I'm Sick Watching Sicko...

Awicaks

Di Amerika Serikat (AS), yang katanya adalah negara adidaya, lokomotif demokrasi dunia serta tempat modal-modal besar bergolak, jaminan pelayanan kesehatan buat warga biasa ternyata tak kalah buruknya dibanding di Indonesia. Bedanya, kalau di Indonesia kualitas pelayanan kesehatan bagi khalayak rendah karena korupnya sistem pengurusan dan mentalitas pengurusnya. Sedangkan di AS, jaminan pelayanan kesehatan dikorbankan atas nama keserakahan penguasa modal. Sicko menggambarkannya dengan gamblang.

Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan diri saya, karena saya pun memegang beberapa polis asuransi dari perusahaan-perusahaan ternama, Manulife, Cigna, dan ING. Jelas yang dipaparkan Michael Moore lewat Sicko bukan isapan jempol. Testimoni beberapa dokter yang pernah bekerja di perusahaan-perusahaan asuransi besar di AS sungguh membuat ciut. Juga para petugas pelayananan klaim asuransi. Tugas mereka adalah, "Tidak membuat perusahaan merugi, karena harus mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatan para tertanggung." Gila!

Pertanyaan saya sederhana saja. "Apakah hal serupa juga berlaku di perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia?"

Asuransi didefinisikan sebagai pengalihan resiko atau kerugian yang adil dari satu entitas ke entitas lain, sebagai bentuk pertukaran dari pembayaran premi. Tapi banyak orang meyakini bahwa perusahaan asuransi hanyalah salah satu bentuk bisnis pencari laba yang tidak memiliki kepentingan dalam menjamin keselamatan pelanggannya.

Mereka berargumen bahwa tujuan asuransi adalah menyebarkan resiko sehingga keberatan perusahaan asuransi untuk menanggung kasus-kasus beresiko tinggi menjadi prinsip-prinsip dasar pembayaran klaimnya. Semakin besar resiko, semakin besar pembayaran preminya, atau bahkan berpotensi ditolak pada saat baru pada tahap aplikasi. Karena perusahaan asuransi senantiasa melengkapi dirinya dengan klausul-klausul pembatasan yang cukup banyak. Bisa berupa pembatasan waktu, cakupan dan jenis resiko, dan sebagainya.

Pelayanan pelanggan (customer service) juga menjadi masalah bagi para pemegang polis asuransi. Sulit untuk berdialog atau berdiskusi dengan pihak-pihak perusahaan yang punya akses langsung ke pengambilan keputusan ketika pemegang polis menghadapi masalah. Seringkali pemegang polis hanya akan diperhadapkan dengan petugas-petugas yang sudah dilengkapi dengan jawaban-jawaban baku. Saya pernah mengalami hal ini. Ketika saya ajak berdebat, petugas tersebut hanya akan merujuk kepada terbatasnya wewenang yang ia miliki. Bahkan ketika saya mendatangi kantor asuransi, yang saya hadapi adalah segerombolan tenaga pemasar (marketing staff).

Hikmah yang saya petik setelah menonton film paling anyar Michael Moore, Sicko, "Negara sangat diuntungkan oleh kehadiran perusahaan jasa asuransi. Pertama mereka membayar pajak. Kedua, mereka mendinamisir pasar uang dan modal, dimana sebagian besar perusahaan asuransi mencari laba. Ketiga, meringankan tanggungjawab negara untuk menjamin pelayanan kesehatan warga."

22 Juli 2007

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Pacar Ketinggalan Interpelasi

Awicaks

Semangat empat-lima DPR mengusung interpelasi lumpur Lapindo digembosi. Ini belum bisa dikategorikan sebagai ejakulasi dini. Gayanya saja seperti terangsang, padahal yang paling hakiki berdiri pun tak mampu. Begitulah mentalitas orang-orang di DPR. Selalu bergaya patriotik di depan, tapi semua berebut lari dan sembunyi begitu situasi makin penas. Ini bukan cuma menyakitkan hati warga. Sikap dan mentalitas itu menghina akal sehat warga.

