Lazim? Zalim?

Awicaks

Jusuf Kalla meminta para penerima BLT untuk meyakinkan pemrotes bahwa kenaikan BBM (dan menerima BLT) lebih enak dibandingkan jika tidak dinaikkan. "Selama ini subsidi BBM hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki mobil dan menggunakan AC."

Juragan asal Sulawesi Selatan satu ini memang gemar menghina akal sehat publik menggunakan daya pikirnya yang serba menyederhanakan, serba kulit, dan menggampangkan segala hal, seakan-akan semua orang hidup seperti dia. Dan juragan satu ini tak pusing apakah orang menerima atau menolak pendapatnya. "Hajar bleh, maju terus pantang mundur!"

Warga Indonesia yang begitu beragam sulit untuk maju dengan satu suara yang solid menyikapi perilaku pejabat publik yang merendahkan dan membodohi, karena pengalaman dan ingatan sosial politik yang panjang selama lebih dari tigapuluh tahun dipimpin jenderal bengis yang selalu tersenyum manis, Suharto. Massa kritis suara aktivis organisasi non-pemerintah (ornop) juga tak kunjung mengristal, karena ada masalah serius dalam hal identitas dan imajinasi yang sarat cangkokan rujukan-rujukan dari tempat lain tanpa analisis kritis yang tajam. Massa kritis suara aktivis mahasiswa pun menghadapi masalah kepemimpinan. Lebih suka bergerak keroyokan daripada terorganisir. Maka perilaku macam Jusuf Kalla akan terus langgeng tak terganggu.

Ungkapan yang bernuansa zalim (dhalim) seperti di atas sudah terlalu sering dilontarkan Jusuf Kalla. "Pindah saja dari minyak tanah ke gas..." Begitu ringannya dia bicara. Tak peduli dampak kata-katanya. Karena ia selalu percaya diri bahwa apa yang ia yakini adalah yang paling benar. Tanpa perlawanan berarti sikap dan perilaku seperti itu pun diterima khalayak (meski terpaksa) sebagai suatu kelaziman. "Biarkan saja pejabat mau bicara apa saja....

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Parade Rejim Idiokratik Megalomanik Fasistik - Harkitnas, BBM, Lumpur Lapindo

Awicaks

Dari deretan bangku Stadion Utama Senayan, ribuan orang mengangkat lembaran kertas yang membentuk gambar profil SBY dan istri tercintanya, Ibu Anny Yudhoyono. Sebuah museum Orde Baru nan sempurna. Ditambah parade baris-berbaris militeristik mengusung bendera raksasa. Tak lupa pertunjukkan seni kolosal, tari Saman, dari Aceh. Dan satu hal yang membuat SBY tak kalah menjijikkan dibanding Eyang Kakung Almarhum Suharto, parade cari muka para punggawanya, dengan ditampilkannya lagu karya SBY dalam upacara kolosal tersebut. Apa sesungguhnya yang ingin disampaikan kepada publik, di bawah gonjang-ganjing kenaikan harga BBM, terus meningkatnya tiitk api di kawasan-kawasan perkebunan yang operasinya sarat korupsi, semakin menderitanya warga korban lumpur Lapindo yang sudah tidak lagi diurus?

Dalam parade yang serba gagah dan macho itu, sama sekali tak tergambarkan satu sikap bertanggung jawab atas derita warga yang tak tertangani. Sosok kewajiban pengurus Negara absen dalam derita warga, sehingga warga terpaksa menyubsidi mereka, atas nama bertahan hidup. Parade idiotik, yang derajat kebodohannya jauh lebih besar dibandingkan jalan cerita sinetron-sinetron pelipur derita warga, menampilkan tema yang secara intelektual bernilai rendah, "Indonesia Bisa!" Bisa apa? Bisa itu racun. Mengapa bukan 'mampu'? Oh, ternyata itu satu upaya salah seorang punggawa mencari muka, dengan menampilkan ulang frasa sakti yang mengantar SBY - JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden, "Bersama Kita Bisa!" Bodohnya...

