 |  |
Sudah empat bulan saya dengan sengaja membunuh keinginan untuk mengisi TitikDidih. Alasannya sederhana. Saya begitu muak dengan hiruk pikuk negeri ini. Rasanya hina bagi saya untuk menjebakkan diri memberi komentar-komentar yang sama sekali tidak ada artinya bagi gerombolan pemilik legitimasi mengurus Negara tetapi tidak memiliki rasa malu, pengecut dan beraninya hanya kepada rakyat jelata yang miskin, tetapi takut luarbiasa kepada para penguasa modal.
Negeri ini memang hebat. Perilaku pimpinan struktur kuasa Negara, birokrat, politikus, penguasa modal, serta begundal-begundal tukang pukul dan tukang bunuh for hire mampu membuat warga Indonesia secara sukarela menulikan telinga, membutakan mata, mematikan indera perasa serta melumpuhkan kaki dan tangan, atas nama keselamatan diri. Ini lebih ngeri dari Orde Baru, bung! Lebih sulit ditebak. Sang pimpinan yang gemar mencipta lagu dan menyanyi (yang hakekatnya adalah ungkapan mutu pribadi yang halus dan bercita rasa) bisa tidak ada urusannya dengan tindak pengurusan Negara yang menjerumuskan rakyat ke hidup sengsara berkelanjutan. Opo ora heibat?
Saya tidak tertarik dengan berita yang spesifik, baik itu soal markus, gayus, sus(no), sus(ilo bambang yudhoyono), (pan)sus, dan segala kata berakhiran “-us”, seperti muketikus, tulibudegus atau paleangus. Saya lebih tertarik mengamati dagelan akbar dan kolosal di panggung Nusantara yang mampu membuat saya tertawa hingga maag saya kumat. Dagelan dengan babak berlapis-lapis itu dimulai dengan satu adegan yang sarat pesan moral sekaligus pesan amoral: Saling blejed dan saling memeloroti celana diantara pelakon dagelan itu di atas panggung….
Ruwetnya jejaring dan tata hubungan diantara para pelakon, baik yang kasat di atas panggung maupun yang hanya muncul di naskah skenario yang hanya menjadi konsumsi sutradara, wadyabala pertunjukkan dan pelakon, menjadi tontontan tersendiri yang cukup mengasyikkan. Penuh kejut-kejutan (kejutan bohong-bohongan). Ada pelakon yang dulu jadi buaya kemudian bertukar lakon menjadi cicak. Atau cicak yang dibela segenap penonton karena teraniaya justru kemudian menikmati dengan pasrah ketidakberdayaannya. Bersikap penuh kehati-hatian (seperti hati-hati, tidak sungguh-sungguh hati-hati). Atau, pelakon antagonis yang bergaya punya nyawa rangkap sehingga berani tampil beda di atas panggung meski celananya bukan lagi kedodoran tetapi hilang sehingga modal dasarnya terumbar gamblang, tiba-tiba menghilang dari pandangan penonton. Mungkin karena panggungnya terlalu sempit, atau lampu sorotnya sangat pilih kasih (diskriminatif). Wallahualam…
Pembabakkan pertunjukkan dagelan memang dibesut begitu ingar-bingar oleh sang sutradara (dan mungkin juga oleh penyunting adegan), sehingga lompatan dari satu alur cerita ke alur berikutnya mengalir luarbiasa cepat tetapi mulus. Penonton yang ternganga pun tak sadar bahwa air liur sudah hampir memenuhi baskom di hadapan mereka. Dibuka dengan babak pemilihan umum yang heboh dan dibalut atraksi sulap menyulap hasil perolehan suara yang mampu menghadirkan decak kagum penonton, lalu dilanjutkan dengan babak pameran baris-berbaris yang tidak kunjung rapih, karena lebih terlihat seperti anak-anak bermain dolanan jaman dahulu, “Koalisi panjangnya, bukan kepalang…” Itu adalah dua babak pembuka yang dahsyat dan luarbiasa lucu (lah wong namanya juga dagelan….). Dari kedua babak pembuka itulah mengalir lancar babak-babak selanjutnya yang menampilkan kematangan para pelakon berimprovisasi dengan peran masing-masing.
Yang luarbiasa keren besutan sutradara dagelan Nusantara ini adalah perpindahan dari babak kisah pembunuhan seorang pelakon yang tidak sempat naik panggung, ke babak penonton melawan rombongan pelakon yang berkostum buaya. Mengalir begitu mulus selihai markus. Tidak hanya mulus, alurnya pun halus dan mampu melibatkan emosi penonton, sehingga penonton pun ikut campur mengganyang kelompok pelakon berkostum buaya tadi. Luarbiasa! Gilanya, salah satu adegan kecil yang tidak penting ternyata menjadi pintu pembuka babak besar yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Yakni babak pembelotan seorang pelakon berkostum buaya mencoba menjadi cicak.
Babak kisah pembunuhan itu pun berhasil menggugah emosi penonton dengan adegan pemlorotan celana seorang pelakon antagonis lewat pemutaran rekaman pembicaraan telepon secara terbuka. Seperti saya sebut sebelumnya di atas, pelakon antagonis itu luarbiasa berani dan merasa punya nyawa rangkap, macam seekor kucing. Dia berani tampil beda. Tetapi lampu sorot panggung tidak lama menyinari kepalanya yang berambut tipis itu. Dia pun kemudian tidak lagi dianggap penting, baik oleh sang sutradara, para juru sorot lampu, dan mungkin pula oleh para penonton. “Old soldiers never dies, they fade away….”
Dari babak-babak yang seru di atas, ternyata ada babak kisah yang masih ada urusannya dengan dagelan lama yang bagian penutupnya menggantung. Salah satunya babak tentang suap menyuap berjamaah terkait dengan pemilhan orang nomor dua di bank sentral di Nusantara, yang sudah dipertunjukkan sebelum babak pemilihan umum penuh sulapan dimulai. Babak dagelan ini cukup bikin bingung para juru lampu sorot nun di atas gedung pertunjukkan. Apalagi para pelakon kunci yang disorot secara serempak hilang ingatan (maaf, saya kurang suka menggunakan kata lupa, karena mudah dilupakan). Lucu-lucu pula cara mereka menyampaikan kehilangingatan mereka. Pelakon yang menggondol duwit paling banyak dari upacara suap menyuap bahkan berani bilang, tidak ingat rangkaian peristiwa yang diungkapkan pelakon lain yang bersaksi di sub-panggung pengadilan. Juga pelakon yang bertugas membagi-bagi duwit juga terserang hilang ingatan berat. Entah apa artinya. Mungkin ibu istri bekas petinggi pelakon kepolisian itu hilang ingatan tentang berat badannya. Demikian halnya dengan orang nomor dua di bank sentral, ia juga hilang ingatan; tidak ingat pernah hadir dan bertemu beberapa pelakon yang bertutur di sub-panggung pengadilan. Asli, Jojon atau pelakon Srimulat kalah lucu lho!
