Siapa Korban Paling Rentan?

Awicaks

Benarkah terjadi krisis pangan? Krisis pangan atau "krisis pangan"? Atau krisis konsumsi pangan?

Saya tak akan pernah lelah mengusung thesis lama, bahwa pengurus Negara tutup mata terhadap keselamatan warga. Warga harus bekerja sendiri menyelesaikan masalahnya tanpa bisa berharap uluran tangan pengurus Negara.

Krisis pangan hanya salah satu dari daftar panjang krisis dan bencana (catastrophes) yang mengancam dan menghantui kehidupan warga negeri kepulauan ini. Modus hidup warga Indonesia adalah bertahan hidup (survival). Tentu thesis ini tak berlaku bagi warga yang berkelebihan, yang lebih pusing memilih sepatu mana yang cocok dipakai saat mengenakan salah satu koleksi pakaian di lemari. Tololnya, yang disebut krisis di Indonesia adalah menyempitnya akses warga untuk memperoleh, mendapatkan dan memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin Negara.

Kebijakan dadakan alias crash programme alias tambal sulam sudah jadi ciri pengurus negeri ini, selepas lengsernya alm. Eyang Kakung Suharto. Kebijakan-kebijakan Negara yang bersifat reaktif seringkali tak memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan warga. Atas nama menyeimbangkan anggaran Negara warga diminta berbesar hati merasakan dampak demi tujuan yang lebih besar. Terhadap apa yang sekarang ramai disebut krisis pangan pun sama. Toh terbukti tak satu rejim pengurus Negara mana pun di dunia ini yang mampu mengendalikan liarnya gerak pasar. Ancaman hukuman terhadap para penimbun bahan pokok, sebagai contoh, tak pernah berhasil menciptakan efek jera. Semakin pengurus Negara mencoba mengatur dan mengendalikan pasar, semakin kasatmata ketololan mereka.

Siapa pihak yang paling menderita dari cerita ini semua? Yang paling jelas adalah anak-anak dan kelompok perempuan. Mutu gizi anak-anak di negeri ini adalah data yang paling sering dimanipulasi demi menjaga citra positif kinerja ekonomi-makro Indonesia. Meski angka-angka balita kurang gizi pada Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI) dari UNDP sudah cukup horror, tetapi saya yakin data itu masih indikatif sifatnya dan terlalu konservatif. Ada banyak realita yang gagal ditangkap metoda-metoda canggih pengumpulan data HDI. Ambil contoh rangkaian proses dari keputusan rumah tangga mengorbankan biaya pendidikan anak atas nama pemenuhan konsumsi, yang berangkai dengan keputusan melibatkan sang anak dalam kegiatan-kegiatan produksi, baik sebagai buruh langsung maupun buruh tak langsung.

Mutu keselamatan dan kesehatan reproduksi perempuan juga adalah data yang paling sering disembunyikan di bawah karpet. Alih-alih menggambarkan angka laju kematian ibu melahirkan, yang justru disajikan adalah keberhasilan pengurus Negara menekan angka kelahiran. Bisajadi keduanya tak berhubungan langsung, tetapi akal sehat saya melihat keterkaitan yang tak terelakkan.

Apa yang akan kita hadapi di masa depan dengan situasi seperti ini? Yang jelas, kita akan memiliki generasi masa depan yang masa kecilnya hidup dengan rendahnya mutu gizi, pendidikan, dan kesehatan. Jangan-jangan negeri ini memang diarahkan untuk menjadi wilayah penyedia buruh murah (sweatshops' labour market)?

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Corporate Social Responsibility? "Amoral!" Kata Friedman

Awicaks

Hakekat perusahaan (corporation) adalah menghidupkan dinamika ekonomik lewat kegiatan produksinya yang mampu menangguk laba agar perusahaan dapat bertahan hidup (survival) atau tumbuh dan meluas. DNA sebuah perusahaan adalah mencari laba. Memaksimalkan perolehan laba dalam konteks bersaing dengan perusahaan lain yang memiliki produk serupa merupakan keniscayaan bagi sebuah perusahaan. Maka ketika perusahaan tampil di depan publik dengan citra tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu patut dipertanyakan. Bahkan Milton Friedman menyebutnya amoral!

