Pemilu Tidak Boleh Ditunda?

Awicaks

Situ Gintung lagi-lagi menjadi bukti tak-terbantahkan tentang ketidakpedulian para politikus dan pengurus negara terhadap status keselamatan warga. Ketika musibah dan bencana belum terjadi, perhatian utama lebih ke indikator-indikator ekonomi makro yang tidak ada urusan secara langsung dengan gambar visual keselamatan warga. Ketika bencana terjadi, semua dibaca dan dikerjakan menggunakan perspektif manfaat bagi posisi mereka. Semua harus tampak heboh, kolosal dan megah (meski megah dalam konteks musibah dan bencana), untuk bisa mendapatkan perhatian politik. Luar biasa.

Mari simak nasib warga korban semburan lumpur laknat Lapindo (L3), yang hingga hari ini tidak kunjung tuntas, meskipun sudah melewati momentum-momentum politik penting yang berpeluang memberi jalan keluar, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Propinsi Jawa Timur, serta Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional sekarang ini. Bahkan warga korban secara bengis diseret-seret petugas keamanan dan ditumpuk ke atas bak truk, disingkirkan dari depan Istana Negara, disertai teriakan petugas, "Atas nama undang-undang....!!" Entah undang-undang mana yang dimaksud. Mungkin undang-undang kebersihan kota, atau undang-undang keindahan istana.

Mestinya seluruh warga memboikot habis-habisan Pemilu. Pemilu harus dibuat tidak relevan. Saya hakul yakin tidak seorang pun bisa menjamin Pemilu akan menyediakan jalan keluar bagi tunggakan-tunggakan masalah dan krisis warga yang tiap detik terus menggunung. Pemilu ya Pemilu. Krisis warga ya krisis warga. Tidak tali temali hubungan diantara keduanya.

Meskipun sudah menduga akan terjadi, ternyata saya tidak dapat menahan rasa mual dan muak, dan harus lari ke kamar mandi untuk memuntahkan seluruh isi lambung, ketika mengetahui para calon legislatif tanpa punya malu dan etika beramai-ramai mendatangi Situ Gintung, mendirikan posko bantuan, serta tidak lupa memasang baliho-baliho kampanye mereka. Tindakan bodoh yang tidak bermoral. Mungkin saya akan terserang muntaber jika kebetulan berada di lokasi menyaksikan perilaku biadab mereka.

Anda boleh berkomentar, saya cuma memprovokasi dan tidak menyediakan solusi. Saya ingin beri tahu Anda. Solusi tidak ada di rumus-rumus kebijakan, atau kalkulasi anggaran. Dia ada di benak dan batin. Terutama di benak dan batin mereka yang begitu bernafsu menjadi penguasa (baca: bukan pemimpin). Benak dan batin yang menjunjung tinggi keselamatan warga sebagai bagian tanggung-gugat (accountability) utama mereka yang hidup dari uang Rakyat. Dan pemimpin yang memilliki benak dan batin seperti itu seringkali tidak lahir dari kampanye poster dan baliho yang memajang wajah-wajah bergincu dan berpupur, dengan pesan-pesan bodoh yang menunjukkan rendahnya mutu intelektualitas mereka. Ini memang provokasi!

Anda boleh menuduh saya apolitis, tidak punya ambisi mewujudkan perubahan dengan mengambil alih kekuasaan. Saya mau tanya Anda, apakah orang yang selama ini menganggap dirinya politis mampu terbebas dari arus-utama unggah-ungguh politik yang padat modal? Apakah orang-orang yang menepuk dada mereka dan berteriak, "Saya tidak apolitis!" mampu menyetir arus-utama itu dan mendorong bentuk tanggung-gugat yang lebih kongkret? Ya, benar, semua butuh proses. Semua butuh mekanisme. Tetapi di negeri yang amburadul ini proses dan mekanisme yang canggih-canggih (selalu) begitu mudah teronggok sekedar sebagai pakaian belaka.

Lalu, apa yang harus dilakukan? Mereka yang tercerahkan, terdidik, terinformasikan dan terorganisir mestinya segera menggalang gerakan massif untuk menolak dilaksanakannya Pemilu, kecuali seluruh tunggakan-tunggakan masalah dan krisis warga yang terus menggantung secara serius akan dituntaskan. Kalau memang Pemilu mesti berlangsung, janji-janji para calon legislatif dan presiden harus kongkret, menyangkut penyelesaian daftar panjang utang-utang krisis yang diemban warga tanpa kejelasan jalan keluar.

"Ah, sudah terlambat.... Semua janji kadung bicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan.. Sementara Pemilu tinggal beberapa hari lagi.... Bagaimana kalau Pemilu 2014 saja?"

Saya tercenung memandang foto-foto korban L3 dan Situ Gintung. Juga foto-foto masa lalu, warga korban pembangunan Waduk Kedungombo, yang juga berserakan di atas meja. Belum lagi kliping-kliping koran kegigihan para orangtua korban Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Ini masih belum memperhitungkan kasus-kasus yang tidak sexy di mata insan pers, dari mulai penggusuran warga untuk pembangunan perumahan-perumahan di Pulau Jawa. Dan masih lekat di pikiran tentang kematian seorang ibu dan anak balitanya karena kurang gizi di Makassar tahun lalu. Hmmm... Tahun 2014? Saya acungkan jempol, "Anda memang luar biasa!"

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Warga Korban Lapindo, Pemilu & Republik Skandal

Awicaks

Pemilu adalah soal tampil bergincu, menyembunyikan borok ke bawah karpet, dan menonjol-nonjolkan serta menggelembungkan keberhasilan-keberhasilan kecil menjadi berukuran raksasa. Apakah bencana yang dialami warga akibat ketelodoran industri oleh Lapindo di Porong bisa disembunyikan ke bawah karpet? Siapa bersalah dan siapa bertanggungjawab? Apakah Pemilu punya makna solutif terhadap derita warga korban?

Yang jelas, rejim SBY-JK tidak merasa bertanggungjawab. Jelas terlihat dari semua (baca: SEMUA) tindakan-tindakan mereka yang tak lebih dari sekedar pemulas tampilan publik daripada jalan keluar yang sesungguhnya sejak semburan lumpur terjadi pada pertangahan 2006 hingga saat ini. Ketika Pemilu tiba, dan ketika warga korban berteriak putus asa pasangan rejim itu bergeming.  Lapindo jelas sulit digunakan sebagai gincu politik.

Dugaan saya, kalkulasi politik masing-masing melihat warga korban semburan lumpur Lapindo tidak dapat dijadikan komoditas politik untuk Pemilu. Serba salah. Jika digunakan, mereka tidak mau disoroti sebagai politikus tidak beretika dan tidak manusiawi karena menggunakan bencana sebagai komoditas politik.

Bahkan apabila digunakan sekali pun, lawan-lawan politik masing-masing akan menuding mereka sebagai politikus keji karena bencana industri tersebut terjadi tepat di bawah hidung mereka, dimana orang yang bertanggungjawab secara langsung berada dalam gerbong kabinet mereka. Namun jika tidak digunakan, mereka akan menghadapi kesulitan karena akan menghadapi tudingan sebagai pemimpin yang tidak bertanggungjawab.

Saya duga para kandidat lain merasa kagok untuk berinteraksi dengan warga korban Lapindo. Mengapa? Karena janji yang dituntut warga korban Lapindo sangat sangat kongkret. Keselamatan mereka dan nasib mereka ke depan. Dan janji kongkret memang bukan menu janji politik Pemilu.

Menu janji politik Pemilu senantiasa bersifat abstrak, rethorika dan normatif. Kesejahteraan! Kemakmuran! Keadilan! Lebih buruk lagi, alamat tujuan janji itu pun tidak jelas: Rakyat! Rakyat yang mana? Apakah warga korban lumpur Lapindo bukan Rakyat?

Mari belajar dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Timur. Kedua kandidat di putaran akhir secara keji tidak memperhitungkan warga korban Lapindo karena jumlah suara mereka sangat kecil dan tidak berarti dibandingkan total suara yang harus mereka raih untuk memenangkan pemilihan. Saya kira perhitungan serupa juga ada di benak para kandidat kali ini….

Lalu, bagaimana nasib warga korban semburan lumpur akibat ketelodoran operasi pengeboran PT Lapindo Brantas? Apakah Pemilu punya makna solutif bagi penderitaan berkepanjangan yang mereka hadapi? Jika jawabannya ‘tidak’, kita mesti menyebut negeri ini sebagai Republik Skandal.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Credit Card Cancer

by Peter Schiff

This week, with his pronouncement that “credit is the lifeblood of a healthy economy,” President Obama reiterated what has been one of his most common themes in diagnosing our economic problem. The president has relied on this bedrock belief to propose policies that place the restoration of credit as the highest priority. However, despite his seemingly earnest intentions, the president and his economic advisors have misdiagnosed the ailment. Savings, not credit, is the lifeblood of a healthy economy. When not used properly credit can be like a cancer that sickens an otherwise healthy economy.

What everyone seems to have forgotten at this point is that credit does not come from thin air. Even in a system in which bank reserves are leveraged many times, someone has to put savings in a bank for the bank to turn around and make a loan. As a result, the bedrock is the savings, which allows for the credit to flow. Credit extended without adequate savings inevitably leads an economy into disaster.

The primary mechanism that has injected credit where it does not belong is the massive credit card industry that has developed in the United States over the last generation. The ease with which these cards may be obtained and the degree to which Americans now rely on them for routine purchases has created a culture of credit that simply has no precedent in a healthy economy. Until this culture has been reformed, America’s fight to restore economic vitality will be a lost cause.

However, this week a much discussed opinion piece in the Wall Street Journal by top banking analyst Meredith Whitney, indicated that many Americans besides the president are still looking toward credit as the means of economic salvation. In her piece, Ms. Whitney writes,

“…Undeniably, consumers look at their unused credit balances as a "what if" reserve. "What if" my kid needs braces? "What if" my dog gets sick? "What if" I lose one of my jobs? This unused credit portion has grown to be relied on as a source of liquidity and a liquidity management tool for many U.S. consumers. If credit is taken away from what otherwise is an able borrower, that borrower's financial position weakens considerably. With two-thirds of the U.S. economy dependent upon consumer spending, we should tread carefully and act collectively.”

In order to keep the economy functioning, Ms. Whitney asks the credit card providers and the federal government to keep credit lines open, so that millions of Americans can keep on spending. However, while such actions would certainly keep our phony economy propped up a while longer, it would further weaken the very foundation upon which a real economy will eventually have to be rebuilt.

Without a doubt, Americans, and all other people for that matter, benefit from having access to “rainy day money.” But Americans should be saving for a rainy day, not adopting the attitude that if it rains I’ll whip out my credit card. If Americans need to pay for a suddenly ill dog, to straighten their kid’s teeth, or to pull them through a period of unemployment, they should save some of their present earnings.

But saving money requires a reduction in spending, and that is something that modern economists, within and without the Administration, cannot abide. A drop in spending will create a sharper contraction in our economy – which is now comprised of 70% consumer spending. But this is no reason to discourage the process. The option to go into debt in the event of an emergency is no substitute for building personal savings for such events. Not only does such a strategy jeopardize the solvency of individuals or families when they are at their most vulnerable, but it deprives society of badly needed savings.

Currently, with so many financially strapped Americans looking to draw on their credit lines, the fallacy of this “savings substitute” is easily revealed. With lenders’ capital depleted, and falling home prices, and rising unemployment putting borrowers at greater risk of default, credit is naturally harder to come by. Had only a small percentage of borrowers needed to access their credit card “rainy day funds” there would have been no credit crisis. But with a deluge drenching so many at once, there was simply not enough credit umbrellas to go around. Had Americans actually been saving money instead, everyone would have his own umbrella and would not now be looking to borrow someone else’s.

Most importantly, as savers bank their earnings into “rainy day funds,” in addition to earning interest, those savings are available to businesses to make capital investments, produce goods and services, and provide employment. Without access to those savings, such investments cannot be made, and society is worse off as a result.

Lastly, savings can always be relied upon whereas credit is ephemeral. Remarks this week from the Chinese premier Wen Jiabao should serve notice to all Americans that the day will soon come when the Chinese stop lending us their umbrellas. When that happens, the average American will be soaked to the bone.

