"Muda-Berani-Berubah" vs. "Kolot-Pengecut-Mapan" (tandatanya besar!)

Awicaks

Berbincang dengan seorang warga biasa yang merasa mampu membersihkan borok-borok republik amburadul ini, bisajadi berujung pada pembahasan tentang cara-cara merebut tatanan kekuasaan yang bercokol. Membaca borok-borok pengurusan Negara dan menyimak denyut-denyut harapan ratusan juta warga pun dianggap selesai. Pembicaraan tentang cara pun berkisar pada ruang-ruang formal yang masih mengedepankan tata-krama, yang sesungguhnya sudah terbukti bangkrut. Tak ada keberanian untuk berpikir dan bersikap nakal. Semua seakan-akan harus bersandar pada kelaziman struktural. Perubahan apa yang diimpikan dengan cara berpikir yang mestinya layak disimpan dan dipajang di museum?

Seperti telah saya tulis sebelumnya, kelaziman yang (dipaksa) diterima umum adalah, berdemokrasi itu mahal. Logistik menjadi keniscayaan yang mesti diadakan jika ingin memasuki arena demokrasi. Sehingga mengemas sosok seorang calon pemimpin agar layak jual dan mampu merebut jutaan pembeli menjadi tujuan pertarungan (kampanye).

Cara berpikir tersebut berlaku tak hanya bagi para pemuja demokrasi pasar bebas, tetapi juga mereka yang mengibarkan bendera ideologi sosialisme. Apa artinya? Ideologi sudah bangkrut! Semua terpaku dan tersedot dalam tatacara padat modal. Bahkan ketika seorang calon bicara tentang pendekatan yang murah meriah, sesungguhnya dia tengah memikirkan "biaya pengganti" dari kebutuhan nominal instrumen monetasi bernama uang, menjadi "barang dan jasa" lain yang senilai.

Atas nama kesantunan dan mimpi tentang keselarasan gagasan-gagasan liar tentang perubahan pun disensur habis bahkan sebelum dia dilahirkan. Karena energi kreatif orang-orang muda yang mendambakan perubahan ternyata sudah sama kolotnya (obsolete) dengan yang menghinggapi kepala orang-orang yang usianya sudah bau tanah. Dan perubahan pun mati sebagai artikulasi verbal gagasan-gagasan yang sarat pamrih, bukan lagi suatu letupan dahsyat sebuah cita-cita. Apa yang sesungguhnya terjadi? Hanya satu jawabannya: Sulit mendapatkan calon pemimpin yang tanpa pamrih dan tak takut kalah (nothing to lose).

Maka pesan dagangan politik mutakhir negeri ini, bahwa perubahan adalah milik kaum muda penting untuk diperdebatkan habis-habisan. Usia jadi tidak adaa urusannya dengan perubahan. Batasan kata 'muda' pun dimiskinkan sebatas kisaran usia. Kata 'muda' kehilangan makna sebagai sesuatu yang lebih segar, lebih berani, lebih berhasrat serta penuh letupan. Populasi orang-orang berusia muda yang lebih merasa nyaman bersembunyi di selangkangan orang-orang berusia uzur saya kira tidak sedikit jumlahnya. Opportunist par excellence adalah ciri penting kelas menengah republik amburadul ini.

Saya hanya bisa mengurut dada, membayangkan kegelisahan orang-orang yang tak lagi muda usianya, tetapi hidupnya penuh letupan hasrat terhadap perubahan, ketika mengamati gejolak dan huru-hara baru menjelang ajang pemilihan presiden republik amburadul ini. Rupanya kerangkeng berpikir a la Orde Baru sudah sedemikian tebalnya mengungkung arena-arena diskusi yang tak mampu beranjak dari karakter alter-ego, serta sibuk dengan rujukan-rujukan romantik negeri nun ribuan kilometer jarak geografiknya, dan nun di masa lalu yang fakta sejarah sudah telanjur dikemas menjadi dongeng-dongeng heroik.

Sambil membaca koran dan duduk di kamar mandi, saya hanya berguman, "Muda-Berani-Berubah" vs. "Kolot-Pengecut-Mapan" (tandatanya besar!)"

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Banjir Demokrasi - The Banner Season!