Tentu saja kecaman Friedman, dan juga Noam Chomsky, bukan suatu pernyataan tunggal. Ada prasyarat yang mesti dipenuhi, yakni peran Negara yang optimal dalam menjamin keselamatan warga, produktifitas warga dalam memenuhi dan mempertahankan kualitas hidup terbaik mereka, serta kemampuan warga merawat dan menjaga fungsi-fungsi alam. Sehingga kewajiban Negara dalam menjamin akses warga kepada pelayanan kesehatan, pendidikan, sumber-sumber pangan dan air bersih yang terjangkau serta energi untuk keperluan kelangsungan hidup menjadi syarat mutlak agar peran perusahaan sebagai dinamisator ekonomi pun berlangsung optimal. Hal tersebut yang tak terjadi di negeri ini.

Pengurus Negara di Indonesia sibuk mengurusi dirinya sendiri. Menyeimbangkan anggaran demi menjaga citra kepengurusan dengan tampilan kinerja ekonomi-makro di hadapan lembaga-lembaga keuangan multilateral dengan mengorbankan keselamatan warga, seperti yang tampak jelas pada pencabutan subsidi BBM, harga gabah di tingkat petani dan sebagainya. Kewajiban Negara menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan pun hampir bulat-bulat diserahkan kepada pasar, dengan maraknya swastanisasi klinik dan rumah sakit serta persekolahan yang tak bisa menghindari kalkulasi untung rugi menjadi utama dibandingkan aspek pelayanan warga. Jaminan Negara yang mestinya dibiayai dari perpajakan bisa dikatakan tak jalan di Indonesia karena berbagai faktor, dengan korupsi sebagai induk penting faktor penyebabnya. Akibatnya sosok perusahaan merambah hingga ke sektor pelayanan publik yang seharusnya menjadi kewajiban Negara.

"Perusahaan dibentuk untuk menangguk laba, bukan untuk tujuan sosial atau tujuan lainnya," kata Noam Chomsky. "Itu tanggung jawab Negara!" Logikanya, Negara mampu menegakkan mekanisme perpajakan dari dinamika ekonomi yang digerakkan perusahaan-perusahaan. Warga sebagai obyek hukum dan pajak serta pada saat yang sama adalah konsumen dari barang dan jasa industrial yang diproduksi perusahaan harus dijamin keselamatan, kesejahteraan dan produktifitasnya oleh Negara demi terjaganya keseimbangan sosial-politik-ekonomik. Tetapi pendapat normatif Eyang Chomsky dan Eyang Friedman jauh panggang dari api di negeri kepulauan yang amburadul ini.

Kemudahan pajak, penghapusan birokrasi pada penanaman modal (investasi), kemudahan memperoleh lahan serta ketersediaan buruh murah dalam jumlah yang besar menjadi paket kebijakan Negara yang membuat Indonesia menjadi surga bagi investor tetapi sekaligus neraka bagi warganya sendiri. Pada konteks Indonesia, perusahaan yang pada hakekatnya memaksimalkan perolehan laba dengan memperbesar ambang laba (profit margin) dengan meminimalkan eksternalitas dan liabilitasnya telah menjadikan kehidupan sosial dan lingkungan hidup sebagai tempat sampah mereka. Tempat sampah bagi eksternalitas, liabilitas serta resiko-resiko bisnis mereka. Dan hal itu sangat memungkinkan di Indonesia karena adanya kebijakan-kebijakan Negara yang memanjakan perusahaan-perusahaan.

Sehingga, ketika sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) didorong menjadi suatu tolok-ukur kinerja perusahaan, timbul pertanyaan sederhana, "Memang ada masalah apa kok perusahaan harus menampilkan sosok tanggung jawab mereka dalam hal sosial dan lingkungan?" Chomsky berpendapat, karena perusahaan tidak ingin menanggung beban baru, yakni keresahan dan konflik sosial dan politik, karena kenyataannya kualitas sosial dan lingkungan hidup terus merosot sementara perolehan laba perusahaan terus meroket. CSR adalah tabir asap (smoke-screen) liabilitas dan eksternalitas perusahaan yang selama ini disembunyikan di bawah karpet.