March 14, 2009

Peter Schiff is president of Euro Pacific Capital and author of The Little Book of Bull Moves in Bear Markets and Crash Proof: How to Profit from the Coming Economic Collapse.

sumber: LewRockwell.com

Copyright © 2009 Euro Pacific Capital

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Telapak Tangan & Jagad yang Sakit – Pemilu yang Memilukan atau Memalukan?

Awicaks

Setiap ada pertanyaan tentang bagaimana menghentikan pikiran, sikap dan tindakan bodoh yang berlaku massal pada sekelompok mayoritas dungu, yang telah terbukti merugikan mereka yang tidak sepaham (baca: memilih tidak berpkiran, bersikap dan bertindak bodoh), saya pasti akan menjawab, “Jangan ikut-kut bodoh. Mereka akan berhenti sendiri ketika sudah tidak ada lagi yang membeli barang dagangan mereka. Yang perlu kau lakukan justru bagaimana menyoroti para pemesan, yang punya duwit, punya kuasa, tetapi tidak punya harga diri dan iba. Merekalah musuhmu yang sesungguhnya. Dan kita tidak boleh menyerah dibodohi dengan iklan-iklan murahan, dan dengan mudah mengambil keputusan membeli barang dagangan mereka!”

Di jalanan kita dihadang ribuan (dan saya yakin jumlah totalnya mencapai jutaan) lembar pamflet-pamflet bergambar profil orang yang tak seorang pun saya kenal tertempel di segala macam bidang tegak, dengan pesan jumawa, bahwa mereka satu-satunya yang paling rupawan dan paling berkerakyatan, lalu tanpa malu meminta publik mencontreng nama mereka di bilik pemilihan kelak. Mungkin di layar televisi bisa lebih parah dari itu. Saya bersyukur tidak (pernah) punya televisi di rumah, sehingga tidak dipusingkan oleh hiruk-pikuk ketoprakan demokrasi a la Ngindonesa ini. Kawan-kawan pegiat organisasi masyarakat sipil pun terpaksa tiarap, daripada terlihat bergerombol bersama badut-badut politik tak tahu malu itu, berslogan kerakyatan dan mengusung perubahan. Maksud hati ingin mengikuti jejak langkah Barrack Obama dengan the Audacity of Hope-nya.

“Hey, LSM, minggir dulu kalian. Sekarang giliran kami yang berteriak lantang macam kalian. Ini untuk perubahan yang lebih besar. Ini lebih mulia daripada sekedar demo-demo yang mengganggu ketertiban umum. Kalau mau berteriak, ayo daftar lewat partai kami dan ayo sama-sama meramaikan panggung ini!”

Saya tidak akan pernah menyangkal bahwa politik itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun saya ragu bahwa orang-orang yang berani malu memamerkan wajah sumringah penuh senyum pada pamflet-pamflet itu paham bahwa politik itu bukan peluang kerja. Pekerjaan bergaji yang didukung aneka-ragam tunjangan. Berpolitik adalah upaya mempengaruhi proses dan mekanisma pengambilan keputusan atas nama kepentingan khalayak luas. Dan itu artinya tidak harus melewati rute yang sekarang dikesankan sebagai the only game in town! Bahwa ia resmi, tak seorang pun akan menolak. Tetapi, apakah ia efektif, itu persoalan berbeda….

Perubahan memang butuh waktu, butuh pengorbanan, dan tidak sesederhana seorang tukang sulap membalik telapak tangan untuk memunculkan uang logam dalam waktu sepersekian detik hingga tak mampu ditangkap mata penonton. Tetapi perubahan macam apa yang ingin diwujudkan? Apakah perubahan memang harus berskala gigantik? Apakah perubahan harus memiliki daya-jangkau seluas-luasnya? Apakah perubahan bisa diciptakan tanpa kita memenuhi prasyarat-prasyarat mendasar, termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tertunggak dan tidak (pernah diniatkan) terselesaikan? Ibarat orang sakit, apakah kita sungguh-sungguh paham penyakit apa yang kita idap, meski ia hanya persifat psiko-somatik?

Jadi ini bukan perkara golput itu haram atau halal. Ini juga bukan (sekedar) soal siapa yang memiliki legitimasi menduduki kursi-kursi pengendali roda pengurusan Negara dan mekanisma pengawasannya. Bagi saya ini adalah pembodohan sistematik. Semua krisis harus ditutup mulutnya, menanti hingga semua upacara pengumpulan suara diselesaikan. Apakah semua krisis tadi terpecahkan ketika seluruh rangkaian upacara diselesaikan dan Negara ini memiliki orang-orang yang legitimate di kuris-kursi eksekutif dan legislatif? Karena demokrasi yang dipertontonkan di negeri kita yang amburadul ini benar-benar telah menghina akal sehat warga.

Bagaimana perasaan orang-orang yang menjadi korban kekerasan militer pada masa Wiranto dan Prabowo sedang bergelimang kuasa tanpa batas, ketika menyaksikan potret kedua tokoh militer yang sekarang mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia? Publik tidak amnesia. Rasa sakit yang terbenam dalam akan muncul apabila peristiwa-peristiwa kekerasan di masa lalu dimunculkan secara kilas-balik, tetapi ia memilih tidak bersuara. Prabowo dan Wiranto hanya dua contoh kecil dari potret orang-orang yang punya akses kepada kekuasaan dan modal yang senantiasa kebal hukum di negeri ini. Bagaimana sebuah konsep adiluhung bernama demokrasi bisa dengan mudah ditunggangi orang-orang bermasalah yang tindakan masa lalu mereka tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik?

Jika tidak ingin bodoh atau dibodohi, mari lihat racikan dari apa yang disebut sebagai demokrasi di negeri amburadul ini:

Formula 1: Demokrasi = F (suara terbanyak)

Formula 2: Suara terbanyak = F (kehadiran di ruang publik secara terus-menerus); F (modal yang digelontorkan); F (pencitraan positif); F (basis-basis pengerahan massa)

Dimana F adalah fungsi dan pernyataan di dalam tanda kurung adalah peubah (variabel).

Maka ketika beberapa pegiat organisasi masyarakat sipil mempertanyakan visi dan missi para calon anggota legislatif, saya hanya bisa tertawa getir. Apalagi jika kita mempertanyakan keterkaitan pemilihan umum dengan jutaan tunggakan persoalan yang menjadi beban kehidupan sehari-hari warga biasa. Pemilihan umum tidak ada urusan dengan penuntasan krisis!

Terngiang kata-kata yang saya ucapkan kepada beberapa orang kawan yang bimbang bagaimana menyikapi huru-hara ini:

“Jangan ikut-kut bodoh. Mereka akan berhenti sendiri ketika sudah tidak ada lagi yang membeli barang dagangan mereka. Yang perlu kau lakukan justru bagaimana menyoroti para pemesan, yang punya duwit, punya kuasa, tetapi tidak punya harga diri dan iba. Merekalah musuhmu yang sesungguhnya. Dan kita tidak boleh menyerah dibodohi dengan iklan-iklan murahan, dan dengan mudah mengambil keputusan membeli barang dagangan mereka!”

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Where Have You Been?

Awicaks

Ada saat ketika rasa muak sudah melampaui ambang yang dapat diterima akal sehat. Saat itulah kemarahan telah melampaui batas kewarasan. Ia tidak perlu menjadi sebuah kemurkaan, namun setidaknya ia mampu mengunci dorongan-dorongan tertentu, fisik maupun kejiwaan. Itulah yang saya alami sejak menjelang batas akhir tahun hingga, kira-kira, beberapa hari lalu. Sebuah perjalanan reflektif yang membuat saya harus mengambil keputusan terbaik meskipun harus berpisah dari lingkungan yang selama ini saya anggap sangat menyenangkan.

Saya tidak punya masalah dengan wadah berikut semua tata-nilai dan tata-laksana serta legenda-legendanya. Saya pun tidak punya masalah dengan kawan-kawan yang bertebaran di berbagai pelosok jagad. Saya hanya tidak bisa berada satu atap dengan orang-orang pengecut, berkarakter pengadu dan khianat, yang menghuni wadah perwakilan di negeri amburadul ini. Saya pun tak pernah sudi bekerjasama dengan segerombolan egomaniak yang begitu gemar bermain-main dengan kekuasaan. Saya tidak punya waktu untuk melayani segala sampah seperti itu. Ada banyak hal yang menurut hemat saya jauh lebih penting untuk diurus dibandingkan terlibat di dalam lingkungan berbau busuk. Sesederhana itu.

Beragam reaksi saya terima ketika pertama kali mengumumkan pengunduran diri saya. Harus saya akui, saya sangat sedih menerima reaksi-reaksi tersebut. Namun saya harus berjalan dengan kepala tegak, membalas reaksi-reaksi itu dengan senyum dan jabat erat, sambil berkata yakin, “We’ll work together some time in the future, I’m sure….” Sambil membalikkan badan, saya melangkah meninggalkan wadah ingar-bingar itu. Saya kembali menyapa sobat-sobat lama yang untuk beberapa waktu saya tinggalkan karena tuntutan pekerjaan yang begitu menyita waktu. Mereka menyambut saya dengan hangat dan senyum penuh rindu.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Tanah, Tanah, Tanah.... Mana Tahan...

Awicaks

Konon, tata-kuasa atau power system di mana pun di muka planet selalu melekat dengan penguasaan atas tanah. Semakin luas tanah dikuasai semakin luas kekuasaan yang dimiliki. Perang antarkerajaan yang sering kita baca, baik itu sekedar dongeng pengantar tidur atau kisah sejarah yang difabrikasi, selalu bicara tentang rentang jangkauan kekuasaan, berupa wilayah atau teritori. Maka ia bicara tentang tanah. Jika demikian, cara-baca itu ternyata masih sama. Kekuasaan (yang juga punya saudara kandung, kekayaan) masih juga bicara soal penguasaan atas tanah dengan luas tertentu. Tentu saja tanah berikut apa yang ada di atasnya, apa yang ada di bawahnya, serta apa yang ada sekelilingnya.

Rekayasa bahasa soal tanah luarbiasa kreatif perkembangannya. Orang sekarang kerap menggunakan istilah properti. Itu pun berangkat dari pemahaman ekonomi yang kapitalistik bahwa kuasa atas tanah merupakan salah satu jenis hak-hak penguasaan yang mengekslusi pihak lain (property rights). Tetapi properti juga bicara apa yang dikembangkan di atas sebidang tanah yang dikuasai, yang nilai ekonomiknya melekat pada nilai ekonomik kekuasaan tersebut. Sebagai sumber produksi tanah untuk tujuan pemanfaatan kekayaan alam beserta pengolahannya, seperti pertanian atau pemanfaatan secara langsung, kerap disebut dengan hak-hak agraria.

Bentuk-bentuk pendudukan suatu wilayah oleh suatu rejim kekuasaan dari wilayah lain untuk nantinya dibangun tata-kuasa sesuai tata-hukum yang berlaku dari pihak yang melakukan pendudukan, atau kolonisasi, juga bicara soal tanah. Tanah bukan hanya ruang hidup dan ruang ekonomik bagi manusia tetapi sungguh telah menjadi sebuah ekspresi kekuasaan. Maka "sejengkal" tanah bernama jalur Gazza pun saat ini menjadi perang antarNegara. "Sejengkal" tanah, yang entah hingga hari ini belum jelas bagi saya apa nilai-nilai di balik luasannya, pun mampu mengundang gelegak amarah warga dunia terhadap aksi brutal Israel terhadap warga sipil Palestina, sebagai bagian dari sejarah panjang perebutan tanah.

Fabrikasi kemasan perang panjang itu bermacam-macam. Mereka yang cupet dan malas berpikir lebih senang menggunakan argumen agama. Ini perang Islam lawan Yahudi. Entah itu Yahudi sebagai sebuah satuan etnik atau sebagai agama. Yang rada canggih akan melibatkan bacaan-bacaan tentang tarik-menarik kuasa ekonomi global lawan bangsa-bangsa kecil pemilik sumber-sumber kekayaan alam. Tetapi, lagi-lagi ia bicara soal kuasa atas tanah.

