Awicaks
Pernyataan Benny K. Harman (BKH), anggota DPR sekaligus salah seorang pentolan Partai Demokrat, yang menyitir bekas Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD), bahwa apabila kasus Gayus dibongkar tuntas republik akan goyang, harus ditelaah lebih jauh dan seksama agar kita dapat memahami betapa rapuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Meski kemudian BKH lebih menyodorkan konteks keterlibatan perusahaan milik keluarga Bakrie, serta kaitannya dengan posisi Aburizal Bakrie sebagai Ketua DPP Partai Golkar, telaah pernyataan itu tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Justru pernyataan BKH harus ditafsir bahwa fundamen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah korupsi. Sehingga jika kasus korupsi kolosal Gayus Tambunan dikupas tuntas maka fundamen negara ini bergoyang!
Penting dicermati bahwa semua kejadian yang melibatkan pejabat negara, penguasa modal finansial dan aparatus negara, terutama sejak Orde Baru, senantiasa berpusar pada usaha menjaga kelanggengan struktur kuasa dan kendali atas sumberdaya publik. Hal itu menurut hemat saya kemudian menjadi kultur dan tradisi penyelenggaraan negara ini. Sehingga seidealis dan seutopis apapun orang yang kemudian duduk di lingkar dalam kekuasaan akan patuh pada (dan menikmati manfaat dari) tradisi dan kultur berkuasa tersebut.
Saya percaya masih banyak orangtua yang berharap anak-anak mereka kelak menjadi pegawai negeri. Tentu mereka tidak hanya bicara soal status sosial dan pendapatan rutin yang stabil yang diharapkan dari posisi pegawai negeri, tetapi juga tentang peluang-peluang mendapatkan sabetan[1]. Perdebatan tentang hal ini bisa merentang jauh ke belakang, mungkin hingga masa pendudukan Belanda di Jawa, dimana banyak tersebar tuturan-tuturan tentang mimpi khalayak kebanyakan menjadi abdi raja atau orang suruhan Belanda, agar bisa terbebas dari penderitaan. Akibatnya debat tentang korupsi mestinya tidak direduksi sekedar untuk urusan yang ada nilai moneternya. Korupsi harus juga mencakup tentang kehilangan nyawa, kehilangan ingatan yang diderita khalayak tak berkuasa.
Apakah kasus penculikan aktivis menjelang lengsernya Suharto tidak ada kaitannya dengan korupsi? Saya yakin orang-orang yang memerintahkan tindakan penculikan telah melakukan tindak korupsi karena menyalahgunakan kuasanya untuk keuntungan pribadi dan/atau jabatannya. Alasan ideologik tentang ancaman keamanan negara? Hanya mereka yang punya kuasa yang selalu merasa berhak membuat batasan atau definisi tentang apa itu ancaman keamanan negara. Bukan tidak mungkin seorang tukang bakso yang hidangannya kurang higienis dan telah menyebabkan seorang petinggi aparatus negara menderita mencret bisa ditangkap dengan alasan telah mengancam keamanan negara.
Dengan memperluas tafsir korupsi pernyataan BKH harus menjadi pintu masuk membuka semua kasus-kasus yang telah dikubur lama, yang bahkan sudah tidak lagi berbatu nisan, karena di atasnya sudah ada bangunan baru yang mewah dan megah. NKRI goyang tidak boleh dimatikan sebagai sesuatu yang negatif. Tidak ada perubahan yang tidak berbiaya. Semua perubahan yang bertujuan positif untuk kepentingan khalayak luas tentu akan merugikan kepentingan sebagian pihak yang selama ini telah memetik dan menangguk laba dari administrasi penyelenggaraan negara yang korup ini. Tidak ada win-win solution[2]. Jika kepentingan khalayak luas dimenangkan maka kepentingan segelintir elit harus dikalahkan.
Meskipun konteks yang disodorkan BKH dalam pernyataannya adalah tentang keterlibatan grup perusahaan milik keluarga Bakrie sebagai sasaran antara menuju sasaran utamanya, Aburizal Bakrie, tetapi kepala berita ini tidak boleh lenyap dari ingatan kita semua. Ini perlu diperdebatkan secara meluas untuk menelaah, apakah benar apabila praktik busuk penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan besar, baik yang dimiliki keluarga Bakrie maupun yang bukan, dibongkar tuntas maka NKRI akan goyang? Yang jelas akan bergoyang adalah mereka yang secara langsung maupun tidak langsung ada dalam jalinan tali temali manfaat dan laba dari praktik busuk tersebut. Apakah orang-orang di dalam lingkar kekuasaan Pak Be-Ye bersih dari jalinan tali temali seperti itu? Ini pun harus dibuka di hadapan publik.
Catatan
[1] Istilah yang sudah menjadi kosakata umum untuk pendapatan di luar sumber resmi, baik yang bersifat legal, ekstra-legal maupun ilegal.
[2] Win-win solution sejauh ini lebih banyak diterapkan pada praktik-praktik yang kompromistik. Lebih parah, seringkali hakekat dari penuntasan masalah menjadi tersamar karena tertutupi oleh tampilan luar penyelesaiannya yang menjadi konsumsi publik.
Posts
No comments:
Post a Comment