Pemilu Tidak Boleh Ditunda?

Awicaks

Situ Gintung lagi-lagi menjadi bukti tak-terbantahkan tentang ketidakpedulian para politikus dan pengurus negara terhadap status keselamatan warga. Ketika musibah dan bencana belum terjadi, perhatian utama lebih ke indikator-indikator ekonomi makro yang tidak ada urusan secara langsung dengan gambar visual keselamatan warga. Ketika bencana terjadi, semua dibaca dan dikerjakan menggunakan perspektif manfaat bagi posisi mereka. Semua harus tampak heboh, kolosal dan megah (meski megah dalam konteks musibah dan bencana), untuk bisa mendapatkan perhatian politik. Luar biasa.

Mari simak nasib warga korban semburan lumpur laknat Lapindo (L3), yang hingga hari ini tidak kunjung tuntas, meskipun sudah melewati momentum-momentum politik penting yang berpeluang memberi jalan keluar, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Propinsi Jawa Timur, serta Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional sekarang ini. Bahkan warga korban secara bengis diseret-seret petugas keamanan dan ditumpuk ke atas bak truk, disingkirkan dari depan Istana Negara, disertai teriakan petugas, "Atas nama undang-undang....!!" Entah undang-undang mana yang dimaksud. Mungkin undang-undang kebersihan kota, atau undang-undang keindahan istana.

Mestinya seluruh warga memboikot habis-habisan Pemilu. Pemilu harus dibuat tidak relevan. Saya hakul yakin tidak seorang pun bisa menjamin Pemilu akan menyediakan jalan keluar bagi tunggakan-tunggakan masalah dan krisis warga yang tiap detik terus menggunung. Pemilu ya Pemilu. Krisis warga ya krisis warga. Tidak tali temali hubungan diantara keduanya.

Meskipun sudah menduga akan terjadi, ternyata saya tidak dapat menahan rasa mual dan muak, dan harus lari ke kamar mandi untuk memuntahkan seluruh isi lambung, ketika mengetahui para calon legislatif tanpa punya malu dan etika beramai-ramai mendatangi Situ Gintung, mendirikan posko bantuan, serta tidak lupa memasang baliho-baliho kampanye mereka. Tindakan bodoh yang tidak bermoral. Mungkin saya akan terserang muntaber jika kebetulan berada di lokasi menyaksikan perilaku biadab mereka.

Anda boleh berkomentar, saya cuma memprovokasi dan tidak menyediakan solusi. Saya ingin beri tahu Anda. Solusi tidak ada di rumus-rumus kebijakan, atau kalkulasi anggaran. Dia ada di benak dan batin. Terutama di benak dan batin mereka yang begitu bernafsu menjadi penguasa (baca: bukan pemimpin). Benak dan batin yang menjunjung tinggi keselamatan warga sebagai bagian tanggung-gugat (accountability) utama mereka yang hidup dari uang Rakyat. Dan pemimpin yang memilliki benak dan batin seperti itu seringkali tidak lahir dari kampanye poster dan baliho yang memajang wajah-wajah bergincu dan berpupur, dengan pesan-pesan bodoh yang menunjukkan rendahnya mutu intelektualitas mereka. Ini memang provokasi!

Anda boleh menuduh saya apolitis, tidak punya ambisi mewujudkan perubahan dengan mengambil alih kekuasaan. Saya mau tanya Anda, apakah orang yang selama ini menganggap dirinya politis mampu terbebas dari arus-utama unggah-ungguh politik yang padat modal? Apakah orang-orang yang menepuk dada mereka dan berteriak, "Saya tidak apolitis!" mampu menyetir arus-utama itu dan mendorong bentuk tanggung-gugat yang lebih kongkret? Ya, benar, semua butuh proses. Semua butuh mekanisme. Tetapi di negeri yang amburadul ini proses dan mekanisme yang canggih-canggih (selalu) begitu mudah teronggok sekedar sebagai pakaian belaka.

Lalu, apa yang harus dilakukan? Mereka yang tercerahkan, terdidik, terinformasikan dan terorganisir mestinya segera menggalang gerakan massif untuk menolak dilaksanakannya Pemilu, kecuali seluruh tunggakan-tunggakan masalah dan krisis warga yang terus menggantung secara serius akan dituntaskan. Kalau memang Pemilu mesti berlangsung, janji-janji para calon legislatif dan presiden harus kongkret, menyangkut penyelesaian daftar panjang utang-utang krisis yang diemban warga tanpa kejelasan jalan keluar.