Saya teringat seorang kawan yang baru saja membeli "sejengkal" tanah di Kabupaten Bogor untuk membangun rumah yang telah lama ia idam-idamkan. Ia menunjukkan surat penguasaan dan kepemilikannya, atau sertifikat hak milik (SHM). Kebanggaan lainnya, ia sudah melakukan penyelidikan seksama bahwa daerah dimana "sejengkal" tanah yang ia baru saja kuasai itu tergolong aman dari ancaman pembangunan. Lho kok? Menurut kawan itu, di Indonesia yang namanya pembangunan selalu melibatkan penggusuran tanah. Maka gusarlah ia ketika suatu hari datang seorang asing memprotes dirinya dan menuduh bahwa kawan saya itu menguasai tanah yang telah dikuasai sang tamu lebih dari dua dekade.

"SHM yang Anda miliki itu bodhong!" Tuduh sang tamu. Kawan saya sangat gusar dengan tuduhan itu. Maka "perang" pun pecah. Dihadirkan pihak ketiga, yakni orang-orang yang menjabat sebagai pengurus warga setempat. Usaha itu pun tak mampu menjernihkan masalah. Perang yang awalnya masih dikurung tanda kutip (") pun berubah menjadi peang yang sesungguhnya. Sang tamu mengerahkan preman untuk mengintimidasi kawan saya. Kawan saya pun tak mau kalah. Ia melibatkan sepupunya yang kebetulan berdinas di kepolisian. Hingga hari ini, sudah memasuki bulan keempat, perang atas "sejengkal" tanah itu masih berlangsung. Saya hanya berharap perang itu tak memakan waktu selama perang Isarel versus Palestina menyangkut "sejengkal" tanah di Jalur Gazza....

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Barang Dagangan Itu Bernama Sekolah

Awicaks

Rasa ingin tahu saya tergelitik melihat pengumuman di sebuah koran nasional sebulan yang lalu: Expo Pendidikan 2008! Memang ini bukan hal baru. Bolehjadi kegiatan sudah jadi tradisi. Tetapi selama ini kegiatan itu tak pernah menarik perhatian saya. Apa yang ditawarkan dan diperdagangkan di sana, lewat sebuah expo atau sebuah pameran perdagangan? Seperti apa pendidikan diperdagangkan? Itu kira-kira yang menggelitik saya.

Maka terkejutlah saya luarbiasa ketika menjejakkan kaki di arena dagang itu. Dulu saya beranggapan expo semacam ini hanya diikuti oleh sekolah-sekolah di negara lain yang mencoba menggalang peminat dari warga Indonesia yang mampu. Namun anggapan saya keliru. Bahkan sekolah-sekolah dalam negeri (baca: Jabodetabek) juga menjajakan diri di sana dengan anjungan yang tak kalah menarik.

Sekolah-sekolah yang menjajakan diri di sana (jangan terkejut, karena saya menemukan satu atau dua sekolah negeri di pameran tersebut!) berebut menonjolkan kelebihan-kelebihan produk layanan pendidikan mereka: Laboratorium bahasa, guru bahasa asing yang berbahasa ibu (native foreign language teacher), sarana olahraga yang lengkap, mata-mata ajaran tertentu yang terakreditasi pada kurikulum internasional, dan sebagainya. Itu pun dilengkapi dengan peragaan multimedia di anjungan masing-masing. Luarbiasa. Rasa kagum yang bercampur getir.

Kegetiran bertambah ketika mengikuti berita-berita tentang keras kepalanya pengurus Negara meloloskan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU-BHP). Penyelenggara Negara, baik eksekutif maupun legislatif, menggunakan argumen bahwa UU-BHP bertujuan membebaskan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dari kooptasi Negara dengan mendorong otonomi. Namun warga belajar terutama dari kalangan perguruan tinggi justru meneriakkan kegeraman mereka karena mengendus kentalnya nuansa komersial di balik peraturan perundangan ini.

Yang jadi persoalan, argumen-argumen pada teks UU-BHP bertentangan dengan kenyataan. Di satu sisi disebutkan bahwa Negara menjamin pembiayaan sepenuhnya bagi Badan Hukum Pendidikan Daerah (BHPD), serta menyelenggarakan beasiswa bagi warga tak mampu, tetapi di sisi lain tergambar gamblang motif penyelenggara Negara membebaskan diri dari tanggungjawab menjamin penyelenggaraan pendidikan bagi warga. Penyelenggaraan pendidikan dipandang semata-mata sebagai satuan-satuan manejerial belaka, bukan sebuah pertaruhan peradaban. 

Meskipun UU-BHP secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan oleh badan hukum tidak boleh berorientasi menangguk laba (nirlaba) dan harus bertanggung-gugat (accountable) ke publik, orang waras akan bertanya, 'lalu darimana BHP memperoleh dana menyelenggarakan pendidikan jika tidak boleh komersial?' Tak perlu khawatir, karena ternyata sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) no 76 dan 77 yang merupakan turunan dari UU Penanaman Modal Asing, yang jelas dinyatakan bahwa penanaman modal asing diperbolehkan hingga sebesar 40% bagi sektor pendidikan. Penyelenggara Negara ini memang sungguh-sungguh menganggap warga tolol.

Agaknya motif menjadi penyelenggara Negara memang hanya untuk memperkaya diri, karena nuansa mengabdi dan melayani publik pelan-pelan digerus hingga lenyap sama sekali. Arahnya sudah jelas. Penyelenggaraan Negara memang ditujukan untuk mengabdi dan melayani kuasa-kuasa modal, atas nama percepatan laju pertumbuhan ekonomik at any cost. Sehingga konteks tanggung-gugat dari sebuah tata-kelola penyelenggaraan Negara yang bersih mesti dibaca sebagai prasyarat dan syarat yang harus dipenuhi demi memuaskan pelanggan, dalam hal ini para kuasa modal. Bukan atas nama keselamatan publik.

Expo ini sesungguhnya adalah bukti tak-terbantahkan dari kecurigaan dan kekhawatiran berbagai kalangan luas terhadap komodifikasi pendidikan. Bahkan sah jika dikatakan bahwa expo ini dan UU-BHP merupakan upaya swastanisasi atau privatisasi bentuk-bentuk layanan publik. Apa pun argumen indah yang digunakan para penyelenggara Negara (bahkan jika perlu dengan mata melotot sambil berteriak, 'tunjukkan mana pasal yang berorientasi komersial? mana?!') Indonesia memang siswa yang patuh dari sekolah neoliberalisme global....

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Laki-laki, Huru-Hara Hati, Ha-Ha-Hi-Hi, Reuni

Awicaks

Ketika seorang laki-laki melewati batas usia di atas empatpuluh tahun sederetan pikiran yang umum didengungkan pun menyergahnya. Puber kedua, butuh suntikan gelora baru, semakin percaya diri, paranoid terhadap kondisi kesehatan, semakin ciut nyali dalam mengambil keputusan, dan sebagainya. Sebagai usia biologik, usia empatpuluh bolehjadi adalah titik kulminasi daya tahan dan kemampuan fisik, yang di tahun-tahun kemudian perlahan akan mulai menunjukkan grafik menurun. Namun sebagai usia psikologik, usia empatpuluh tidak dapat secara sederhana dibaca dengan tafisr tunggal. Apakah mungkin mirip dengan keadaan ketika laki-laki itu dulu melewati masa pancarobanya pada masa remaja? Serba tak jelas, serba tak pasti, bingung? Atau, justru sebaliknya? Serba pasti, jelas arah dan tujuan?

Terasa aneh ketika tiba-tiba bertemu kembali dengan kawan-kawan masa sebelum kuliah, yang terpisah secara fisik dan emosi dengan rentang waktu lebih dari duapuluh tahun. Ketika bertemu kawan-kawan yang telah melewatkan masa-masa pancaroba bersama-sama, tawa lepas meledak begitu saja ketika melihat perubahan drastik fisik masing-masing. Tak terbayang bahwa seorang kawan yang dulu begitu kurus kering dan dekil, kini tampil menawan dengan tubuh padat berisi. Namun demikian, setelan otak tiba-tiba dengan mudahnya berubah kembali persis seperti duapuluh tahun lalu. Citra diri yang mungkin dijaga sebaik-baiknya ketika berada pada situasi kerja atau di rumah lenyap dengan mudah. Namun keceriaan tersebut berlangsung hanya sekejap. Ketika komunikasi kian intensif, mulai terasa perbedaan-perbedaan tajam yang membuat suasana tidak lagi sehangat ketika pertama kali bertemu-ulang.

Namun tak mudah untuk menjaga agar keceriaan dan kegembiraan terus bertahan dengan setelan otak dan emosi duapuluh tahun lalu. Saat berkumpul bersama begitu berbeda ketika kembali ke realita sehari-hari dengan latar waktu sekarang. Skizoprenia dengan takaran rendah mungkin mulai terasa. Dan itu bergantung kepada kepiawaian masing-masing mengelola tombol-tombol di otak, kapan bersikap dan berlaku liar dan urakan, kapan bersikap dan berlaku serius dan bertanggungjawab. Sebagai obat bagi kejenuhan realita hidup pada masa sekarang berkumpul-ulang agaknya sangat manjur. Ia adalah suntikan gelora baru yang membuat segar benak. Huru-hara hati yang awalnya begitu mengganggu ketika menapak usia empatpuluh pelan-pelan terobati. Kumpul sekedar ber-ha-ha-hi-hi agaknya ampuh menjadi tempat sampah psikologik tekanan-tekanan yang seringkali tak mudah diurngkapkan dan dijelaskan baik secara verbal maupun dalam pikiran. Tentu saja dengan kesadaran bahwa ada realita yang tak dapat dihindarkan: Perubahan. Sekeras apa pun usaha untuk berusaha menyegarulangkan pikiran, ia tak mampu melawan waktu yang pelan-pelan menggerogoti daya tahan dan kemampuan fisik.

"Berapa kadar kholesterol-lu?" Seorang kawan bertanya spontan kepada kawan yang lain yang tubuhnya begitu subur. Pertanyaan yang mungkin tidak pantas dilontarkan diantara laki-laki usia sekitar empatpuluh tahun. Tetapi karena setelan otak berada pada masa duapuluh tahun lalu pertanyaan itu dirasakan sebagai hal umum, yang menyadarkan semua bahwa kita tidak muda lagi. Dan lucunya, kita semua pun kembali ke masa silam dengan sikap sok jago dan ingin unggul sendiri. Berbeda dengan masa lalu, kini kita justru ingin pamer keunggulan masing-masing dalam merawat kesehatan. Namun sikap ugal-ugalan tak juga mudah dilepaskan. Bualan-bualan pun tak terhindarkan, terutama tentang obat-obat manjur yang mampu menjaga kesehatan tanpa mengorbankan kegemaran terhadap makanan-makanan lezat tetapi kaya racun. Sungguh, huru-hara hati tentang keadaan kesehatan diri dan kecanggungan psikologik seperti lenyap dengan mudah diselingi ha-ha-hi-hi.

Bagaimana dengan yang dirasakan dan dialami oleh kawan-kawan perempuan? Apakah mereka merasakan hal yang sama? Merasa memperoleh saluran yang luarbiasa untuk dapat mengekspresikan segala perilaku dan sikap di masa lalu? Entahlah....

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Keselamatan Itu Mahal! Jaga Diri Baik-baik...

Awicaks

Mahal yang saya maksud bukan perkara nilai moneter biaya, tetapi karena absennya sarana publik penunjang yang dirancang dan dibangun untuk sedapat mungkin menjamin keselamatan warga. Pada akhirnya diri sendirilah yang harus mengusahakannya, karena tak ada gunanya menunggu tampilnya orang-orang yang (kabarnya) disebut pemimpin untuk mengupayakan jaminan tersebut. Dan struktur pendukung, berupa kebijakan Negara, pun memang tidak disediakan, kecuali ia disatukan sebagai layanan publik yang berbayar secara progresif. Semakin besar bayarannya, semakin baik pelayanannya. Meskipun untuk kasus Indonesia rumus linear itu tak selalu berlaku.

