Keselamatan! Kata Yang Harus Segera Dibenamkan Di Kepala Orang-orang Berkuasa!

Awicaks

Apakah orang-orang berkuasa, baik di kantor-kantor Negara maupun di balik badan-badan usaha gigantik membaca koran, terutama halaman-halaman penuh warta pedih tentang penderitaan warga? Mungkin kalimat tanya itu saya perbaiki. Apakah orang-orang berkuasa membaca dan mengkaji warta-warta pedih di koran tentang penderitaan warga? Mereka yang keblinger tanpa malu akan berkomentar, "Salah sendiri kenapa datang ke Jakarta..." Seakan-akan lupa bahwa dia adalah bagian dari satu rantai kebijakan yang beruujung pada perintah alih fungsi lahan-lahan produktif di kampung-kampung menjadi kawasan industri, kawasan perumahan menengah hingga mewah, jalan-jalan raya untuk lalu-lalang truk-truk raksasa pelayan industri, yang kesemuanya adalah atas nama kesejahteraan rakyat!

Warta pedih derita warga bukan lagi monopoli the Greater Jakarta atau Jabodetabek. Ia sudah begitu fasih bertutur tentang penderitaan warga bahkan di kampung-kampung terpencil di pulau-pulau yang namanya pun sering salah diucapkan oleh para perencana pembangunan yang duduk di ruang berpenyejuk udara, berdasi dan berjas rapih nun di Jakarta. Namun sial bagi kampung-kampung terpencil yang tak terjangkau juru warta. Mereka hanya punya dua pilihan, kolaps bersama-sama dengan rontoknya ruang hidup, atau ramai-ramai hengkang mencari tempat yang relatif lebih aman. Bencana yang mengendap-endap, karena tak terendus juru warta, kerap digelembungkan hingga menjadi skandal besar oleh aktivis-aktivis organisasi non-pemerintah (ornop).

Saya khawatir warga Indonesia akan mengalami ketumpulan kepekaan terhadap derita sesama warga di tempat lain. Bolehjadi hal itu bukan suatu kesengajaan, tetapi karena mereka pun pada saat yang sama tengah bergulat dengan krisis masing-masing. Namun tak sedikit yang sengaja memilih untuk tak mau tahu, karena menganggap tak ada urusannya dengan diri mereka, dan tak mau repot melibatkan diri karena berbagai alasan: "The heck with that, as long as not in my back yard (NIMBY)." Ketumpulan rasa solidaritas akibat keengganan beranjak dari zona nyaman masing-masing (comfortably numb).

Namun persoalan terbesar justru terletak di dalam gedung-gedung megah yang serba bersih mengkilat, rapih tertata, berpenyejuk udara, yang bertebaran di jalan-jalan utama kota Jakarta, baik itu adalah kantor-kantor Negara, kantor-kantor badan-badan dunia, maupun kantor-kantor badan-badan usaha dari kelas kurcaci hingga kelas raksasa. Di dalam gedung-gedung tersebut lah rencana-rencana besar tergolek di atas meja, siap dilaksanakan.

Apa yang ada di benak orang-orang berkuasa yang nantinya akan diterjemahkan oleh para perencana? Di kepala orang-orang berkuasa, tak ada gagasan megah selain laba pribadi sebesar-besarnya. Dan di kepala para perencana membayang sebuah mimpi tentang warga Indonesia yang rapih berdasi, naik turun kendaraan roda empat pribadi, cas-cis-cus berbahasa asing, minimal dua bahasa, seperti yang mereka dulu lihat selama mereka bersekolah di negara-negara industri maju. Satu kata keramat absen di dua mazab berpikir tersebut: Keselamatan warga kebanyakan!

Maka Komnas HAM lantang bicara di depan publik, Negara seharusnya tidak menjadi pelayan industri global. Apakah siaran pers Komnas HAM dibaca para pemangku kuasa dan jadi pembicaraan penting diantara mereka? Saya ragu. Teriakan lantang itu agaknya dianggap tak berbeda dengan seruan-seruan aksi massa yang memprotes kebijakan Negara di jalan-jalan dan di depan kantor-kantor Negara. Sebuah teriakan lantang yang normatif dan tidak operatif. Bagaimana peta-jalan (roadmap) lengkap, berikut jalan-jalan tikusnya menuju Negara yang punya posisi tawar terhadap badan-badan dunia dan lembaga-lembaga keuangan lintas-negara, yang cakarnya sudah tertancap, mengurat-mengakar hingga ke pembuluh darah paling kecil sekali pun? Komnas HAM mestinya berteriak, "Negara harus utamakan keselamatan warga!"

Kenapa begitu sulit bagi para orang berkuasa, termasuk mereka yang duduk di Komnas HAM, untuk mengucapkan di depan publik sesering mungkin kata sesederhana keselamatan? Kecurigaan saya, karena kata itu memang absen di benak orang-orang berkuasa. Keuntungan pribadi, keselamatan pribadi, kekuasaan pribadi berikut mimpi-mimpi indah mengkilap seperti yang dipamerkan brosur-brosur indah tentang pembangunan yang terus-menerus diproduksi oleh badan-badan dunia dan lembaga-lembaga keuangan lintas-negara.

Sudah tak dibutuhkan lagi potret-potret contoh derita warta. Entah bagaimana, keselamatan harus jadi kata wajib yang berada di seluruh proses penentuan kebijakan. Ia harus menjadi kata keramat dalam cita-cita bernegara. Warga Indonesia yang terjamin keselamatannya!

Selanjutnya.. Sphere: Related Content