Makin jelas terlihat, bagaimana seorang SBY melihat dan memperlakukan posisinya sebagai seorang presiden: Raja lima tahunan. Menjelang tahun kelima, minimal ada satu kesempatan lagi jadi raja lima tahunan, dengan memompa citra positif semaksimal mungkin. Maka dirancanglah sebuah parade megalomanik, yang serba besar, serba wah, serba kolosal, yang kesemuanya bergerak rapih teratur karena membutuhkan satu perangkat perintah yang memusat agar tidak terjadi satu kesalahan kecil pun. Namun, mengapa model perangkat perintah memusat yang tidak membolehkan satu kesalahan kecil tidak dipraktekkan dalam tata-kelola pengurusan Negara yang dipimpinnya? Hmmm, dengan segala hormat, saya memikirkan satu gagasan, "Jangan-jangan memang di bidang seni pertunjukkan beliau memang piawai...."

Kebetulan saya menonton pertunjukkan musem Orde Baru itu di sebuah apotik di wilayah Jakarta Selatan. Orang-orang sakit dan mereka yang menemani orang sakit mengantri pelayanan petugas apotik, pada mengomel. "Harga-harga pada naik, kok tega bikin acara mewah dan megah seperti itu? Berapa milyar rupiah dihabiskan hanya untuk upacara Harkitnas itu?" Umpat seorang laki-laki paruh baya di ruang tunggu apotik. Orang-orang di ruang tunggu pun ikut mengumpat dan mengeluh. Para petugas apotik pun tak mau ketinggalan. Anehnya, tak satu orang pun berkeinginan mematikan tombol televisi. Ada yang mencoba memindahkan saluran. Ternyata seluruh stasiun televisi swasta menayangkan upacara bodoh itu. Megalomanik fasistik!

Tiba-tiba telepon genggam saya berbunyi, sebuah pesan pendek masuk. "Mas, warga di pasar porong tidak lagi dapat jatah makanan. Ini bahaya, mereka bisa marah. Tidak ada petugas dari BPLP." Kepala saya berdenyut. Luarbiasa tak tahu malu rejim idiokratik fasistik ini! Kok berani-beraninya tampil mengurus negara sebesar Indonesia dengan cara berpikir sepotong sepotong seperti ini? Kok ya berani-beraninya mengurus negeri kepulauan terbesar di dunia ini menggunakan manajemen pertunjukkan panggung? Saya makin skeptik dengan situasi yang ada. Apa ada gunanya saya nanti ikut menyalurka suara lewat pemilihan umum, yang masa kampanyenya akan memakan waktu sembilan bulan, kalau stock pemimpin yang tersedia hanya model primadona panggung pertunjukkan berselera rendah?

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Kejut, Kejutan, Terapi Kejut - Naomi Klein

Awicaks

Bagi seorang Naomi Klein penanganan bencana tidak bisa lagi dilihat sebagai seperangkat tindakan teknikal dengan balutan rasa kemanusiaan dan kepekaan sosial. Ia memandang secara kritis penanganan bencana di masa globalisasi dan pasar bebas yang bebas kendali sebagai laboratorium bagi eksperimen ekonomik dan ekonomi-politik, yang diperkenalkan dan persebarannya terus diperluas oleh para cantrik Milton Friedman. "Ajaran itu selalu butuh situasi trauma kolektif dengan luasan pengaruh dan dampak yang besar, sehingga hal-hal yang dulu dianggap tabu dan tidak mungkin menjadi suatu keharusan, atas nama keadaan darurat," tulis Naomi.

Tidak tanggung-tanggung, Naomi Klein pun menelusuri sejarah riset dan pengembangan instrumen penyiksa untuk kepentingan interogasi militer dan intelijen di Amerika Serikat, bahkan mundur hingga masa Perang Dunia ke-2, dengan thesis, ada kesamaan yang gamblang antara asumsi dasar teori dan ajaran Friedman dengan tujuan pencpitaan alat-alat siksa tersebut: Trauma, disorientasi dan sikap menyerah sebagai sebuah lembar kertas kosong yang siap diisi dengan tulisan atau gambar apa saja, sekendak kita. Saya pun teringat pengalaman diri ketika melakukan riset tentang resiko kebijakan dan tindakan rehabilitasi tsunami Aceh dan Nias awal tahun 2005 hingga pertengahan 2006.