Saya seringkali kesal jika harus mengeluarkan biaya untuk membayar premi beberapa asuransi sekaligus. Ini sebuah dilema bagi saya. Di satu sisi, saya paham betul bagaimana peran perusahaan jasa asuransi sebagai alat penyedot dana publik paling efektif, sementara di sisi lain saya menyadari bahwa saya harus melindungi diri seefektif mungkin jika tidak ingin runyam hidup di negeri amburadul macam Indonesia. Jika kebetulan selama masa berlakunya polis asuransi saya tidak mengalami masalah kesehatan serius, saya hanya bisa mengumpat, atau minimal mengurut dada, melihat uang saya melayang begitu saja masuk ke pundi-pundi perusahaan jasa asuransi.

Ada pilihan lain, yakni hidup dengan pola yang sehat. Ini lebih mahal, menurut saya. Mahal secara fisik dan mahal secara mental. Ada beberapa ketelanjuran pola hidup tak sehat yang sulit sekali (secara mental) untuk ditinggalkan, seperti merokok, pola makan tanpa pantangan, atau berolahraga secara tak teratur. Saya pernah mencobanya, tetapi justru saya mengalami sakit secara mental. Saya merasa tidak semerdeka yang saya inginkan. Saya seperti hidup dalam kekhawatiran. Tetapi saya paham bahwa seiring bertambahnya umur daya tahan tubuh tak bisa lagi dibohongi dengan pikiran-pikiran sugestif, "Tenang saja, saya akan baik-baik saja...." Inila satu-satunya tantangan terbesar dan terberat. Menaklukkan diri sendiri untuk mulai hidup dengan pola yang sehat.

Saya baru saja pulang menjenguk adik ipar, yang kini terbaring di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur. Ia yang selama ini hidup di bawah naungan obat pengendali tekanan darah, harus menerima kenyataan efek samping perawatan tersebut, berupa gagal ginjal. Memang itu bukan efek samping yang muncul begitu saja. Mestinya ada predisposisi yang mempermudah timbulnya gagal ginjal, seperti intensitas minum air tawar. Atau mungkin karakter khas metabolisme tubuhnya. Saya hanya bisa prihatin. Usianya masih muda tetapi sudah harus menjalani proses cuci darah (hemodialisis) secara teratur, hingga dokter memutuskan ia bisa terbebas dari proses tersebut.

Sepanjang perjalanan pulang saya merenung. Saya merasa masa-masa memanjakan kemerdekaan diri saya harus mulai dibatasi. Hidup di Indonesia mesti pandai menjaga diri. Tetapi saya harus mulai darimana? Wah, ini yang sulit diputuskan....

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Septic Tank Raksasa Itu Bernama Negara-negara Berkembang

Awicaks

Akrobat diplomasi ini dimulai ketika untuk pertama kalinya Protokol Kyoto pertama kali diadopsi pada 11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang dan kemudian mulai didorong penegakannya pada 16 Februari 2005. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional sebagai bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang bertujuan mencapai "stabilsasi konsentasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer pada suatu tingkatan yang mampu mencegah timbulnya tekanan kegiatan-kegiatan manusia yang membahayakan sistem iklim."

Protokol Kyoto menetapkan komitmen yang mengikat secara hukum negara-negara yang meratifikasinya dalam pemangkasan emisi empat unsur GRK (karbon dioksida, methana, nitrous oksida, sulfur hexafluorida), serta dua kelompok gas (hidrofluorokarbon dan perfluorokarbon) yang dihasilkan oleh negara-negara "Annex I" (industri maju), serta sebagai komitmen bersama seluruh negara anggota. Di bawah Protokol Kyoto, negara-negara industri maju sepakat untuk memangkas secara kolektif emisi gas-gas rumah kaca (GRK) mereka hingga 5,2% dibandingkan tahun 1990. Kisaran porsi setiap negara adalah antara 8% bagi Uni Eropa dan beberapa negara, 7% bagi Amerika Serikat, 6% bagi Jepang, serta 0% bagi Russia.

Protokol Kyoto mencakup suatu "mekanisme yang fleksibel" yang meliputi Pertukaran Emisi (Emissions Trading), Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism) serta Penerapan Bersama (Joint Implementation) guna memberi kesempatan negara-negara Annex I mencapai target pembatasan emisi GRK dengan membeli kredit pemangkasan emisi GRK dari berbagai sumber, melalui pertukaran keuangan, proyek-proyek yang mampu mengurangi emisi di negara-negara non-Annex, atau dari negara-negara Annex I yang memiliki kelebihan selisih nilai emisi. Sementara itu, negara-negara non-Annex I tidak memiliki pembatasan-pembatasan emisi GRK, tetapi memiliki hak memperoleh insentif keuangan untuk mengembangkan proyek-proyek pengurangan emisi GRK agar dapat menerima "kredit karbon" yang kemudian dapat dijual kepada pembeli dari negara-negara Annex I, guna mendorong dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan.

Mekanisme yang fleksibel itu membolehkan negara-negara Annex I yang memiliki industri yang efisien, rendah emisi GRK-nya serta standar pengelolaan lingkungan yang baik untuk tidak menurunkan emisi GRK domestik mereka dengan membeli karbon kredit di pasar dunia. Negara-negara Annex I umumnya berusaha mendapatkan kredit karbon semurah mungkin, sementara negara-negara Non-Annex I berupaya memaksimalkan nilai kredit karbon dari proyek-proyek GRK domestik mereka. Di sinilah pangkal dari operasi tambah kurang kepentingan ekonomi-politik serta geopolitik yang mewarnai putaran-putaran perundingan sepanjang lebih dari limabelas tahun terakhir, yang berujung pada penundaan-penundaan pelaksanaan kewajiban pemangkasan emisi GRK negara-negara Annex I.

Sudah dari rancangannya negara-negara kere yang bernaung di bawah Non-Annex I harus bermental baja untuk menjadi lubang penampung kotoran atau septic tank bagi negara-negara industri maju (Annex I). Ibarat sebuah ruang tertutup berisi lima orang, dimana dua diantara mereka perokok berat dan tiga orang lagi bukan perokok. Ketiga orang yang bukan perokok itu meminta kedua orang perokok itu menghentikan kegiatan merokok mereka, atau setidaknya mengurangi frekuensinya. Alih-alih menghentikan atau mengurangi frekuensi merokok, kedua orang itu akan memberi ketiga orang yang lain insentif dalam bentuk apa pun, yang pada intinya merupakan upaya agar kedua orang tadi dianggap telah mengurangi frekuensi merokok mereka.

Negara-negara Non-Annex I yang sedianya tidak memiliki kewajiban memangkas emisi GRK mereka seketika tertimpa beban yang sama dengan negara-negara Annex I, ketika emisi karbon dioksida yang berasal dari penggundulan hutan (deforestasi) ditambahkan ke dalam rumusan, yang penjajakannya sudah dimulai semenjak Konvensi Parapihak atau Conention of the Parties (COP) ke-11 di Montreal, Kanada, pada Desember 2005. Sebelumnya pemberagaman sumber emisi yang memberi beban pembatasan bagi negara-negara Non-Annex I sudah dimulai sejak diadopsinya tata-guna lahan dan perubahan tata-guna lahan pada kehutanan atau land use and land use change in forestry (LULUCF), yang menimbulkan perdebatan besar pada COP ke-7 di Marakech, Maroko, pada 2001. Perdebatan terutama seputar kecilnya manfaat insentif yang diterima negara-negara Non-Annex I, karena rumitnya prosedur CDM serta tingginya biaya transaksi pelaksanaan mekanisme tersebut.

Mentalitas septic tank bukan hal yang hina bagi para juru runding asal negara-negara Non-Annex I. Dengan gagah berani mereka akan menantang negara-negara Annex I untuk menunjukkan kemampuan finansial mereka agar memberikan insentif sebesar-besarnya. Kenyataan yang pahit ketika banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat emisi negara-negara Annex I justru terus meningkat, meskipun sudah triliunan dollar mengalir melalui pelaksanaan mekanisme yang fleksibel tersebut. Bahkan gejala-gejala dampak perubahan iklim terus menunjukkan sosok kongkretnya. Adalah negara-negara pulau-pulau kecil yang tergabung pada Alliance of Small Island States (AOSIS) yang bersuara paling keras, menuntut agar negara-negara Annex I tidak hanya bermain-main dengan mekanisme fleksibel penurunan emisi, tetapi sungguh-sungguh memangkas emisi mereka dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka yang agresif. Kenaikan muka air laut akibat pemanasan global adalah ancaman kongkret yang setiap saat dapat datang mengetuk pintu negara-negara pulau kecil.

Perundingan-perundingan yang terus berlangsung, yang diharapkan berujung pada keputusan-keputusan tegas lewat COP ke-15 tahun depan di Copenhagen, Denmark, menurut hemat saya masih jauh panggang dari api. Satu hal yang membuat saya berkeyakinan seperti itu adalah, karena tidak ada upaya membereskan satu hal mendasar: Pemangkasan emisi GRK tidak hanya dilakukan lewat pelambatan laju pertumbuhan ekonomi negara-negara Annex I, tetapi membutuhkan perombakan total (overhaul) bangun ekonomi-politik dunia baik secara paradigmatik maupun praktik, yang berorientasi kepada persebaran manfaat yang berkeadilan, dan upaya serius mengurangi menumpuknya jejak ekologik teknologi kotor serta tata-guna lahan yang mendorong merosotnya kemampuan lingkungan dan daya hidup manusia.

Forum Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim memandang perubahan iklim sebagai bukti tak-terbantahkan rudinnya model pembangunan global yang sepanjang lebih dari lima dekade didorong oleh negara-negara industri maju ke seluruh dunia. Sebuah model pembangunan yang rakus tanah, rakus minyak, rakus buruh murah, rakus air, rakus mineral, dan mempercayai efektifnya proses penetesan kemakmuran dari kelompok berhasil kepada kelompok kurang atau tidak berhasil. Perubahan iklim hanyalah gejala. Ibarat penyakit, ia adalah gejala dari sebuah penyakit khronik yang tak-tersembuhkan dan tak-terpulihkan. Dan arena-arena diskusi tentang jalan keluar diberi judul adaptasi dan mitigasi, yang menunjukkan “keengganan berubah” kelompok-kelompok yang selama ini menerima manfaat terbesar model pembangunan global tersebut.

COP ke-14 di Poznan, Polandia, yang berakhir pada 14 Desember 2008, jelas merupakan ajang pamer kepengecutan negara-negara industri maju, serta ajang pamer mentalitas oportunistik negara-negara berkembang dengan pengecualian negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang (Small Island Developing Countries, SIDs). SIDs tak kenal lelah mengecam absennya kepemimpinan negara-negara Annex I untuk menjamin keselamatan hidup warga negara-negara pulau-pulau kecil itu dengan merombak model pembangunan mereka agresif. Mereka pun tak segan mengecam negara-negara berkembang lain yang bermental oportunis seperti halnya septic tank, berunding demi insentif yang tak seberapa dibandingkan keselamatan kehidupan manusia di negara-negara yang rentan terhadap daya ursak perubahan iklim.

Dimana posisi Indonesia? Apakah ia masuk bersama rombongan penjaja septic tank, atau berani bersikap seperti halnya SIDs? Mohon maaf, dari perundingan satu ke perundingan lain Indonesia tak tergolong rombongan yang aktif dan agresif meski hanya sebagai septic tank. Ia lebih seperti septic tank yang pasrah dan nrimo. Apa pun yang mau dibuang, monggo silaken....

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Indonesia? Soekarno!

Awicaks

Dalam perjalanan dari arena konferensi ke Pasar Lama Poznan saya menyempatkan diri membeli jeruk dan pisang di pasar buah dekat perhentian trem jalur nomor delapan. Lelaki tua pemilik kedai terbuka yang menjual beragam buah –persis yang kita lihat di sepanjang jalan-jalan di wilayah pinggiran Jakarta- mengamati saya. Ia seperti ingin menyampaikan sesuatu tetapi terlihat ditahan. Mungkin masalah bahasa. Saya pun berpura-pura tidak memperhatikan dengan terus memilih buah yang ingin dibeli.

Setelah dapat yang saya butuhkan, kantung kertas berisi dua buah jeruk, sebuah apel dan sebuah pisang itu pun saya bawa kepada lelaki tua yang matanya masih juga lekat memandangi saya. Tiba-tiba ia tersenyum. Seperti orang yang baru memperoleh ilham.

