Kegaduhan Politik Kooptasi

Oleh SITI SIAMAH | Opini | Kompas Cetak | 24 Februari 2010

Politik kooptasi sejak dulu dipilih oleh banyak penguasa untuk mencegah kegaduhan politik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Saat ini, politik kooptasi juga dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperkuat kekuasaannya.

Kini banyak tokoh kritis telah berhasil direkrut Yudhoyono untuk memperkuat kekuasaannya. Ada yang berada di dalam kabinet, di dalam Dewan Pertimbangan Presiden, Staf Ahli Kepresidenan, di jajaran kepengurusan Partai Demokrat, dan seterusnya.

Jika kini masih muncul kegaduhan politik, tampaknya karena masih ada sejumlah tokoh kritis yang belum terkooptasi. Selama mereka masih berada di luar pemerintahan mungkin akan semakin keras mengkritik pemerintah dan membikin kegaduhan-kegaduhan politik, yang lalu ditanggapi dengan gaduh pula oleh mereka yang telah terkooptasi.

Jika boleh ditamsilkan, politik kooptasi bagaikan jaring raksasa. Atau mirip pukat harimau yang populer di kalangan nelayan, yang dapat menjaring ikan paling besar, ikan tanggung, bahkan ikan-ikan kecil di lautan luas.

Kini, apabila tidak ingin kegaduhan politik semakin mengganggu pemerintahannya, Yudhoyono selayaknya segera merekrut mereka yang semakin kritis. Sebab, selama mereka dibiarkan berada di jalanan, selama itu pula kegaduhan politik sulit untuk dihentikan.

Kecemasan

Meski demikian, ada satu hal yang layak dicemaskan manakala nanti semua unsur kekuatan politik dan tokoh kritis sudah terkooptasi, yakni kemungkinan bakal maraknya kasus-kasus kesalahan prosedur atau korupsi yang bersifat kolektif dalam mengelola negara sehingga pengganti Yudhoyono di kemudian hari nanti akan disibukkan dengan urusan penegakan hukum dan keadilan.

Kecemasan tersebut mungkin dianggap berlebihan atau apriori. Akan tetapi, dengan melihat kondisi sekarang yang masih amburadul, kecemasan tersebut layak diutarakan, dengan harapan agar pihak-pihak yang terkooptasi dapat berusaha untuk menghindari rayuan-rayuan setan.

Apabila boleh menyarankan, semua pihak yang terkooptasi sekarang selayaknya berlomba-lomba untuk menjadi yang terbersih dan terjujur dalam menjalankan perannya. Tujuannya, selain untuk menghindari status sebagai tersangka korupsi, juga untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri ataupun bagi kekuatan politik yang dibangunnya.

Kuda-kuda

Politik kooptasi yang berlangsung sekarang dapat dianggap seperti kuda-kuda bagi Yudhoyono dalam mengelola pemerintahan yang bisa saja bakal berhadapan dengan kekuatan oposisi. Dalam hal ini, siapa pun bisa disebut sebagai pihak oposisi apabila menolak direkrut atau menampik kooptasi.

Ibarat kuda-kuda dalam ilmu silat, makin kuat makin baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menaklukkan lawan. Apabila benar politik kooptasi sengaja dipilih Yudhoyono untuk menjadi kuda-kuda, kekuatannya dalam mengelola pemerintahan bisa saja luar biasa. Selanjutnya, pada pemilu-pemilu mendatang Partai Demokrat bisa saja menjadi partai raksasa karena semua unsur kekuatan politik yang telah terkooptasi kemungkinan akan bergabung.

Dengan kata lain, apabila sekarang banyak tokoh sudah terkooptasi, partai-partainya hanya akan mirip gerbong-gerbong yang bisa ditarik ke mana pun sesuai dengan keinginannya. Dan, faktanya, tokoh politik di Indonesia memang mirip lokomotif.

Menurut data empiris, politik kooptasi yang pernah dilakukan Golkar juga telah berhasil memperpanjang masa kekuasaan Soeharto. Betapa Soeharto dulu bisa bertahan lama di puncak kekuasaan karena hampir semua tokoh dari berbagai partai dengan mudah terkooptasi ke dalam Golkar.

Tentu, Yudhoyono berbeda dengan Soeharto dalam mempraktikkan politik kooptasi. Sebab, dulu dan sekarang jauh berbeda. Reformasi mengharamkan praktik kooptasi politik dengan intimidasi (kekejaman), tetapi menghalalkan kooptasi politik dengan bagi-bagi kekuasaan (kursi kabinet dan berbagai jabatan lain). Kini, ternyata memang terlalu mudah bagi Yudhoyono untuk merekrut siapa saja dengan cara bagi-bagi kekuasaan.

Harus diakui dengan jujur, betapa sekarang memang sulit untuk menolak iming-iming kekuasaan, apalagi yang menyodorkannya adalah Yudhoyono. Tidak peduli dengan risikonya, yang mungkin bisa seperti sebuah pot untuk membonsai partainya.

Jika politik kooptasi dibuat karikatur, gambarnya adalah sosok Yudhoyono sedang berdiri dengan gagah di atas kerumunan tokoh-tokoh politik dan aktivis yang lehernya terikat kuat-kuat dengan dasi bermerek Yudhoyono. Karikatur demikian sudah cukup jelas menunjukkan betapa kuatnya kuda-kuda yang telah dibangun Yudhoyono.

Dengan kuda-kuda yang cukup kuat, Yudhoyono boleh saja optimistis dapat meraih sukses pada sisa waktu kekuasaannya. Namun, di lain pihak, barisan oposisi bisa jadi juga tidak tinggal diam. Ibarat mau bertanding, pihak oposisi kini pasti mengerti betapa pentingnya kuda-kuda dalam berpolitik. Dan, bagi pihak oposisi, bisa saja kini sengaja membangun kuda-kuda yang semakin kuat.

Misalnya, melalui PDI Perjuangan, oposisi pimpinan Megawati Soekarnoputri bisa saja memilih strategi politik ala Jawa: ngumpulake balung kang wis pisah-pisah. Artinya, mengumpulkan kekuatan politik yang kini masih berceceran di luar pemerintahan. Maka, kegaduhan politik sekarang bisa saja semakin gaduh atau bisa dihentikan di waktu-waktu berikutnya semua tergantung Yudhoyono, apakah masih mau merekrut mereka yang kritis atau membiarkannya semakin kritis di jalanan.

SITI SIAMAH Peneliti Global Data Reform

(c) 2008 - 2009 KOMPAS.com - All rights reserved

Selanjutnya.. Sphere: Related Content