Jika perusahaan berproduksi dan saling bersaing secara sehat serta melaksanakan kewajiban pajak mereka, dan saat yang sama Negara menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga, produktifitas warga untuk memenuhi dan mempertahankan kualitas hidup terbaik mereka, serta kemampuan warga merawat fungsi-fungsi alam, CSR sama sekali tidak dibutuhkan. CSR adalah penanda simbolik ketidakberesan bisnis sebuah perusahaan dan saat yang sama merupakan penanda bobroknya pengurusan Negara. Semakin mengkilat tampilan CSR sebuah perusahaan, mestinya kita semakin curiga, seberapa besar masalah yang disembunyikan di bawah karpet?

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Paradoks Konsumsi

Awicaks

Orang-orang di Indonesia, tak cuma Jawa, tengah mabok kepayang pada barang-barang dan jasa industrial. Kemudahan mendapatkan barang-barang tersebut membuat kacau urutan kebutuhan dasar perseorangan dan keluarga. Teori Maslow berantakan. Tidak ada lagi yang namanya kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kalau perlu kualitas pangan untuk anak dikorbankan demi membeli sebuah telepon genggam model terbaru. Atau, tunggakan biaya sekolah anak bisa menunggu demi uang muka membeli sepeda motor buatan China, yang menurut iklan lebih unggul dibandingkan buatan Jepang.

Pertanyaan paling tolol dari kisah di atas, "Lalu bagaimana siklus produktifitas perseorangan atau keluarga demi menjaga kualitas hidup tidak merosot?" Saking tololnya kita tidak menyadari bahwa sekarang ini adalah zaman utang sudah bukan lagi sesuatu yang memalukan. Bahkan berutang di kalangan berpunya telah dikemas sedemikian rupa hingga ada peringkatnya: Silver, Gold, Platinum, dan seterusnya. Edan suredan!

Seorang sepupu saya dengan bangga memamerkan mobilnya yang terbaru, Grand Livina. Kemana mobilmu yang dulu (sebuah Toyota Avanza yang dikenal dengan sebutan mobil sejuta umat), tanya saya. "Tukar tambah lah Mas." Kemudian dia dengan fasih bicara panjang lebar, selayaknya seorang salesman mobil, tentang kemudahan-kemudahan fasilitas kredit yang ia gunakan. Luarbiasa pengetahuannya. Mungkin jika saat itu saya sela dengan pertanyaan, "Ngomong-ngomong kamu tahu nggak siapa itu Teras Narang?" Dia akan terbengong-bengong, dan balik tanya, "Siapa tuh? Apa ada hubungannya dengan fasilitas kredit mobil?"

Kemudahan memperoleh barang (lewat siasat-siasat kredit perbankan), gempuran iklan nan mengkilat, mendesah dan merayu, laju produksi dan distribusi barang dan jasa konsumsi yang meroket, agaknya tidak ada urusannya dengan potret nelangsa warga di desa-desa di Riau yang kebingungan dengan harga minyak goreng curah mencapai Rp 16.000/kg, padahal propinsi tersebut memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Juga tidak ada urusannya dengan warga di desa-desa di Sumatera Selatan, yang terkenal dengan sebutan "Lumbung Energi Nasional", berkeringat antri minyak tanah. Potret nelangsa tersebut pupus ketika kita ajak orang-orang yang antri tersebut bicara tentang jenis terbaru telepon genggam merek tertentu. Atau ajak mereka bicara tentang kelanjutan serial sinetron di stasiun televisi tertentu.

Pada sebuah perjalanan di Pulau Flores, akhir tahun 2005, saya terkejut disajikan fenomena luarbiasa. Warga di sebuah kecamatan ramai-ramai melepas dan menjual tanah untuk membeli sepeda motor buatan China. Saya sempat bertanya, apakah sepeda motor itu untuk keperluan transportasi keluarga atau untuk keperluan produksi. Jawaban beberapa diantara mereka sangat tegas, "Untuk ojek, Pak. Uangnya lebih cepat daripada bertani." Jika sebagian besar mereka menjual tanah untuk beli sepeda motor untuk ojek, lalu siapa penumpangnya? Booming cengkeh saja mendorong pemiskinan petani, apalagi booming sepeda motor...