“Indoneza?” Lelaki tua itu bertanya sambil menerima kantung kertas berisi buah-buahan yang ingin saya beli. Saya menganggukkan kepala sambil tersenyum. Lelaki tua itu pun melebar senyumnya. “Aha…. Soekarno!” Saya terkejut tetapi tak lama kemudian tersenyum lebar.

“Yes, that’s right. Indonesia, Soekarno!” Kata saya.

Dengan nada suara yang berat lelaki tua itu berkata tanpa melepas senyum lebarnya. “Keretegh rogkogk?” Jari-jari telunjuk dan tengah tangan kanan laki-laki itu memeragakan orang merokok. Sempat terkejut saya dengan kata-kata itu. Saya segera merogoh kantung jaket. Sebungkus Ji-Sam-Soe saya tunjukkan kepada lelaki tua itu. Ia tertawa lebar. “Hahahaha! Indoneza! Keretegh rogkogk!” Ia mengambil cepat ketika saya ajukan rokok sebungkus itu.

Sayang kami tidak berkomunikasi, bagaimana ia tahu rokok keretek, dan bagaimana ia tahu Soekarno. Mungkin ia pernah bertugas di Indonesia? Atau mungkin bagi orang dari generasinya nama Indonesia identik dengan Soekarno. Bolehjadi ia tahu Soekarno karena tonggak monumental pada April 1955 di Bandung, Konferensi Asia Afrika, sebuah konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan.

Ketika transaksi jual beli buah selesai, dan saya harus bergegas ke Hotel Brovaria untuk menghadiri seminar yang diselenggarakan World Resources Institute (WRI), lelaki tua itu mengucapkan terimakasih dengan menjabat tangan saya erat-erat. Ia memanggil kawannya pemilik kedai terbuka di sebelah, dan memintanya memotret kami berdua menggunakan kamera digital. Saya tersenyum. Dimensi masa lalu bertubrukkan dengan dimensi masa sekarang. Selesai berfoto bersama ia menjabat tangan saya erat-erat.

“Dziękuje,” Ucapnya tulus, menyampaikan terimakasihnya.

“Proszę,” Sambut saya. Ternyata pedoman yang diedarkan kantor selama berlangsungnya konferensi perubahan iklim sangat bermanfaat. Minimal saya bisa menyambut ucapan terimakasih dalam bahasa Polish. Sayang saya gagal memahami darimana dan bagaimana ia tahu tentang Indonesia, Soekarno dan rokok keretek.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Bursa Asuransi Keselamatan di Poznan

Awicaks

Poznan, bekas ibukota Polandia, sebuah kota klasik dengan ciri-ciri arsitektur Eropa yang khas, dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konvensi Parapihak dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Perubahan Iklim, atau terkenal dengan sebutan UNF3C. Sebuah konvensi yang paling diminati dan paling banyak menyedot perhatian beragam kalangan serta merangsang perdebatan panas. Tonggak kesepakatan monumental, Protokol Kyoto, bahkan dijadikan sebagai papan pengumuman oleh George W. Bush, tak lama ia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-43, untuk menunjukkan kepada warga planet sikap dan posisi politik Amerika Serikat yang egoistik, berdiri tegak menolak solidaritas global untuk menahan diri bersama-sama negara-negara industrialis maju mendorong pertumbuhan ekonomik berbasis model yang rakus tanah, rakus minyak, rakus buruh murah, rakus air, dan pada saat yang sama membuka ruang bagi negara-negara berkembang mengejar ketertinggalan dengan cara-cara yang lebih baik dari model yang selama ini menjadi berhala sejagad, pasar bebas.

UNF3C dengan Protokol Kyoto-nya pun dijadikan domain tempat bertemunya berbagai dinamika politik-ekonomi dunia, serta papan catur geopolitik strategis, mengingat persentuhannya dengan mata-rantai penting kompleks industri militer, sektor energi. Sepanjang dua minggu terakhir saya berada di ajang tersebut, dengan segala hiruk-pikuk bazaar tahunan, menjual beragam teknologi, pilihan-pilihan asuransi keselamatan menghadapi dampak perubahan iklim, dan bahkan tak segan menawarkan obat mujarab menyiasati perubahan iklim. Saya menggigil. Bukan hanya karena suhu udara Poznan yang memang sungguh-sungguh dingin, tetapi menggigil karena dinginnya manusia menggunakan potret kemiskinan dan penderitaan orang-orang, yang bolehjadi tak tahu menahu tentang perubahan iklim, sebagai ajang penghimpunan dan penggalangan dana dan konsolidasi kekuasaan demi pelanggengan hak-hak istimewa segelintir orang dari segelintir kelompok di muka planet. Di setiap sudut arena konvensi terlihat orang-orang duduk serius membicarakan peluang-peluang bisnis menggiurkan, sambil berjuang menangani dampak perubahan iklim. Tak jelas, mana yang tujuan mana yang bonus.

Para pemain catur selama proses perundingan dikelompokkan dengan basis yang aneh. Ada kelompok payung, kelompok lampiran satu, kelompok Uni Eropa, kelompok negara-negara yang belum maju, kelompok Afrika, kelompok pemerintahan dari 77 negara plus Cina, kelompok ekonomik transisi, kelompok negara-negara pulau kecil, dan kelompok negara-negara berkembang pulau kecil. Satu negara bisa masuk ke lebih dari satu kelompok. Bahkan saya sering bingung ketika pada rapat pleno seorang wakil delegasi pihak menyebutkan bahwa komitmen negaranya sejalan dengan komitmen kelompok(-kelompok) dimana negara itu menjadi bagian. Apa yang terjadi seandainya kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki sikap yang sama? Sejauh yang saya pahami, memang belum pernah terjadi. Tetapi jika hal tersebut terjadi, tentu akan memperlambat dan menghambat proses-proses dialog dan negosiasi.

Sebuah jejaring organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia memandang perubahan iklim sebagai bukti tak-terbantahkan rudinnya model pembangunan global yang sepanjang lebih dari lima dekade didorong oleh negara-negara industri maju ke seluruh sudut muka bumi. Sebuah model pembangunan yang, seperti saya telah sebut di atas, rakus tanah, rakus minyak, rakus buruh murah, rakus air, rakus mineral, dan mempercayai efektifnya proses penetesan kemakmuran dari kelompok berhasil kepada kelompok kurang atau tidak berhasil. Saya kira, saya sepakat dengan pendapat tersebut. Perubahan iklim hanyalah gejala. Ibarat penyakit, ia adalah gejala dari sebuah penyakit khronik yang tak-tersembuhkan dan tak-terpulihkan. Tak heran jika arena-arena diskusi tentang jalan keluar diberi judul adaptasi dan mitigasi.

Kedua judul itu jelas-jelas menunjukkan suatu “kepasrahan”, atau kalau boleh disebut sebagai “keengganan berubah” kelompok-kelompok yang selama ini merupakan penerima manfaat terbesar model pembangunan global tersebut. Adaptasi secara harafiah bermakna, tindakan-tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Sementara mitigasi secara harafiah bermakna, tindakan-tindakan untuk “mengurangi dampak” yang timbul akibat perubahan-perubahan yang terjadi. Maka tak heran arena konferensi sarat dengan anjungan-anjungan dengan tawaran menarik bahkan ada yang mampu membuat marah.

“Low Carbon Lifestyle – Low Economy – Nuclear is the Solution!”

“Make A Right Decision to Cope with Climate Change – We Give You the Best Image Resolution to Measure Carbon Loss of the Forest”

“The Best Carbon Accounting Method to Get Better Appraisal”

“Get Rid Off Poverty! The Mitigation Strategy”

Pesan-pesan itu membuat segerombolan kalangan muda dari berbagai organisasi dan jejaring organisasi muak, marah dan bahkan ada yang (ingin) menangis. Eli, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Vermont, Amerika Serikat, yang berasal dari Republik Demokratik Congo, dengan santun berkata pada salah satu seminar yang diselenggarakan oleh 350.org, “Semua orang bicara tentang target penurunan emisi 2020, target 2050, tetapi kami yang nanti menjadi pengambil keputusan sama sekali tidak dilibatkan. Mereka yang bicara target itu justru orang-orang yang sudah tua, yang mungkin sudah meninggal semua ketika tahun pemenuhan target itu tiba. Dan kami tidak bodoh. Kami tidak percaya dengan slogan dan iklan-iklan asuransi keselamatan menghadapi perubahan iklim yang tersebar di pelosok arena konferensi. Kami lebih percaya pada tindakan. Tindakan yang bertanggungjawab kita semua.”

“PBB bukan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah perubahan iklim. Mestinya kita pun tak perlu berlelah-lelah terbang ke sini untuk mempengaruhi atau paling tidak menarik perhatian para diplomat dan politikus serta para juru runding di arena konferensi, karena mereka dibebani bagasi kepentingan sebelum berangkat ke sini. Misi mereka adalah untuk memenangkan kepentingan itu at any cost,” saya katakan itu kepada Eli dan kawan-kawannya dari jejaring 350.org ketika kami makan malam bersama di salah satu rumah makan di sudut Old Market Square. Tempat dimana para aktivis gerakan lingkungan, orang-orang dari berbagai organisasi dan jejaring organisasi melepas penat setelah seharian bergerak kesana kemari di arena konferensi.

Karolina Romanek, seorang aktivis muda dari Hungaria, sepakat. Ia melontarkan gagasan tentang gelombang aksi kalangan muda sejagad menekan para pengambil keputusan di negara masing-masing untuk melakukan tindakan nyata dan drastik. Dan aksi itu, menurutnya, sangat baik jika dilakukan serentak. “Dan itu tugas Anda untuk menyiapkan pilihan rute-rute jalan keluar,” ujar Karolina sambil menunjuk saya. Karolina menambahkan, bahwa tanggjung jawab historik orang-orang berusia di atas 30an sekarang untuk tidak semena-mena menentukan pilihan rute kehidupan sejagad lewat konferensi ini. “Berikan kami pilihan-pilihan berikut argumen-argumen yang mendorong kami mampu belajar dengan cepat, agar dapat segera terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan bersama generasi Anda.”

Konferensi tingkat tinggi ini akhirnya gagal mencapai keputusan solid. Sebuah rencana kerja disepakati, tetapi tidak ada keputusan penting, kecuali soal perubahan tanggal konferensi berikutnya di Copenhagen, Desember 2009. Beberapa kawan menyebut ini sebagai sebuah anti-klimaks. Tidak ada kepemimpinan yang muncul, kecuali para jawara dari gelombang tawuran kelompok untuk bertahan pada zona nyaman masing-masing. Tidak tampak ada yang mau memimpin dan siap menerima resiko perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Konferensi ditutup pada pukul dua dinihari. Wajah penat para peserta konferensi tampak jelas. Ada yang terlihat kecewa, ada yang tampak puas dan saling bersalaman, tetapi tak sedikit yang terlihat kebingungan. Sayang saya tak sempat mengajak kelompok yang bingung dengan hasil konferensi karena penat luar biasa. Ketika melangkah meninggalkan arena konferensi, para petugas logistik terlihat sibuk membongkar anjungan-anjungan yang selama dua minggu memadati koridor yang menghubungkan ruang pertemuan satu dengan yang lain. Tak jelas apakah para agen asuransi keselamatan dari perubahan iklim itu berhasil menggaet pelanggan atau tidak. Sepanjang koridor hingga gerbang pintu keluar deretan truk berukuran besar serta truk kontainer antri di areal parkir arena konferensi.

Pagi sangat dingin. Papan temperatur di atap gedung konferensi menunjukkan minus dua derajat Celcius. Saya melangkah lunglai ke setopan trem dengan kecamuk di kepala, “Kapan orang berhenti percaya kepada para diplomat dan politikus serta para juru runding ini dan bergerak dan bertindak serentak memecahkan masalah tanpa perlu mempedulikan keberadaan Negara?”

