Friday, December 30, 2011

Elite yang Menikmati

”Kami hanya diperhatikan saat mau pemilihan, saat suara kami dibutuhkan,” kata Teri, warga suku Dayak Benuaq yang tinggal di Batupura, Kecamatan Jempang, Kutai Barat. Sambil menenun ulap doyo, Senin (19/12), ia mengeluhkan sulitnya kehidupan di pedalaman

Oleh Lukas AP, Harry Susilo, dan Prasetyo EP | Kompas | 30 Desember 2011
Lamin adat Kampung Mancong di Kampung Mancong, Kecamatan Jempang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Lamin di daerah tersebut banyak yang tidak terawat dan umumnya tidak semua ruang dihuni oleh penghuninya. Tampak keluarga Dayak yang masih tinggal di rumah tersebut. KOMPAS/ALIF ICHWAN

Bagi warga pedalaman Kalimantan Timur, buah demokrasi hanya dirasakan elite mereka yang tinggal di perkotaan. Selebihnya, warga hanya dijadikan komoditas politik seperti dimobilisasi untuk mendukung partai politik atau kandidat tertentu dalam pemilu kepala daerah. Kesejahteraan hanya dinikmati oleh mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan serta bisa menjangkau sumber daya ekonomi yang melimpah di Kaltim.

Warga hanya kebagian susahnya! Pembangunan perkebunan sawit dan pertambangan batubara membuat banyak warga kehilangan sumber mata pencarian yang mengandalkan hutan. Contoh sederhana, keluhan warga Batupura dan Tanjung Isuy. Kampung mereka persis di samping areal perkebunan sawit PT London Sumatra.

Sebagai warga yang turun- temurun mengerjakan kerajinan tenun ulap doyo, hilangnya hutan yang berganti kebun sawit menjadikan mereka kian sulit mendapatkan rumput doyo untuk diolah menjadi tenunan. ”Mencari doyo sekarang tambah susah, tambah jauh,” ujar Teri yang tinggal di lamin (rumah adat warga Dayak) Batupura. Lamin atau rumah panjang sekitar 52 meter ini ditinggali delapan keluarga yang hidup sederhana.

Seperti kebanyakan jalan di wilayah lain Kaltim, jalanan ke Batupura dan sekitarnya sebagian masih berupa jalan tanah. Jalanan tanah berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan turun, hal yang jamak terjadi di kawasan lain Kaltim. Parahnya kebijakan dan politik anggaran Kaltim tidak memihak mereka. Saat penduduk pedalaman butuh jalan atau lapangan terbang yang layak, Pemprov Kaltim justru bersikeras membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 kilometer, dengan total anggaran Rp 6,2 triliun.

Tak hanya itu, saat warga butuh rumah layak huni, pemerintah justru berencana membangun gedung convention hall di Samarinda lebih dari Rp 250 miliar, yang manfaatnya tentu saja hanya dirasakan elite. Sebagai gambaran, APBD Kaltim 2010 sebesar Rp 10 triliun hampir tak ada manfaatnya bagi warga yang hidup di pedalaman.

Tentu saja, kebijakan Pemprov Kaltim itu menjadi pertanyaan besar. ”Kalau Gubernur (Awang Faroek) ngotot untuk bangun jalan tol, sebenarnya siapa yang mau diselamatkan. Jangan mengatasnamakan rakyat kalau begini,” ujar Carolus Tuah, pemuda Dayak yang juga Direktur Pokja 30, lembaga yang bergerak di bidang antikorupsi dan kebijakan publik.

Pedalaman

Berbicara soal politik dan demokrasi di Kaltim tidak lengkap tanpa melihat peran suku Dayak, suku asli yang mendiami sebagian besar wilayah Kaltim (Kalimantan umumnya) meski bukan mayoritas. Jumlah warga Dayak sekitar 9 persen dari 3,5 juta penduduk Kaltim.

Mereka tersebar di pedalaman mulai dari Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Malinau, Nunukan, dan wilayah lain di Kaltim. Sebagian kecil mendiami wilayah perkotaan, seperti Samarinda dan Balikpapan. Jika masyarakat pedalaman yang umumnya orang Dayak tidak menikmati kue anggaran, bagaimana dengan representasi mereka di legislatif?