Sudah jelas bahwa Fraksi Partai Golkar (F-PG) tidak akan berseberangan dengan juragannya. Patriotisme mereka di depan hanya pertunjukkan ludruk belaka. Pola tersebut mudah dibaca. Pada banyak kasus yang menempatkan pengurus negara pada situasi ditekan, F-PG hanya menggertak sambal di depan, lalu surut atas nama keputusan partai di belakang. Primadona ludruk itu adalah Agung Laksono. Interpelasi lumpur Lapindo bukan yang pertama. Juga bukan yang terakhir.

Kalau begitu Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) luarbiasa dong.... Percayalah. Ini hanya sekedar window-dressing. Pemanis mata. Agar kelihatan dari luar bahwa di DPR masih ada yang punya hati nurani. Percayalah.

Bagaimana dengan airmata SBY dan nekadnya beliau "berkemah" dekat lumpur Lapindo? Itu tindakan basi. Sudah tidak laku begitu beliau mewacanakannya di media. Semua orang tahu, remote control bukan di tangannya. Tapi di tangan wakilnya, yang de facto adalah pengendali semua adegan sandiwara akbar Indonesia. Toh instruksi tegasnya kepada Lapindo hanya dijawab dengan anggukan kepala, tapi hingga kini warga korban masih belum juga menerima ganti rugi. Luarbiasa, Indonesia dipimpin yang tidak memiliki wibawa bahkan di hadapan sebuah perusahaan yang mestinya sudah bangkrut.

Saran saya? Warga Porong, mohon maaf, buang harapan dan imaji bahwa orang-orang yang merasa bisa memberi perintah (pemerintah) itu akan memberi solusi kepada Anda. Dengan daya yang ada dan serbaterbatas, carilah jalan sendiri. Berguyublah. Jangan buang waktu Anda menunggu janji-janji busuk.

Saya yakin Anda jauh lebih kuat, lebih berani dan lebih terhormat menghadapi hidup daripada anggota-anggota DPR yang sangat khawatir kehilangan gaji Rp 25 juta per bulan plus plus itu. Dan saya pun yakin, toh selama ini Anda sekalian hidup tidak bergantung kepada yang namanya pemerintah. Anda mencari kerja sendiri, dipecat pun Anda mencari jalan keluar sendiri, tidak menunggu DepNaKer turun tangan. Anda juga senantiasa bekerja keras agar anak-anak Anda dapat tetap bersekolah tanpa harus menunggu Bambang Soedibjo (MenDikNas) memenuhi kewajibannya sesuai Konstitusi dan UU Pendidikan Nasional untuk penyelenggaraan sekolah gratis.  

21 Juli 2007

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Punya Sekolah Sendiri

Awicaks

Istri adik ipar saya sumringah bangga ketika menceritakan langkah awalnya mendirikan sekolah dasar di bilangan Jakarta Selatan. Cita-cita mulia ia sampaikan dengan lancar, jernih dan cerdas. Juga misi yang ia emban, tak hanya melanjutkan langkah yang sudah dirintis ibundanya tercinta. Kesungguhannya ia tunjukkan dengan memasukkan anaknya sendiri sebagai salah seorang siswa angkatan perdana. Luar biasa.

Suaminya, adik ipar saya, turut bangga. Meski masih menyimpan pertanyaan tentang keberlanjutan sekolah itu, ketika ia melontarkan pandangan dari segi tata-kelola lembaga modern. Konteks pembiayaan dan arus-kas jadi hirauan penting baginya. Juga menyangkut bentuk badan hukum yang menjadi alas organisasi sekolah yang dirintis istrinya itu.

Kisah itu mengingatkan saya pada diskusi dengan istri saya tentang Sekolah Berwawasan Internasional (SBI) Madania, dimana kedua anak kami bersekolah. Istri saya yang dulu rajin mengikuti Pengajian Paramadina di Metro Pondok Indah yang diasuh langsung oleh Cak Nur (Nurcholis Madjid) dan Cak Komar (Komaruddin Hidayat), berkisah tentang latarbelakang didirikannya sekolah itu. Misi pendidikan yang mengusung supremasi kemajemukan kehidupan sosial di Indonesia, sesuai nilai-nilai Islam, seperti yang terus didengungkan kedua cendekia itu.