Pokoknya penonton sangat puas dengan pertunjukkan dagelan Nusantara itu. Meskipun pertunjukkan masih terus berlangsung hingga detik ini, dan meskipun penonton sudah tahu arah alur cerita, yang ujungnya pasti berakhir bahagia (happy ending) bagi mereka yang kebetulan melakoni sosok berkekuasaan politik dan berakhir memilukan (sad ending) bagi para figuran yang merasa sok penting serta terlalu sering ingin berada di bawah lampu sorot. Diantara penonton pun saling mendagel satu sama lain. Mereka kerap bermain teka-teki. “Apa bedanya markus dengan maknyus?” Atau ada yang berpepatah, “Sudah markus berlencana pula, sudah markus berkuasa pula…”
Tanpa punya niat mendahului sang sutradara dan penulis naskah, saya hentikan ulasan sementara pertunjukkan dagelan Nusantara sampai di sini. Mari kita tunggu babak-babak lanjut yang lebih improvisatif, dan lebih lucu karena tentunya lebih menghina akal sehat.
Gerbang abad, nama kampung dari frasa yang setiap hari mendominasi koran-koran lokal dan nasional, Centurygate. Skandal yang diduga melibatkan nama-nama besar, yang menjadi alat tawar menawar politik kekuasaan sepanjang lebih dari empat bulan terakhir. Dan sudah menjadi tradisi negeri ini, tidak pernah ada skandal yang terungkap tuntas, meski ia sudah melampaui tengat lebih dari tigapuluh tahun, seperti halnya di Amerika Serikat atau negara lain. Penyebabnya cuma satu: Tidak ada seorang pun pemimpin yang berkarakter, yang bersifat ksatria, jauh dari sikap dan perilaku pengecut. Gerbang abad atau Centurygate adalah panggung tonil kolosal tentang kepengecutan.
Antrian skandal politik paling kontemporer yang tidak (akan pernah) terungkap sudah sangat panjang, mulai dari kasus penculikan dan penghilangan aktivis pada masa hiruk-pikuk Reformasi, pembunuhan wartawan Bernas, Udin, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, hingga skandal pembunuhan tokoh pembela hak-hak asasi manusia, Munir. Belum lagi jika ditarik ke belakang pada masa rejim kekuasaan Orde Baru di bawah almarhum Suharto, yang rentang waktunya dimulai sejak 1965.
Diakui atau tidak, citra diri adalah segala-galanya bagi yang menganggap diri mereka pemimpin bangsa dan masyarakat di negeri ini. Sehingga kita dipaksa membiasakan diri untuk menerima argumen, mereka yang “terbukti” terlibat skandal adalah pihak yang kalah dari suatu pertarungan kekuasaan diantara mereka. Kebenaran di negeri ini senantiasa terpeleset dan tertukar dengan kata kebetulan. Hakekat kebenaran, yang menuntut keberanian bersikap, senantiasa dimanipulasi dengan kisah-kisah heroik pembuktian yang lebih bersifat prosedural tentang “betul” atau “salah”. Padahal bukti merupakan sesuatu yang paling mudah dimanipulasi di negeri amburadul ini. Dalam konteks citra dan pencitraan, bukti adalah bagian dari proses rekayasa dan penciptaan.
Centurygate adalah kombinasi canggih dari kepengecutan dan citra (dan pencitraan) sebagai tulang punggung naskah pertunjukkan tonil yang didominasi adegan pertempuran orang-orang yang memegang kekuasaan. Apa yang terjadi jika orang-orang yang begitu bergantung kepada citra dan pencitran berperang satu sama lain? Mereka pun saling membongkar aib. Rekayasa, dari yang paling tolol hingga yang paling canggih, dimainkan dan diperagakan sedemikian rupa untuk meyakinkan publik bahwa salah satu pihak adalah yang betul dan pihak lain adalah yang bersalah. Racikan kepengecutan dan kegatihan citra dari pertunjukan tonil kolosal Centurygate sejauh ini semakin tidak berujung pangkal. Namun minimal pertunjukkan tonil ini sedikit lebih baik dibandingkan sinetron Indonesia: Sulit ditebak ujung pangkalnya.
Maka tidak perlu terkejut dengan pilihan manuver tolol dan dangkal berupa pengalihan perhatian, seperti yang dilakoni salah seorang dari tiga orang pengacara hebat versi Kompas, pada salah satu sidang DPR yang heboh itu. Pertunjukkan tonil kolosal Centurygate hanya sekedar siasat mengulur waktu demi membuka ruang-ruang negosiasi diantara mereka. Dan seperti tradisi skandal politik lainnya di negeri amburadul ini, Centurygate terasa didorong sedemikian rupa hingga publik merasa muak untuk mengikutinya, dan ia akan “menguap dengan sendirinya”.
Para korban lumpur Lapindo tentu merasa kesal luar biasa karena perhatian orang tidak lagi menyorot nasib mereka yang ditinggalkan begitu saja oleh para pemimpin pengecut, karena media-media pemberitaan tidak lagi menganggap skandal kelalaian operasional industri PT Lapindo Brantas sebagai isu yang layak jual. Skandal PT Lapindo Brantas bolehjadi masuk ke dalam radar perang citra para politikus jika pihak lawan Ketua Umum Partai Golkar ingin menggunakannya (sekedar) sebagai amunisi (tambahan) serangan terhadap citra, memperkuat amunisi skandal pajak yang saat ini digunakan. Tentu saja sulit berharap akan ada tindakan heroik luarbiasa yang berujung pada penyelamatan warga korban, yang akan ditampilkan pihak lawan Ketua Umum Partai Golkar, yang kabarnya sudah berhasil membersihkan namanya dari semua kertas-kertas hukum terkait dengan kepemilikan atas PT Lapindo Brantas.
Gerbang abad atau Centurygate adalah rumah teka-teki yang tidak akan pernah bisa memberikan jawaban bagi publik. Semua perangkat hukum (prosedural), baik yang bersifat struktural maupun yang ad-hoc (seperti KPK), bukan seperangkat instrumen solutif. Demikian halnya dengan pers dan media, yang saat ini berada dalam kegalauan antara tuntutan mengindustri dengan idealisme dan aktivisme sebagian kalangan pewarta, terutama mereka yang lahir dan tumbuh dari gegap-gempita Reformasi 1998. Kedua perangkat tersebut harus diakui adalah bagian tak terpisahkan dari masalah integritas kepemimpinan bangsa ini, yang didominasi oleh sikap dan perilaku pengecut, serta hiruk-pikuk citra dan pencitraan.
Sebagai warag kebanyakan, tidak ada yang dapat kita lakukan selain memastikan keselamatan diri kita sendiri dulu demi mempertahankan produtifitas yang menjadi sumber daya bertahan hidup (survival) di negeri amburadul ini. Bagi warga kebanyakan yang masih punya minat menonton pertunjukkan tonil kolosal di Senayan, “Selamat datang di gerbang abad atau Centurygate, rumah teka-teki paling mutakhir negeri amburadul Indonesia.”
Bukit Geulis dan sawah di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ini mungkin akan menjadi bukit dan sawah terakhir sebelum "ditanami" gedung, hotel, mal, atau apa saja yang dibutuhkan sebuah kota. KOMPAS/YULIA SAPTHIANI
Lukisan karya Sri Sayekti—alumnus IKIP Bandung—itu, tambah Supriatna, mewakili perasaan sebagian besar warga kampung Jatinangor dalam satu dekade terakhir. Pembangunan yang ekspansif dan membabi buta di sana justru membuat mereka merasa asing di kampungnya sendiri.
Supriatna mengenang, dulu kaki Gunung Manglayang di utara Jatinangor dipenuhi tanaman karet dan teh. Hanya dalam dua dekade kawasan itu berubah menjadi kompleks universitas, mulai dari IPDN (dulu STPDN), Universitas Winaya Mukti (Unwim), Ikopin, hingga yang paling besar Universitas Padjadjaran (Unpad).