Niat tulus manusia dari berbagai belahan bumi di awal pasca-kejadian mengharukan saya. Sesuatu yang tak-terbantahkan. Praduga negatif pun menjadi hal yang tak perlu ketika wilayah Aceh dan Nias masih berantakan, dengan suasana muram dan sedih serta bau anyir dan amis kematian. Orang-orang yang menonton tayangan di televisi tentang dahsyatnya tsunami yang menghantam wilayah Aceh, hasil rekaman warga korban, tergerak menyumbangkan apa saja yang mereka miliki. Uang, barang, (waktu, tenaga, keahlian) bahkan hingga doa yang tulus. Demikian halnya dengan orang-orang di Indonesia, yang bermimpi pun tidak untuk menjejakkan kakinya di bumi Serambi Mekah, karena di masa lalu wilayah ini senantiasa dicitrakan oleh pengurus Negara sebagai daerah berbahaya, mendidih dan terus-menerus dirundung konflik bersenjata.

Naomi Klein pun menulis dengan kritis di the Guardian ketika George W. Bush begitu lamban mengungkapkan kedukaan serta begitu sedikit menjanjikan bantuan Amerika Serikat. Dalam analisisnya ia kaitkan sikap itu dengan kampanye Bush, Perang Terhadap Terorisme Dunia, yang senantiasa dicitrakan sebagai peang terhadap dunia Islam. Dan Aceh terkenal sebagai the Veranda of Macca.

Ketika pemimpin-pemimpin Eropa Barat mengecam sikap Bush, juga para cendekiawan Amerika Serikat terkemuka, kabinet dapur Bush berubah sikap, bahkan berlebihan. Kapal induk berikut satuan pendukungnya, USS Abraham Lincoln (CVN 72) Carrier Strike Group (CSG), dikerahkan. Administrasi Bush menjanjikan 350 juta dollar AS untuk penanganan pasca-bencana dan pemulihan wilayah. Catatan kritis Naomi Klain membedah niat di balik kebiajakn tersebut, berangkat dari dokumen analisis situasi yang disusun oleh sebuah tim ekonom pengikut Friedman. Kapitalisme bencana, tulisnya di the Guardian, sudah dimulai.

Tak seperti halnya badan-badan "bantuan pembangunan" bilateral lain yang secara normatif masih berada dalam radar akal sehat dan kelaziman, dimana mereka memusatkan perhatian pada perbaikan dan pembangunan-ulang permukiman, sarana dan prasana sosial dan fisik kampung dan kota, kebijakan Bush terhadap Aceh mengundang perhatian Naomi. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan (highway) antara Banda Aceh dan Meulaboh mengundang tanya.

Tak hanya Naomi Klein, analisis dan tulisan dari berbagai pengamat kritis mengajukan pertanyaan dasar, "Mengapa highway? Apakah itu yang dibutuhkan rakyat Aceh?" Pertanyaan itu saya lontarkan pada suatu diskusi di kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pada Maret 2005, ketika tim Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (US Aid) memaparkan rencana mereka. Jawaban yang berkesan sekenanya, tetapi mampu menghentikan tanya berikutnya, diungkapkan ketua tim mereka, "Why not?"

Sesuai dugaan Naomi Klain, Haliburton, perusahaan kontraktor milik Dick Cheney, bekas Menteri Pertahanan Amerika Serikat kabinet George W. Bush, dilibatkan, ketika kuku perusahaan itu masih dalam menancap di Afghansitan dan Irak sebagai penyedia sarana pendukung kelancaran operasi militer serta pendukung kehidupan prajurit. Total bantuan 350 juta dollar AS tak bersisa banyak ketika ia dikurangi oleh ongkos operasi kapal induk USS Abraham Lincoln serta biaya operasi perusahaan kontraktor Haliburton serta biaya-biaya overhead berbagai perusahaan konsultan di belakang proyek pembangunan highway Banda Aceh - Meulaboh. Apa saja bisa dibangun, atas nama kemendesakan dan kegawatan. Apalagi Aceh adalah wilayah yang kaya sumber-sumber alam, baik yang terbarukan (hutan dan kelautan) dan yang tak-terbaukan (minyak, gas dan mineral). Dan Naomi Klain menyorot rombongan ekonom asuhan Milton Friedman, yang tak hanya aktif pada kebijakan Amerika Serikat, juga di belakang Bank Dunia dengan prakarsa Dana Multi-donor (Multi-Donors Fund, MDF) di balik rencana tersebut.

Lepas dari catatan kritis itu, saya menyaksikan sendiri bahwa asumsi para ekonom di balik rencana-rencana canggih bangun-ulang Aceh sangat keliru, bahwa warga Aceh rontok setelah dihajar bencana dahsyat tsunami sehingga siap menerima apa pun yang diberikan. Karena, sebelum rencana itu selesai disusun rapih, tanpa ba-bi-bu menunggu rombongan penyumbang dan penderma, mereka mengais-ngais segala apa yang tersisa untuk bangkit lagi.