24 April 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Antara 'Nyinyir' dan 'Sinis'

Awicaks

Terkejut luarbiasa saat saya membaca berita di situs Detik.com tentang konversi hutan lindung di Bintan. Saya mengagumi kemampuan si pewarta yang mampu mengartikulasikan ulang pendapat saya ketika ia mewawancarai lewat telefon. Tetapi saya terkejut luar biasa ketika ia menggunakan kata 'nyinyir' saat saya mengomentari pendapat seorang anggota DPR yang mengatakan bahwa keputusan alih fungsi atau konversi itu telah melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Seingat saya, saya memang menjawab dengan nada sinis, menginformasikan bahwa LSM itu bukan cuma satu entitas tunggal. Ada yang memang murni bekerja untuk mengatasi krisis warga, tetapi ada pula yang sengaja dibentuk oleh para pengurus Negara untuk menciptakan legitimasi bagi keputusan-keputusannya. Saya mengatakan (dengan nada sinis), bisajadi LSM yang terlibat adalah LSM penyedia legitimasi yang pada banyak kasus memang dibentuk oleh para politikus.

Terlepas dari kandungan pendapat saya, persoalan yang tak kalah serius saya soroti adalah soal kualitas dan kemampuan berbahasa si pewarta. Apakah sebegitu parahnya ia sehingga tak bisa membedakan makna antara 'nyinyir' dengan 'sinis'? Karena jika saya 'nyinyir' saya tak perlu menanti ditelefon seorang pewarta untuk menyatakan pendapatnya. Saya akan secara proaktif mengadakan pertemuan pers dan menyalurkan 'kecerewetan' saya terhadap isu yang tengah hangat dibahas berbagai media massa tersebut. Sayangnya, saya tidak perlu merasa harus 'cerewet' atau 'nyinyir' mengomentari isu itu.

Ketika seorang pewarta Koran Tempo menelefon dan menanyakan pendapat saya tentang isu yang sama, saya perlu menjernihkan duduk perkara isu tersebut lebih dulu dengannya.

"Jika Anda menanyakan pendapat saya tentang tindak korupsi atau kualitas anggota DPR, saya bisa memberi jawaban sebagai seorang warga Negara. Tetapi sebagai wakil organisasi, saya kira lebih tepat Anda mewawancarai kawan-kawan dari organisasi lain, seperti ICW, MTI, atau TI Indonesia." Hingga kemudian kami pun bersepakat untuk membahas hanya tentang ketidakkonsistenan pengurus Negara dalam menegakkan status kawasan hutan lindung dan maraknya alih fungsi hutan lindung, sesuai dengan kapasitas saya dan organisasi yang saya wakili.

Hal sama berlaku juga dengan pewarta dari Kompas.com. Kami jernihkan duduk perkaranya lebih dulu agar saya bisa berpendapat sesuai dengan proporsi, kompetensi dan kapasitas saya dan organisasi saya.

Yang saya ingin sampaikan, sikap yang secara sadar saya tampilkan adalah jauh dari tafsir kata 'nyinyir.' Jika saya 'nyinyir' tentu saya akan memuntahkan ratusan peluru kritik, sesuai dengan menumpuknya kemarahan dan rasa frustrasi menyaksikan ketidakpedulian pengurus Negara terhadap keselamatan warga, tanpa mempedulikan kompetensi dan kapasitas saya dan organisasi yang saya wakili.

Awalnya saya ingin mengajukan protes resmi ke Redaksi Detik.com. Tetapi setelah bertimbang lebih jauh serta berkonsultasi dengan tim media di organisasi, saya mengurungkan niat itu berdasarkan sejumlah alasan. Pertama, bisajadi si pewarta terpeleset dalam menggunakan kata. Karena Detik.com adalah warta digital online yang mengedepankan kecepatan, tentu saja saya sangat maklum bahwa media itu menomorsekiankan akurasi dan kualitas. Karena kecepatan, akurasi dan kualitas adalah kombinasi yang menggambarkan kesempurnaan. Kedua, bisajadi juga si pewarta adalah pemula di bidangnya. Melakukan protes resmi tentu bukan tindakan bijak. Karir yang mungkin ia dambakan bisa hancur karena satu kasus saja. Sehingga pilihan yang saya ambil setelah bertimbang adalah, menegur secara pribadi langsung ke si pewarta.