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Manejemen Batu Lompatan

Awicaks

Gegap-gempita suasana diantara beberapa kawan ketika nama mereka menguasai daftar “calon jadi” untuk pemilihan umum legislatif. Mulut ini ternganga lebar ketika mengetahui jalur partai-partai yang mereka gunakan untuk masuk ke putaran pemilihan umum legislatif, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Partai-partai yang, kira-kira setahun lalu, tak pernah beredar di bawah pantauan radar pembicaraan kami. Bahkan mereka setahun lalu tengah bergiat mendorong dua partai baru dengan visi dan misi yang lumayan progresif. Cerita itu seperti lenyap tak bersisa.

“Kita ini mahluk belajar, Bung,” jawab mereka, ketika saya tanyakan, mengapa mereka tidak habis-habisan bertarung mendorong agar partai mereka itu bisa lolos verifikasi. “Bagaimana dengan modal cekak kita bisa tetap masuk ke bursa, itu yang terpenting.” Mereka menolak ketika saya tanyakan apakah partai mereka terdahulu akan ‘dimatikan’ begitu saja. “Tidak ada itu istilahnya ‘dimatikan’, tetapi untuk sementara gagasan itu kami ‘simpan’ dulu. Toh, kami tetap bisa mengusung nilai-nilai dan garis perjuangan tersebut ke partai baru kami.”

Terbayang di kepala serangkaian gambar hidup, menggambarkan perkawanan kami sejak rejim Orde Baru tengah gagah-gagahnya, kemudian memasuki masa Reformasi, hingga beberapa tahun terakhir ini. Satu hal yang saya sangat hormati dari kawan-kawan itu. Keyakinan mereka yang luar biasa kuat, bahwa Negara merupakan jalan-keluar yang paling tepat untuk mengatasi seluruh kisah penderitaan warga yang memilukan dan kunjung ada ujungnya. Sepak terjang mereka ketika aktif di gerakan mahasiswa, organisasi non-pemerintah (ornop), hingga ke gerakan politik partai, menunjukkan ketetapan sikap yang luarbiasa. Setiap tahap perkembangan mereka sikapi dan siasati dengan cerdik, tanpa kehilangan kualitas kegelisahan. Satu kecakapan yang kerap membuat saya terheran-heran adalah kecerdikan mereka menyiasati setiap tahap perkembangan sebagai satu batu lompatan.

Ada beberapa diantara mereka yang lebih cepat melesat. Di mata saya, sebagian besar mereka ternyata tak mampu mengendalikan diri untuk tidak bermetamorfosis menjadi mahluk yang sama sekali berbeda: Mahluk kekuasaan yang cermat dan cerdik menggunakan derita rakyat sebagai kerangka acuan, bukan sebagai kerangka alamat tujuan. Terlepas dari nilai baik buruknya, kelompok kawan tersebut memiliki kemampuan untuk bertebal muka ketika menjelma menjadi mahluk yang berbeda. Bahkan tidak malu-malu untuk berperilaku seperti halnya mahluk kekuasaan lain. Apakah hal ini diakibatkan karena pesatnya laju perkembangan mereka, sehingga tidak sempat mengalami proses kristalisasi dan pematangan sikap yang mencukupi? Entahlah.

Satu kerugian besar yang, menurut hemat saya, mereka alami: Lenyapnya kesempatan mempelajari ruwetnya tali temali sebab akibat yang menimbulkan dan melestarikan derita rakyat, karena hasrat luarbiasa untuk memecahkannya lewat jalur-jalur politik kuasa. Kerugian tersebut tak mungkin terbayar, mengingat pesatnya laju perkembangan pengetahuan keji yang mendambakan perluasan kekuasaan modal dan politik dengan memberhalakan efisiensi dan mengeksternalisasi semua peluang beban ke ruang-ruang publik. Dan mereka, dengan pengetahuan cekak, pun tak mampu menolak untuk tidak terhanyut ke dalam derasnya arus yang semakin hari semakin mengakar ke dalam tata-kehidupan masyarakat di Indonesia.

Saya pun tak melihat perbedaan yang kasat dengan kawan lain yang begitu bersemangat bergabung ke dalam rombongan perwakilan pengurus Negara untuk terlibat pada proses-proses diplomatik antarbangsa untuk beberapa tema tertentu, misal Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim, yang tengah bersiap dengan pertemuan parapihak ke-14, Desember mendatang. Kepentingan siapa yang mereka wakili, ketika agenda-agenda yang terhampar di atas meja lebih mengutamakan kerja-kerja menggalang sumber-sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang lebih sering tidak ada urusan sama sekali dengan potret derita warga. Sekali lagi, derita warga dapat dengan cantiknya ditempatkan sebagai bagian dari kerangka acuan dan sama sekali tidak menjadi kerangka alamat tujuan. Dan, sekali lagi pula, kawan-kawan yang berusia relatif muda, memiliki enerji tinggi serta kecakapan berartikulasi lumayan baik, dengan penuh semangat menjebakkan diri ke dalam dan menumpang agenda-agenda oportunistik.

Di tengah ramainya perbincangan kami, saya begitu gelisah dengan pertanyaan, ‘Apakah kelas menengah Indonesia yang saya kenal adalah sekumpulan mahluk oportunis par excellence?’

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Mata Dibayar Mata, Darah Dibayar Darah, Nyawa Dibayar Nyawa - Keadilan?

Awicaks

Mesti jelas dulu, di bawah naungan tata-peradilan dan hukum yang amburadul dan korup, benarkah Amrozi, Imam Samudera dan yang lainnya memang benar-benar pelaku pemboman Bali? Atas nama tekanan publik, atas nama tekanan keterbatasan biaya (yang sebagian besar sudah dikantungi pejabat-pejabat korup), atas nama tekanan diplomatik dagang negara-negara industri kaya nan dominan, atas nama citra Negara (yang sesungguhnya cuma soal citra politikus-politikus di arena pusat kuasa), siapa pun bisa jadi tersangka sebuah kasus menggemparkan. Ketika mata dibayar mata, darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa, tujuan menghukum (to punish) untuk menimbulkan efek jera serta jadi contoh bagi mereka yang berpeluang melakukan tindakan serupa, harus dikritisi dengan seksama.

Keluarga pihak korban bom Bali saya kira punya hak untuk mengatakan, "Akhirnya keadilan yang kami nanti-nantikan datang juga...." Karena manusia secara naluriah memang senantiasa menuntut balas dan imbalan atas apa yang mereka lakukan atau alami. Tidak semua orang punya kesabaran lebih dan mampu tawakal menanti imbalan dari Yang Mahakuasa. Sehingga berhimpun dan menggalang orang-orang yang mengalami nasib serupa untuk menuntut imbalan dari yang memiliki kuasa duniawi menjadi hal yang logis.

Drama berdarah memang layak menjadi sajian media yang mampu menerobos batas-batas tabir politik, budaya, sosial dan ekonomi, sehingga ia merupakan perangkat terbaik untuk menghasilkan tekanan terhadap pihak berkuasa. Dan para pejabat peradilan pun bukan orang yang buta dan tuli, yang menutup hari-hari mereka dari sumber-sumber berita. Seperti kita semua mahfum, tata-peradilan negeri ini pun tidak merdeka dari pengaruh birokratik dan politik mereka yang lebih berkuasa, yang punya hitung-hitungan yang berbda.

Saya pernah membayangkan sebuah teori konspirasi. Tanpa merendahkan kemampuan intelektualitas orang-orang yang dituduh dan pernah dituduh terlibat rombongan peneror mengatasnamakan Agama Islam, atau yang dikait-kaitkan dengan jejaring Al Qaeda, saya kerap berandai-andai, bahwa ada sesuatu yang tolol dan sederhana di balik kisah-kisah bombastik tersebut. Sulit bagi saya menerima bahwa kisah-kisah terpublikasi tentang gerakan Al Qaeda adalah semata-mata ideologik. Bangkrutnya tata-konsumsi orang-orang di hampir seluruh pelosok jagad bolehjadi hanya menyisakan sedikit ruang untuk menabur dan menumbuhkan benih-benih ideologik nan heroik. Itu pun lebih sering karena tekanan rasa frustrasi mereka yang merasa berada di pinggiran atau merasa dipinggirkan. Sehingga kisah motif perdagangan di belakang tindakan-tindakaan torror massal menjadi sangat kabur ketika media (entah karena hasil analisis sendiri atau karena pengaruh propaganda politik pihak-pihak berkuasa) memilih alur kisah yang berkesan gagah: Perang antaretnik, perang antaragama, perang atas nama kebangkitan kejayaan Islam, perang atas nama kebangkitan Nazi, dan sebagainya.

Adalah seorang Loretta Napoleoni yang mengajak pikiran-pikiran saya mengembara melongok struktur dan prasana ekonomik yang, menurut beliau, bukan sekedar perangkat pendukung melainkan arena utama.

"Politicians are the great illusionists. ... the reason why they are illusionists is because politics has lost control of the economy. Politics should be a battle of ideas, it is not any more a battle of ideas. There is no left, there is no right. Politicians, what they do is, they create a basic economic condition for the individual and a corporation in order to grow economically, to become rich. But to hide this kind of transformation to hide the true nature of the state which has now become a market-state -- they project illusions. This is the key problem, that we, the people, are on the receiving-end of these illusions and often we don't know what is real and what is not."

(sumber: wawancara dengan Radio Selandia Baru, 2007)

Kembali ke berita eksekusi Amrozi dan kawan-kawan, penting mempertanyakan secara kritis masih diberlakukannya hukuman mati. Saya sama sekali tidak mendukung gerakan-gerakan penyebaran teror atas nama apa pun. Tetapi saya pun tidak mendukung pemberlakuan hukuman mati terhadap orang-orang yang dituduh melanggar hukum apa pun, selama tata-hukum tidak merdeka dari kerangkeng ekonomi-politik yang pro pasar, memuja berhala barang dan jasa industrial, yang merupakan warna utama tata-kuasa Negara-negara berkembang dan demokrasi baru.

Sulit membayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang menjadi anggota barisan penembak, serta para aparat kantor peradilan, yang terlibat dalam ujung skenario drama berdarah bom Bali, ketika menekan pelatuk, melihat sosok tak berdaya terhentak dan terjerembab diterjang peluru panas, kemudian meregang nyawa untuk kemudian dipastikan bahwa mereka benar-benar sudah lepas mati. Apakah mereka akan berpikir, "Saya bangga sudah menjadi bagian tegaknya keadilan...."?

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

O(ba)ma Irama, Irama Obama, "Darah muda, darahnya para remaja...."

Awicaks

"New generations draw the line!" Begitu kata Mbah Noam Chomsky, menyerukan batas tegas antara mereka pendamba perubahan versus kelompok status quo, yang semakin menguat di berbagai lapis kehidupan planet. Ketika seorang laki-laki muda, mengendap-endap muncul di permukaan menawarkan garis batas tegas terhadap status quo, Barrack Obama, Mbah Chomsky tersenyum hati-hati. Harapan dan perubahan menjadi kata kunci kampanye Barrack Obama sejak awal hingga ia memenangkan pemilihan umum presiden Amerika Serikat secara telak. Akankah terjadi perombakan atas nama harapan (yang mesti dibaca sebagai lahar frustrasi publik), dan bukan sekedar tambal-sulam atau modifikasi atau reformasi atau bahkan bedah plastik? Jangan dulu berpesta pora. Sulit memastikan apakah telah terjadi kekalahan status quo.

Bolehjadi mereka sudah punya resep penangkal yang disusun setelah membaca tanda-tanda kekalahan ayam aduan mereka. Kalau begitu, apa yang bisa sungguh-sungguh menamatkan dan melumatkan kelompok status quo dan mencegah lahirnya status quo baru? Inilah arena diskusi paling mutakhir. Fenomena Fadjroel Rahman dan Rizal Mallarangeng masih dipandang dalam perspektif generasi tua versus generasi muda. Mungkin tidak dengan Fadjroel yang bersungguh-sungguh melakukan perombakan dengan terus tak kenal lelah mengejar landasan hukum yang mengakui calon independen (baca: bebas dari pengaruh ketamakan partai politik di Indonesia). Meskipun menurut saya pribadi pilihan yang diambil Fadjroel terlalu santun untuk menghadapi kelompok status quo Indonesia yang ketamakannya tak terperi, yang butuh ledakan besar untuk memulai perombakan.