Awicaks

Sepanjang perjalanan dari Parung hingga memasuki tol Serpong spanduk warna-warni bertebaran, memajang potret wajah-wajah klimis dan berkumis, berpeci, senyum format standar, yang diletakkan di atas atau samping slogan, yang seringkali tata-bahasanya, kacau. Inilah potret banjir demokrasi sepanjang dua tahun terakhir ini. This is a banner season. It'll be gone for sure, dan spanduk pasti berlalu, menyisakan tagihan-tagihan kelas raksasa baik bagi pemenang maupun yang kalah. Roda tata-kelola Negara dan wilayah berbasis iklan pun dimulai. Kontrak sosial? Ah, itu diskusi yang sudah kolot (obsolete). Ini demokrasi pasar bebas, Bung!

Saya tak perlu jadi seorang sarjana ilmu politik untuk berkomentar tentang fenomena atas-nama-demokrasi yang tak jelas juntrungannya itu. Inilah kemewahan menjadi seorang warga biasa. Bebas berceloteh, karena masa-masa represif, dimana berpikir pun harus dilakukan dengan swa-sensur yang ketat, sudah lama lewat. Ini pula kemewahan warga biasa yang tiba-tiba punya nyali untuk masuk ke arena politik kekuasaan, berani bicara tentang tata-kelola Negara dan wilayah, dan tentu saja bertaruh dalam lomba adu cepat dan adu kuat melawan orang-orang yang sangat mahfum seluk-beluk jalan-jalan tikus politik kekuasaan di Indonesia. Coba-coba berhadiah. Kalah tak apa, menang alhamdulillah.

Warga biasa yang berani menjajal arena baru itu patut diacungi jempol. Terlepas dari pengetahuan dan pemahaman yang terbatas, yang mendorong dipilihnya siasat-siasat sarat komodifikasi sosok, warga biasa itu untuk beberapa saat menjadi pemersatu warga-warga biasa lain untuk bermimpi bersama ke arah yang agak lebih kongkret. Sedikit besar kepala boleh lah, tidak ada yang melarang.

Meski baru lepas dari kursus intensif bicara politik dan berdebat, warga biasa yang punya nyali tersebut akan memetik manfaat besar, terlepas dari menang atau kalah mereka di arena pemilihan, dalam hal berinteraksi dengan publik. Namun, orang-orang itu pun akan berhadapan dengan masalah pelik yang tak kecil, ketika bicara soal logistik dan biaya di belakang hiruk-pikuk tim kampanye mereka. Inilah resiko tak-terhindarkan dari demokrasi pasar bebas yang dipercaya secara luas sebagai proses belajar Bangsa Indonesia pasca kejatuhan Suharto. Untuk negara sebesar dan seluas Indonesia dengan ragam sosial-budaya yang sangat tinggi, lama waktu masa belajar bisa memakan waktu lebih lama, dan tak diragukan, memakan korban warga biasa yang tidak sedikit.

Mimicry adalah cara belajar Bangsa Indonesia. Apa yang tampak dan terlihat bagus dan kemudian dianut secara kolektif akan menjadi kebenaran yang akan ditiru dan disebarluaskan. Pengalaman menjadi salah seorang pelatih pada sebuah lembaga non-pemerintah asal Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam menyebarluaskan paham demokrasi a la Negeri Paman Sam, membuka bentang pengetahuan saya tentang siasat-siasat memenangkan arena pemilihan demokratik, yang hakekatnya tak beda jauh dengan buku-buku periklanan dan hubungan-masyarakat (humas) yang pernah saya baca tapi tak tuntas. Ketertarikan saya berhenti pada titik dimana kemudian timbul rasa muak terhadap satu kenyataan yang tak dibicarakan secara terbuka: Modalitas pembiayaan untuk menggulirkan kemewahan bernama demokrasi ini.

Hal lain yang tak kalah memuakkan adalah kenyataan tentang tingginya kebutuhan khalayak terhadap perubahan, yang sayangnya, ketika dimasukkan ke dalam rumus-rumus demokratik pasar bebas tersudut sekedar menjadi kerangka acuan (terms of reference), bukan alamat yang harus dituju (terms of address). Rekam jejak sosok yang memasuki arena pun tak lagi menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban tentang latar sejarah para calon agen perubahan, tetapi tereduksi menjadi sekedar curriculum vitae pelamar kerja.