Warga korban pun tak punya keinginan muluk, mereka hanya ingin kembali ke tempat mereka dulu hidup dari generasi ke generasi, hanya ingin rumah tempat mereka berteduh dari hujan dan sengatan matahari, tempat mereka berkumpul dengan keluarga tersisa. Namun bukan pemulihan semangat hidup yang didorong, melainkan rekayasa fisik tempat hidup yang seringkali tak ada hubungannya dengan semangat yang ada, karena ia tak berlandaskan pada suasana batin warga korban yang sulit diserap meski lewat konsultasi publik dengan teknik dan metodologi yang paling canggih sekalipun. Warga korban butuh rumah, tetapi mereka dibuatkan Disneyland, yang berkesan kemilau dan gagah tetapi belum tentu mampu memenuhi kebutuhan batin warga, belum lagi soal biaya perawatannya belum tentu mampu dipenuhi.

Dalam buku terbarunya, The Shock Doctrine, Naomi Klein menggambarkan dengan cerdas, "Anda bisa membongkar mental dan fisik seseorang lewat teknik dan alat siksa paling canggih sekalipun, tetapi Anda tak akan pernah mampu membangkitkan roh orang itu untuk menjadi manusia seutuhnya, dengan menganggap mereka adalah kertas putih kosong yang siap diisi apa saja. Yang Anda ciptakan adalah sosok manusia yang hancur yang kemampuannya lebih rendah dibandingkan sebelumnya."

Ungkapan itu ia persandingkan dengan ajaran Milton Friedman. Apa pun yang akan dibangun di suatu wilayah yang dilanda trauma kolektif baik akibat bencana alam dahsyat, konflik dan perang maupun krisis ekonomik dan krisis ekonomi-politik, ia tak akan mampu mengubahnya menjadi suatu wilayah impian (para perancangnya). Naomi tegas menyatakan, rombongan Milton Friedman senantiasa butuh wilayah bekas perang, korban bencana alam dahsyat, baru dilanda krisis ekonomi dan sebagainya. Dan rombongan itu sudah begitu berpengalaman, salah satunya lewat jasa konsultansi mereka untuk diktator Chili, Pinochett. Inilah yang disebut kapitalisme bencana oleh Naomi Klein.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Pemilu Sembilan Bulan? Sinting!

Awicaks

Saya baru tersadar ketika tahu bahwa masa kampanye pemilihan umum tahun depan bisa memakan waktu sembilan bulan. Saya cuma geleng-geleng kepala. Apa isi kepala orang-orang sekolahan yang disewa untuk merumuskan peraturan perundangan ini? Kalau isi kepala para politikus sih saya sama sekali tidak tertarik untuk tahu, karena sudah terbaca dari perilaku dan biaya kelakuan mereka.

Coba mari telusuri berita-berita media sepanjang dua tahun terakhir. Mari perhatian kita pusatkan ke konflik-konflik yang timbul karena pemilihan kepala daerah (pilkada). Bentrokan antarmassa pendukung jelas tak terhindarkan, belum lagi ketidakpastian hukum karena pasti pihak yang tak terima atas kekalahan mereka akan mondar-mandir ke lembaga peradilan, entah itu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tambal sulam dan bengkel bongkar pasang jelas tak terhindarkan. Belum pula dihitung perdebatan-perdebatan di media massa diantara orang-orang sekolahan yang menjadi pengamat politik, serta para pelaku politik itu sendiri. Apalagi jika kita sudah bicara soal biaya. Baik biaya resmi maupun biaya-biaya silumannya. Dimana otak orang-orang itu?

Rasanya potret derita warga yang tak henti-hentinya diwartakan media massa tak mampu menyentuh syaraf dan sel-sel kelabu otak mereka. Ini negara mau dibawa kemana? Sudah porak poranda ekonominya, korup orang-orangnya, lah kok masih mau bermain-main dengan eksperimen politik yang lama, mahal (baik biaya moneter maupun biaya sosial dan politik). Saya pun bingung, kok tidak ada aktivis organiasi masyarakat sipil yang protes. Jangan-jangan mereka pun tergiur untuk ikut cawe-cawe di eksperimen paling gila ini?