Langkah kedua cendekia itu pun berangkat dari keprihatinan dan hirauan menyangkut mutu pendidikan di Indonesia, yang lebih piawai menghasilkan orang-orang yang berorientasi kepada hasil akhir daripada proses perolehannya. Juga keprihatinan mereka tentang sekolah yang pada akhirnya tidak berbeda dengan perusahaan penjual jasa. Mereka pun merintis sebuah sekolah berasrama (boarding school) pertama di Indonesia, SMA Madania, yang terletak di Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor. Tak lama kemudian, dirintis pula Taman Kanak-kanak Madania di wilayah Ragunan, Jakarta Selatan.

Konteks sosial-politik kedua cendekia itu dalam merintis Madania (dan juga Universitas Paramadina) tak perlu diragukan lagi. Sebuah kerja keras yang patut diacungi jempol karena berupaya menghasilkan generasi muda Indonesia yang cerdas, kritis dan correct secara sosial dan politik. Persekolahan tersebut secara hukum dinaungi sebuah yayasan. Tentu saja dengan melibatkan nama-nama besar, baik di bidang pendidikan maupun di bidang bisnis dan pembiayaan. Karena kerja keras tersebut jelas tidak bisa dibangun mengandalkan gagasan belaka. Dibutuhkan dana keras dan dana lunak. Tepat di sinilah pintu masuk pergeseran cita-cita mulia menjadi school as business as usual di Indonesia.

Sepanjang perjalanannya, saya sebagai orangtua murid sekolah tersebut kerap kali dibuat jengkel dengan dua pola komunikasi yang diberlakukan sekolah. Pola pertama menyangkut tata-kelola dan pembiayaan, yang senantiasa dikaitkan secara erat dengan pola komunikasi kedua, yakni menyangkut kurikulum dan mutu pengajaran. Saya dibuat lebih jengkel lagi ketika sekolah itu jadi lebih berorientasi menggalang lebih banyak murid yang masuk atas nama pengembalian modal.

Cita-cita mulia kedua cendekia itu makin lama makin kabur, dan bahkan sama sekali tak bermakna, ketika saya, sebagai orangtua murid, menghadapi tata-cara pengajaran yang cenderung menjadikan murid-murid menjadi anggota masyarakat yang snob, sok modern dengan kepekaan sosial yang dibuat-buat dan cenderung bermentalitas memberi sedekah. Dalam kehidupan sehari-hari, murid-murid sekolah itu dicetak menjadi orang yang manja. Guru-guru pun berperilaku seperti halnya penjaga anak, karena mereka tahu bahwa orangtua anak-anak didiknya adalah orang-orang yang berpengaruh, baik karena kuasa politik maupun kuasa harta.

Cita-cita mulia itu semakin kabur dari pandangan ketika saya menghadapi kemampuan berbahasa guru-guru sekolah itu. Guru-guru didorong untuk aktif berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris, yang mungkin terbebani oleh nama sekolah itu sendiri yang menggunakan kata 'internasional'. Yang mengejutkan justru ketika saya menemukan kemampuan dan mutu berbahasa Indonesia guru-guru sekolah itu yang sangat amburadul.

Komunikasi orangtua murid - guru pun semakin hari semakin lenyap makna dan nilai pendidikannya. Lebih mirip kewajiban administratif guru kepada orangtua murid, karena sudah rela membayar mahal untuk membiayai anak-anaknya. Isi buku komunikasi seperti 'copy and paste', tetapi ditulis tangan. Komentar dan umpan balik orangtua ditanggapi dengan jawaban sekedarnya, seperti menjalankan kewajiban tanpa memahami makna dan kegunaan komunikasi tersebut.