Sawah dan tegalan di selatan, timur, dan barat Jatinangor dalam seketika berubah menjadi wilayah kos-kosan—dari yang butut sampai yang mewah, warung makan, restoran, kafe, lapangan futsal, perumahan, vila, hotel, mal, hingga apartemen. Adapun sejumput sawah yang tersisa di kaki bukit Geulis, sebagian sudah dipatoki tanda: ”Dijual”. Barangkali, sawah itu akan menjadi sawah terakhir di Jatinangor.
Penduduk Jatinangor pun harus hidup berdampingan dengan mahasiswa dari berbagai daerah—bahkan mancanegara—yang kultur, gaya hidup, dan
bahasanya berbeda. Sampai-sampai, sebagian penduduk Jatinangor berkesimpulan, pembangunan di kawasan itu tidak memberikan banyak manfaat kepada mereka, tetapi sebaliknya merebut apa yang mereka dulu miliki, termasuk tanah yang menjadi modal utama mereka sebagai petani.
Agus Jumiatin (33), warga Desa Caringin, menceritakan, tahun 1980-an, orangtuanya memiliki tanah seluas 25 tumbak (1 tumbak setara dengan 14 meter persegi). “Waktu itu tanah di sana harganya hanya Rp 32.000 per tumbak. Tiba-tiba datang orang kota yang berani beli Rp 35.000-Rp 100.000 per tumbak. Orangtua saya dengan senang hati menjualnya dan tanah itu diubah pembelinya menjadi tempat kos-kosan,” katanya .
Setelah tanah itu dijual orangtua Agus tidak punya apa-apa. Uang hasil penjualan tanah pun menguap begitu saja. Untuk menopang kehidupan keluarga, Agus bekerja di kos-kosan yang berdiri di bekas tanah milik orangtuanya dengan upah Rp 200.000 per bulan. ”Saya ngepel kos-kosan yang dulu tanah leluhur saya,” katanya. Sekarang dia tinggal menumpang di sepetak kamar milik mertuanya.
Cerita Nungkurniasih (49), warga Desa Hegarmanah, tidak kalah menyedihkan. Dia menceritakan, selama tiga turunan keluarganya tinggal di tanah perkebunan karet di Cikadu, Jatinangor yang dulu dikuasai Belanda. Di tanah itu keluarganya dulu bertani dan memelihara domba.
Tahun 1982 tiba-tiba Nung dan keluarganya diminta pindah dari tanah tersebut dan diberi uang Rp 1,4 juta. Tanah itu kemudian menjadi bagian dari kampus Unpad. Setelah itu keluarganya tidak punya rumah sebagai tempat tinggal. Akibatnya, sampai sekarang Nung dan keluarga terpaksa menumpang tinggal di rumah kerabatnya.
Keluarga Nung juga tidak memiliki tanah yang bisa diolah. Suaminya menjadi pengangguran. Nung sendiri terpaksa bekerja sebagai petugas kebersihan di kampus Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad dengan upah Rp 600.000 per bulan. Ketika menyapu atau mengepel lantai gedung-gedung di kampus tersebut, Nung hanya bisa mengenang bahwa kampus itu dulu adalah tempat dia bermain dan menggembala ternak.
Bercerita tentang pembangunan Jatinangor, pada akhirnya kita memang harus ber bicara tentang kisah orang-orang yang kalah. Kerap kali pembangunan bukannya menyejahterakan, tetapi justru memiskinkan warga setempat.
Kalaupun ada pekerjaan untuk mereka, paling banter sebagai tukang ojek, tukang cuci, dan satpam kos-kosan.
”Mau dagang tidak punya modal. Mau bekerja, tidak punya ijazah,” kata Supriatna. Mantan kepala sekolah sebuah SD di Jatinangor ini mengatakan, hingga tahun 2000-an, sebagian besar penduduk Jatinangor hanya lulusan SD.
Dulu, tanpa punya ijazah, kata Supriatna, orang Jatinangor bisa hidup. Betapa tidak, alam memberikan hampir semua kebutuhan dasar mereka. Mata air di Gunung Manglayang mengalirkan air minum ke rumah-rumah warga, sawah-sawah di sebelah barat, timur, dan selatan Jatinangor menghasilkan butir-butir padi yang bernas. Semuanya kini rusak. Alam bahkan tidak lagi memberikan air bersih, tetapi mengirimkan banjir setiap musim hujan.
Sekarang, semua kebutuhan dasar disediakan mal. Persoalannya, warga Jatinangor kebanyakan tidak punya uang untuk membeli barang-barang mal. Yang bisa beli hanya mahasiswa dan para pendatang.
”Kami hanya bisa menonton sambil membayangkan enaknya minum kopi di mal seperti mahasiswa yang keren-keren itu,” kata Agus.
Situ Gintung lagi-lagi menjadi bukti tak-terbantahkan tentang ketidakpedulian para politikus dan pengurus negara terhadap status keselamatan warga. Ketika musibah dan bencana belum terjadi, perhatian utama lebih ke indikator-indikator ekonomi makro yang tidak ada urusan secara langsung dengan gambar visual keselamatan warga. Ketika bencana terjadi, semua dibaca dan dikerjakan menggunakan perspektif manfaat bagi posisi mereka. Semua harus tampak heboh, kolosal dan megah (meski megah dalam konteks musibah dan bencana), untuk bisa mendapatkan perhatian politik. Luar biasa.
Mari simak nasib warga korban semburan lumpur laknat Lapindo (L3), yang hingga hari ini tidak kunjung tuntas, meskipun sudah melewati momentum-momentum politik penting yang berpeluang memberi jalan keluar, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Propinsi Jawa Timur, serta Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional sekarang ini. Bahkan warga korban secara bengis diseret-seret petugas keamanan dan ditumpuk ke atas bak truk, disingkirkan dari depan Istana Negara, disertai teriakan petugas, "Atas nama undang-undang....!!" Entah undang-undang mana yang dimaksud. Mungkin undang-undang kebersihan kota, atau undang-undang keindahan istana.
Mestinya seluruh warga memboikot habis-habisan Pemilu. Pemilu harus dibuat tidak relevan. Saya hakul yakin tidak seorang pun bisa menjamin Pemilu akan menyediakan jalan keluar bagi tunggakan-tunggakan masalah dan krisis warga yang tiap detik terus menggunung. Pemilu ya Pemilu. Krisis warga ya krisis warga. Tidak tali temali hubungan diantara keduanya.
Meskipun sudah menduga akan terjadi, ternyata saya tidak dapat menahan rasa mual dan muak, dan harus lari ke kamar mandi untuk memuntahkan seluruh isi lambung, ketika mengetahui para calon legislatif tanpa punya malu dan etika beramai-ramai mendatangi Situ Gintung, mendirikan posko bantuan, serta tidak lupa memasang baliho-baliho kampanye mereka. Tindakan bodoh yang tidak bermoral. Mungkin saya akan terserang muntaber jika kebetulan berada di lokasi menyaksikan perilaku biadab mereka.