Terlepas dari itu semua, saya tetap melihat fenomena ini sebagai hal menarik dan menjadi tontontan yang cukup menghibur di bawah tekanan melesatnya harga-harga bahan pokok akibat dinaikannya tarif bahan bakar minyak (BBM). Tak perlu mengumpat dan mencaci jika ada kata atau kalimat yang lepas dari nalar. Seorang anak yang tengah belajar bicara kan harus melewati fase-fase salah ucap. Cuma, apakah sosok berusia hampir enampuluh tahun masih bisa disebut sebagai anak-anak? Tiba-tiba saya merasakan lambung melilit menyadari negeri ini ternyata sudah cukup uzur....

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Keselamatan! Kata Yang Harus Segera Dibenamkan Di Kepala Orang-orang Berkuasa!

Awicaks

Apakah orang-orang berkuasa, baik di kantor-kantor Negara maupun di balik badan-badan usaha gigantik membaca koran, terutama halaman-halaman penuh warta pedih tentang penderitaan warga? Mungkin kalimat tanya itu saya perbaiki. Apakah orang-orang berkuasa membaca dan mengkaji warta-warta pedih di koran tentang penderitaan warga? Mereka yang keblinger tanpa malu akan berkomentar, "Salah sendiri kenapa datang ke Jakarta..." Seakan-akan lupa bahwa dia adalah bagian dari satu rantai kebijakan yang beruujung pada perintah alih fungsi lahan-lahan produktif di kampung-kampung menjadi kawasan industri, kawasan perumahan menengah hingga mewah, jalan-jalan raya untuk lalu-lalang truk-truk raksasa pelayan industri, yang kesemuanya adalah atas nama kesejahteraan rakyat!

Warta pedih derita warga bukan lagi monopoli the Greater Jakarta atau Jabodetabek. Ia sudah begitu fasih bertutur tentang penderitaan warga bahkan di kampung-kampung terpencil di pulau-pulau yang namanya pun sering salah diucapkan oleh para perencana pembangunan yang duduk di ruang berpenyejuk udara, berdasi dan berjas rapih nun di Jakarta. Namun sial bagi kampung-kampung terpencil yang tak terjangkau juru warta. Mereka hanya punya dua pilihan, kolaps bersama-sama dengan rontoknya ruang hidup, atau ramai-ramai hengkang mencari tempat yang relatif lebih aman. Bencana yang mengendap-endap, karena tak terendus juru warta, kerap digelembungkan hingga menjadi skandal besar oleh aktivis-aktivis organisasi non-pemerintah (ornop).

Saya khawatir warga Indonesia akan mengalami ketumpulan kepekaan terhadap derita sesama warga di tempat lain. Bolehjadi hal itu bukan suatu kesengajaan, tetapi karena mereka pun pada saat yang sama tengah bergulat dengan krisis masing-masing. Namun tak sedikit yang sengaja memilih untuk tak mau tahu, karena menganggap tak ada urusannya dengan diri mereka, dan tak mau repot melibatkan diri karena berbagai alasan: "The heck with that, as long as not in my back yard (NIMBY)." Ketumpulan rasa solidaritas akibat keengganan beranjak dari zona nyaman masing-masing (comfortably numb).

Namun persoalan terbesar justru terletak di dalam gedung-gedung megah yang serba bersih mengkilat, rapih tertata, berpenyejuk udara, yang bertebaran di jalan-jalan utama kota Jakarta, baik itu adalah kantor-kantor Negara, kantor-kantor badan-badan dunia, maupun kantor-kantor badan-badan usaha dari kelas kurcaci hingga kelas raksasa. Di dalam gedung-gedung tersebut lah rencana-rencana besar tergolek di atas meja, siap dilaksanakan.

Apa yang ada di benak orang-orang berkuasa yang nantinya akan diterjemahkan oleh para perencana? Di kepala orang-orang berkuasa, tak ada gagasan megah selain laba pribadi sebesar-besarnya. Dan di kepala para perencana membayang sebuah mimpi tentang warga Indonesia yang rapih berdasi, naik turun kendaraan roda empat pribadi, cas-cis-cus berbahasa asing, minimal dua bahasa, seperti yang mereka dulu lihat selama mereka bersekolah di negara-negara industri maju. Satu kata keramat absen di dua mazab berpikir tersebut: Keselamatan warga kebanyakan!