"Ah, sudah terlambat.... Semua janji kadung bicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan.. Sementara Pemilu tinggal beberapa hari lagi.... Bagaimana kalau Pemilu 2014 saja?"

Saya tercenung memandang foto-foto korban L3 dan Situ Gintung. Juga foto-foto masa lalu, warga korban pembangunan Waduk Kedungombo, yang juga berserakan di atas meja. Belum lagi kliping-kliping koran kegigihan para orangtua korban Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Ini masih belum memperhitungkan kasus-kasus yang tidak sexy di mata insan pers, dari mulai penggusuran warga untuk pembangunan perumahan-perumahan di Pulau Jawa. Dan masih lekat di pikiran tentang kematian seorang ibu dan anak balitanya karena kurang gizi di Makassar tahun lalu. Hmmm... Tahun 2014? Saya acungkan jempol, "Anda memang luar biasa!"

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Warga Korban Lapindo, Pemilu & Republik Skandal

Awicaks

Pemilu adalah soal tampil bergincu, menyembunyikan borok ke bawah karpet, dan menonjol-nonjolkan serta menggelembungkan keberhasilan-keberhasilan kecil menjadi berukuran raksasa. Apakah bencana yang dialami warga akibat ketelodoran industri oleh Lapindo di Porong bisa disembunyikan ke bawah karpet? Siapa bersalah dan siapa bertanggungjawab? Apakah Pemilu punya makna solutif terhadap derita warga korban?

Yang jelas, rejim SBY-JK tidak merasa bertanggungjawab. Jelas terlihat dari semua (baca: SEMUA) tindakan-tindakan mereka yang tak lebih dari sekedar pemulas tampilan publik daripada jalan keluar yang sesungguhnya sejak semburan lumpur terjadi pada pertangahan 2006 hingga saat ini. Ketika Pemilu tiba, dan ketika warga korban berteriak putus asa pasangan rejim itu bergeming.  Lapindo jelas sulit digunakan sebagai gincu politik.

Dugaan saya, kalkulasi politik masing-masing melihat warga korban semburan lumpur Lapindo tidak dapat dijadikan komoditas politik untuk Pemilu. Serba salah. Jika digunakan, mereka tidak mau disoroti sebagai politikus tidak beretika dan tidak manusiawi karena menggunakan bencana sebagai komoditas politik.

Bahkan apabila digunakan sekali pun, lawan-lawan politik masing-masing akan menuding mereka sebagai politikus keji karena bencana industri tersebut terjadi tepat di bawah hidung mereka, dimana orang yang bertanggungjawab secara langsung berada dalam gerbong kabinet mereka. Namun jika tidak digunakan, mereka akan menghadapi kesulitan karena akan menghadapi tudingan sebagai pemimpin yang tidak bertanggungjawab.

Saya duga para kandidat lain merasa kagok untuk berinteraksi dengan warga korban Lapindo. Mengapa? Karena janji yang dituntut warga korban Lapindo sangat sangat kongkret. Keselamatan mereka dan nasib mereka ke depan. Dan janji kongkret memang bukan menu janji politik Pemilu.

Menu janji politik Pemilu senantiasa bersifat abstrak, rethorika dan normatif. Kesejahteraan! Kemakmuran! Keadilan! Lebih buruk lagi, alamat tujuan janji itu pun tidak jelas: Rakyat! Rakyat yang mana? Apakah warga korban lumpur Lapindo bukan Rakyat?

Mari belajar dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Timur. Kedua kandidat di putaran akhir secara keji tidak memperhitungkan warga korban Lapindo karena jumlah suara mereka sangat kecil dan tidak berarti dibandingkan total suara yang harus mereka raih untuk memenangkan pemilihan. Saya kira perhitungan serupa juga ada di benak para kandidat kali ini….

Lalu, bagaimana nasib warga korban semburan lumpur akibat ketelodoran operasi pengeboran PT Lapindo Brantas? Apakah Pemilu punya makna solutif bagi penderitaan berkepanjangan yang mereka hadapi? Jika jawabannya ‘tidak’, kita mesti menyebut negeri ini sebagai Republik Skandal.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Credit Card Cancer

by Peter Schiff

This week, with his pronouncement that “credit is the lifeblood of a healthy economy,” President Obama reiterated what has been one of his most common themes in diagnosing our economic problem. The president has relied on this bedrock belief to propose policies that place the restoration of credit as the highest priority. However, despite his seemingly earnest intentions, the president and his economic advisors have misdiagnosed the ailment. Savings, not credit, is the lifeblood of a healthy economy. When not used properly credit can be like a cancer that sickens an otherwise healthy economy.