Anda boleh berkomentar, saya cuma memprovokasi dan tidak menyediakan solusi. Saya ingin beri tahu Anda. Solusi tidak ada di rumus-rumus kebijakan, atau kalkulasi anggaran. Dia ada di benak dan batin. Terutama di benak dan batin mereka yang begitu bernafsu menjadi penguasa (baca: bukan pemimpin). Benak dan batin yang menjunjung tinggi keselamatan warga sebagai bagian tanggung-gugat (accountability) utama mereka yang hidup dari uang Rakyat. Dan pemimpin yang memilliki benak dan batin seperti itu seringkali tidak lahir dari kampanye poster dan baliho yang memajang wajah-wajah bergincu dan berpupur, dengan pesan-pesan bodoh yang menunjukkan rendahnya mutu intelektualitas mereka. Ini memang provokasi!
Anda boleh menuduh saya apolitis, tidak punya ambisi mewujudkan perubahan dengan mengambil alih kekuasaan. Saya mau tanya Anda, apakah orang yang selama ini menganggap dirinya politis mampu terbebas dari arus-utama unggah-ungguh politik yang padat modal? Apakah orang-orang yang menepuk dada mereka dan berteriak, "Saya tidak apolitis!" mampu menyetir arus-utama itu dan mendorong bentuk tanggung-gugat yang lebih kongkret? Ya, benar, semua butuh proses. Semua butuh mekanisme. Tetapi di negeri yang amburadul ini proses dan mekanisme yang canggih-canggih (selalu) begitu mudah teronggok sekedar sebagai pakaian belaka.
Lalu, apa yang harus dilakukan? Mereka yang tercerahkan, terdidik, terinformasikan dan terorganisir mestinya segera menggalang gerakan massif untuk menolak dilaksanakannya Pemilu, kecuali seluruh tunggakan-tunggakan masalah dan krisis warga yang terus menggantung secara serius akan dituntaskan. Kalau memang Pemilu mesti berlangsung, janji-janji para calon legislatif dan presiden harus kongkret, menyangkut penyelesaian daftar panjang utang-utang krisis yang diemban warga tanpa kejelasan jalan keluar.
"Ah, sudah terlambat.... Semua janji kadung bicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan.. Sementara Pemilu tinggal beberapa hari lagi.... Bagaimana kalau Pemilu 2014 saja?"
Saya tercenung memandang foto-foto korban L3 dan Situ Gintung. Juga foto-foto masa lalu, warga korban pembangunan Waduk Kedungombo, yang juga berserakan di atas meja. Belum lagi kliping-kliping koran kegigihan para orangtua korban Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Ini masih belum memperhitungkan kasus-kasus yang tidak sexy di mata insan pers, dari mulai penggusuran warga untuk pembangunan perumahan-perumahan di Pulau Jawa. Dan masih lekat di pikiran tentang kematian seorang ibu dan anak balitanya karena kurang gizi di Makassar tahun lalu. Hmmm... Tahun 2014? Saya acungkan jempol, "Anda memang luar biasa!"
Pemilu adalah soal tampil bergincu, menyembunyikan borok ke bawah karpet, dan menonjol-nonjolkan serta menggelembungkan keberhasilan-keberhasilan kecil menjadi berukuran raksasa. Apakah bencana yang dialami warga akibat ketelodoran industri oleh Lapindo di Porong bisa disembunyikan ke bawah karpet? Siapa bersalah dan siapa bertanggungjawab? Apakah Pemilu punya makna solutif terhadap derita warga korban?
Yang jelas, rejim SBY-JK tidak merasa bertanggungjawab. Jelas terlihat dari semua (baca: SEMUA) tindakan-tindakan mereka yang tak lebih dari sekedar pemulas tampilan publik daripada jalan keluar yang sesungguhnya sejak semburan lumpur terjadi pada pertangahan 2006 hingga saat ini. Ketika Pemilu tiba, dan ketika warga korban berteriak putus asa pasangan rejim itu bergeming. Lapindo jelas sulit digunakan sebagai gincu politik.
Dugaan saya, kalkulasi politik masing-masing melihat warga korban semburan lumpur Lapindo tidak dapat dijadikan komoditas politik untuk Pemilu. Serba salah. Jika digunakan, mereka tidak mau disoroti sebagai politikus tidak beretika dan tidak manusiawi karena menggunakan bencana sebagai komoditas politik.
Bahkan apabila digunakan sekali pun, lawan-lawan politik masing-masing akan menuding mereka sebagai politikus keji karena bencana industri tersebut terjadi tepat di bawah hidung mereka, dimana orang yang bertanggungjawab secara langsung berada dalam gerbong kabinet mereka. Namun jika tidak digunakan, mereka akan menghadapi kesulitan karena akan menghadapi tudingan sebagai pemimpin yang tidak bertanggungjawab.
Saya duga para kandidat lain merasa kagok untuk berinteraksi dengan warga korban Lapindo. Mengapa? Karena janji yang dituntut warga korban Lapindo sangat sangat kongkret. Keselamatan mereka dan nasib mereka ke depan. Dan janji kongkret memang bukan menu janji politik Pemilu.
Menu janji politik Pemilu senantiasa bersifat abstrak, rethorika dan normatif. Kesejahteraan! Kemakmuran! Keadilan! Lebih buruk lagi, alamat tujuan janji itu pun tidak jelas: Rakyat! Rakyat yang mana? Apakah warga korban lumpur Lapindo bukan Rakyat?
Mari belajar dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jawa Timur. Kedua kandidat di putaran akhir secara keji tidak memperhitungkan warga korban Lapindo karena jumlah suara mereka sangat kecil dan tidak berarti dibandingkan total suara yang harus mereka raih untuk memenangkan pemilihan. Saya kira perhitungan serupa juga ada di benak para kandidat kali ini….
Lalu, bagaimana nasib warga korban semburan lumpur akibat ketelodoran operasi pengeboran PT Lapindo Brantas? Apakah Pemilu punya makna solutif bagi penderitaan berkepanjangan yang mereka hadapi? Jika jawabannya ‘tidak’, kita mesti menyebut negeri ini sebagai Republik Skandal.
Poznan, bekas ibukota Polandia, sebuah kota klasik dengan ciri-ciri arsitektur Eropa yang khas, dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konvensi Parapihak dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Perubahan Iklim, atau terkenal dengan sebutan UNF3C. Sebuah konvensi yang paling diminati dan paling banyak menyedot perhatian beragam kalangan serta merangsang perdebatan panas. Tonggak kesepakatan monumental, Protokol Kyoto, bahkan dijadikan sebagai papan pengumuman oleh George W. Bush, tak lama ia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-43, untuk menunjukkan kepada warga planet sikap dan posisi politik Amerika Serikat yang egoistik, berdiri tegak menolak solidaritas global untuk menahan diri bersama-sama negara-negara industrialis maju mendorong pertumbuhan ekonomik berbasis model yang rakus tanah, rakus minyak, rakus buruh murah, rakus air, dan pada saat yang sama membuka ruang bagi negara-negara berkembang mengejar ketertinggalan dengan cara-cara yang lebih baik dari model yang selama ini menjadi berhala sejagad, pasar bebas.
