Pemilu Sembilan Bulan? Sinting!

Awicaks

Saya baru tersadar ketika tahu bahwa masa kampanye pemilihan umum tahun depan bisa memakan waktu sembilan bulan. Saya cuma geleng-geleng kepala. Apa isi kepala orang-orang sekolahan yang disewa untuk merumuskan peraturan perundangan ini? Kalau isi kepala para politikus sih saya sama sekali tidak tertarik untuk tahu, karena sudah terbaca dari perilaku dan biaya kelakuan mereka.

Coba mari telusuri berita-berita media sepanjang dua tahun terakhir. Mari perhatian kita pusatkan ke konflik-konflik yang timbul karena pemilihan kepala daerah (pilkada). Bentrokan antarmassa pendukung jelas tak terhindarkan, belum lagi ketidakpastian hukum karena pasti pihak yang tak terima atas kekalahan mereka akan mondar-mandir ke lembaga peradilan, entah itu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tambal sulam dan bengkel bongkar pasang jelas tak terhindarkan. Belum pula dihitung perdebatan-perdebatan di media massa diantara orang-orang sekolahan yang menjadi pengamat politik, serta para pelaku politik itu sendiri. Apalagi jika kita sudah bicara soal biaya. Baik biaya resmi maupun biaya-biaya silumannya. Dimana otak orang-orang itu?

Rasanya potret derita warga yang tak henti-hentinya diwartakan media massa tak mampu menyentuh syaraf dan sel-sel kelabu otak mereka. Ini negara mau dibawa kemana? Sudah porak poranda ekonominya, korup orang-orangnya, lah kok masih mau bermain-main dengan eksperimen politik yang lama, mahal (baik biaya moneter maupun biaya sosial dan politik). Saya pun bingung, kok tidak ada aktivis organiasi masyarakat sipil yang protes. Jangan-jangan mereka pun tergiur untuk ikut cawe-cawe di eksperimen paling gila ini?

Benar-benar edan!

Selanjutnya.. Sphere: Related Content