SKTM, Surat GAKIN? The Patriotic Madame Health Dibedah Pakai Nalar Jalanan

Awicaks

"Bagaimana ini bisa terjadi?" Tanya Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan yang sedang menikmati citra sebagai patriot pelawan hegemoni Utara dalam politik kesehatan, ketika melihat seorang ibu yang masih harus menunggu perawatan di sebuah rumah sakit karena ia menggunakan Surat Keterangan Tak Mampu (SKTM) dan baru bayar kurang dari separuh total biaya yang dibutuhkan sementara sang suami tengah pontang-panting mencari utangan. Kata Siti Fadilah, seharusnya ibu itu menggunakan Surat Keluarga Miskin (GAKIN) agar dapat segera memperoleh layanan gratis, bukan menggunakan SKTM.

Saya ajak Anda bermain-main dengan nalar jalanan. Apakah sesederhana yang dikatakan menteri patriotik ini?

Nalar jalanan yang umum berlaku, menurut saya adalah, sang suami mesti punya sejumlah uang agar Surat GAKIN bisa diterbitkan kelurahan tempat ia bermukim. Itu pun jika diasumsikan mereka adalah penduduk resmi Jakarta, yang notabene harus ber-KTP. Bisa dibayangkan seandainya mereka adalah "penduduk liar" Jakarta dan tak punya sejumlah uang pelicin untuk mendapatkan Surat GAKIN. Bolehjadi punya SKTM saja sudah merupakan anugerah bagi keluarga itu.

"Bagaimana ini bisa terjadi?" pun ditanggapi oleh kepala rumah sakit bersangkutan dengan jawaban khas masa Orde Baru. "Kami tengah meneliti bagaimana hal ini terjadi, Bu." Nalar jalanan akan berkata lain. Saya membayangkan, tak lama setelah ibu menteri meninggalkan arena upacara "inspeksi mendadak", kepala rumah sakit akan menyemprot staf-stafnya, marah-marah atas "kecolongan besar" itu. Ia akan lebih sibuk membersihkan piring kotor yang tertangkap tangan ibu menteri daripada mengambil tindakan segera mengobati si ibu miskin itu. Si ibu miskin itu pasti segera mendapatkan layanan kelas jalan tol, cepat tanpa hambatan (dengan macet dan merayap di beberapa titik), khawatir si ibu menteri memerintahkan tim intelijennya mengawasi rumah sakit yang ia pimpin.

Terlepas dari warta wagu di atas, SKTM dan Surat GAKIN sebagai cara pengurus Negara mengurangi beban kelompok warga yang tersisih dalam memenuhi kualitas hidup mereka, boleh dibilang hanyalah merupakan perangkat mekanistik, bukan suatu tindak gagah berani dan bertanggungjawab yang mengedepankan dan mengusung keselamatan warga sebagai tema utama kebijakan. SKTM dan Surat GAKIN lebih kurang mirip dengan kartu diskon yang tak bebas dari manipulasi, baik dari tingkat pengurus Negara hingga ke lapis warga masyarakat itu sendiri.

Tengok rangkaian peristiwa tahun lalu ketika pengurus Negara mencabut subsidi BBM dalam negeri. Siasat Negara agar tidak terjadi gejolak sosial dengan memberlakukan kebijakan jauh dari cerdas, mengeluarkan beberapa bentuk kartu diskon, seperti BOS, Dana Bantuan Tunai Langsung (DBTL), dan sebagainya, terbukti tak mampu mengatasi manipulasi-manipulasi warga masyarakat atas nama survival. Jangan lupa menyebut bagaimana praktik-praktik makelar beroperasi hingga ke wilayah ini, entah lewat cara pengurusan kolektif atau pemalsuan identitas.

Pertanyaan "bagaimana ini bisa terjadi?" tak selayaknya dilontarkan The Patriotic Madame Health yang akhir-akhir ini gemar berkisah tentang konspirasi hegemonik negara-negara industri maju mengangkangi negara-negara miskin, bodoh dan terbelakang dalam hal kesehatan. Ia semestinya bisa menduga kenapa si ibu miskin pemegang SKTM merana menunggu layanan di rumah sakit yang di"inspeksi secara mendadak" itu karena mestinya ia paham bahwa pelayanan kesehatan negeri ini memang bukan lagi tanggung jawab Negara, tetapi sudah menjadi komoditi yang mesti dibeli warga. Apalagi sebagai seorang dokter, tentunya the Patriotic Madame Health pun paham pola hubungan simbiosa mutualisma antara dokter praktek dengan distributor obat-obatan, yang para pialangnya kerap mengganggu antrean pasien di tempat-tempat praktek, sebagai bukti tak-terbantahkan bahwa pelayanan kesehatan adalah komoditi di negeri nan amburadul ini.

Ingat tentang kisah seorang laki-laki berpindah-pindah membawa anaknya yang sakit dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain di Jakarta Timur hingga si anak meninggal dunia kira-kira setahun lalu? "Bagaimana ini bisa terjadi?" bukan pertanyaan yang layak dilontarkan seorang Menteri Kesehatan yang dengan gagah berani menentang dominasi negara industri maju atas transaksi sampel virus flu burung di Indonesia itu. Mestinya kesadaran kritisnya tak hanya menyangkut soal layanan kesehatan, tetapi juga tentang akses warga terhadap makanan sehat, air bersih, udara bersih, lingkungan sehat yang terhambat karena semua itu tak ada lagi yang gratis dan memang pengurus Negara tidak lagi bertanggung jawab menjamin ketersediaannya.

20 April 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content