UNF3C dengan Protokol Kyoto-nya pun dijadikan domain tempat bertemunya berbagai dinamika politik-ekonomi dunia, serta papan catur geopolitik strategis, mengingat persentuhannya dengan mata-rantai penting kompleks industri militer, sektor energi. Sepanjang dua minggu terakhir saya berada di ajang tersebut, dengan segala hiruk-pikuk bazaar tahunan, menjual beragam teknologi, pilihan-pilihan asuransi keselamatan menghadapi dampak perubahan iklim, dan bahkan tak segan menawarkan obat mujarab menyiasati perubahan iklim. Saya menggigil. Bukan hanya karena suhu udara Poznan yang memang sungguh-sungguh dingin, tetapi menggigil karena dinginnya manusia menggunakan potret kemiskinan dan penderitaan orang-orang, yang bolehjadi tak tahu menahu tentang perubahan iklim, sebagai ajang penghimpunan dan penggalangan dana dan konsolidasi kekuasaan demi pelanggengan hak-hak istimewa segelintir orang dari segelintir kelompok di muka planet. Di setiap sudut arena konvensi terlihat orang-orang duduk serius membicarakan peluang-peluang bisnis menggiurkan, sambil berjuang menangani dampak perubahan iklim. Tak jelas, mana yang tujuan mana yang bonus.
Para pemain catur selama proses perundingan dikelompokkan dengan basis yang aneh. Ada kelompok payung, kelompok lampiran satu, kelompok Uni Eropa, kelompok negara-negara yang belum maju, kelompok Afrika, kelompok pemerintahan dari 77 negara plus Cina, kelompok ekonomik transisi, kelompok negara-negara pulau kecil, dan kelompok negara-negara berkembang pulau kecil. Satu negara bisa masuk ke lebih dari satu kelompok. Bahkan saya sering bingung ketika pada rapat pleno seorang wakil delegasi pihak menyebutkan bahwa komitmen negaranya sejalan dengan komitmen kelompok(-kelompok) dimana negara itu menjadi bagian. Apa yang terjadi seandainya kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki sikap yang sama? Sejauh yang saya pahami, memang belum pernah terjadi. Tetapi jika hal tersebut terjadi, tentu akan memperlambat dan menghambat proses-proses dialog dan negosiasi.
Sebuah jejaring organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia memandang perubahan iklim sebagai bukti tak-terbantahkan rudinnya model pembangunan global yang sepanjang lebih dari lima dekade didorong oleh negara-negara industri maju ke seluruh sudut muka bumi. Sebuah model pembangunan yang, seperti saya telah sebut di atas, rakus tanah, rakus minyak, rakus buruh murah, rakus air, rakus mineral, dan mempercayai efektifnya proses penetesan kemakmuran dari kelompok berhasil kepada kelompok kurang atau tidak berhasil. Saya kira, saya sepakat dengan pendapat tersebut. Perubahan iklim hanyalah gejala. Ibarat penyakit, ia adalah gejala dari sebuah penyakit khronik yang tak-tersembuhkan dan tak-terpulihkan. Tak heran jika arena-arena diskusi tentang jalan keluar diberi judul adaptasi dan mitigasi.
Kedua judul itu jelas-jelas menunjukkan suatu “kepasrahan”, atau kalau boleh disebut sebagai “keengganan berubah” kelompok-kelompok yang selama ini merupakan penerima manfaat terbesar model pembangunan global tersebut. Adaptasi secara harafiah bermakna, tindakan-tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Sementara mitigasi secara harafiah bermakna, tindakan-tindakan untuk “mengurangi dampak” yang timbul akibat perubahan-perubahan yang terjadi. Maka tak heran arena konferensi sarat dengan anjungan-anjungan dengan tawaran menarik bahkan ada yang mampu membuat marah.
“Low Carbon Lifestyle – Low Economy – Nuclear is the Solution!”
“Make A Right Decision to Cope with Climate Change – We Give You the Best Image Resolution to Measure Carbon Loss of the Forest”
“The Best Carbon Accounting Method to Get Better Appraisal”
“Get Rid Off Poverty! The Mitigation Strategy”
Pesan-pesan itu membuat segerombolan kalangan muda dari berbagai organisasi dan jejaring organisasi muak, marah dan bahkan ada yang (ingin) menangis. Eli, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Vermont, Amerika Serikat, yang berasal dari Republik Demokratik Congo, dengan santun berkata pada salah satu seminar yang diselenggarakan oleh 350.org, “Semua orang bicara tentang target penurunan emisi 2020, target 2050, tetapi kami yang nanti menjadi pengambil keputusan sama sekali tidak dilibatkan. Mereka yang bicara target itu justru orang-orang yang sudah tua, yang mungkin sudah meninggal semua ketika tahun pemenuhan target itu tiba. Dan kami tidak bodoh. Kami tidak percaya dengan slogan dan iklan-iklan asuransi keselamatan menghadapi perubahan iklim yang tersebar di pelosok arena konferensi. Kami lebih percaya pada tindakan. Tindakan yang bertanggungjawab kita semua.”
“PBB bukan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah perubahan iklim. Mestinya kita pun tak perlu berlelah-lelah terbang ke sini untuk mempengaruhi atau paling tidak menarik perhatian para diplomat dan politikus serta para juru runding di arena konferensi, karena mereka dibebani bagasi kepentingan sebelum berangkat ke sini. Misi mereka adalah untuk memenangkan kepentingan itu at any cost,” saya katakan itu kepada Eli dan kawan-kawannya dari jejaring 350.org ketika kami makan malam bersama di salah satu rumah makan di sudut Old Market Square. Tempat dimana para aktivis gerakan lingkungan, orang-orang dari berbagai organisasi dan jejaring organisasi melepas penat setelah seharian bergerak kesana kemari di arena konferensi.
Karolina Romanek, seorang aktivis muda dari Hungaria, sepakat. Ia melontarkan gagasan tentang gelombang aksi kalangan muda sejagad menekan para pengambil keputusan di negara masing-masing untuk melakukan tindakan nyata dan drastik. Dan aksi itu, menurutnya, sangat baik jika dilakukan serentak. “Dan itu tugas Anda untuk menyiapkan pilihan rute-rute jalan keluar,” ujar Karolina sambil menunjuk saya. Karolina menambahkan, bahwa tanggjung jawab historik orang-orang berusia di atas 30an sekarang untuk tidak semena-mena menentukan pilihan rute kehidupan sejagad lewat konferensi ini. “Berikan kami pilihan-pilihan berikut argumen-argumen yang mendorong kami mampu belajar dengan cepat, agar dapat segera terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan bersama generasi Anda.”
Konferensi tingkat tinggi ini akhirnya gagal mencapai keputusan solid. Sebuah rencana kerja disepakati, tetapi tidak ada keputusan penting, kecuali soal perubahan tanggal konferensi berikutnya di Copenhagen, Desember 2009. Beberapa kawan menyebut ini sebagai sebuah anti-klimaks. Tidak ada kepemimpinan yang muncul, kecuali para jawara dari gelombang tawuran kelompok untuk bertahan pada zona nyaman masing-masing. Tidak tampak ada yang mau memimpin dan siap menerima resiko perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Konferensi ditutup pada pukul dua dinihari. Wajah penat para peserta konferensi tampak jelas. Ada yang terlihat kecewa, ada yang tampak puas dan saling bersalaman, tetapi tak sedikit yang terlihat kebingungan. Sayang saya tak sempat mengajak kelompok yang bingung dengan hasil konferensi karena penat luar biasa. Ketika melangkah meninggalkan arena konferensi, para petugas logistik terlihat sibuk membongkar anjungan-anjungan yang selama dua minggu memadati koridor yang menghubungkan ruang pertemuan satu dengan yang lain. Tak jelas apakah para agen asuransi keselamatan dari perubahan iklim itu berhasil menggaet pelanggan atau tidak. Sepanjang koridor hingga gerbang pintu keluar deretan truk berukuran besar serta truk kontainer antri di areal parkir arena konferensi.