Hal lain yang jadi pelajaran bagi saya pribadi, apa yang saya ungkapkan lewat saluran publik akan menjadi bola salju yang tak akan pernah bisa saya kendalikan. Akan tampak tolol jika saya berusaha mengendalikan dan mengarahkan bola salju itu.

20 April 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Cara Elegan Mencuci Dosa

Awicaks

Saya teringat sebuah pepatah dari seorang kawan yang telah mendahuli kita semua, "Cara terbaik menghindari musuh adalah dengan tinggal di sarang musuh." Pepatah itu lebih kurang bisa digunakan dalam konteks mencuci dosa. Sehingga, "Cara terbaik mencuci dosa kita adalah dengan cara mandi di kolam dosa." Dan ini sungguh tepat penerapannya ketika kita perbandingkan dengan cara terbaik menangani penyakit menular yang disebabkan virus adalah dengan menanamkan benih virus di tubuh kita sebelum terjangkit sehingga sistem kekebalan tubuh dapat memproduksi bahan penangkalnya.

Bolehjadi prinsip itu yang digunakan para ahli hubungan masyarakat, yang lebih populer dengan sebuatan PR, perusahaan-perusahaan besar yang mendukung GreenFest atau Festival Hijau di Senayan, Jakarta. Sehingga kita tak perlu terkejut melihat bagaimana sebuah perusahaan produsen kertas, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), yang jelas-jelas menghabisi hutan, bisa dengan gagah dan elegan menampilkan sosok yang peduli lingkungan. Bahkan berani mengajak warga untuk mengurangi ketergantungan kepada kertas dan beralih kepada serbet kain. Luar biasa.

Tentu sebagai awam saya bertanya, "Apa kalian tidak takut rugi karena menyarankan khalayak beralih dari produk utama perusahaan kalian?" Ternyata hingga di tingkat penjaga anjungan perusahaan besar itu sudah membekali dengan jawaban, "Kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa kami bertanggungjawab kepada kelestarian hutan dan alam." Orang yang tak paham bagaimana perusahaan itu beroperasi di hutan tentu akan terkagum-kagum, dan mulai mengkhayalkan sebuah gambar bergerak tentang bagaimana pohon-pohon besar (yang butuh puluhan tahun untuk tumbuh) ditebang, lalu bekasnya ditanam kembali dengan benih baru, dan semuanya disajikan secara cantik, mengkilat dan wangi. Ciamik, kata orang Yogya.

Terbatasnya pengetahuan, yang lebih sering disebabkan kemalasan berpikir dan mencari tahu, membuat beberapa khalayak memisahkan khayalan indah, cantik, mengiklat dan wangi itu dengan kejadian-kejadian pilu di sekitar wilayah perusahaan itu beroperasi. Warga yang dimiskinkan karena harus melepas lahan tempat mereka hidup bergenerasi-generasi, dan dipaksa "naik kelas" menjadi buruh, serta kenaikan suhu permukaan tanah karena lahan-lahan yang dulu rimbun seketika terbuka terhadap sengatan sinar matahari lalu mendorong terganggunya keseimbangan alami yang menjadi gantungan beragam mahluk hidup di dalamnya, dan seterusnya. Tentu saja gambar-gambar bergerak yang lebih pilu itu tak akan disajikan di pameran megah di Senayan, meskipun perusahaan tersebut menggunakan siasat vaksinasi virus untuk PR mereka.

Begitu pun dengan perusahaan penambang minyak bumi dan gas alam, Pertamina, yang juga berdiri gagah dan bicara tentang gaya hidup hemat energi di ajang-ajang pameran, bukan cuma GreenFest 2008, mengajak khalayak luas melupakan borok-borok masa lalu ketika masih sebagai perusahaan Negara, baik itu soal korupsi, kecelakaan kerja, kemerosotan mutu lingkungan di sekitar sumur-sumur pemompa minyak mentah, serta rangkaian kecelakaan industri yang mulus disembunyikan di balik karpet. Tentu semua orang berhak untuk menjadi lebih baik. Yang jadi persoalan, apakah perlu gembar-gembor memamerkan ke khalayak luas bahwa kita sekarang teleh berubah dan lebih baik serta tidak lagi seburuk dan sejahat di masa lalu?