Dari segi tata-kelola persekolahan, sekolah berwawasan internasional itu telah menciptakan horror baru bagi lingkungan permukiman dimana sekolah tersebut berdomisili. Mobil-mobil berlari kencang dan sering tidak peduli terhadap rambu-rambu jalan terutama di pagi hari, parkir sembarangan dan menciptakan ketidaknyamanan warga. Beberapa kali terjadi kecelakaan di jalan-jalan yang sepi di kompleks permukiman tersebut. Protes sudah sering dilontarkan, tetapi tidak ada tindakan tegas dari pihak sekolah terhadap perilaku sopir-sopir yang mengantar anak-anak manja bersekolah.

Saya hanya berdoa dan berharap agar cita-cita mulia istri adik ipar saya itu tidak terjebak pada kuatnya arus-utama rejim ekonomi-politik yang dikendalikan pasar yang sudah merambah sejak lama ke bidang pendidikan. Karena cita-cita mulia tersebut sudah pasti akan terjerembab ke comberan kalkulasi untung-rugi, balik modal, arus-kas, serta beragam tata-kelola modern yang cenderung membunuh ruang-ruang kreatif yang seharusnya dibuka oleh sebuah lembaga pendidikan. Mudah-mudahan.

8 Juli 2007

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Iklan yang Mencurigakan

Awicaks

Saya perhatikan sudah lebih dari tiga bulan terakhir Tempo memuat advertorial Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Semua berkisah tentang keberhasilan. Apalagi menjelang gonjang-ganjing reshuffle banci a la SBY, advertorial di Tempo kian marak. Bukan cuma Depdiknas, kantor-kantor negara lain pun ikut-ikutan memuat advertorial. Bisa ditebak Tempo kebanjiran rejeki. Kecuali pembayaran oleh kantor-kantor negara itu diutang sesuai siklus anggaran proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Depdiknas dengan kontroversi soal Ujian Nasional, serta kontroversi soal kebohongan publik menyangkut 20% anggaran pendidikan sesuai mandat Undang-undang Pendidikan Nasional, kelihatan benar-benar menunjukkan karakter sesungguhnya sebagai kantor negara yang paling tidak mendidik. Evaluasi sepihak menunjukkan kepengecutan sang menteri menghadapi pertanyaan khalayak luas. Semua kontroversi dibalas dengan pameran angka-angka keberhasilan, yang sudah barang tentu adalah hasil utak-atik statistik, seperti tidak mau kalah dengan statistik pertandingan di Copa Italia, atau Liga Premier atau bahkan kontes bola basket AS, NBA.

Yang mengherankan saya, Tempo yang sebelumnya cukup kritis menyorot kinerja dan sepak terjang Menteri Diknas, bisa begitu saja memuat iklan-iklan statistik keberhasilan dari kantor negara yang tengah dirundung kontroversi. Saya curiga ini masalah kalkulasi dan keputusan bisnis semata. Advertorial beberapa halaman bisa diartikan nilai rupiah berordo milyar. Tempo yang kabarnya diniatkan menjadi media cetak yang elegan, santun, cerdas dan kritis, tiba-tiba tampil persis seperti pedagang kula'an bagi orang-orang di pusat kekuasaan yang ingin menutupi kinerja mereka yang buruk dengan iklan-iklan terselubung.

Saya prihatin.

8 Juli 2007

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Can Growth Ever Be Pro-Poor?

Zofeen Ebrahim

Inter Press Service News Agency, Sunday, July 01, 2007

GENEVA, Jun 30 (IPS) - ‘Pro-poor Growth’ sounded impressive as the title for a plenary at a major civil society meet here, but after the idea was explored, toyed with, taken apart and viewed from every possible angle it seemed as distant as ever from addressing poverty in the world.

Martin Khor, director of Malaysia-based Third World Network, said phrases such as these were in danger of losing their meaning unless given a human face. While not against growth per se, Khor confessed to being wary of "overgrown" countries from the developed world that needed to "trim down and lose their fat" or "decelerate" their growth to give the "malnourished" a chance.

Delivering the keynote address at the Jun. 28-30 Civil Society Development Forum, organised by the Conference of Non-governmental Organisations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO) and co-hosted by the U.N. Millennium Campaign, Khor and other civil society leaders never tired of bringing home the point that the situation called for a paradigm shift in redefining pro-poor growth.