Pagi sangat dingin. Papan temperatur di atap gedung konferensi menunjukkan minus dua derajat Celcius. Saya melangkah lunglai ke setopan trem dengan kecamuk di kepala, “Kapan orang berhenti percaya kepada para diplomat dan politikus serta para juru runding ini dan bergerak dan bertindak serentak memecahkan masalah tanpa perlu mempedulikan keberadaan Negara?”
Melamin dalam susu kemasan, plastik pada kudapan gorengan di pinggir jalan, formalin yang umum digunakan untuk mengawetkan mayat menjadi andalan pedagang untuk menjaga umur bahan pangan yang dijualnya baik itu ikan laut, tahu, tempe dan sebagainya, parafin atau bahan lilin digunakan untuk membuat tampilan buah apel merah merekah dan menarik pembeli, boraks digunakan untuk perekat bakso, bahkan merkuri menjadi bahan dasar bahan-bahan kosmetika murah. Mungkin daftar itu bisa lebih panjang lagi. Sekedar mengingatkan, bahwa orang di Indonesia hidup tanpa jaminan perlindungan keselamatan baik sekarang maupun bagi generasi ke depan, akibat bobroknya tatak-kelola penyelenggaraan Negara yang membiarkan (omit) warga Indonesia hidup di bawah asuhan bahan-bahan beracun. Belum terhitung pengemasan-ulang (refurbish) bahan makanan kadaluwarsa agar dapat dijual di pasar.
Raj Patel dalam bukunya, Stuffed and Starved, memaparkan bahwa tata-niaga industri makanan dunia semakin hari cenderung mengabaikan keselamatan konsumen, terutama terkait dengan produk makanan massal, atas nama jaminan keamanan dan keselamatan produksi dan distribusi. Dengan sinis ia mengatakan, hanya orang-orang kaya yang berhak menikmati makanan lezat, sehat dan bebas dari pengaruh bahan-bahan beracun. Konteks racun pada paparan Patel tidak seharafiah yang kita hadapi di Indonesia. Ia mengacu kepada bahan-bahan yang memiliki dampak pada metabolisme tubuh jangka menengah dan panjang serta kumulatif, seperti bahan-bahan karsinogenik (pemicu kanker), kandungan kholesterol tinggi, natrium tinggi, serta bahan-bahan kimia yang mampu menjamin merosotnya daya pikir manusia. Patel pasti akan menulis buku baru jika ia kerap menonton Reportase Investigasi yang disiarkan TransTV.
Akibat tipisnya batas-laba (profit margin) pedagang-pedagang kecil yang menjajakan produk makanan massal menghalalkan segala cara demi menambah nilai pendapatannya meski cuma serupiah. Boro-boro memkikrkan keselamatan konsumen, mereka pun mesti menjamin ada nasi dan lauk-pauk di atas meja di rumah mereka, akses ke layanan kesehatan serta biaya pendidikan yang makin hari makin membengkak meski sudah ada Bantuan Operasi Sekolah (BOS). Mungkin bagi para pedagang tersebut yang penting barang yang mereka jual bebas dari bahan-bahan yang digolongkan haram. "Biar racun yang penting halal...."
Seringkali saya gemas dengan prinsip-prinsip kebijakan yang dogmatik terkait dengan bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Orang lebih pusing memilih label halal daripada keamanan makanan. Mestinya label halal tidak hanya mencakup soal bahan-bahan mengandung daging atau produk turunan dari babi, tetapi juga mencakup bahan-bahan beracun berbahaya bagi kesehatan manusia. Masih ingat bagaimana produk bermerek dagang Ajinomoto kolaps akibat selentingan (yang kemudian konon telah dibuktikan secara ilmiah) yang menyebutkan bumbu penyedap tersebut mengandung lemak babi? Tanpa berkehendak membela mereka dagang itu, bumbu penyedap tersebut semestinya dilarang bukan hanya karena argumen lemak babi tetapi juga karena mengandung monosodium-glutamat (MSG), yang terbukti secara ilmiah mampu menjami kemerosotan daya pikir manusia, jika ia dikonsumsi sejak masa kanak-kanak.
Dimana para pejabat penyelenggara Negara ketika menghadapi maraknya pembelejetan-pembelejetan ketidakamanan bahan makanan yang dikonsumsi warga? Seperti biasa, mereka akan melakukan tindakan-tindakan kasuistik yang tak cerdas. Mencari penjahatnya, menindaknya secara hukum, tanpa ada keinginan se-inchi pun untuk membongkar total bobroknya tata-kelola distribusi bahan makanan dan bahan-bahan kebutuhan pokok. Bagaimana reaksi mereka terhadap sinyalemen kandungan melamin dalam susu kemasan yang diimpor dari Cina? Sikap defensif yang sama diperlihatkan penyelenggara Negara ketika seorang peneliti menemukan kandungan bakteri pada susu kemasan yang beredar luas di pasar dan telah mendapatkan sertifikasi aman dari Departemen Kesehatan. Atau soal flu burung? Atau sapi gila?
Jika kita membaca buku Raj Patel maka akan terlihat kaitan erat antara maraknya makanan-makanan kemasan, tata-distribusi bahan makanan, maraknya waralaba toko-toko eceran, meningkatnya laju pemberangusan petani-petani kecil atas nama upaya membuat mereka "naik kelas" menjadi buruh dari industri pertanian skala besar, dan lainnya, yang hakekatnya berputar-putar pada persoalan menggenjot angka-angka pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan satu indikator mahapenting: Daya beli penduduk! Entah ini adalah buah suatu kebijakan yang tolol yang mendorong konsumerisme skala raksasa di sekujur negeri, atau suatu kesengajaan untuk menciptakan warga yang bodoh dan patuh kepada kelas penguasa?
Ketiga atribut yang saya gunakan sebagai judul di atas adalah karakter yang cenderung terdapat pada orang-orang yang tak memiliki kecakapan dan kemampuan unggulan, sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk dirundung rasa tak-aman (insecurity). Alih-alih menggali kecakapan dan kemampuan unggulan, orang-orang itu justru lebih suka untuk menyingkirkan siapa pun yang dianggap sebagai sumber ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan kedudukan mereka.
Kuatnya keinginan mendongkel kedudukan siapa pun yang mereka anggap sebagai ancaman membuat orang-orang itu tampak seperi ambisius. Ada yang mampu mengendalikan dengan baik, sehingga tampakan luar terlihat sebagai sikap yang kompetitif. Yang tak mampu mengendalikan tetapi cukup cerdas bersiasat, umumnya akan melancarkan jurus-jurus politik menelikung. Ada yang sangat halus memainkan siasat itu, ada pula yang kasar. Sementara mereka yang tak mampu mengendalikan rasa ketidakamanan yang merundung tetapi kurang mampu bersiasat lebih sering terlihat sebagai biang gossip, bahkan pada keadaan ekstrem tak jarang terlihat sebagai orang yang gemar menyebarkan fitnah.