Maka Komnas HAM lantang bicara di depan publik, Negara seharusnya tidak menjadi pelayan industri global. Apakah siaran pers Komnas HAM dibaca para pemangku kuasa dan jadi pembicaraan penting diantara mereka? Saya ragu. Teriakan lantang itu agaknya dianggap tak berbeda dengan seruan-seruan aksi massa yang memprotes kebijakan Negara di jalan-jalan dan di depan kantor-kantor Negara. Sebuah teriakan lantang yang normatif dan tidak operatif. Bagaimana peta-jalan (roadmap) lengkap, berikut jalan-jalan tikusnya menuju Negara yang punya posisi tawar terhadap badan-badan dunia dan lembaga-lembaga keuangan lintas-negara, yang cakarnya sudah tertancap, mengurat-mengakar hingga ke pembuluh darah paling kecil sekali pun? Komnas HAM mestinya berteriak, "Negara harus utamakan keselamatan warga!"

Kenapa begitu sulit bagi para orang berkuasa, termasuk mereka yang duduk di Komnas HAM, untuk mengucapkan di depan publik sesering mungkin kata sesederhana keselamatan? Kecurigaan saya, karena kata itu memang absen di benak orang-orang berkuasa. Keuntungan pribadi, keselamatan pribadi, kekuasaan pribadi berikut mimpi-mimpi indah mengkilap seperti yang dipamerkan brosur-brosur indah tentang pembangunan yang terus-menerus diproduksi oleh badan-badan dunia dan lembaga-lembaga keuangan lintas-negara.

Sudah tak dibutuhkan lagi potret-potret contoh derita warta. Entah bagaimana, keselamatan harus jadi kata wajib yang berada di seluruh proses penentuan kebijakan. Ia harus menjadi kata keramat dalam cita-cita bernegara. Warga Indonesia yang terjamin keselamatannya!

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Rogue Economics - Kabar Buruk dari Loretta Napoleoni

Awicaks

Ini bukan situasi either or. Kalau bukan yang ini tentu yang itu. Tetapi Loretta Napoleoni, yang terkenal karena risetnya tentang aliran uang di balik terorisme dan kaitannya dengan perusahaan-perusahaan perbankan dunia, Terror Incorporation, begitu cermat memaparkan reaksi berantai sejak Gorbachev mencanangkan Prestorika, dirobohkannya Tembok Berlin, serta transformasi paradigmatik politik-ekonomi Cina, dalam buku terbarunya, Rogue Economics.

Yang menarik, yang ia paparkan bukan tentang ekonomi=bawah-tanah (underground economics), seperti halnya pencucian uang. Yang ia paparkan justru keterkaitan ekonomi resmi dan legal dengan maraknya aliran perempuan-perempuan cantik asal wilayah-wilayah bekas Uni Soviet ke Eropa Barat, Amerika Serikat, ke negeri-negeri para raja minyak di Asia Tengah, dan bahkan menjadi pemasok yang ajeg bagi Isreal.

Mungkin bagi Napoleoni masalah tata-kelola (governance) seperti suap, korupsi, sudah bukan lagi persoalan se-horror rogue economics. Napoleoni justru menyorot bagaimana kelompok mafia, seperti mafia Rusia, Italia, memasuki ajang bisnis legal, dengan dua kekuatan karakter utama mereka dibandingkan perusahaan-perusahaan pada umumnya: Loyalitas dan keberanian, yang senantiasa berurusan dengan tindak kekerasan yang keji. Sistem akuntansi dunia serta resep-resep jitu lembaga-lembaga keuangan internasional justru telah menyediakan sarana-sarana penting bagi kelompok-kelompok ini.

Bagaimana dengan negeri sendiri? Hamzah Haz, semasa menjabat Wakil Presiden pernah mengutaarakan sinyalemennya tentang ekonomi-bawah-tanah di Indonesia yang telah berlangsung lama, yang menurut dia putaran kecepatan dan nilai uangnya jauh lebih besar dibandingkan yang resmi. Meski tak mengungkapkan nilai kerugian resmi Negara akibat ekonomi-bawah-tanah itu Hamzah mengisyaratkan kerapuhan tatanan ekonomi-politik negeri ini.

Menjadi menarik ketika pernyataan itu dipersandingkan dengan hasil riset Napoleoni, dimana kecenderungan para pelaku ekonomi-bawah-tanah memasuki domain resmi dan legal terus menguat.

Menggunakan kerangka pikir Napoleoni, arus perpindahan orang dari kampung-kampung ke kota-kota besar sepanjang masa Orde Baru mestinya bisa dilihat sebagai gejala rogue economics. Apalagi pengiriman buruh secara massif ke negara-negara Asia Barat serta negara-negara tetangga yang lebih makmur seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam juga Hong Kong. Argumen dasarnya adalah lenyapnya jaminan penguasaan atas sumber produksi, terutama tanah.