Dengan secara sadar mengenyampingkan keshahihan konteks Negara pada Republik Indonesia, serta menerima (dengan lapang dada) semua ketelanjuran yang telah terjadi sepanjang lebih dari enam dekade, perombakan tak mungkin dapat mengandalkan satu jurus saja, menjadi presiden republik amburadul ini. Menjadi presiden bolehjadi hanya satu batu lompatan kecil dari rute yang begitu panjang menuju suatu masyarakat terbayangkan bernama Bangsa Indonesia dengan segala rumusan idealistik tentang karakter, tata-nilai, tata-kuasa, tata-produksi, tata-konsumsi dan tata-hukumnya. Belajar dari pengalaman menjadi orang Indonesia selama lebih dari empat dekade, saya lebih memusatkan perhatian pada kerapuhan karakter pada lingkup komunitas, akibat gempuran tak kenal lelah tata-konsumsi yang memberhalakan barang dan jasa industrial lebih dari empat setengah dekade terakhir.

Bacaan kritis seperti ini, yang menjadi sumber-sumber inspirasi Obama, seperti tertuang pada pikiran-pikirannya.

"In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism or a politics of hope? John Kerry calls on us to hope. John Edwards calls on us to hope. I'm not talking about blind optimism here -- the almost willful ignorance that thinks unemployment will go away if we just don't talk about it, or the health care crisis will solve itself if we just ignore it. No, I'm talking about something more substantial. It's the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs; the hope of immigrants setting out for distant shores; the hope of a young naval lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta; the hope of a millworker's son who dares to defy the odds; the hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him, too. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope." (sumber: transkrip pidato Obama pada Konvensi Nasional Partai Demokrat tahun 2004)

Ini adalah irama Obama. Bukan sekedar lagu O(ba)ma Irama, "Darah Muda."

"Darah mudah darahnya para remaja
yang selalu merasa gagah tak pernah mahu mengalah
masa muda masa yang berapi-api
yag mahunya menang sendiri
walau salah tak peduli
darah muda..."

(sumber: lirik lagu Rhoma Irama, "Darah Muda")

Sebuah gambaran yang lumayan mewakili sterotip kalangan muda yang dipahami di sekitar kita: Serba praktis, ingin cepat sampai, hajar dulu baru tanya, dan sebagainya. Bacaan yang mutakhir dengan sudut baca yang kaya akan menghasilkan argumen-argumen tanding yang kuat dan solid untk menghantam pembodohan yang telanjur berlarut-larut berlangsung di masyarakat Indonesia.

Sekali lagi, ini bukan soal tua atau muda. Ini soal pemikiran serius membongkar liatnya benteng-benteng kelompok status quo, yang secara naluriah, akan terus mempertahankan ruang dan hak-hak istimewa mereka. Jika bedah plastik menjadi keharusan ketika lawan mereka menguasai arena, kelompok ini tentu akan melakukannya tak peduli besarnya biaya dan resiko, sepanjang segala keuntungan yang selama ini mereka genggam tak terlepas begitu saja. Bacaan tentang hal ini mesti menjadi sumber-sumber rujukan penting bagi orang-orang yang punya nyali menjadi pembaharu.

Hal lain yang penting menjadi hirauan orang-orang macam Fadjroel atau lainnya adalah soal jarak. Jarak fisik, jarak emosi dan jarak intelektual. Ini menyangkut kemauan untk menjangkau (secara fisik, emosi, dan intelektual) dinamika kehidupan yang hendak diurus. Pemutakhiran (updating) potret nyata kehidupan warga menjadi hal yang mutlak dilakukan, ketika orang-orang macam Obama berhasil duduk di singgasana kuasa politik Negara. Yang jelas, tata-kuasa terpusat sudah menunjukkan efektifitasnya menghasilkan cara baca yang myopik (rabun jauh). Asumsi menjadi raja. Penjilat meraja-lela. Sementara tata-kuasa desentralistik dengan tata-krama berlapis-lapis pun berpeluang menghasilkan cara baca yang cenderung menyederhanakan serta berpeluang lost in transmission, tersesat dalam pengaliran pesan.

Argumentasi cangggih yang solid, cara baca yang serba mutakhir dan kaya sudut, serta jarak (fisik, emosi dan intelektual) yang relatif pendek dengan warga menjadi kunci bagi generasi pendobrak dan pembaharu membuat garis batas pemisah yang tegas dengan generasi pemuja berhala status quo.

"Darah muda, darahnya irama Obama...."

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Apakabar, Pak John, dan Demokrasi di Dunia Maya

Awicaks

Teringat di pertengahan 1996, ketika internet baru merangkak memasuki kehidupan saya. Mailing list Apakabar atau Indonesia-L merupakan salah satu saluran aspirasi yang membuat hidup bergairah. Apakabar pertama kali digagas oleh Dr John MacDougall, dan dituanrumahi oleh Institute for Global Communications (IGC), sebuah jaringan aktivis berbahasa Inggris.

Kiriman-kiriman pembaca dan pelanggan umumnya berupa berita, laporan, opini dan diskusi diantara orang-orang Indonesia baik di dalam negeri maupun yang tinggal di negara lain. Esensi dari Apakabar adalah penghormatan terhadap kemajemukan (pluralisme), "sebuah simbol untuk kebebasan berekspresi di kalangan orang Indonesia yang tak dapat mereka nikmati di negeri sendiri," ujar John MacDougall pada emailnnya seperti dimuat di sebuah website.

Pelanggan Apakabar semakin hari terus meningkat, bahkan melebihki kemampuan piranti lunak dan server IGC. John MacDougall, sebagai moderator, memutuskan memindahkan Apakabar ke tuan rumah komersial, Esosoft, sekaligus membangun sebuah web bermoderasi, Indonesia Publications yang dapat diakses kapan saja oleh siapa pun.

Pada masa ini aktivis-aktivis organisasi masyarakat sipil dan wartawan Indonesia saling berbagi dan bertukar pandangan, berita serta berdiskusi tentang topik-topik yang pada masa rejim Suharto tak dapat dilakukan secara terbuka. Anonimitas sangat dihargai dan dihormati oleh sang moderator sesuai permintaan pelanggan/penulis. Mailing list Apakabar tumbuh menjadi yang terbesar sepanjang sejarah internet di Indonesia, mencapai 250.000 pembaca/pelanggan yang tersebar di 96 negara. John terpaksa menutup Apakabar karena biaya sewa server terus meningkat, sejalan tingginya jumlah pelanggan. Kiriman terakhir pada tercatat pada 8 Februari 2002.

Sebenarnya John sempat melakukan pemberagaman moda publikasi dengan membuat beberapa versi pada sekitar tahun 2000. Indonesia-L hakekatnya adalah bentuk mailing list yang umum kita kenal. Kemudian Indonesia-Views, atau Indonesia-V, berupa opini, yang umumnya merupakan hasil seleksi ketat John terhadap tulisan-tulisan yang masuk. Dan, Indonesia-News, yang hakekatnya adalah tempat pembaca berbagi berita-berita yang sudah terbit luas.

Saya bisa bayangkan, meski saya percaya John melakukannya dengan penuh anthusias, ia tak dapat menghindari kerja-kerja yang boleh dikatakan pro bono itu perlahan menjadi beban.

Apa yang telah dilakukan dan disumbang John MacDougall saya kira tidak sekedar menjadi saluran buntunya kanal-kanal aspirasi orang-orang Indonesia yang kritis, tetapi mencakup pula teladan bagaimana berdemokrasi tanpa harus menjadi cerewet dengan teori-teori demokrasi, menggunakan dinamika perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi dan internet.

Kerepotan yang dialami John MacDougall pada masa itu, saat ini sudah terangkum dalam satu layanan teraggregasi dan terintegrasi, yang memanjakan partisipasi pembaca atau pengguna, difasilitasi oleh pesatnya perkembangan web2.0, seperti Facebook, Digg, dan sebagainya. John pun aktif mengikuti perkembangan teknologi, dengan tetap berjejaring lewat Friendster dan Facebook, serta membagi pengetahuannya menggunakan teknologi aggregasi seperti Technorati, Blogroll, dan sebagainya.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Robohnya Berhala Sejagat (Iya kah?)

Awicaks

Ketika gonjang-ganjing keuangan di Negeri Paman Sam(suri) terjadi, saya bertanya-tanya, "Sekarangkah saatnya? Inikah wujud bangkrutnya kerakusan, ketamakan, keangkuhan dan kedigjayaan kepitalisme sejagad? Terlebih ketika seorang Bush Junior dengan nada patriotik mengiba-iba di depan Kongres demi mengucurnya dana talangan. Dimana gerangan sosok neo-liberalisme nan mahaperkasa, ketika terbukti pasar (berikut kerakusan korporasi) ternyata masih membutuhkan campur-tangan Negara, dan lebih memalukan lagi, ia membutuhkan subsidi dari dana publik. Benar kah mimpi akan terwujud segera?

Air panas di termos sedianya sudah siap untuk menyeduh secangkir kopi yang tak terlalu manis dan tak terlalu pahit, cukup untuk membuat pagi menjadi pembuka hari yang penuh warna. Namun pikiran yang sudah sedemikian terlatih untuk selalu bercuriga, ragu dan penuh pertanyaan, membuat saya mengurungkan niat membuat kopi. Sekelebat pertanyaan memaksa saya terduduk, apa betul gonjang-ganjing di Amerika Serikat yang mulai merayap ke jazirah Eropa memiliki dampak sedahsyat robohnya Tembok Berlin atau ambruknya sang Tirai Besi, Uni Sovyet?

Saya kira saya harus menepis mimpi di siang bolong ini. Saya pikir, para juragan peperangan (warlords) beserta seluruh jejaring pemasok amunisi, bahan bakar dan minyak pelumas, serta investasi-investasi strategik yang senantiasa membutuhkan perang, tidak mau bangun kapitalisme sejagad rontok begitu saja. Mereka sangat membutuhkannya. Tanpanya tak ada lagi proyek-proyek perang, yang memiliki daya pengaruh pengganda (multiplier effects) luar biasa, dari proyek-proyek kemanusiaan hingga proyek-proyek penciptaan kerangka kebijakan ekonomik atas nama kegawatan dan kedaruratan situasi.

Tak perlu jauh-jauh ke Amerika Serikat, Eropa atau lorong-lorong berusia ratusan tahun dingin di negara-negara Eropa Timur, di Indonesia pun saya kira kelompok serupa berkepentingan untuk melestarikan hak-hak istimewa kuasa modal dan kuasa politik di atas darah dan airmata warga, dengan berusaha all out at any costs untuk menyelamatkan kapitalisme (sejagad). Mungkin para calo tanah, yang punya bocoran informasi arah pengembangan suatu wilayah, juga tak akan rela menghentikan praktik penyerobotan tanah dan menumpuknya demi menyambut pembangunan perkotaan yang begitu marak di Indonesia.

Akhirnya saya putuskan membuat kopi pahit. Sepahit-pahitnya. Saya butuh teman diskusi, rupanya....

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Bahan Galian, Bahan Keruk, dan Potret Dehumanisasi di Pelosok

Awicaks

Penasaran oleh gencarnya berita-berita di koran-koran utama, saya pun menonton film Laskar Pelangi. Saya belum membaca novel yang ditulis oleh Andrea Hirata itu. Yang membuat saya tergelitik menonton adalah rasa penasaran saya untuk melihat (meski sedikit), bagaimana potret sebuah pulau kecil (Pulau Belitung, meskipun tidak sesuai dengan definisi UNESCO saya tetap menggolongkan pulau ini sebagai pulau kecil, karena daya dukung lingkungannya yang serba terbatas) yang digali dan dikeruk hingga luluh lantak, bahkan hingga rontoknya kuasa modal si penggali dan pengeruk?

Meski sedikit dan terbatas, film ini menampilkan dengan baik hasil ikutan yang tak terhindarkan serta tak pernah diakui secara terbuka oleh Negara dan para pelaku pertambangan: Potret dehumanisasi orang-orang yang tinggal di lingkar wilayah galian. Gelontoran ampas galian (tailing) yang sudah tentu dibuang ke laut menyebabkan Ayah Lintang harus melaut lebih jauh, karena komposisi komunitas ikan-ikan tentu terpengaruh olehnya. Bahkan Lintang harus kehilangan sang ayah dan memaksanya menghentikan langkah-langkah kecilnya menuju cita-cita nan akbar. Serba sedikit, bahkan mungkin tanpa niatan tertentu, praktik pertambangan di Pulau Belitung nyata-nyata melibatkan buruh anak-anak. Sebuah tolok ukur terdepan dari kejadian dehumanisasi (pemerosotan martabat manusia).

