Otokritik terhadap LSM

Indra J. Piliang - Suara Pembaruan, September 15, 2006

Adian Napitupulu, tokoh gerakan mahasiswa 1998, melontarkan tuduhan tentang bungkamnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan gerakan mahasiswa akibat mendapatkan dana dari pihak asing. Salah satu yang dituduh adalah Kontras yang dipimpin oleh Usman Hamid, juga tokoh gerakan mahasiswa 1998. Jawaban Kontras sudah jelas, yakni mengelola keuangan Pokja Papua, berhubung karena masalah teknis- administratif dan bukan sebagai organisasi grantee. Bandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang mendapatkan dana filantropis dari sumber-sumber dalam negeri.

Kritikan juga datang, termasuk dari penerima Ahmad Bakrie Award 2006, WS Rendra dan Arief Budiman atas kinerja perusahaan-perusahaan milik keluarga Bakrie dan pilihan "ideologis" Freedom Institute. Baik dana yang datang dari pihak asing, maupun dari dalam negeri, tetap saja memunculkan perbedaan pendapat.

Pengurus YLBHI, misalnya, pernah menyampaikan keberatan atas kemungkinan masuknya dana dari Tommy Winata. Tetapi, YLBHI tidak menampik dana dari Pemerintah DKI Jakarta. Padahal, pihak yang sering dibela oleh YLBHI termasuk korban-korban kebijakan dari Pemda DKI.

Hal ini menunjukkan, dalam tingkatan tertentu, sang pemberi dana bukan berarti adalah pihak yang harus dibela. Hubungan pemberi dana di bidang sosial berbeda betul dengan pemberi dana di bidang politik.

Perkembangan lain, alih-alih memberikan ruang kebebasan, aparat keamanan di Kepulauan Riau mencekal pertemuan Aliansi Rakyat Menggugat-IFI's. Tuduhan sebagai kelompok pengacau, terutama bagi utusan dari luar negeri, adalah bentuk dari represi yang sulit diterima di negara demokrasi.

Rupanya, sepak terjang dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lantang berteriak tentang dominasi International Monetary Fund dan World Bank mulai menggelisahkan, sekalipun sampai sekarang pemerintah tetap saja mengajukan utang luar negeri yang kurang mendapatkan kritikan dari partai-partai politik.

Potret singkat wajah LSM kita itu menunjukkan betapa masih besarnya kendala internal dan eksternal yang di-hadapi.

Bukan hanya berjuang untuk mempertahankan idealisme dan integritas lembaga masing-masing, para aktivis LSM mulai berhadapan dengan kelompok-kelompok kritis di luar pemerintah.

Evaluasi

Barangkali, terdapat irisan kepentingan kelompok-kelompok yang mengkritisi LSM itu dengan partai-partai politik, tetapi sulit untuk ditolak betapa kondisi LSM memang memprihatinkan, terutama sekali LSM yang ada di luar Pulau Jawa.

Bahkan, Fahmi Panimbang menyebutkan betapa "..banyak LSM yang malah berperan memperlemah gerakan rakyat dan melakukan kegiatan kontra-produktif.." (http://indoprogress.blogspot.com/ 2006/09/lsm-dan-lemahnya-akuntabilitas-mereka.html). Walau belum disertai bukti yang cukup, persepsi yang muncul memperlihatkan betapa LSM mulai mengalami degradasi kepercayaan oleh publik.

Sehingga, patut dipikirkan untuk mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja LSM, baik dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat secara luas, atau terlebih lagi bagi upaya memperlebar ruang artikulasi kepentingan masyarakat sipil sendiri.

Dibandingkan dengan partai-partai politik yang mendapatkan dana dari anggaran negara dan daerah, maka LSM jelas bekerja keras mempertahankan hidupnya. Bukan hanya berhadapan dengan penyelenggara negara, partai-partai politik dan kelompok bisnis, bahkan LSM sendiri mulai menjadi sasaran kemarahan organisasi massa tertentu. LSM seolah dijepit oleh arus kebebasan yang sejak semula ia dorong.

Sudah menjadi rahasia umum, betapa kantor atau sekretariat LSM sering berpindah-pindah tempat. Jarang LSM yang mempunyai kantor sendiri atau bertahan di alamat yang sama selama bertahun-tahun.

Rata-rata, kantor-kantor LSM menghuni gang-gang sempit dan kumuh, sebagian malah digunakan sebagai rumah tinggal, kecuali LSM-LSM mapan yang jumlahnya sedikit. Standar gaji juga minimalis, bahkan tanpa gaji sama sekali, kecuali yang bisa bergabung dengan LSM-LSM luar negeri sebagai karyawan kontrak untuk sejumlah proyek.

Bukan hanya itu, LSM harus berhadapan dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kalangan aktivisnya, termasuk di bidang pendidikan. Sudah semakin banyak "jatah" beasiswa yang diberikan kepada aktivis LSM di luar negeri, namun untuk melanjutkan pendidikan di dalam negeri, tetap saja kesulitan dan sendirian.

Sulit sekali menemukan adanya lembaga yang khusus menyediakan beasiswa pendidikan, kecuali memang "membebani" para senior atau aktivis LSM yang dianggap sigap dan sukses mendapatkan dana. Kebutuhan untuk memperoleh jenjang pendidikan lebih tinggi itu adalah bagian dari upaya aktivis LSM untuk menjawab "kultur ijazah" yang hinggap dalam masyarakat Indonesia.

Konsolidasi

Kondisi LSM yang carut-marut itu menunjukkan betapa arah kritik yang selama ini tertuju kepada penyelenggara negara mulai berbalik ke dalam tubuh LSM sendiri.

Hanya saja, kritik itu tidak serta merta memberikan solusi. LSM bukanlah "makhluk sempurna", tetapi mewarisi semangat untuk memperbaiki kondisi masyarakat lewat kritik terukur dan objektif atas kinerja penyelenggara negara.

Kalaupun LSM mengalami keterbatasan dalam segi dana, sumber daya manusia, dan kesehatan internal, tidak akan mengurangi dampak kehadiran dan jejak rekamnya.

Untuk itu, perlu dipikirkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, langkah konsolidasi LSM menjadi hal penting dan strategis.

Selama ini, pertemuan kalangan LSM bergantung kepada isu-isu, baik yang menjadi agenda setting pemerintah atau media massa.

LSM hadir dengan serangkaian pernyataan pers yang mengisi halaman-halaman koran, lalu klipingan pemberitaan itu dianggap sebagai wujud keberhasilan.

Padahal, masalah tidak akan selesai dengan sendirinya hanya dengan memberikan pernyataan pers. Kedua, LSM layak untuk mengakar di tengah masyarakat.

Berbeda dengan partai-partai politik, LSM mempunyai ruang yang jauh lebih dinamis untuk menempatkan diri sebagai entitas independen dan idealis, tanpa memikirkan afiliasi politik. LSM perlu mempunyai sejumlah komunitas binaan yang secara berkelanjutan dijadikan sebagai contoh-contoh sukses.

Kerja sama lintas LSM menjadi mungkin dan bahkan dibutuhkan.Ketiga, LSM perlu menyusun me-kanisme perbantuan antarmere- ka, terutama dari segi dana, sumber daya manusia dan ilmu pengeta- huan.

Sudah saatnya LSM tidak lagi berdoa "berdasarkan funding masing-masing", melainkan merumuskan doa yang memang berguna dan bermanfaat bagi semua. Pembentukan semacam lembaga beasiswa tersendiri juga diperlukan, termasuk dengan konsekuensi "kontrak" yang jelas antara penerima dana dengan lembaga itu, misalnya berkiprah di LSM selama setahun pascakuliah.

Dengan menyelesaikan agenda-agenda itu, LSM setidaknya mulai memperbaiki kesehatan organisasi dan mentalitasnya, tanpa harus mengurangi daya kritis atas penyelenggara negara.

Ruang kebebasan yang seolah dirampas dan diisi oleh masyarakat politik layak untuk dipertandingkan dan dipersandingkan dengan masyarakat sipil.

Apabila hal itu tidak dilakukan, maka hegemoni akan kembali terulang dan LSM tertendang ke pinggiran, menjadi bagian marginal dari masyarakat marginal itu sendiri.

Artikel ini juga dapat diunduh di sini

Selanjutnya.. Sphere: Related Content