Petani bercocok tanam di kampung sebagai produsen dan orang kota sebagai konsumen sudah menjadi dongeng pengantar tidur yang selalu digelayuti mimpi buruk. Perambahan industri rakus-tanah (land hunger industries) ke kampung-kampung pelan-pelan dianggap sebagai suatu kelaziman dari perkembangan sebuah negara moderen. Proses perambahan itu sendiri melibatkan berbagai pelaku, baik pelaku resmi seperti petugas dan pejabat kantor-kantor Negara serta pihak-pihak yang menangguk laba dari transaksi perpindahan dan pengalihan hak atas tanah.

Ada suatu masa ketika istilah mafia tanah banyak dibicarakan orang. Jalinan itu melibatkan pelaku-pelaku resmi seperti para kepala desa atau kepala kampung, camat, petugas kantor pertanahan, bahkan praktisi hukum yang berurusan dengan transaksi jual-beli tanah. The non-state bad guys tampil sebagai usahawan yang bisnis utamanya adalah menjual jasa, baik berupa jasa memuluskan pelepasan hak, jasa meredam keresahan sosial, hingga jasa pengamaman proses perpindahtanganan.

Bergeser dari seorang dengan hak atas sumber produksinya sendiri menjadi orang yang menggantungkan sumber produksinya kepada pihak lain (menjadi buruh bagi majikan) dikerangkakan seakan-akan adalah hal yang lazim bagi sebuah negara moderen. Bahkan M. Jusuf Kalla terang-terangan mengatakan, bahwa petani yang kemudian masuk ke lingkar industri adalah suatu proses naik kelas. Ia tak menyebutkan, sebagai apa petani yang melepas tanahnya itu memasuki lingkar industri.

Saya teringat kepada seorang pejabat di sebuah kantor Negara di Jakarta yang sangat berpengaruh dalam urusan bagi-habis dana Negara lewat anggaran rutin dan proyek. Ia mengungkapkan kegundahannya tentang kesulitan menyimpulkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk Indonesia. "Sulit untuk menetapkan tingkat pendapatan rata-rata petani, karena sifatnya yang tidak tentu. Kalau gagal panen, yaa pasti pendapatannya merosot. Tidak gampang menerjemahkan fluktuasi pendapatan yang oportunistik itu menjadi angka-angka yang kami butuhkan untuk menyusun kebijakan ekonomi makro."

Rumus suatu kelzaiman dari karakter negara moderen sangat kuat merasuki struktur berpikir. Petani dan nelayan adalah kelompok yang tidak memiliki nilai pendapatan yang pasti, seperti halnya seorang pegawai dengan slip gaji yang diterima setiap awal bulan. Penjumlahan lurus nilai slip gaji warga adalah angka yang dibutuhkan untuk menampilkan tolok-tolok ukur ekonomi makro, agar Indonesia bisa berurusan dengan lembaga-lembaga keuangan multinasional dan bilateral, baik untuk urusan memperoleh bantuan (yang sesunggguhnya sama sekali tidak gratis) dan pinjaman.

Refleksi lain setelah membaca buku Napoleoni terutama menyangkut tata-kelola (governance) negeri ini yang ujung dan pangkal kebobrokannya sudah susah ditelusuri. Kalau lubang yang ini ditutup, maka lubang yang lain akan menganga lebih lebar.

Amerika Serikat yang mendeklarasikan diri mereka sebagai patokan baku ukuran kemoderenan dan kemajuan ekonomik tak luput dari masalah tata-kelola. Kasus Enron hanyalah puncak gunung es. Perang Irak yang dipandang oleh sebagian besar intelektual di sana sebagai skandal terbesar yang melibatkan Negara setelah Perang Vietnam dan Watergate, adalah contoh kongkret.

Naomi Klein dalam bukunya, The Shock Doctrine, mengungkapkan bahwa kebijakan pasar bebas yang diusung Milton Friedman dengan the Chicago School of Economics tumbuh subur lewat percobaan-percobaan yang dilakukan di Chili semasa kepemimpinan Pinochet, Russia semasa kepemimpinan Yeltsin, dan bahkan di negerinya sendiri, Amerika Serikat, terutama pada penanganan pasca-kejadian Badai Katrina di New Orleans, serta privatisasi ekonomi Irak di bawah Koalisi Pemerintahan Sementara. Kerangka yang diusung Klein bersambut dengan kerangka Napoleoni, dimana kebijakan pasar bebas yang agresif justru membuat peran demokrasi kemudian menjadi instrumen pengesah daripada sebagai tata-nilai bernegara dan bermasyarakat.