Benar-benar edan!

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Bisnis Yang Tak Merusak – Mungkinkah?

Awicaks

Yang mesti didudukkan pertama kali adalah, yang namanya bisnis adalah semata-mata untuk menangguk laba. Itu aksioma. Tak terbantahkan. Yang menikmati laba tentu saja adalah orang-orang yang memiliki bisnis tersebut. Karena mereka sudah menanam uang mereka, mengerahkan pikiran mereka, dan mungkin tenaga mereka untuk menghasilkan sesuatu yang dapat diperjualbelikan dan di ujung hari akan menghasilkan laba, lewat kalkulasi tertentu yang umumnya berada pada ambang kewajaran. Mestinya hal itu kan bukan masalah.

Salah seorang petinggi Unilever di Inggris baru-baru ini mengatakan, “Kami berbisnis tidak semata-mata soal mencari laba, tetapi sudah menjadi tradisi kami untuk memberi sumbangan balik kepada masyarakat.” Ia mengucapkan itu saat kami sedang bernegosiasi soal praktik bisnis Unilever yang menurut organisasi saya tidak sesuai dengan citra yang diciptakan mereka di depan publik, terutama terkait soal tak pedulinya mereka dengan perilaku buruk pemasok minyak kelapa sawit mereka yang beroperasi di Sumatera dan Kalimantan. “Tentu kami terkejut dan prihatin bahwa salah satu mata rantai produksi kami ternyata merusak hutan, mengancam habitat satwa liar, serta memperburuk perubahan iklim. Kami pasti tak akan tinggal diam dan segera mengambil tindakan tegas, at any cost.”

Namun ketika tim organisasi saya mengajukan tawaran agar mereka segera menghentikan transaksi pembelian dengan perusahaan-perusahaan pemasok minyak kelapa sawit dari Indonesia yang jelas-jelas terbukti melanggar hukum yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), para petinggi Unilever tak berani bicara setegas Wakil Presiden mereka, yang hanya duduk bersama kami sekitar sepuluh menit, karena menurutnya ia sudah ditunggu oleh boss tertinggi di kantor Unilever Inggris.

“Tindakan itu bisa menimbulkan kejutan besar dan berpotensi menjadi boomerang tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi ekonomi Indonesia,” kata salah seorang petinggi perusahaan pembeli terbesar minyak kelapa sawit di dunia itu. Ia pun memaparkan logika dan kalkulasi dari jejaring rantai produksi dan distribusi mereka, yang satu sama lain sangat bergantung.

Menanggapi jawaban itu, saya pun memaparkan rumitnya jejaring dinamika fungsi-fungsi alam (ekologis) yang tidak begitu mudah dinilai dengan uang (monetasi). Sehingga logika dan kalkulasi bisnis tidak dapat mentah-mentah diletakkan dalam kerangka ekologis. “Jika kita ngotot menghitung nilai moneter kerusakan alam dan kemerosotan kualitas ruang hidup masyarakat yang bergantung kepada fungsi-fungsi alam di tempat pemasok Anda beroperasi sepanjang, misalkan, sepuluh tahun terakhir, perusahaan besar ini pun saya kira tak akan mampu membayarkan pampasannya. Dengan syarat, penghitungan dilakukan secara benar dan adil, tidak hanya menggunakan cara-baca bisnis belaka, tetapi juga memperhitungkan kualitas fungsi-fungsi ekologis yang merosot akibat pola produksi yang agresif.”

Pembicaraan tersebut ditutup dengan kesepakatan sementara, bahwa ini adalah putaran pertama. Meskipun baru berupa putaran pertama, sudah ada beberapa hal yang disepakati, terutama soal kerangka waktu serta transparansi sikap dan posisi mereka di hadapan publik terkait niat baik untuk mengambil tindakan yang tegas. Tetapi soal tuntutan penghentian transaksi, mereka tetap berkeras tidak bisa berjanji dalam waktu pendek.

“Paling tidak kami sekarang paham, citra perusahaan ini yang begitu kemilau ternyata tak sehebat yang direkayasa oleh perusahan-perusahaan iklan,” ujar salah seorang dari tim negosiasi kami. Ia pun mengungkapkan bahwa kami punya data berapa biaya yang dihabiskan Unilever untuk merekayasa dan memoles citra perusahaan itu. Anggota tim lain yang berasal dari Belanda juga menambahkan, bahwa pengeluaran perusahaan besar ini untuk RSPO bukan berasal dari neraca utama biaya produksi, tetapi berasal dari komponen belanja iklan dan kehumasan. Ungkapan penutup kami membuat para petinggi tersebut tercekat.