What everyone seems to have forgotten at this point is that credit does not come from thin air. Even in a system in which bank reserves are leveraged many times, someone has to put savings in a bank for the bank to turn around and make a loan. As a result, the bedrock is the savings, which allows for the credit to flow. Credit extended without adequate savings inevitably leads an economy into disaster.

The primary mechanism that has injected credit where it does not belong is the massive credit card industry that has developed in the United States over the last generation. The ease with which these cards may be obtained and the degree to which Americans now rely on them for routine purchases has created a culture of credit that simply has no precedent in a healthy economy. Until this culture has been reformed, America’s fight to restore economic vitality will be a lost cause.

However, this week a much discussed opinion piece in the Wall Street Journal by top banking analyst Meredith Whitney, indicated that many Americans besides the president are still looking toward credit as the means of economic salvation. In her piece, Ms. Whitney writes,

“…Undeniably, consumers look at their unused credit balances as a "what if" reserve. "What if" my kid needs braces? "What if" my dog gets sick? "What if" I lose one of my jobs? This unused credit portion has grown to be relied on as a source of liquidity and a liquidity management tool for many U.S. consumers. If credit is taken away from what otherwise is an able borrower, that borrower's financial position weakens considerably. With two-thirds of the U.S. economy dependent upon consumer spending, we should tread carefully and act collectively.”

In order to keep the economy functioning, Ms. Whitney asks the credit card providers and the federal government to keep credit lines open, so that millions of Americans can keep on spending. However, while such actions would certainly keep our phony economy propped up a while longer, it would further weaken the very foundation upon which a real economy will eventually have to be rebuilt.

Without a doubt, Americans, and all other people for that matter, benefit from having access to “rainy day money.” But Americans should be saving for a rainy day, not adopting the attitude that if it rains I’ll whip out my credit card. If Americans need to pay for a suddenly ill dog, to straighten their kid’s teeth, or to pull them through a period of unemployment, they should save some of their present earnings.

But saving money requires a reduction in spending, and that is something that modern economists, within and without the Administration, cannot abide. A drop in spending will create a sharper contraction in our economy – which is now comprised of 70% consumer spending. But this is no reason to discourage the process. The option to go into debt in the event of an emergency is no substitute for building personal savings for such events. Not only does such a strategy jeopardize the solvency of individuals or families when they are at their most vulnerable, but it deprives society of badly needed savings.

Currently, with so many financially strapped Americans looking to draw on their credit lines, the fallacy of this “savings substitute” is easily revealed. With lenders’ capital depleted, and falling home prices, and rising unemployment putting borrowers at greater risk of default, credit is naturally harder to come by. Had only a small percentage of borrowers needed to access their credit card “rainy day funds” there would have been no credit crisis. But with a deluge drenching so many at once, there was simply not enough credit umbrellas to go around. Had Americans actually been saving money instead, everyone would have his own umbrella and would not now be looking to borrow someone else’s.

Most importantly, as savers bank their earnings into “rainy day funds,” in addition to earning interest, those savings are available to businesses to make capital investments, produce goods and services, and provide employment. Without access to those savings, such investments cannot be made, and society is worse off as a result.

Lastly, savings can always be relied upon whereas credit is ephemeral. Remarks this week from the Chinese premier Wen Jiabao should serve notice to all Americans that the day will soon come when the Chinese stop lending us their umbrellas. When that happens, the average American will be soaked to the bone.

March 14, 2009

Peter Schiff is president of Euro Pacific Capital and author of The Little Book of Bull Moves in Bear Markets and Crash Proof: How to Profit from the Coming Economic Collapse.

sumber: LewRockwell.com

Copyright © 2009 Euro Pacific Capital

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Telapak Tangan & Jagad yang Sakit – Pemilu yang Memilukan atau Memalukan?

