Tuesday, June 05, 2007

Pasuruan - Potret Indonesia, Bangsa Bersimbah Darah

Awicaks

Saya tidak akan pernah berhenti menulis tentang kemarahan saya setiap membaca kabar tentang kepengecutan warga Indonesia memiliki hak istimewa yang diijinkan memegang dan menggunakan senjata tetapi justru untuk melenyapkan nyawa warga sipil dalam pertikaian tak seimbang menyangkut hak atas hidup, kehidupan dan ruang hidup. Ini bukan hanya soal insiden Pasuruan, dimana pasukan elit TNI AL, Marinir, dengan gagah tetapi bengis menghabisi nyawa warga sipil yang terlibat sengketa tanah dengan kesatuan tentara Negara. Ini tentang rekam-jejak aparatus militer Negara dalam melaksanakan tugasnya mengamankan bangsa dan Negara, dimana warga merupakan unsur paling penting di dalamnya. Sekali lagi, warga adalah unsur paling penting dan kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan kuasa modal, bukan elit politik, bukan petinggi kantor-kantor Negara, bukan petinggi militer, dan bukan preman-preman penguasa jejaring modal dan pengaruh yang beroperasi secara mengendap-endap.

Tidak perlu kita membahas rekam-jejak itu secara normatif, secara legal formal apalagi menggunakan kaidah-kaidah kemiliteran sebagai bagian terintegrasi dalam penyelenggaraan Negara. Yang dibutuhkan hanya kepekaan kita. Kepekaan tentang derita warga biasa, yang memiliki pilihan-pilihan terbatas untuk dapat hidup secara berkualitas. Sulitnya, reproduksi sosial di negeri ini, yang secara formal diatur lewat sistem pendidikan nasional, menempatkan kepekaan sosial sebatas sebagai nilai-nilai normatif, berorientasi altruisme yang ujung-ujungnya hanya soal kerelaan (bersayap) tentang sedekah. Maka potret kepekaan sosial struktur Negara memang dibingkai hanya dalam bentuk bantuan-bantuan, yang semestinya merupakan hak warga yang wajib dijamin pelaksanaannya oleh Negara. Pola hubungan militer - warga dalam bingkai ini pun tampak kasat dalam bentuk bantuan berupa militer masuk desa, membangun jembatan, penanganan situasi darurat bencana, operasi kebersihan lingkungan dan sebagainya. Namun pola hubungan yang bersifat melindungi hak justru lebih sering diberikan kepada pihak yang mampu membayar lebih.

Menjadi pegawai Negara, menjadi aparat militer, menjadi aparat kepolisian, menjadi aparat hukum dan peradilan dalam konteks reproduksi sosial, terutama di masyarakat pulau Jawa, adalah hasrat yang ditanamkan oleh orangtua kepada anak-anak mereka tentang kenikmatan memiliki hak-hak istimewa. Bukan tentang kisah pengabdian kepada khalayak luas. Sehingga kita pun tak perlu terheran-heran ketika anggota pasukan elit militer Indonesia, yang entah berasal dari keturunan orang susah atau keturunan keluarga berlimpah hak istimewa, bisa begitu dinginnya memuntahkan timah-timah panas dari senjatanya ke arah warga biasa, baik pada situasi di bawah perintah atasan maupun sekedar aksi gagah-gagahan. Kita pun tak perlu terheran-heran dengan tingginya kebutuhan para petinggi kantor-kantor Negara dan partai-partai politik terhadap puja-puji dari kerumunan warga yang dimobilisasi. Karena pada konsep dan gagasan ini warga memang hanya obyek. Mereka adalah orang-orang dari kalangan istimewa.

Darimana pikiran ini berasal? Tak adakah upaya untuk membongkarnya? Atau, jangan-jangan, bangsa ini memang sudah begitu sangat terbiasa dengan barang-barang impor. Kalau perlu termasuk dengan konsep dan gagasan normatif impor tentang hidup, kehidupan dan ruang hidup. Saya kira begitu. Dan importasi tata-nilai, konsep dan gagasan normatif kehidupan secara massif ini berlangsung di seluruh strata kehidupan di negeri pulau-pulau ini, baik irisan melintang (vertikal) maupun irisan memanjang (horisontal). Tata-nilai, konsep dan gagasan normatif asli, yang sudah ada sejak dulu, tetapi tampil begitu sangat beragam di sekujur pulau-pulau negeri ini malahan dimusnahkan atas nama penyatuan (paksa) tatanan sosial sebagai sebuah bangsa dengan tatanan tunggal dan seragam, yang dirumuskan dari tata-nilai, konsep dan gagsan normatif yang diimpor dari berbagai sumber serta contoh dari berbagai bangsa lain. Inikah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Menjadi sah bagi saya, sebagai warga yang kebetulan memiliki kesempatan untuk belajar dan memahami situasi secara lebih luas dan mendalam, untuk terus beranggapan bahwa semakin keras upaya untuk menegakkan eksistensi Negara Republik Indonesia akan semakin banyak nyawa warga biasa melayang, atau minimal disingkirkan dari peluang menikmati hidup yang berkualitas. Karena eksistensi Negara ternyata tak lebih dari eksistensi orang-orang yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkar-lingkar kuasa (sosial, politk dan modal), yang sifatnya sementara. Semakin kasat bagi saya ketika mengamati keributan dan huru-hara yang selalu terjadi pada setiap proses peralihan kuasa (sosial, politik dan modal) yang terjadi di negeri ini. Semakin berani saya memiliki simpul pikiran tentang karakter bangsa yang begitu pengecut, dimana saya berada di dalamnya sebagai warga Negara.

Insiden Pasuruan, Tragedi Semanggi I, Tragedi Semanggi II, Tragedi Trisakti, Mei 1998 Berdarah, dan banyak lagi potret maut yang menggambarkan pola hubungan Negara dengan warganya dalam bentuk yang keras, langsung dan mematikan. Belum lagi potret-potret maut lain yang tak kalah menyeramkan seperti Kedung Ombo, Lapindo, dan sebagainya. Apakah memang harus demikian adanya proses tumbuh dan kembangnya sebuah bangsa?

5 Juni 2007

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

No comments: