Kuasa Modal Menjerit, National Summit Jawabannya

Awicaks

Meski ini bukan kali pertama, keberpihakan rangkaian rejim pengurusan Negara Republik Indonesia sejak Suharto hingga SBY, terang-terangan condong kepada segelintir kuasa modal, domestik dan asing, bukan kepada mayoritas warga yang masih harus terus terseok-seok dan tertatih-tatih mengikuti pembangunan yang dipercepat, sesuai fantasi para pemikir dan perancang di balik rejim penguasa. National Summit yang terjemahan resminya, Rembuk Nasional, jauh dari ketentuan berbahasa, adalah ajang bagi para kuasa modal merengek-rengek kepada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua, meminta kemudahan-kemudahan berusaha dan berinvestasi. National Summit, yang sesuai kaidah berbahasa harusnya diterjemahkan menjadi Pertemuan Puncak Nasional, tidak pelak adalah sebuah ruang sempit pada pucuk piramida nun jauh dari bau keringat dan darah serta asinnya airmata warga biasa yang bertebaran di sekelilingnya.

Sejak masa Suharto hingga kini negeri ini berkali-kali memberikan kemudahan-kemudahan bagi segelintir kuasa modal dengan judul-judul mengerikan: Debirokratisasi (penghapusan birokrasi), Deregulasi (penghapusan peraturan), Tax Holiday (keringanan pajak), kemudahan perolehan ruang lahan, ketersediaan tidak terbatas buruh murah yang mudah dijinakkan, akomodasi perubahan tata-ruang, kemudahan mengeksternalisasi biaya-biaya sosial dan lingkungan akibat investasi ke ruang publik, dan lainnya. Skandal-skandal koruptif para kuasa modal serta terkuaknya ke publik perselingkuhan tingkat tinggi dengan petinggi negara serta politikus papan atas, dengan sengaja diabaikan dan jika perlu disembunyikan di balik karpet. Kehancuran lingkungan dan dehumanisasi warga sama sekali tidak ada pada daftar prioritas tunggakan masalah politik dan hukum pengurus negara, yang sebagian besar disebabkan oleh busuk dan buruknya struktur dari praktik berinvestasi dan berusaha di negeri ini yang didukung oleh kemudahan-kemudahan di atas. Keluh-kesah dan jeritan para kuasa modal pada National Summit, yang dengan takzim didengar, disimak dan dicatat oleh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua, dimaksudkan sebagai pernyataan afirmatif rejim SBY-Boediono kepada kalangan bisnis nasional dan global, “Kami akan terus di belakang Anda semua….”

Bagi warga biasa, agaknya kita tidak perlu lagi berharap akan ada summit serupa, dimana para pengurus negara dengan takzim mendengarkan, menyimak dan mencatat keluh-kesah dan jeritan warga biasa yang hingga kini dipaksa berperan ganda, sebagai buruh murah sekaligus sebagai konsumen dari barang dan jasa industrial yang dihasilkan dari keringat mereka sendiri dengan bahan-bahan mentah yang bersumber dari tanah dan kekayaan alam di tempat mereka berpijak dan hidup. Alasannya sederhana, karena warga biasa di negeri kepulauan ini tidak secengeng para kuasa modal yang hanya segelintir tetapi sangat berkuasa itu. Warga biasa tidak merengek-rengek dan berkeluh-kesah, karena mereka tahu pengurus negara memang tidak dihadirkan untuk melayani dan melindungi mereka.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content