Tetapi apa mau dikata, bahkan para pemimpin negeri ini pun lebih peduli kepada polesan citra diri daripada hasil nyata kerja-kerja berkeringat. Bobroknya pengurusan pendidikan nasional secara terus-menerus dihajar dengan iklan-iklan cantik dan glossy berbentuk opini (advertorial) di media-media terkemuka, menampilkan seorang Bambang Sudibyo yang tampak berhasil mengurus pendidikan di Indonesia, seperti tak ada urusannya dengan runtuhnya atap sebuah sekolah dasar yang menimpa belasan murid yang tengah belajar. Atau sang presiden yang tampil dengan citra sebagai sosok yang begitu mudah tersentuh dan menyucurkan airmata ketika berkunjung ke tempat pengungsian warga yang tersingkir dari desa-desa mereka karena ruang hidup mereka telah berubah menjadi neraka berlumpur dengan gas beracun, polyaromatic hydrocarbon (PAH), akibat kecerobohan tak terampunkan di bekas ladang gas Sumber Panji I milik Lapindo Brantas, tetapi gagal memberi jalan keluar yang sungguh-sungguh telah memenangkan warga korban. Apa mau dikata....

Sesungguhnya saya sangsi, negeri amburadul yang kelewat luas ini bisa diurus dan dikelola hanya dengan mengandalkan siasat-siasat PR atau kehumasan, agar bisa lebih maju dan mampu mengangkat keluar warganya dari rangkaian tekanan hidup sehari-hari.

20 April 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

SKTM, Surat GAKIN? The Patriotic Madame Health Dibedah Pakai Nalar Jalanan

Awicaks

"Bagaimana ini bisa terjadi?" Tanya Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan yang sedang menikmati citra sebagai patriot pelawan hegemoni Utara dalam politik kesehatan, ketika melihat seorang ibu yang masih harus menunggu perawatan di sebuah rumah sakit karena ia menggunakan Surat Keterangan Tak Mampu (SKTM) dan baru bayar kurang dari separuh total biaya yang dibutuhkan sementara sang suami tengah pontang-panting mencari utangan. Kata Siti Fadilah, seharusnya ibu itu menggunakan Surat Keluarga Miskin (GAKIN) agar dapat segera memperoleh layanan gratis, bukan menggunakan SKTM.

Saya ajak Anda bermain-main dengan nalar jalanan. Apakah sesederhana yang dikatakan menteri patriotik ini?

Nalar jalanan yang umum berlaku, menurut saya adalah, sang suami mesti punya sejumlah uang agar Surat GAKIN bisa diterbitkan kelurahan tempat ia bermukim. Itu pun jika diasumsikan mereka adalah penduduk resmi Jakarta, yang notabene harus ber-KTP. Bisa dibayangkan seandainya mereka adalah "penduduk liar" Jakarta dan tak punya sejumlah uang pelicin untuk mendapatkan Surat GAKIN. Bolehjadi punya SKTM saja sudah merupakan anugerah bagi keluarga itu.

"Bagaimana ini bisa terjadi?" pun ditanggapi oleh kepala rumah sakit bersangkutan dengan jawaban khas masa Orde Baru. "Kami tengah meneliti bagaimana hal ini terjadi, Bu." Nalar jalanan akan berkata lain. Saya membayangkan, tak lama setelah ibu menteri meninggalkan arena upacara "inspeksi mendadak", kepala rumah sakit akan menyemprot staf-stafnya, marah-marah atas "kecolongan besar" itu. Ia akan lebih sibuk membersihkan piring kotor yang tertangkap tangan ibu menteri daripada mengambil tindakan segera mengobati si ibu miskin itu. Si ibu miskin itu pasti segera mendapatkan layanan kelas jalan tol, cepat tanpa hambatan (dengan macet dan merayap di beberapa titik), khawatir si ibu menteri memerintahkan tim intelijennya mengawasi rumah sakit yang ia pimpin.

Terlepas dari warta wagu di atas, SKTM dan Surat GAKIN sebagai cara pengurus Negara mengurangi beban kelompok warga yang tersisih dalam memenuhi kualitas hidup mereka, boleh dibilang hanyalah merupakan perangkat mekanistik, bukan suatu tindak gagah berani dan bertanggungjawab yang mengedepankan dan mengusung keselamatan warga sebagai tema utama kebijakan. SKTM dan Surat GAKIN lebih kurang mirip dengan kartu diskon yang tak bebas dari manipulasi, baik dari tingkat pengurus Negara hingga ke lapis warga masyarakat itu sendiri.

