
• Atas nama peningkatan pendapatan Negara.
• Atas nama kedigjayaan bangsa.
• Atas nama...

Tiba-tiba saya merasakan rindu luar biasa pada kata 'keselamatan.' Bukan sebagai kata keadaan, tetai sebagai kata kerja. Sehingga, meskipun ia hanyalah sebuah ungkapan 'atas nama' seperti diutarakan sebelumnya, tergambar sikap ksatria dan tanggung jawab dari orang-orang yang diberi kepercayaan mengurus Negara amburadul ini. Harus saya akui, perasaan miris sudah menjadi rasa yang wajib dimiliki setiap membaca kabar tentang lenyapnya keselamatan warga, meski ia cuma satu atau dua nyawa karena ketidakpedulian para pengurus Negara yang lebih senang disebut sebagai Pemerintah (baca: Tukang beri perintah).

Maka terbayang di benak, rombongan warga yang lenyap keselamatannya gara-gara semburan lumpur panas beracun Banjar Panji I, yang dioperasikan Lapindo Brantas. Lalu terbayang pula di benak, para buruh tani di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang menjadi plasma dari sebuah sistem tanam paksa yang dimutakhirkan. Belum lagi bayangan tentang jutaan warga berbagai kampung yang disebut Wakil Presiden JK sebagai warga yang naik kelas, karena berhasil masuk ke arena industri, dengan melepas profesi tradisional mereka sebagai petani (dan saat yang sama melepas hak kuasa atas lahan dan tanah mereka) lalu menjadi bagian dari struktur raksasa bernama pabrik dengan peran sebagai buruh.

Lebih miris lagi ketika keselamatan kemudian dipertukarkan dengan nilai moneter, dengan operasi kali-kalian sederhana yang menghina akal sehat, pada proses penetapan ganti rugi bagi warga yang senantiasa diperintahkan untuk bersabar dan tawakal atas nama percepatan pembangunan. Menjadi warga negeri ini agaknya harus siap menjadi sasaran bidikan yang bersifat random dari berbagai kebijakan Negara. Bahkan warga pun harus bersabar atas nama 'keamanan APBN' ketika pengurus Negara mulai bermain-main dengan angka-angka asumtif, yang tidak pernah secara serius disadari bahwa ia punya tali sebab-akibat dengan kenaikan derajat derita warga.

Semestinya UNDP tidak bersibuk menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), mentang-mentang lembaga PBB itu memiliki unsur kata pembangunan (development). Memahami betapa tidak seriusnya pengurus negeri ini menjamin keselamatan warganya, seharusnya UNDP melakukan kajian atas status dan derajat keselamatan warga negeri untuk menakar keberhasilan kebijakan dan program yang dilaksanakan pengurus Negara. Sehingga terbitan itu lebih baik disebut Indeks Keselamatan Manusia. Agar lebih keren dibuat pula penamaan dalam bahasa Inggeris, Human Safety Index (HSI). Dan UNDP tidak harus mengubah namanya menjadi UNSP atau UN Safety Programme. Seperti apa kira-kira HSI itu?

Sesungguhnya beberapa angka dan indeks komposit yang disajikan HDI bisa dibaca dari perspektif keselamatan. Mutu gizi anak-anak usia bawah lima tahun (balita) merupakan gambaran keselamatan generasi masa depan. Tingkat kematian ibu melahirkan jelas sekali menggambarkan mutu Negara menjamin hak reproduksi warga. Saat yang sama tingkat kematian ibu melahirkan menggambarkan pula jaminan Negara atas kualitas hidup warga yang membutuhkan asupan gizi yang baik atas nama generasi masa depan yang berkualitas.

Semestinya para ahli ekonomi yang berada di belakang operasi kali-kalian penaikan harga BBM bersibuk merumuskan model-model yang mampu menggambarkan, berapa balita kurang gizi akan bertambah pada setiap kenaikan satu rupiah harga BBM? Juga, berapa jumlah ibu melahirkan meninggal pada setiap kenaikan satu rupiah harga gabah? Dan seterusnya. Gambaran klasik yang selalu diindoktrinasi ke kepala warga adalah, kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga beberapa kebutuhan bahan pokok. Stop sampai di situ. Tidak ada kajian lebih lanjut, bagaimana dampak dan daya rusak kenaikan harga kebutuhan bahan pokok terhadap keselamatan warga.

Saya jadi berpikir, jangan-jangan 'keselamatan' dibaca sebagai kata berimbuhan 'ke-' dan berakhiran '-an' belaka, serta tidak dibaca sebagai keadaan terjamin, tetapi lebih sebagai ucapan tertentu, seperti "Selamat Idul Fitri" atau "Selamat Tahun Baru." Jika demikian, saya hanya bisa bilang, "Selamat berjuang...."

7 Maret 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content