Apakah Kita Butuh Negara?

thought# 0001

Kita sudah terbiasa dicekoki kepercayaan bahwa tanpa kehadiran suatu pengaturan hidup akan kacau. Gerombolan orang yang berbagi ruang, berbagi sumber-sumber kehidupan di wilayah yang sama butuh pengaturan. Supaya mereka tidak baku bunuh berebut sumber kehidupan. Karenanya segerombolan orang di satu wilayah butuh pengaturan. Pengaturan segerombolan orang di satu wilayah butuh pengaturan hubungan dengan gerombolan orang di wilayah tetangganya. Begitu seterusnya.

Seorang nelayan di satu wilayah pesisir di Kalimantan Barat pernah saya tanyai tentang negara Republik Indonesia. Nelayan yang buta huruf itu seperti kebingungan dengan pertanyaan saya.

"Maksudnya negara apa itu?" Tanyanya polos.

"Maksudnya, peraturan-peraturan, kantor-kantor yang mengurus kita...." Jelas saya.

"Ah, kalau aturan kami di sini punya aturan sendiri. Kami tidak saling berebut tempat ikan. Sudah ada kesepakatan diantara kami sejak dulu. Tapi kalau soal kantor, yang saya tahu yaa kantor polisi, kantor kecamatan. Itu maksudnya?"

Saya tersenyum. "Lalu kerja orang-orang di kantor polisi dan kantor kecamatan apa? Mereka mengurusi orang-orang di sini kan?"

Laki-laki itu tersenyum sinis. "Kalau merecoki urusan orang, itu betul.Kalau mengurusi kami, ah, saya kira kami mengurusi diri sendiri selama ini. Mereka datang ke sini hanya membuat susah kami. Tidak ada masalah pun bisa dijadikan ada masalah."

"Lalu KTP Bapak bagaimana?" Tanya saya penasaran dengan sikap laki-laki sederhana itu.

"KTP? Kenapa dengan KTP?" Tanyanya bingung.

"Iya, maksud saya, dengan KTP kan Bapak akan punya kemudahan-kemudahan. Bapak bisa ikut pemilihan umum, bisa mendapat jatah bantuan pemerintah...."

Laki-laki itu memotong kata-kata saya, "KTP cuma bikin susah. Membuatnya saja sudah susah. Lalu apa gunanya? Kredit yang kami dapatkan dari bapak-bapak Thailand tidak perlu KTP. Kami menjual ikan-ikan tangakapan kami kepada mereka juga tidak butuh KTP. Lalu apa?"

Percakapan singkat itu menyadarkan saya bahwa konsep negara yang diperdebatkan di tingkat orang-orang terdidik begitu abstraknya bagi orang-orang seperti laki-laki yang saya temui beberapa tahun lalu di satu pesisir di Kalimantan Barat itu. Satu percakapan tersebut memang tidak bisa mewakili cara berpikir orang-orang di seluruh kepulauan. Tetapi percakapan itu membuat saya merenung....

Rentang kuasa orang-orang yang memiliki hak istimewa (privillege) di berbagai lapis birokrasi dan lembaga-lembaga politik terasa tidak ada urusannya dengan kehidupan sehari-hari orang kebanyakan. Orang-orang kebanyakan, seperti laki-laki yang saya temui di Kalimantan Barat itu, butuh gambaran manfaat atau kegunaan yang jelas dan ada urusannya dengan keselamatan hidup mereka sehari-hari. Saya kira hanya itu. Tetapi kenapa rantai dan bangun tata-cara pengaturannya jadi begitu rumit? Sebenarnya bangun tata-cara pengaturan yang ada itu ditujukan untuk mengendalikan privilledges kekuasaan atau untuk secara langsung dan jitu menjamin keselamatan kehidupan orang kebanyakan yang berada di bawah rentang wilayah "kuasa"?

Organisasi kepentingan dan hak orang per orang yang berbagi banyak hal di satu tempat saya kira tidak harus diperrumit dengan gagasan-gagasan tak masuk akal tentang keluasan kuasa secara fisik. Itu adalah pikiran warisan kekuasaan monarkhi yang tak pernah kenyang akan pengakuan atas wilayah-wilayah yang dicengkeramnya. Meski sekarang secara umum berlaku bentuk organisasi yang konon jauh dari konsep monarkhi toh pada praktek serta mentalitas yang ada di kepala orang-orang yang memiliki hak-hak istimewa tetap ada. Negara sebagai organisasi jadi tidak relevan sama sekali.

Apakah kita memang membutuhkan negara?

Selanjutnya.. Sphere: Related Content