Awicaks

Setiap ada pertanyaan tentang bagaimana menghentikan pikiran, sikap dan tindakan bodoh yang berlaku massal pada sekelompok mayoritas dungu, yang telah terbukti merugikan mereka yang tidak sepaham (baca: memilih tidak berpkiran, bersikap dan bertindak bodoh), saya pasti akan menjawab, “Jangan ikut-kut bodoh. Mereka akan berhenti sendiri ketika sudah tidak ada lagi yang membeli barang dagangan mereka. Yang perlu kau lakukan justru bagaimana menyoroti para pemesan, yang punya duwit, punya kuasa, tetapi tidak punya harga diri dan iba. Merekalah musuhmu yang sesungguhnya. Dan kita tidak boleh menyerah dibodohi dengan iklan-iklan murahan, dan dengan mudah mengambil keputusan membeli barang dagangan mereka!”

Di jalanan kita dihadang ribuan (dan saya yakin jumlah totalnya mencapai jutaan) lembar pamflet-pamflet bergambar profil orang yang tak seorang pun saya kenal tertempel di segala macam bidang tegak, dengan pesan jumawa, bahwa mereka satu-satunya yang paling rupawan dan paling berkerakyatan, lalu tanpa malu meminta publik mencontreng nama mereka di bilik pemilihan kelak. Mungkin di layar televisi bisa lebih parah dari itu. Saya bersyukur tidak (pernah) punya televisi di rumah, sehingga tidak dipusingkan oleh hiruk-pikuk ketoprakan demokrasi a la Ngindonesa ini. Kawan-kawan pegiat organisasi masyarakat sipil pun terpaksa tiarap, daripada terlihat bergerombol bersama badut-badut politik tak tahu malu itu, berslogan kerakyatan dan mengusung perubahan. Maksud hati ingin mengikuti jejak langkah Barrack Obama dengan the Audacity of Hope-nya.

“Hey, LSM, minggir dulu kalian. Sekarang giliran kami yang berteriak lantang macam kalian. Ini untuk perubahan yang lebih besar. Ini lebih mulia daripada sekedar demo-demo yang mengganggu ketertiban umum. Kalau mau berteriak, ayo daftar lewat partai kami dan ayo sama-sama meramaikan panggung ini!”

Saya tidak akan pernah menyangkal bahwa politik itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun saya ragu bahwa orang-orang yang berani malu memamerkan wajah sumringah penuh senyum pada pamflet-pamflet itu paham bahwa politik itu bukan peluang kerja. Pekerjaan bergaji yang didukung aneka-ragam tunjangan. Berpolitik adalah upaya mempengaruhi proses dan mekanisma pengambilan keputusan atas nama kepentingan khalayak luas. Dan itu artinya tidak harus melewati rute yang sekarang dikesankan sebagai the only game in town! Bahwa ia resmi, tak seorang pun akan menolak. Tetapi, apakah ia efektif, itu persoalan berbeda….

Perubahan memang butuh waktu, butuh pengorbanan, dan tidak sesederhana seorang tukang sulap membalik telapak tangan untuk memunculkan uang logam dalam waktu sepersekian detik hingga tak mampu ditangkap mata penonton. Tetapi perubahan macam apa yang ingin diwujudkan? Apakah perubahan memang harus berskala gigantik? Apakah perubahan harus memiliki daya-jangkau seluas-luasnya? Apakah perubahan bisa diciptakan tanpa kita memenuhi prasyarat-prasyarat mendasar, termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tertunggak dan tidak (pernah diniatkan) terselesaikan? Ibarat orang sakit, apakah kita sungguh-sungguh paham penyakit apa yang kita idap, meski ia hanya persifat psiko-somatik?

Jadi ini bukan perkara golput itu haram atau halal. Ini juga bukan (sekedar) soal siapa yang memiliki legitimasi menduduki kursi-kursi pengendali roda pengurusan Negara dan mekanisma pengawasannya. Bagi saya ini adalah pembodohan sistematik. Semua krisis harus ditutup mulutnya, menanti hingga semua upacara pengumpulan suara diselesaikan. Apakah semua krisis tadi terpecahkan ketika seluruh rangkaian upacara diselesaikan dan Negara ini memiliki orang-orang yang legitimate di kuris-kursi eksekutif dan legislatif? Karena demokrasi yang dipertontonkan di negeri kita yang amburadul ini benar-benar telah menghina akal sehat warga.