Orang-orang yang menikmati sudah pasti berkilah, "Kami menghidupkan ekonomi setempat. Warung-warung marak, orang-orang dapat kerja, dan sebagainya. Bandingkan jika bahan berharga itu tidak digali dan tidak dikeruk, pulau itu tentu tetap terbelakang...."

Kemegahan hasil ikutan, seperti ekonomi setempat, akan sirna bersamaan dengan menyusutnya jumlah bahan galian dan bahan keruk. Ia tak seperti pohon, yang bisa ditanami ulang. Bahan galian dan bahan keruk akan lenyap selama-lamanya ketika ia dikeluarkan dari ceruk-ceruk perut bumi. Tak akan pernah ada konsep pemulihan, karena praktik pertambangan adalah merombak bentang alam, bentang sosial dan bentang budaya setempat. Ia adalah kegiatan manusia yang sekali dimulai tak akan pernah ada titik untuk kembali. Berapa besar keuntungan moneter Negara dari kegiatan tersebut? Jika ia digolongkan sebagai salah satu sektor pembanguna, mestinya ia menyejahterakan warga. Kenyataannya justru dehumanisasi yang terjadi. Ketika kuasa modal nan angkuh hengkang dari wilayah galian, warga setempat akan mengais-ngais ampas.

Pertambangan itu ibarat orang buang air besar yang tidak menyiram ampas mereka. Dibiarkan begitu saja. Tinggal orang-orang yang menggunakan setelahnya yang sengsara oleh busuknya bau ampas orang itu. Di penghujung film, Ikal dewasa dengan narasinya menjelaskan, bahwa kemegahan di masa kecil di pulau itu lenyap seiring dengan habisnya bahan galian dan bahan tambang, serta robohnya tiang-tiang penyangga kuasa modal di balik operasi raksasa itu.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Label Halal atau Label Bebas Racun?

Awicaks

Melamin dalam susu kemasan, plastik pada kudapan gorengan di pinggir jalan, formalin yang umum digunakan untuk mengawetkan mayat menjadi andalan pedagang untuk menjaga umur bahan pangan yang dijualnya baik itu ikan laut, tahu, tempe dan sebagainya, parafin atau bahan lilin digunakan untuk membuat tampilan buah apel merah merekah dan menarik pembeli, boraks digunakan untuk perekat bakso, bahkan merkuri menjadi bahan dasar bahan-bahan kosmetika murah. Mungkin daftar itu bisa lebih panjang lagi. Sekedar mengingatkan, bahwa orang di Indonesia hidup tanpa jaminan perlindungan keselamatan baik sekarang maupun bagi generasi ke depan, akibat bobroknya tatak-kelola penyelenggaraan Negara yang membiarkan (omit) warga Indonesia hidup di bawah asuhan bahan-bahan beracun. Belum terhitung pengemasan-ulang (refurbish) bahan makanan kadaluwarsa agar dapat dijual di pasar.

Raj Patel dalam bukunya, Stuffed and Starved, memaparkan bahwa tata-niaga industri makanan dunia semakin hari cenderung mengabaikan keselamatan konsumen, terutama terkait dengan produk makanan massal, atas nama jaminan keamanan dan keselamatan produksi dan distribusi. Dengan sinis ia mengatakan, hanya orang-orang kaya yang berhak menikmati makanan lezat, sehat dan bebas dari pengaruh bahan-bahan beracun. Konteks racun pada paparan Patel tidak seharafiah yang kita hadapi di Indonesia. Ia mengacu kepada bahan-bahan yang memiliki dampak pada metabolisme tubuh jangka menengah dan panjang serta kumulatif, seperti bahan-bahan karsinogenik (pemicu kanker), kandungan kholesterol tinggi, natrium tinggi, serta bahan-bahan kimia yang mampu menjamin merosotnya daya pikir manusia. Patel pasti akan menulis buku baru jika ia kerap menonton Reportase Investigasi yang disiarkan TransTV.

Akibat tipisnya batas-laba (profit margin) pedagang-pedagang kecil yang menjajakan produk makanan massal menghalalkan segala cara demi menambah nilai pendapatannya meski cuma serupiah. Boro-boro memkikrkan keselamatan konsumen, mereka pun mesti menjamin ada nasi dan lauk-pauk di atas meja di rumah mereka, akses ke layanan kesehatan serta biaya pendidikan yang makin hari makin membengkak meski sudah ada Bantuan Operasi Sekolah (BOS). Mungkin bagi para pedagang tersebut yang penting barang yang mereka jual bebas dari bahan-bahan yang digolongkan haram. "Biar racun yang penting halal...."

Seringkali saya gemas dengan prinsip-prinsip kebijakan yang dogmatik terkait dengan bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Orang lebih pusing memilih label halal daripada keamanan makanan. Mestinya label halal tidak hanya mencakup soal bahan-bahan mengandung daging atau produk turunan dari babi, tetapi juga mencakup bahan-bahan beracun berbahaya bagi kesehatan manusia. Masih ingat bagaimana produk bermerek dagang Ajinomoto kolaps akibat selentingan (yang kemudian konon telah dibuktikan secara ilmiah) yang menyebutkan bumbu penyedap tersebut mengandung lemak babi? Tanpa berkehendak membela mereka dagang itu, bumbu penyedap tersebut semestinya dilarang bukan hanya karena argumen lemak babi tetapi juga karena mengandung monosodium-glutamat (MSG), yang terbukti secara ilmiah mampu menjami kemerosotan daya pikir manusia, jika ia dikonsumsi sejak masa kanak-kanak.

Dimana para pejabat penyelenggara Negara ketika menghadapi maraknya pembelejetan-pembelejetan ketidakamanan bahan makanan yang dikonsumsi warga? Seperti biasa, mereka akan melakukan tindakan-tindakan kasuistik yang tak cerdas. Mencari penjahatnya, menindaknya secara hukum, tanpa ada keinginan se-inchi pun untuk membongkar total bobroknya tata-kelola distribusi bahan makanan dan bahan-bahan kebutuhan pokok. Bagaimana reaksi mereka terhadap sinyalemen kandungan melamin dalam susu kemasan yang diimpor dari Cina? Sikap defensif yang sama diperlihatkan penyelenggara Negara ketika seorang peneliti menemukan kandungan bakteri pada susu kemasan yang beredar luas di pasar dan telah mendapatkan sertifikasi aman dari Departemen Kesehatan. Atau soal flu burung? Atau sapi gila?

Jika kita membaca buku Raj Patel maka akan terlihat kaitan erat antara maraknya makanan-makanan kemasan, tata-distribusi bahan makanan, maraknya waralaba toko-toko eceran, meningkatnya laju pemberangusan petani-petani kecil atas nama upaya membuat mereka "naik kelas" menjadi buruh dari industri pertanian skala besar, dan lainnya, yang hakekatnya berputar-putar pada persoalan menggenjot angka-angka pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan satu indikator mahapenting: Daya beli penduduk! Entah ini adalah buah suatu kebijakan yang tolol yang mendorong konsumerisme skala raksasa di sekujur negeri, atau suatu kesengajaan untuk menciptakan warga yang bodoh dan patuh kepada kelas penguasa?

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Idul Fitri, Antara Spiritual dan Ritual

Awicaks

Kritik salah seorang pengunjung saya renungi dalam-dalam. Kenapa blog ini isinya melulu soal kemarahan? Saya berkaca, dan melihat diri saya sebagai orang yang tak mau hanya mengumpat di belakang menyikapi masalah-masalah yang ada, terutama yang kebetulan bersinggungan langsung dengan diri saya. Tetapi, saya tak dapat melakukan apa pun ketika menyaksikan (atau hanya sekedar membaca tentang) masalah-masalah yang dihadapi orang lain, dimana saya hanyalah seorang warga biasa tak berdaya, dan hanya bisa mengumpat. Berkat blog saya punya sarana untuk memuntahkan amarah dan kegelisahan. Menjadi warga Indonesia itu ibarat berpuasa, lahir dan batin diajak untuk berlatih menahan segala bentuk nafsu, salah satunya amarah, supaya terhindar dari berbagai kemungkinan tindakan hukum Negara yang kerap tak masuk di akal. Blog inilah sarana saya 'berbuka' dari segala bentuk pengendalian amarah dan gelisah menghadapi (dan merasakan langsung) kebobrokan penyelenggaraan Negara dan perilaku masyarakat sekitar. Tetapi kapan tibanya 'hari kemenangan' sebagai warga Indonesia setelah sekian lama 'berpuaa'?

Saya tak hendak menakar keikhlasan orang-orang yang begitu rajin berkirim SMS mengucapkan selamat Idul Fitri sebagai sebuah rutinitas tahunan. Juga tak punya niat melihatnya secara negatif menyikapi orang-orang yang tak peduli keselamatan diri dan keluarga mereka atas nama ritual mudik. Yang saya coba renungkan adalah ketika Idul Fitri terkerangkeng ke dalam pola psikomotorik belaka, yang sarat pemenuhan kebutuhan materialistik, sehingga tampak sekedar sebagai selebrasi atau perayaan. Mungkin benar bahwa Idul Fitri perlu dirayakan bersama. Namun tipis sekali batas antara perayaan spiritual dengan perayaan badaniah dan materialistik. Perayaan spiritual atas kemanangan setelah melakukan puasa lahir dan batin, mengendalikan segala bantuk nafsu, merupakan sesuatu yang indah dan agung. Namun ia sulit terhindar dari bentuk yang kasat tentang pemuasan (dendam) segala hal yang ditahan dan dikendalikan selama tigapuluh hari penuh. Menyantap segala macam hidangan istimewa nan lezat di siang hari, dan tak jarang melebihi takaran, saat Idul Fitri menjadi sesuatu yang luar biasa.

Sulitnya arus-utama gaya hidup dan tata-nilai masyarakat Indonesia sudah terlalu mapan dalam merayakan Idul Fitri dengan segala lagak dan ragamnya yang sarat nuansa pesta. Menjadi orang kaya selama seminggu, mengambur-amburkan uang untuk segala bentuk kegiatan yang sebelumnya tak pernah dilakukan, juga menjadi salah satu ragam bagaimana Idul Fitri dirayakan di Indonesia. Kartun Timun di Kompas Minggu, 28 September 2008, dengan tepat menggambarkan hal itu, "Setahun sekali laah..." Namun yang mengenaskan, konteks 'setahun sekali' bisa menjadi sesuatu yang tak terpulihkan (irreversible), misal, ketika satu keluarga tewas ketika mengalami kecelakaan lalu-lintas dalam perjalanan mereka pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri. 'Setahun sekali' tak lagi bisa diterima begitu saja sebagai suatu pembenaran (justifikasi) bagi segala lagak dan ragam masyarakat Indonesia merayakan Idul Fitri.

Bagaimana saya akan merayakan Idul Fitri? Yang jelas saya tak perlu berkeras kepala melawan kelaziman-kelaziman yang telah terlalu mapan, seperti mengunjungi orangtua dan sungkem memohon maaf. Namun tidak untuk berpesta dan berbelanja berlebih (kecuali atas nama pencadangan akibatnya beringasnya perilaku belanja masyarakat menjelang Idul Fitri). Idul Fitri bagi saya adalah saat terbaik untuk mengunjungi sanak keluarga, kerabat dan sahabat yang selama satu tahun tak bertemu akibat kesibukan masing-masing. Ucapan 'maaf lahir batin' juga sulit dihindari, meskipun tak masuk akal, karena selama setahun kami tidak berjumpa dan tidak saling berinteraksi. Apa yang perlu dimaafkan? Karena itu Idul Fitri pun punya makna lain bagi saya, sebagai saat untuk rujuk dengan orang-orang yang selama ini bertikai atau berseberangan dengan saya (baik secara terbuka maupun diam-diam). Tak lebih dan tak kurang.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content