Era reformasi yang memunculkan tatanan baru demokrasi turut membuat warga Dayak lebih bergairah berperan dalam perpolitikan Kaltim. Saat ini ada tujuh anggota DPRD Kaltim periode 2009-2014 yang asli Dayak dari 55 anggota dewan. Mereka adalah Yakob Ukung (Gerindra), Iwan Lolang (Gerindra), Yepta Berto dan Fatra Martin (PDS), Yahya Anja (Demokrat), Marthen Apuy (PDI-P), serta Rini Margaretha (Hanura).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Iwan Lolang, tidak memungkiri masih tertinggalnya warga di kawasan pedalaman. Sebagai warga yang juga memiliki ikatan dengan pedalaman, Lolang mengaku bersuara di DPRD agar penganggaran lebih berpihak kepada warga di pedalaman. ”Tetapi, suara kami sering kalah di DPRD,” ujarnya.

Yepta Berto menyatakan, hanya segelintir warga Dayak yang dapat maju dalam pemilu anggota legislatif. Pasalnya, mereka kurang mendapat tempat dalam kepengurusan parpol.

Keterwakilan warga Dayak di level kepala daerah antara lain Ismael Thomas (Bupati Kutai Barat), Yansen TP (Bupati Malinau), dan Syaharie Jaang (Wali Kota Samarinda). Lolang berharap, saat pemilihan gubernur pada 2013, ada perwakilan dari etnik Dayak yang menjadi calon. ”Kami berharap ada calon gubernur atau wakil gubernur pada pilkada nanti,” katanya.

Meski relatif banyak warga Dayak yang duduk sebagai anggota legislatif atau eksekutif, tak lantas hal itu linear dengan kesejahteraan warga. Tuah mengatakan, elite Dayak hanya fasih bicara problem ketidakadilan yang dialami masyarakat Dayak. ”Tetapi, mereka gagap mencari jalan keluarnya,” ujarnya.

Alhasil, kawasan pedalaman seperti di Kutai Barat, sebutlah di Long Apari dan Long Pahangai, masih terisolasi karena ketiadaan jalan darat. Mereka hanya mengandalkan transportasi sungai. Kawasan lain di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, dan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, bahkan hanya bisa dijangkau lewat udara.

Menurut Pius Erik Nyompe dari Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kaltim, pasokan bahan bakar minyak atau bahan kebutuhan pokok di Long Pahangai dan Long Apari tergantung dari kapal karena akses darat belum terhubung. Jika sungai tidak bisa dilewati saat meluap atau pendangkalan, pasokan terhenti, yang membuat warga pedalaman kelimpungan.

Akibatnya, warga di Long Apari hidup dalam gelap ketika tak ada pasokan BBM karena listrik hanya mengandalkan genset. ”Jika tidak ada solar, dipastikan desa-desa di sana gelap. Kami sudah sampaikan masalah ini ke legislatif, tapi tidak pernah didengar,” ucap Pius.

Selain belum adanya jaringan listrik dan akses darat, sinyal telekomunikasi pun belum tembus ke pedalaman. Martinus F Tenes, tokoh Dayak yang juga mantan anggota DPR dan DPRD Kaltim, mengakui, warga Dayak di pedalaman sering kali hanya jadi komoditas politik, bahkan oleh politikus dari Dayak sendiri.

Menurut dia, meningkatnya peran politik warga Dayak tak lepas dari pemekaran wilayah Kaltim pada kantong-kantong masyarakat Dayak, seperti Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan. ”Meskipun sudah banyak yang menjabat, baik di legislatif maupun eksekutif, bukan berarti nasib warga di pedalaman lebih teperhatikan,” kata Tenes.

Hanya segelintir elite mereka yang tinggal di perkotaan yang menikmati buah demokrasi dan kekayaan melimpah Kaltim.

Copyright © 2011 Kompas Digital

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

1 comment:

Luthfi Hutomi said...

inilah buah demokrasi prosedural. petinggi bangsa ini patutnya berhenti berpikir untuk pukul rata budaya demokrasi yang ada di tiap daerah. kita ini kan bhinneka. siapa tahu di pedalaman dayak sana demokrasi langsung, yang juga lebih substansial, lebih mengena. mestinya mekanisme perwakilan di tiap daerah dikembalikan ke wakil daerah/dpd. saya lebih setuju hal ini mengingat representativenessnya lebih terjamin dibanding pakai sistem kursi/proporsional. maka elit dpd sekarang mestinya benar2 berjuang membela daerahnya

di tingkat komunitas, perlu ada pendemokrasian demokrasi dengan menciptakan budaya demokrasi pada basis komunitas itu dulu. di sini orsos berperan lebih. nah tapi perlu dilihat dulu budaya yg ada apakah mengijinkan demokrasi atau sebenarnya aslinya mereka bersebrangan dengan demokrasi. mengingat demokrasi sendiri adalah asas yang fleksibel, maka ia pun harus kompatibel dengan situasi dan kondisi masyarakat dimanapun berada