Saya sering merenung dan bertanya-tanya, apakah hal tersebut sesuatu yang manusiawi, mengingat manusia adalah mahluk yang lekat dengan nafsu. Karena hampir seluruh pengalaman kerja saya di berbagai lembaga fenomena itu selalu ada, tentu dengan derajat yang berbeda-beda. Bahkan saya punya pengalaman yang tak terlupakan ketika bekerja di sebuah lembaga multilateral yang menempatkan diri saya di sebuah kantor Negara sebagai seorang konsultan. Politik kantor yang dimainkan oleh orang yang kesehariannya begitu saleh, dengan tutur-kata halus dan sopan serta senantiasa tampil memesona, begitu mencenangkan.
Yang lebih gila, ketika orang itu berhasil menyingkirkan kolega yang ia anggap ancaman, ia bisa tampil sebagai seorang pahlawan. Mendampingi sang korban dengan tutur-kata menghibur yang manis dan menguatkan. Padahal mestinya ia paham bahwa orang-orang di sekitarnya mengetahui sepak terjang politik yang ia jalankan beberapa minggu terakhir hingga kolega itu tersingkir. Lebih heran lagi karena saya tidak melihat ada reaksi atau tindakan orang-orang di sekitar, selain bergunjing membicarakan "sang pemenang." Saya sendiri berada pada situasi sulit, karena bukan bagian dari komunitas di kantor tersebut. Saya hanya "pekerja tamu" yang bertugas memberi saran kepada kantor itu.
Saya hanya terhenyak ketika seorang kawan menelepon dan menceritakan bahwa ia baru saja mengetahui keadaan sesungguhnya kenapa ia "disingkirkan" dari kedudukannya. Saya sungguh tak tahu harus mengatakan apa. Kawan yang ia begitu percaya ternyata cukup pandai bersandiwara. Saya pun tak menyangka. Saya berkali-kali bertanya, apakah ia yakin bahwa yang ia dengar merupakan kebenaran. Kawan itu memberikan beberapa argumen yang juga mampu meyakinkan saya bahwa kisa yang ia dengar itu memang merupakan kebenaran. Kawan itu begitu marah. Ia begitu bernafsu untuk membalas dendamnya.
Saya bukan seorang yang saleh, dalam artian rajin melakukan ritual agama yang tertera di kartu tanda penduduk saya. Tetapi saya juga bukan orang yang pengecut dan membiarkan ketidakadilan berlangsung di depan mata. Tetapi pada kasus kawan itu, saya sungguh tak tahu harus berbuat apa. Bukan saya tidak percaya kisahnya. Tetapi saya tidak berada dalam posisi yang bisa melakukan tindakan, selain saya tidak memiliki persoalan dengan kolega yang menyingkirkan kawan saya itu. Jika saya bertindak, tentu saya tak bisa berangkat dengan bukti berupa kisah sepihak.
Tanpa mengucapkan sepatah janji saya hanya bisa mengatakan, bahwa saya akan coba untuk membantunya mencari pekerjaan di tempat lain.
Juragan asal Sulawesi Selatan satu ini memang gemar menghina akal sehat publik menggunakan daya pikirnya yang serba menyederhanakan, serba kulit, dan menggampangkan segala hal, seakan-akan semua orang hidup seperti dia. Dan juragan satu ini tak pusing apakah orang menerima atau menolak pendapatnya. "Hajar bleh, maju terus pantang mundur!"
Warga Indonesia yang begitu beragam sulit untuk maju dengan satu suara yang solid menyikapi perilaku pejabat publik yang merendahkan dan membodohi, karena pengalaman dan ingatan sosial politik yang panjang selama lebih dari tigapuluh tahun dipimpin jenderal bengis yang selalu tersenyum manis, Suharto. Massa kritis suara aktivis organisasi non-pemerintah (ornop) juga tak kunjung mengristal, karena ada masalah serius dalam hal identitas dan imajinasi yang sarat cangkokan rujukan-rujukan dari tempat lain tanpa analisis kritis yang tajam. Massa kritis suara aktivis mahasiswa pun menghadapi masalah kepemimpinan. Lebih suka bergerak keroyokan daripada terorganisir. Maka perilaku macam Jusuf Kalla akan terus langgeng tak terganggu.
Ungkapan yang bernuansa zalim (dhalim) seperti di atas sudah terlalu sering dilontarkan Jusuf Kalla. "Pindah saja dari minyak tanah ke gas..." Begitu ringannya dia bicara. Tak peduli dampak kata-katanya. Karena ia selalu percaya diri bahwa apa yang ia yakini adalah yang paling benar. Tanpa perlawanan berarti sikap dan perilaku seperti itu pun diterima khalayak (meski terpaksa) sebagai suatu kelaziman. "Biarkan saja pejabat mau bicara apa saja....
Dari deretan bangku Stadion Utama Senayan, ribuan orang mengangkat lembaran kertas yang membentuk gambar profil SBY dan istri tercintanya, Ibu Anny Yudhoyono. Sebuah museum Orde Baru nan sempurna. Ditambah parade baris-berbaris militeristik mengusung bendera raksasa. Tak lupa pertunjukkan seni kolosal, tari Saman, dari Aceh. Dan satu hal yang membuat SBY tak kalah menjijikkan dibanding Eyang Kakung Almarhum Suharto, parade cari muka para punggawanya, dengan ditampilkannya lagu karya SBY dalam upacara kolosal tersebut. Apa sesungguhnya yang ingin disampaikan kepada publik, di bawah gonjang-ganjing kenaikan harga BBM, terus meningkatnya tiitk api di kawasan-kawasan perkebunan yang operasinya sarat korupsi, semakin menderitanya warga korban lumpur Lapindo yang sudah tidak lagi diurus?
Dalam parade yang serba gagah dan macho itu, sama sekali tak tergambarkan satu sikap bertanggung jawab atas derita warga yang tak tertangani. Sosok kewajiban pengurus Negara absen dalam derita warga, sehingga warga terpaksa menyubsidi mereka, atas nama bertahan hidup. Parade idiotik, yang derajat kebodohannya jauh lebih besar dibandingkan jalan cerita sinetron-sinetron pelipur derita warga, menampilkan tema yang secara intelektual bernilai rendah, "Indonesia Bisa!" Bisa apa? Bisa itu racun. Mengapa bukan 'mampu'? Oh, ternyata itu satu upaya salah seorang punggawa mencari muka, dengan menampilkan ulang frasa sakti yang mengantar SBY - JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden, "Bersama Kita Bisa!" Bodohnya...
Makin jelas terlihat, bagaimana seorang SBY melihat dan memperlakukan posisinya sebagai seorang presiden: Raja lima tahunan. Menjelang tahun kelima, minimal ada satu kesempatan lagi jadi raja lima tahunan, dengan memompa citra positif semaksimal mungkin. Maka dirancanglah sebuah parade megalomanik, yang serba besar, serba wah, serba kolosal, yang kesemuanya bergerak rapih teratur karena membutuhkan satu perangkat perintah yang memusat agar tidak terjadi satu kesalahan kecil pun. Namun, mengapa model perangkat perintah memusat yang tidak membolehkan satu kesalahan kecil tidak dipraktekkan dalam tata-kelola pengurusan Negara yang dipimpinnya? Hmmm, dengan segala hormat, saya memikirkan satu gagasan, "Jangan-jangan memang di bidang seni pertunjukkan beliau memang piawai...."