Bagaimana perasaan orang-orang yang menjadi korban kekerasan militer pada masa Wiranto dan Prabowo sedang bergelimang kuasa tanpa batas, ketika menyaksikan potret kedua tokoh militer yang sekarang mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia? Publik tidak amnesia. Rasa sakit yang terbenam dalam akan muncul apabila peristiwa-peristiwa kekerasan di masa lalu dimunculkan secara kilas-balik, tetapi ia memilih tidak bersuara. Prabowo dan Wiranto hanya dua contoh kecil dari potret orang-orang yang punya akses kepada kekuasaan dan modal yang senantiasa kebal hukum di negeri ini. Bagaimana sebuah konsep adiluhung bernama demokrasi bisa dengan mudah ditunggangi orang-orang bermasalah yang tindakan masa lalu mereka tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik?

Jika tidak ingin bodoh atau dibodohi, mari lihat racikan dari apa yang disebut sebagai demokrasi di negeri amburadul ini:

Formula 1: Demokrasi = F (suara terbanyak)

Formula 2: Suara terbanyak = F (kehadiran di ruang publik secara terus-menerus); F (modal yang digelontorkan); F (pencitraan positif); F (basis-basis pengerahan massa)

Dimana F adalah fungsi dan pernyataan di dalam tanda kurung adalah peubah (variabel).

Maka ketika beberapa pegiat organisasi masyarakat sipil mempertanyakan visi dan missi para calon anggota legislatif, saya hanya bisa tertawa getir. Apalagi jika kita mempertanyakan keterkaitan pemilihan umum dengan jutaan tunggakan persoalan yang menjadi beban kehidupan sehari-hari warga biasa. Pemilihan umum tidak ada urusan dengan penuntasan krisis!

Terngiang kata-kata yang saya ucapkan kepada beberapa orang kawan yang bimbang bagaimana menyikapi huru-hara ini:

“Jangan ikut-kut bodoh. Mereka akan berhenti sendiri ketika sudah tidak ada lagi yang membeli barang dagangan mereka. Yang perlu kau lakukan justru bagaimana menyoroti para pemesan, yang punya duwit, punya kuasa, tetapi tidak punya harga diri dan iba. Merekalah musuhmu yang sesungguhnya. Dan kita tidak boleh menyerah dibodohi dengan iklan-iklan murahan, dan dengan mudah mengambil keputusan membeli barang dagangan mereka!”

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Where Have You Been?

Awicaks

Ada saat ketika rasa muak sudah melampaui ambang yang dapat diterima akal sehat. Saat itulah kemarahan telah melampaui batas kewarasan. Ia tidak perlu menjadi sebuah kemurkaan, namun setidaknya ia mampu mengunci dorongan-dorongan tertentu, fisik maupun kejiwaan. Itulah yang saya alami sejak menjelang batas akhir tahun hingga, kira-kira, beberapa hari lalu. Sebuah perjalanan reflektif yang membuat saya harus mengambil keputusan terbaik meskipun harus berpisah dari lingkungan yang selama ini saya anggap sangat menyenangkan.

Saya tidak punya masalah dengan wadah berikut semua tata-nilai dan tata-laksana serta legenda-legendanya. Saya pun tidak punya masalah dengan kawan-kawan yang bertebaran di berbagai pelosok jagad. Saya hanya tidak bisa berada satu atap dengan orang-orang pengecut, berkarakter pengadu dan khianat, yang menghuni wadah perwakilan di negeri amburadul ini. Saya pun tak pernah sudi bekerjasama dengan segerombolan egomaniak yang begitu gemar bermain-main dengan kekuasaan. Saya tidak punya waktu untuk melayani segala sampah seperti itu. Ada banyak hal yang menurut hemat saya jauh lebih penting untuk diurus dibandingkan terlibat di dalam lingkungan berbau busuk. Sesederhana itu.

Beragam reaksi saya terima ketika pertama kali mengumumkan pengunduran diri saya. Harus saya akui, saya sangat sedih menerima reaksi-reaksi tersebut. Namun saya harus berjalan dengan kepala tegak, membalas reaksi-reaksi itu dengan senyum dan jabat erat, sambil berkata yakin, “We’ll work together some time in the future, I’m sure….” Sambil membalikkan badan, saya melangkah meninggalkan wadah ingar-bingar itu. Saya kembali menyapa sobat-sobat lama yang untuk beberapa waktu saya tinggalkan karena tuntutan pekerjaan yang begitu menyita waktu. Mereka menyambut saya dengan hangat dan senyum penuh rindu.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content