Apa Itu Kemiskinan? Miskin atau Tidak Selamat? Bah!

Awicaks

Tidak ada yang basi untuk memuntahkan kemarahan dan kegelisahan soal tak ambil pusingnya politisi, pejabat dan birokrat negeri ini terhadap kewajiban Negara menjamin warganya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup berkualitas, yakni kesehatan dan kesempatan meningkatkan kemampuan diri lewat pendidikan. Kematian seorang ibu hamil tua beserta anak balitanya di Makassar karena kurang makan dan tidak memperoleh akses pelayanan kesehatan sangat layak disandingkan dengan pernyataan publik SBY saat membela betapa pentingnya PP No 2 Tahun 2008 demi peningkatan pendapatan Negara. Lebih layak lagi disandingkan dengan tindakan-tindkan tak tahu malu Partai Golkar yang sibuk merangkul the Cendana Boys and Girls menghadapi Pemilu 2009.

Berita kematian ibu dan anak itu begitu cepat tenggelam akibat tertangkap tangannya UTG, ketua tim kejaksaaan dalam kasus BLBI yang khusus menangani Syamsu Nursalim, saat menerima duwit 6 milyar perak dalam kardus Jelly Drink. Maka halaman-halaman koran pun disibukkan oleh komentar-komentar pro dan kontra tentang semua urusan yang terkait dengan peran Kejaksaan Agung dan KPK. Bagaimana kisah kematian di Makassar di atas? Terus terang, saya sangat ragu bahwa ada tindakan yang diambil untuk tidak mengulangi kejadian mengenaskan tersebut. Jangan lupa, Bung, ini negeri yang tak kenal jera. Ketololan yang terus berulang berada dalam rentang toleransi yang begitu lebar.

Saat menjalani ritual pagi hari, tiba-tiba lambung saya merasakan rangsangan cahar luar biasa saat membaca berita di koran tentang pertentangan data kemiskinan antara Biro Pusat Statistik (BPS) dengan data yang dikeluarkan Bank Dunia. Meskipun keduanya adalah lembaga yang tingkat kepercayaannya berada jauh di luar radar akal sehat saya, tetapi jangan lupa, berbagai kebijakan dibuat merujuk angka-angka yang diterbitkan kedua lembaga tersebut.

Data BPS terkait dengan segala proses programatik terkait dengan penganggaran pengurusan Negara yang tak perlu diragukan akan tersedot oleh mekanisme-mekanisme siluman di kantor-kantor Negara. Sementara data Bank Dunia terkait dengan agenda-agenda penggelontoran utang demi mendorong menyusuti peran, tanggung jawab dan kewajiban Negara menjamin keselamatan warganya lewat strategi besar liberalisasi yang dimutakhirkan, sambil terus menyuburkan peluang-peluang korupsi di kantor-kantor Negara.

Kutak-katik peubah (variable) asumtif biaya hidup warga senantiasa menjadi perdebatan dalam penetapan angka kemiskinan. Bisa jadi sudah jutaan seminar dan lokakarya diselenggarakan baik oleh kantor-kantor Negara, lembaga-lembaga internasional maupun non-Negara guna membahas rumusan-rumusan paling jitu (tetapi tidak memalukan) untuk menetapkan seberapa besar sesungguhnya populasi orang miskin di Indonesia. Dan angka-angka tersebut senantiasa gagal menampilkan potret dramatik status derita dan ketidakselamatan warga, karena ia hanya serangkaian angka-angka kering dan kosong. Lebih parah lagi, angka-angka itu begitu sangat bergantung kepada asupan-asupan data pendapatan per kepala, yang sesungguhnya hasil pembulatan akibat penyeragaman cara baca, bahwa semua orang di Indonesia punya gaji rutin bulanan.

Bahkan seorang doktor dari perguruan tinggi negeri terkemuka bisa dengan pongah dan bodohnya mempertanyakan kesahihan teori dan argumen saat saya berkeras menggunakan keselamatan untuk menggambarkan potret dramatik tersebut di atas.

"Itu adalah kemiskinan. Mungkin benar hal itu terkait dengan keselamatan. Tetapi, sudahlah, jangan lagi keluar dengan istilah-istilah baru yang asing dan tidak dikenal," Begitu argumennya. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala karena kata 'keselamatan' dianggap sebagai istilah yang asing dan tak dikenal luas. Hemat saya, bukan itu persoalannya, tetapi lebih berurusan dengan gangguan kemapanan epistomologik yang dianut orang itu. Bisa-bisa ia tidak lagi jadi orang yang dibutuhkan berbagai proyek Bank Dunia atau Bappenas, jika istilah baru itu diadopsi luas....

Ibu hamil tua dan anak balitanya yang meregang ajal di Makassar karena lapar dan tak mampu mengakses layanan dasar kesehatan harusnya jadi simbol kejayaan elit akademik, politik dan birokrasi yang hidup di relung steril dan terputus dari kenyataan, dan yang tak pernah mau tahu dan peduli terhadap status penderitaan dan ketidakselamatan warga Negara Indonesia. Mereka lebih pusing memikirkan keselamatan kuasa dan kedudukan demi menjamin masa depan mereka sendiri. Oh, ternyata orang-orang itu peduli terhadap pentingnya keselamatan....

9 Maret 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content