The solutions given were: correcting rising inequality; world’s wealth shared equitably; distribution of incomes through the growth processes favouring the poor; and striking the right balance between growth and pro-poor inequality relationship.

Ramesh Singh, chief executive of Action Aid, has already begun to see the effect of economic development with the increase in he "categories of the poor" around the world.

"The mining rush is taking thousands of kilometres of land and forest away from the poor, urban renewal and infrastructural development and special economic zones have not only evicted tens of thousands of people to make way for world class cities, but destroyed their livelihood."

"Clearly growth is not working for poor people," said Singh. "The neo-liberal and corporation centric growth is not about eradicating poverty. The dominant pro-poor growth approach means it is fine to have a certain proportion, say 10 -15 percent of population, to always remain poor who need looking after. In this model, growth is only supposed to trickle down. We need poor and excluded people to participate in the growth not just benefit from it," he added.

Refusing to subscribe to growth that focuses solely on "economic growth and prioritises individual over community; corporations over citizens; private over public and promotes accumulation of power and wealth in the hands of few individuals, corporations and countries," he called for a "new narrative".

This meant bringing the growth discourse into the folds of social justice, ecological justice and the human rights arena in a manner that "celebrates this convergence" while cutting across generational and geographical differences.

Calling for more empowering economic policies for the poor, both at the macro and micro levels, Khor said these should be tailored to mobilise domestic savings which in turn would reduce dependence on aid. Policies should be formulated that help social sectors, particularly health and education, promote a harmonious blend of public-private partnerships where both the government and the private sector invests wisely and efficiently; but most of all those that "empower" people.

Richard Newfarmer of the World Bank in Geneva added his own wish list of policies such as keeping inflation under control, protecting basic property rights and improving institutions that are most conducive to growth. "Inflation is the worst tax on the poor and the poor cannot defend themselves from it as the rich can."

Khor called for civil society to play its part by lending its voice against projects that are carried out in the name of development but only cause misery for the poor. He was optimistic that the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) could be pressured into reviewing and reforming if the former lent its "muscle" to it to bring about changes in "policies that lead to human displacement, evictions, deforestations, big dams built, small farmers and fisherfolk deprived of their livelihood.’’ (END/2007)

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

When It Comes to Aid, All Power to the People

Darío Montero

Inter Press Service News Agency, Sunday, July 01, 2007

GENEVA, Jun 29 (IPS) - Aid to the developing world is effective when it empowers the community and the government of the recipient country, and they have learned to design a strong development strategy. Otherwise the effort is in vain, and hunger and exclusion only become more deeply rooted, say activists at a development forum under way here.

That is the key to making the most of resources from donor countries in regions like Latin America, where aid should have a positive influence on the fulfilment of the Millennium Development Goals (MDGs), the head of food security for Intervida World Alliance (INWA), Francisco Martínez Frutos of Spain, told IPS.

Hopes for reducing hunger and extreme poverty in Latin America and the Caribbean, the region with the greatest socioeconomic inequality in the world, are partially dependent on the effective use of aid funds, which have fallen off partly because more resources are being sent to Africa.

The eight MDGs were adopted by the United Nations in 2000; the first is to halve the proportion of people living in hunger and extreme poverty by 2015, from 1990 levels.

Latin America was notable chiefly for its absence among the diagnoses, assessments and examples presented by speakers at the 2007 Development Forum at the Conference of Non-Governmental Organisations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO), meeting from Thursday to Saturday in Geneva.

This was the view taken by Latin American civil society delegates and experts consulted by IPS. The region is nevertheless a cause for concern, they said.

Knowing the effectiveness and impact of aid is important, which means measurement instruments must be maintained in place after aid projects have come to an end. This applies not only to growth, but also to the pursuit of equity, according to researcher Gonzalo de Castro.

Poverty and equity are not independent variables. The arithmetic is simple: if the rich cannot be taxed, there will be fewer financial resources available for redistribution to the poor, De Castro said, citing Chilean economist Víctor Tokman, labour adviser to the Ricardo Lagos government (2000-2006) and former regional director of the International Labour Organisation (ILO).