Tengok rangkaian peristiwa tahun lalu ketika pengurus Negara mencabut subsidi BBM dalam negeri. Siasat Negara agar tidak terjadi gejolak sosial dengan memberlakukan kebijakan jauh dari cerdas, mengeluarkan beberapa bentuk kartu diskon, seperti BOS, Dana Bantuan Tunai Langsung (DBTL), dan sebagainya, terbukti tak mampu mengatasi manipulasi-manipulasi warga masyarakat atas nama survival. Jangan lupa menyebut bagaimana praktik-praktik makelar beroperasi hingga ke wilayah ini, entah lewat cara pengurusan kolektif atau pemalsuan identitas.

Pertanyaan "bagaimana ini bisa terjadi?" tak selayaknya dilontarkan The Patriotic Madame Health yang akhir-akhir ini gemar berkisah tentang konspirasi hegemonik negara-negara industri maju mengangkangi negara-negara miskin, bodoh dan terbelakang dalam hal kesehatan. Ia semestinya bisa menduga kenapa si ibu miskin pemegang SKTM merana menunggu layanan di rumah sakit yang di"inspeksi secara mendadak" itu karena mestinya ia paham bahwa pelayanan kesehatan negeri ini memang bukan lagi tanggung jawab Negara, tetapi sudah menjadi komoditi yang mesti dibeli warga. Apalagi sebagai seorang dokter, tentunya the Patriotic Madame Health pun paham pola hubungan simbiosa mutualisma antara dokter praktek dengan distributor obat-obatan, yang para pialangnya kerap mengganggu antrean pasien di tempat-tempat praktek, sebagai bukti tak-terbantahkan bahwa pelayanan kesehatan adalah komoditi di negeri nan amburadul ini.

Ingat tentang kisah seorang laki-laki berpindah-pindah membawa anaknya yang sakit dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain di Jakarta Timur hingga si anak meninggal dunia kira-kira setahun lalu? "Bagaimana ini bisa terjadi?" bukan pertanyaan yang layak dilontarkan seorang Menteri Kesehatan yang dengan gagah berani menentang dominasi negara industri maju atas transaksi sampel virus flu burung di Indonesia itu. Mestinya kesadaran kritisnya tak hanya menyangkut soal layanan kesehatan, tetapi juga tentang akses warga terhadap makanan sehat, air bersih, udara bersih, lingkungan sehat yang terhambat karena semua itu tak ada lagi yang gratis dan memang pengurus Negara tidak lagi bertanggung jawab menjamin ketersediaannya.

20 April 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Commentary: Hello! Is someone there to wake up the President?

Kornelius Purba, The Jakarta Post, Jakarta

Opinion News - Tuesday, April 15, 2008

President Susilo Bambang Yudhoyono needs to know -- or his spokesmen Dino Patti Djalal and Andi Mallarangeng and his speechwriters need to wake up and tell their boss -- that there are only two kinds of speakers or preachers most ordinary people such as myself like to listen to.

Other categories are just damned. Poor people like us are too tired to be forced to listen to other people and pretend we are exited and inspired by their words.

First, we love to listen to speakers who can make us laugh; our intellectual capacity is too limited to listen to insightful speeches. This helps explain why many comedians can attract such huge audiences -- and income -- when they suddenly proclaim themselves religious preachers. Whatever they say we will be happy as long as we can laugh.

Second, we love to listen to speakers who can make lengthy -- boring or attractive is not an issue here -- speeches, because they help us sleep as long as they keep their mouths open. Religious sermons are often regarded by many of the unfaithful as a golden opportunity to take a nap.

They only wake up when the preachers shout, "Amen!" Then the preachers have a chance to take a nap.

I have a friend who tried to get his staff to be more productive and creative.

"Let's work hard and smart in building our company," he said and immediately started snoring. His staff had to wake him!

I say this not because I want to defend Lima Puluh Kota Regent Amri Darwis, who angered the President last Tuesday by snoozing while the President boasted about the successes of his three years in office during an address to participants of a National Resilience Institute (Lemhanas) forum.