Napoleoni membuka mata kita, bahwa rogue economics adalah payung yang menaungi penjahat ekonomik dan kegiatan ekonomi ilegalis dapat memasuki wilayah abu-abu, memanfaatkan celah-celah hukum. Bahkan, jika perlu ada campur-tangan untuk mempengaruhi atau lebih jauh lagi turut mengarahkan aturan dan hukum agar dapat melindungi kegiatan-kegiatan tersebut.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Jerat, Jera, Jeda

Awicaks

Seorang kawan yang berdomisili di salah satu negara di Eropa bertanya lewat surat elektronik, "Apakah dengan terbongkarnya skandal di Kejaksanaan Agung menimbulkan efek jera di kalangan aparatus penegak hukum di Indonesia?"

Sebuah pertanyaan tertutup yang selalu saya benci. Hemat saya, mestinya dia bertanya seperti ini: "Bagaimana reaksi aparatus penegak hukum lain baik di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung dengan terbongkarnya skandal Artalyta?"

Sehingga saya lebih leluasa berimajinasi tentang hiruk-pikuk kalangan tersebut membahas pilihan-pilihan 'jalan keluar' agar mereka tidak terjerat perangkap yang sama. Bisa berupa pilihan bagaimana menghapus jejak berlumpur (dan mungkin berdarah), atau bisa juga berupa cara untuk sungguh-sungguh bertobat dari jalan sesat yang mungkin sudah mendarahdaging di institusi tersebut.

Pada tulisan sebelumnya, saya berpendapat bahwa ada pihak yang diuntungkan (atau bahkan memang merancang untuk menangguk keuntungan) dari pembongkaran dan pemblejetan skandal Artalyta. Publik memang diuntungkan. Tetapi diuntungkan dengan catatan. Publik tidak bodoh dan naif. Namun demikian pembongkran dan pemblejatan skandal Artalyta paling tidak menjadi hiburan kecil bagi warga kebanyakan yang terus didera tekanan hidup.

Apabila kita ibaratkan Kejaksaan Agung sebagai sebuah kapal layar yang tengah berada di laut dengan lubang-lubang bocor hampir di sekujur tubuh kapal, sulit diterima akal sehat apabila usaha memperbaiki kebocoran dilakukan sambil berlayar. Kapal itu mesti merapat ke pantai untuk beberapa saat lamanya agar perbaikan-perbaikan dapat dilakukan dengan baik hingga kapal siap untuk berlayar kembali. Tetapi mungkinkah institusi seperti Kejaksaan Agung mendeklarasikan jeda (moratorium) penuntutan untuk beberapa saat untuk memperbaiki kebocoran-kebocoran, bukan sekedar menambal lubang-lubangnya?

Repotnya Kejaksanaan Agung adalah satu sub-sistem dari sebuah sistem yang lebih besar, struktur penyelenggaraan penegakan hukum Negara. Membenahi kebocoran-kebocoran di Kejaksanaan Agung mestinya tidak bisa dilakukan eksklusif dari institusi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Mahkamah Agung, yang secara akal sehat diragukan kebersihannya. Hukum permintaan - penawaran memang berlaku, karena keadilan mesti diakui sudah menjadi komoditas.

Jika kita mengambil jarak pandang sedikit lebih jauh (zoom-out), akan terlihat bahwa ternyata struktur penyelenggaraan penegakan hukum adalah sebuah sub-sistem dari sistem yang lebih besar lagi: Sistem penyelenggaraan Negara. Apakah sub-sistem lain dijamin kebersihannya? Apabila kita rajin membaca koran atau membuka telinga lebar-lebar menyimak hiruk-pikuk timba rejeki di kantor-kantor Negara, tentu jawabannya, tak ada kantor Negara yang bebas korupsi di negeri ini. Saya tercenung.

Apakah kita mesti memberlakukan jeda juga untuk memperbaiki tata-kelola (governance) penyelenggaraan Negara, di tengah derasnya arus pengaruh ekonomi-politik regional dan global? Saya hanya bisa tercenung. Tiba-tiba saya merasakan lambung melilit....

Selanjutnya.. Sphere: Related Content