De Castro further quoted Tokman as saying, "while some people are travelling on a high-speed train, others are being hauled along by old-style steam engines; we have a two-track society," and the current differences are passed on from one generation to the next, he said.
Based on the accumulated experience of ongoing aid projects in Central America and the South American Andean region, Martínez Frutos warned of a sort of "social action privatisation" which is getting in the way of effectiveness.

Rich donor countries are providing funds to non-governmental organisations (NGOs) for each one to do with as it thinks best. "These are private associations and they behave like companies, even though they are not-for-profit," said the expert from the Spain-based INWA.
Instead, aid policies should be adopted by donor governments with concrete lines of action, and their own programmes should be well-defined, in consultation with their aid agency, and subsequently coordinated and implemented in partnership with the recipient countries, he said.

Aid funding will rise, as part of the powerful countries' fight against immigration from poor countries, particularly sub-Saharan Africa and Latin America, he said. "They can't build any more fences or barriers, and one of their policies is to hand out aid in order to stop the flood of people pouring in," Martínez Frutos said.

"That's why we're trying to reach agreement with the FAO (Food and Agriculture Organisation) and other UN agencies, so that they 'get in with' the governments, in order to get them to design a common strategy for aid programmes," he said.

"FAO, for example, works directly with the governments of the countries we donate to -- Ecuador, Peru, Guatemala and so on -- on their planning, designing and monitoring, so we could achieve a consistent line of effective aid work," Martínez Frutos said.

In this regard South America is more fertile ground than the rest of the world, because of the regional tradition of the welfare state, in spite of the ravages caused by free-market policies in the 1990s, delegates from the region said. Those were times of low-intensity democracy.

Plans like Zero Hunger in Brazil, and those proposed by the Evo Morales administration in Bolivia, are aimed at empowering the communities receiving aid to design, develop, manage and control it. This is necessary in order to avoid strengthening the traditional elites that hold economic and political power.

If NGOs do not adopt this way of working, "their only option will be to go directly to the communities and ask them 'What do you need?' and straight away we can provide the resources or set up an NGO on the spot. What we can't do is train the authorities, for example, those in charge of building the irrigation channel that a farmer needs, who must provide long-lasting infrastructure that will allow the aid to be sustainable over time, and not just temporary assistance," Martínez Frutos said.

In this way, "we as an NGO make an investment, when it would be more effective for the money to come from Spain, to give a well-known example, directly to the government of the recipient country. Then the government, aware of the needs of its population and in the context of concrete national plans, would use that aid appropriately," he said.

In accordance with these principles, INWA works in the field with communities to build a community organisation, or to train ministry officials or personnel belonging to specialised government offices who will continue the work in the area -- "when they allow us to," he said.
Bolivia has designed an ideal strategy, according to Martínez Frutos, because it hands over decision-making power to peasant and indigenous communities. "The problem is how this can be accomplished, and that's where we see the flaws, because it can't be done by force, but only by persuasion," he said.

A link with governments is needed, and it will gradually be built. Meetings of civil society organisations add to their strength, as has been proved at the CONGO forum here, the Spanish expert and Latin American activists recognised.

"Meanwhile, we are working in the field with farmers so that in a reasonable time -- five years, say -- they will have set up their own small business, which will have an impact and will be sustainable," Martínez Frutos said.

A voice is also needed in the international arena, where civil society recommendations must be heard by multilateral organisations.

"Only four UN representatives were present at the first day of this Development Forum, and then they left," without waiting to hear the discussions and conclusions of the NGOs, complained Kumi Naidoo, a South African and the secretary general of CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation.

"NGO forums should have access to spokespeople from governments," said Martínez Frutos. A useful example was a meeting this month in Rome on organic agriculture and food security, "where it was possible to make concrete recommendations that were passed on to the Committee on World Food Security (of the FAO) which met the following week," he said.

"We had direct contact and a specific topic to discuss, and it was possible to put pressure on government decision-makers," he said.

"We were right there with the FAO director general (Jacques Diouf) the whole time, as he was moderating the session. It's the first time that the FAO has opened its doors to civil society so that it could have a voice within the Committee on World Food Security," he said.
(END/2007)

Selanjutnya.. Sphere: Related Content