Negara Berkesejahteraan Sosial, Tak Hanya Soal Ideologi

Apakah pajak yang tinggi dan "jaring pengaman" sosial yang kuat bertentangan dengan ekonomi pasar yang makmur?

Oleh Jeffrey D. Sachs - 16Oktober 2006

Salah satu tantangan terbesar pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana mengkombinasikan keinginan masyarakat untuk mencapai kemakmuran ekonomi dan keselamatan sosial. Selama puluhan tahun para ahli ekonomi dan politukus memperbedatkan bagaimana menggenggam kekuasaan pasar yang tak perlu diragukan sambil tetap menjamin perlindungan jaminan sosial. Klaim dari sisi penawaran di Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa cara terbaik untuk mencapai kemakmuran bagi kelompok miskin di AS adalah dengan merangsang mereka lewat pertumbuhan ekonomi berkecepatan tinggi. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa pemberlakuan pajak yang tinggi untuk membiayai jaminan sosial justru akan memperlambat laju menuju kemakmuran. Ahli ekonomi yang mengkhususkan diri pada pasar bebas kelahiran Austria, pada 1940 Friedrich August von Hayek menyatakan bahwa pajak tinggi akan menjadi "jalan menuju perbudakan", sebuah ancaman terhadap kebebesan itu sendiri.

Sebagian besar perdebatan di AS tertutup oleh kabut kepentingan dan ideologi. Namun sekarang kita cukup kaya dengan catatan-catatan empirik untuk melakukan kajian isu tersebut secara ilmiah. Bukti-bukti empirik tersebut dapat ditemukan dengan membandingkan sebuah kelompok yang secara relatif beraliran pasar bebas yang memiliki perpajakan dan belanja sektor sosial rendah hingga menengah dengan kelompok negara berkesejahteraan sosial yang memiliki perpajakan dan belanja sektor sosial yang tinggi.

Bukan suatu kebetulan, negara-negara dengan pajak rendah dan berpendapatan tinggi adalah negara berbahasa Inggris yang berbagi garis sejarah dengan kekuasaan Britania abad 19 dengan teori ekonomi laissez-faire. Negara-negara tersebut adalah Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat. Negara-negara berpendapatan tinggi tetapi dengan pajak tinggi adalah negara-negara sosial demokratik Laut Utara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia, yang diurus oleh partai-partai beraliran kiri-tengah terutama pasca Perang Dunia II. Mereka mengkombinasikan suatu penghormatan yang sehat terhadap kekuatan pasar dengan komitmen yang kuat terhadap program-program pemberantasan kemiskinan. Anggaran belanja untuk tujuan -tujuan sosial rata-rata 27% dari produk domestik bruto (PDB) di negara-negara Laut Utara, sementara 17% dari PDB negara-negara berbahasa Inggris.

Friedrich Von Hayek salah besar

Rata-rata negara-negara Laut Utara melampaui negara-negara Anglo-Saxon dalam sebagian besar kinerja ekonomik. Tingkat kemiskinan jauh lebih rendah di negara-negara Laut Utara, dan pendapatan nasional per satuan populasi usia kerja rata-rata lebih tinggi di negara-negara Laut Utara. Tingkat pengangguran secara kasar lebih kurang sama di kedua kelompok tersebut, tetapi sedikit lebih tinggi di negara-negara Laut Utara, tetapi dengan surplus lebih besar sebagai keuntungan dari PDB-nya.

Negara-negara Laut Utara cenderung memilih untuk memelihara dan merawat kekuatan dirinya daripada mengenakan pajak tinggi lewt berbagai cara. Lebih penting lagi, belanja untuk riset dan pengembangan serta pendidikan tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara berbahasa Inggris. Semua negara-negara Laut Utara, terutama Swedia dan Finlandia, menyapu semua peluang dari revoluasi informasi dan komunikasi serta mampu menangguk keuntungan dari kompetisi global. Swedia saat ini membelanjakan 4% dari PDB-nya untuk riset dan pengembangan, merupakan belanja terbesar di dunia. Rata-rata negara-negara Laut Utara membelanjakan 3% dari PDB-nya untuk riset dan pengembangan. Bandingkan dengan negara-negara berbahasa Inggris yang hanya membelanjakan paling besar 2% untuk riset dan pengembangan.

Negara-negara Laut Utara juga telah bekerja keras menjaga agar belanja sektor sosialnya sesuai dengan sistem ekonomi yang terbuka, kompetitif dan berorientasi pasar. Tingkat pajak pada modal relatif rendah. Kebijakan-kebijakan pasar buruh di negara-negara Laut Utara membuka kesempatan agar kelompok orang tak berkecakapan dan memiliki hambatan untuk bekerja dapat bekerja di sektor pelayanan terutama di bidang mutu kehidupan yang strategis, seperti penitipan anak, kesehatan dan dukungan untuk orang jompo dan orang cacat.

Distribusi pendapatan di tingkat rumah tangga luar biasa baik, terutama sangat kontras dengan pengabaian yang keji yang dapat kita lihat pada kebijakan-kebijakan sosial di AS. Belanja sektor sosial AS terutama untuk kelompok miskin dan kelompok orang cacat sangat sedikit dibandingkan negara-negara kaya lainnya. Apa yang kemudian diperoleh AS? Tingkat kemiskinannya paling tinggi dibandingkan negara-negara kaya lain, serta ledakan pertumbuhan populasi narapidana terbesar. Sesungguhnya, dengan pengurangan belanja sektor kesehatan AS memperoleh lebih sedikit dari yang dibayarkan, karena ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan swasta justru mengarah kepada kehancuran sistem dengan hasil yang rendah tetapi ongkos dan resiko yang tinggi.

Von Hayek salah besar. Di negara-negara dengan demokrasi yang kuat, dinamis dan hidup, kebijakan kesejahteraan sosial yang dermawan tidak mengarah kepada perbudakan, tetapi justru membawa kita kepada keadilan, kesetaraan ekonomik dan daya saing internasional yang lebih sehat.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content