Hari-hari ini Hongaria memberi pelajaran penting bagi kita tentang arti kejujuran dan tanggung jawab pemimpin. Presiden Hongaria Pal Schmitt mundur dari jabatannya setelah gelar doktornya dicabut karena terbukti melakukan plagiat
Oleh Doni Koesoema A | Kompas | 09 April 2012
Isu bahwa Schmitt akan mundur sudah terdengar santer beberapa hari lalu. Tepatnya hari Jumat (30/3), sehari setelah Universitas Semmelweis di Budapest mencabut gelar doktor filsafatnya.
Universitas menemukan bahwa Schmitt telah menyalin ”kata per kata” dalam paragraf tesisnya dari pengarang lain tentang sejarah olimpiade. Ia menjiplak kata per kata sebuah teks yang ditulis dalam bahasa Perancis oleh ahli olahraga dan diplomat Bulgaria, Nikolai Gergiev. Bahkan, pihak universitas juga menemukan bahwa 17 halaman dari kesimpulan tesis Schmitt adalah terjemahan harfiah kata per kata dari profesor Jerman, Klaus Heinemann, yang ditulis pada 1991.
Karena alasan itulah, Schmitt mundur sebagai presiden. Pengunduran dirinya diterima oleh sebagian besar anggota parlemen: 338 mendukung, 5 menolak, dan 6 abstain. Dalam surat pengunduran dirinya, Schmitt menulis, ”Demi kepentingan rakyat Hongaria dan terjaganya kesatuan nasional, saya mengundurkan diri sebagai presiden.”
Tiga pelajaran penting
Pertama, seperti dikatakan ketua Partai Sosialis kepada deputi partai berkuasa Fidesz, ”Pemimpinmu tidaklah kebal atas kesalahan dan itu membatasi kekuasaanmu.” Cakupan dan kekuasaan seorang pemimpin itu terbatas. Yang membatasi tanggung jawab dan praksis seorang pemimpin adalah nilai-nilai moral. Kepemimpinan itu tidak tak terbatas. Ada batas-batas moral yang menjadi pagar kredibilitas seorang pemimpin.
Mungkin plagiat tesis doktor tidak begitu signifikan memengaruhi kebijakan politik. Namun, fakta bahwa seorang pemimpin melakukan plagiat menunjukkan rendahnya integritas moral, terutama kemampuannya dalam mencintai kebenaran, menghargai kejujuran dan kerja keras.
Kedua, parlemen yang menjadi suara rakyat seharusnya mengutamakan kebenaran dan keadilan daripada kepentingan mempertahankan kekuasaan kelompoknya sendiri.
Partai Fidesz adalah penguasa sebagian besar suara di parlemen. Namun, justru sebagian besar suara mendukung pengunduran diri Schmitt. Di sini kita perlu belajar bahwa rambu-rambu sebuah parlemen, atau DPR, sekali lagi bukanlah kepentingan politik kelompok sempitnya sendiri, melainkan kepentingan rakyat yang dasarnya kebenaran dan kriterianya nilai-nilai moral.
Ketiga, bukan banyaknya dukungan, melainkan dalamnya nilai moral yang dihayati. Kukuhnya sebuah kepemimpinan tidak ditentukan kriteria banyaknya pendukung dalam parlemen, tetapi mereka semua abai terhadap nilai-nilai moral.
Banyaknya dukungan dalam parlemen tak akan ada artinya apabila semua anggota dalam parlemen yang mendukung sama-sama korup. Jika demikian, keputusan mayoritas melalui voting yang dianggap sebagai bagian demokrasi pun akan korup jika kriteria nilai-nilai moral itu tidak dijunjung tinggi.
Bahwa partai berkuasa yang memiliki suara terbanyak dalam parlemen justru setuju presidennya mengundurkan diri, hal itu menunjukkan di kalangan parlemen Hongaria bahwa suara hati, nilai moral, penghargaan terhadap kebenaran, dan pelayanan publik masih merupakan nilai sakral yang harus diperjuangkan, baik oleh oposisi maupun pemegang tampuk kekuasaan.
Perlu becermin
Kita perlu becermin dari peristiwa ini. Fakta bahwa para anggota parlemen kita masih sering bersitegang demi kepentingan kelompok sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat, seperti kita saksikan menjelang rapat kenaikan harga BBM, menunjukkan rendahnya kualitas kepemimpinan para anggota parlemen kita. Mereka lebih gemar main voting (baca: main kuasa) daripada benar-benar memikirkan apa yang jadi keprihatinan rakyat dan kebaikan publik.
Kepemimpinan yang dapat dipercaya sangat ditentukan melalui kriteria penilaian moral dibandingkan dengan banyaknya suara di dalam parlemen. Sistem voting dalam parlemen sebenarnya hanya mengatakan bahwa mayoritas memiliki hak menentukan.
Mengutamakan suara mayoritas, tetapi luput melindungi yang lemah, miskin, dan tersingkir seperti dialami sebagian besar rakyat di negeri ini merupakan sebuah praksis demokrasi yang minus nilai-nilai moral. Tirani mayoritas sangat berpotensi menindas minoritas. Padahal, dalam sebuah demokrasi yang sehat, kepentingan rakyat mesti didahulukan, terlebih kepentingan pembelaan mereka yang tak punya suara dan minoritas.
Hongaria telah memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana cara menghayati kepemimpinan. Kepemimpinan sering mengacu pada penguasaan dan kekuasaan seorang pemimpin tidaklah tak terbatas. Ada batas-batas tanggung jawab yang menjadi bagian dari fungsi sosial pelayan publik, entah mereka itu presiden, anggota DPR, rektor universitas, ataupun guru.
Dalam kaitan ini setiap individu yang diberi kepercayaan untuk melayani publik tak lain tak bukan hanya bisa memandang wajah publik sebagai kriteria pelayanan. Dan dalam melayani publik, setiap orang dihargai selaras dengan harkat dan martabatnya. Kita harus belajar dari pelajaran Hongaria ini.
Posts
No comments:
Post a Comment