Sepulang dari negosiasi, saya merenung panjang. Saya teringat buku dan film Joel Bakan, the Corporation. Juga teringat catatan-catatan kritis John Kay tentang ketidaknyambungan citra dan perilaku sesungguhnya perusahaan-perusahaan multinasional, terutama ketika sudah masuk ke rantai produksi paling hulu. Karena, bagaimana pun, kepentingan perusahaan adalah memperlebar ambang laba (profit margin) sebesar-besarnya, dengan batas kewajaran yang semakin hari semakin sulit diterima akal sehat. Karena alat penghitung biaya dan resiko semakin hari semakin canggih, dan semakin hari semakin jauh dari realita publik. Karena publik semakin nyata diperlakukan hanya sebagai pasar dan pembeli serta sekaligus sebagai asupan produksi, sama halnya dengan sumber-sumber publik lain, seperti lahan dan semua yang tumbuh di atas dan yang terkandung di dalamnya, semata-mata sebagai asupan produksi atau sumberdaya (resources). Atas nama ambang laba, maka usaha mencari dan mendapatkan asupan produksi yang semurah-murahnya menjadi sebuah perjalanan panjang yang tak ada habis-habisnya.

Buruknya pengurusan negara dan publik (governance) memperparah situasi. Tanpa ragu-ragu, kebobrokan governance bahkan diperhitungkan sebagai nilai tambah (adding values) bagi para pemilik bisnis. Para pengurus negara pun tak ragu-ragu merangkul dan memperlakukan para pelaku bisnis sebagai salah satu sumber kuasa mereka. Ada banyak skandal yang secara gamblang menunjukkan tali-temali hubungan intim politikus dengan para pelaku bisnis di berbagai negara, tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara industri maju. Dengan kenyataan seperti ini, citra buruk bisnis di mata publik menjadi hal tak terhindarkan. Maka bisnis kehumasan dan periklanan menangguk laba besar, karena tingginya tingkat permintaan perusahaan-perusahaan besar untuk direkayasakan citra positif dan mengkilat.

Jadi, jangan terlalu jauh untuk bicara bisnis yang ramah lingkungan, pertanyaan mendasarnya sekarang adalah, mungkinkah terwujud bisnis yang tak merusak?

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Indonesia - Sebuah Paradoks Kolosal

Awicaks

Siapa tak tersengat membaca berita sekitar tahun lalu, bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara anggota OPEC yang mengimpor minyak. Siapa pula yang tak garuk-garuk kepala, membaca persebaran cadangan minyak dan gas alam di sekujur tubuh pulau-pulau Indonesia, sementara warga di sebuah daerah di Sumatera Selatan yang terkenal dengan sebutan lumbung energi harus mengantri untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah. Sekarang pengurus negara, baik politikus maupun birokrat didukung oleh para teknokrat, sedang sibuk mengutak-atik asumsi-asumsi, membongkar-pasang tabel-tabel anggaran serta diagram-diagram modeling, untuk mengambil keputusan penaikan harga BBM.

Kejadian lebih kurang serupa berlaku juga untuk minyak goreng dan bahan pokok lain. Harga minyak goreng curah ditetapkan Rp 13.000 per kilogram. Warga di beberapa daerah di Propinsi Riau, tuan rumah bagi sebagian besar perkebunan kelapa sawit, terengah-engah dan pontang-panting untuk membeli minyak goreng curah dengan harga pasar Rp 16.000 per kilogram.

Pada potret lain, seorang petani kelapa sawit di Propinsi Jambi, tengah sibuk membuka hutan, kemudian membakar lahan tersisa untuk ditanami bibit-bibit kelapa sawit. Tetangga petani itu melakukan hal serupa. Demikian halnya dengan tetangga jauh mereka. Ketika camera zoom-out ke udara, terlihat peta Sumatera membara. Asap gelap tebal membumbung dan terbawa angin bahkan hingga negara tetangga. Para petani tersebut tentu tak punya bayangan untuk merekam situasi itu menggunakan camera dengan kemampuan zoom-out luar biasa.