Despite TV footage to the contrary, the regent insists he was fully conscious and enjoying Yudhoyono's speech.

This tip is important for the President, who likes to speak like an academic. As the President loves to use English words in his addresses, Dino and Andi needs to whisper to their boss: "Do we need to translate the English words, Pak?"

Can we include the President in the first category of speakers? To be honest, he is not a smiling general like the late Soeharto. He is a crying general, as he proved when he watched the movie Ayat Ayat Cinta (Love Verses) recently. He cried several times while watching the movie, while Vice President Jusuf Kalla laughed several times.

But his audience can laugh when he confidently boasts how well our economy is growing, how cheap rice and other basics are. Who would not laugh when he blames global climate change for the government's failure to develop our agriculture sector? People will find it very difficult to stop laughing when the President says, "People are much more prosperous under my leadership."

The President should not get mad when his guests fall asleep during his addresses. He should be happy because he is exercising a religious duty, which brings pahala (merit) to him.

President Yudhoyono needs to ask himself, "Why do people fall asleep when I talk to them?"

Personally, I would guess, "They are sleeping because the President's speeches are very boring."

Many academics think the longer and the stuffier their speeches, the smarter they are. They also feel they have a moral obligation to express their views in such a complicated manner no one can understand them, not even the speaker him/herself.

But former vice president and president B.J. Habibie was an exception. During a visit to Tokyo in 1998 his Japanese guests had to stay awake when Habibie asked them to toast for their health. With glasses raised they have to stay awake as Habibie reportedly spoke for more than 10 minutes.

President Yudhoyono is a decent man. He works very hard -- I don't know whether very smart as well -- for the nation. It is true we should be fair in judging him. There has been significant progress since he came to power in October 2004.

But are we better off than three years ago? I am afraid the President needs to wake up! The country's economy is worsening. That he still does not realize that ordinary people find life more difficult by the day, means he has not been fully conscious for the last three years. Is there somebody who can wake up the President?

The writer can be reached at purba@thejakartapost.com

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Slank dan Moralitas DPR

Awicaks

DPR tersinggung dengan kata-kata pada lirik lagu Slank, dan mengatakan lagu tersebut tak bermoral dan meresahkan. Berita itu membuat saya betah duduk di kamar mandi untuk melepas hajat rutin di pagi hari. Hebat nian. Baru saja kita disuguhi warta tentang seorang anggota DPR tertangkap tangan menerima duit yang diikat karet gelang sejumlah Rp 71 juta saat sedang bersama perempuan yang tidak disebut namanya oleh para wartawan, tiba-tiba Badan Kehormatan DPR berani berdiri tegak berteriak, "Lagu Slank tidak bermoral!"

Saya tidak tertarik memperdebatkan perilaku para anggota dewan yang terhormat, juga tak tertarik memperbincangkan diameter batok kepala orang-orang yang baru saja belajar berbicara di depan publik dan belajar adu argumen. Yang saya permasalahkan adalah, suatu keberanian mereka untuk bersikap dan bertindak tak tahu malu. Itu yang luarbiasa. Dan tiba-tiba kata moral dan moralitas seakan-akan menjadi sebuah ketukan palu yang hanya boleh diayun oleh para anggota dewan yang terhormat. Luarbiasa tak tahu malunya mereka.

Publik paham bahwa DPR tak mewakili aspirasi mereka. Publik pun paham bahwa DPR pun tak peduli dengan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Karena anggota DPR lebih pusing memikirkan kenaikan gaji mereka ketimbang kenaikan upah minimum regional (UMR) buruh. Juga lebih pusing memikirkan sumber-sumber baru untuk menaikkan tunjangan tambahan mereka ketimbang memikirkan perimbangan anggaran pusat dan daerah. Dan tiba-tiba, karena sebuah lagu, mereka berani untuk bersikap tak tahu malu dan mengatakan serta memaparkan kepada publik bahwa salah satu lagu Slank liriknya tak bermoral.

Luarbiasa. Pagi ini adalah ritual harian yang luarbiasa lancar. Warta itu sungguh membuat lambung saya lebih sehat....

10 April 2008

Selanjutnya.. Sphere: Related Content