"Lumayan untuk biaya anak bungsu bersekolah. Juga untuk yang sulung yang sudah bersiap-siap mengikuti Ujian Nasional (UN)." Kata si petani dengan sorot tanpa dosa. Jawaban lebih kurang serupa diungkapkan petani lain, dan bahkan oleh para tenaga kasar tak berlahan yang bekerja membuka hutan dan membakari lahan hutan.

Nun di Jakarta sana, para petinggi Negara tengah merumuskan peraturan tentang pelarangan penggunaan api untuk membuka lahan perkebunan. Peraturan tersebut dibuat bukan dengan kesadaran bahwa tindakan pembakaran lahan untuk perkebunan mengancam kehidupan warga serta mempercepat kemerosotan mutu lingkungan hidup, melainkan karena tekanan politik negara tetangga. Sementara tak jauh dari tempat para petani tadi, para bupati wilayah-wilayah hasil pemekaran tengah berlomba-lomba memacu perolehan pendapatan daerah mereka, sebagai cara mendongkrak peringkat kemampuan anggaran daerah, yang pada gilirannya menaikan daya tawar mereka terhadap pengurus Negara di Jakarta.

Kenyataannya, Sumatera dan Kalimantan terus membara secara berkala. Seorang kawan dari Australia menyebutnya, "musim membakar" atau "burning season." Peraturan demi peraturan dihasilkan. Tidak hanya oleh satu sektor, bahkan lintas sektor, seiring meningkatnya tekanan politik negara-negara tetangga. Tak tanggung-tanggung, Laporan Stern (2007) menyebutkan Indonesia sebagai negara ketiga terbesar penyumbang emisi gas-gas rumah kaca (GRK) setelah Amerika Serikat (AS) dan China. Sebagian besar emisi GRK Indonesia berasal dari penggundulan hutan, pengeringan lahan gambut dan pembakaran lahan.

Para petinggi Negara mencak-mencak. "Kami tidak terima ditempatkan pada peringkat ketiga. Data itu ngawur. Mereka seharusnya paham bahwa kita telah bekerja sangat keras untuk menanggulangi kebakaran hutan!" Reaksi serupa terjadi ketika Indonesia oleh the World Guiness Book of Record ditempatkan sebagai negara dengan penggundulan hutan tercepat di dunia (2006). "Itu data ngawur! Tidak benar kita memiliki laju penggundulan hutan seperti itu!" Bahkan beberapa pejabat tinggi mengalihkan persoalan dengan menuding Greenpeace, organisasi yang mengusulkan rekor itu ke the World Guiness Book of Record, sebagai organisasi yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan kesulitan yang tengah dihadapi Indonesia.

Potongan kisah lain pun muncul. Tak ada urusannya dengan hutan atau emisi GRK. Seorang ibu hamil dan anak balitanya meninggal karena kurang makan di Makassar. Berita tersebut pertama kali dibantah oleh pejabat wilayah setempat. Tak ada permintaan maaf dan pengakuan. "Ada kelompok yang berkepentingan dengan upaya pemberitaan seperti itu!" Lalu, seakan-akan tak ada hubungannya dengan kejadian di Makassar, pengurus Negara di Jakarta mengebut pembuatan kebijakan untuk warga miskin. Kemudian mengumumkannya di hadapan media massa, menepuk dada bangga dengan prestasi itu, tetapi tidak berani dan tidak mau mengaitkannya dengan kejadian meninggalnya ibu hamil dan balita kurang makan di Makassar itu.

Sebuah pertanyaan mendasar. Dengan kualitas mental seperti yang dipamerkan para pejabat tinggi Negara dan para politikus saat ini, apakah Indonesia memang layak dan mampu berlaku sebagai sebuah Negara? Penampilan mengiklat, rapih, wangi dan glossy para pejabat Negara pada acara-acara publik merupakan demonstrasi mentalitas tak tahu malu dan tak pantas yang kelihatannya dianggap sebagai suatu kelaziman. Tahukah Anda apa yang dilakukan orang-orang yang baru saja terpilih menjadi anggota DPR? Melakukan pengukuran tubuh untuk pembuatan pakaian-pakaian resmi, mencari salon perawatan kulit terbaik dan memenuhi kebutuhan lain yang tak ada urusannya dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai corong aspirasi warga!

Paradoks kolosal Indonesia dapat ditonton mulai dari Jakarta hingga ke daerah-daerah pelosok di sekujur tubuh Nusantara.

3 Mei 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content