Kebetulan saya menonton pertunjukkan musem Orde Baru itu di sebuah apotik di wilayah Jakarta Selatan. Orang-orang sakit dan mereka yang menemani orang sakit mengantri pelayanan petugas apotik, pada mengomel. "Harga-harga pada naik, kok tega bikin acara mewah dan megah seperti itu? Berapa milyar rupiah dihabiskan hanya untuk upacara Harkitnas itu?" Umpat seorang laki-laki paruh baya di ruang tunggu apotik. Orang-orang di ruang tunggu pun ikut mengumpat dan mengeluh. Para petugas apotik pun tak mau ketinggalan. Anehnya, tak satu orang pun berkeinginan mematikan tombol televisi. Ada yang mencoba memindahkan saluran. Ternyata seluruh stasiun televisi swasta menayangkan upacara bodoh itu. Megalomanik fasistik!
Tiba-tiba telepon genggam saya berbunyi, sebuah pesan pendek masuk. "Mas, warga di pasar porong tidak lagi dapat jatah makanan. Ini bahaya, mereka bisa marah. Tidak ada petugas dari BPLP." Kepala saya berdenyut. Luarbiasa tak tahu malu rejim idiokratik fasistik ini! Kok berani-beraninya tampil mengurus negara sebesar Indonesia dengan cara berpikir sepotong sepotong seperti ini? Kok ya berani-beraninya mengurus negeri kepulauan terbesar di dunia ini menggunakan manajemen pertunjukkan panggung? Saya makin skeptik dengan situasi yang ada. Apa ada gunanya saya nanti ikut menyalurka suara lewat pemilihan umum, yang masa kampanyenya akan memakan waktu sembilan bulan, kalau stock pemimpin yang tersedia hanya model primadona panggung pertunjukkan berselera rendah?
Awicaks
Benarkah terjadi krisis pangan? Krisis pangan atau "krisis pangan"? Atau krisis konsumsi pangan?
Saya tak akan pernah lelah mengusung thesis lama, bahwa pengurus Negara tutup mata terhadap keselamatan warga. Warga harus bekerja sendiri menyelesaikan masalahnya tanpa bisa berharap uluran tangan pengurus Negara.
Krisis pangan hanya salah satu dari daftar panjang krisis dan bencana (catastrophes) yang mengancam dan menghantui kehidupan warga negeri kepulauan ini. Modus hidup warga Indonesia adalah bertahan hidup (survival). Tentu thesis ini tak berlaku bagi warga yang berkelebihan, yang lebih pusing memilih sepatu mana yang cocok dipakai saat mengenakan salah satu koleksi pakaian di lemari. Tololnya, yang disebut krisis di Indonesia adalah menyempitnya akses warga untuk memperoleh, mendapatkan dan memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin Negara.
Kebijakan dadakan alias crash programme alias tambal sulam sudah jadi ciri pengurus negeri ini, selepas lengsernya alm. Eyang Kakung Suharto. Kebijakan-kebijakan Negara yang bersifat reaktif seringkali tak memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan warga. Atas nama menyeimbangkan anggaran Negara warga diminta berbesar hati merasakan dampak demi tujuan yang lebih besar. Terhadap apa yang sekarang ramai disebut krisis pangan pun sama. Toh terbukti tak satu rejim pengurus Negara mana pun di dunia ini yang mampu mengendalikan liarnya gerak pasar. Ancaman hukuman terhadap para penimbun bahan pokok, sebagai contoh, tak pernah berhasil menciptakan efek jera. Semakin pengurus Negara mencoba mengatur dan mengendalikan pasar, semakin kasatmata ketololan mereka.
Siapa pihak yang paling menderita dari cerita ini semua? Yang paling jelas adalah anak-anak dan kelompok perempuan. Mutu gizi anak-anak di negeri ini adalah data yang paling sering dimanipulasi demi menjaga citra positif kinerja ekonomi-makro Indonesia. Meski angka-angka balita kurang gizi pada Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI) dari UNDP sudah cukup horror, tetapi saya yakin data itu masih indikatif sifatnya dan terlalu konservatif. Ada banyak realita yang gagal ditangkap metoda-metoda canggih pengumpulan data HDI. Ambil contoh rangkaian proses dari keputusan rumah tangga mengorbankan biaya pendidikan anak atas nama pemenuhan konsumsi, yang berangkai dengan keputusan melibatkan sang anak dalam kegiatan-kegiatan produksi, baik sebagai buruh langsung maupun buruh tak langsung.
Mutu keselamatan dan kesehatan reproduksi perempuan juga adalah data yang paling sering disembunyikan di bawah karpet. Alih-alih menggambarkan angka laju kematian ibu melahirkan, yang justru disajikan adalah keberhasilan pengurus Negara menekan angka kelahiran. Bisajadi keduanya tak berhubungan langsung, tetapi akal sehat saya melihat keterkaitan yang tak terelakkan.
Apa yang akan kita hadapi di masa depan dengan situasi seperti ini? Yang jelas, kita akan memiliki generasi masa depan yang masa kecilnya hidup dengan rendahnya mutu gizi, pendidikan, dan kesehatan. Jangan-jangan negeri ini memang diarahkan untuk menjadi wilayah penyedia buruh murah (sweatshops' labour market)?
Saya teringat sebuah pepatah dari seorang kawan yang telah mendahuli kita semua, "Cara terbaik menghindari musuh adalah dengan tinggal di sarang musuh." Pepatah itu lebih kurang bisa digunakan dalam konteks mencuci dosa. Sehingga, "Cara terbaik mencuci dosa kita adalah dengan cara mandi di kolam dosa." Dan ini sungguh tepat penerapannya ketika kita perbandingkan dengan cara terbaik menangani penyakit menular yang disebabkan virus adalah dengan menanamkan benih virus di tubuh kita sebelum terjangkit sehingga sistem kekebalan tubuh dapat memproduksi bahan penangkalnya.
Bolehjadi prinsip itu yang digunakan para ahli hubungan masyarakat, yang lebih populer dengan sebuatan PR, perusahaan-perusahaan besar yang mendukung GreenFest atau Festival Hijau di Senayan, Jakarta. Sehingga kita tak perlu terkejut melihat bagaimana sebuah perusahaan produsen kertas, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), yang jelas-jelas menghabisi hutan, bisa dengan gagah dan elegan menampilkan sosok yang peduli lingkungan. Bahkan berani mengajak warga untuk mengurangi ketergantungan kepada kertas dan beralih kepada serbet kain. Luar biasa.
Tentu sebagai awam saya bertanya, "Apa kalian tidak takut rugi karena menyarankan khalayak beralih dari produk utama perusahaan kalian?" Ternyata hingga di tingkat penjaga anjungan perusahaan besar itu sudah membekali dengan jawaban, "Kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa kami bertanggungjawab kepada kelestarian hutan dan alam." Orang yang tak paham bagaimana perusahaan itu beroperasi di hutan tentu akan terkagum-kagum, dan mulai mengkhayalkan sebuah gambar bergerak tentang bagaimana pohon-pohon besar (yang butuh puluhan tahun untuk tumbuh) ditebang, lalu bekasnya ditanam kembali dengan benih baru, dan semuanya disajikan secara cantik, mengkilat dan wangi. Ciamik, kata orang Yogya.
Terbatasnya pengetahuan, yang lebih sering disebabkan kemalasan berpikir dan mencari tahu, membuat beberapa khalayak memisahkan khayalan indah, cantik, mengiklat dan wangi itu dengan kejadian-kejadian pilu di sekitar wilayah perusahaan itu beroperasi. Warga yang dimiskinkan karena harus melepas lahan tempat mereka hidup bergenerasi-generasi, dan dipaksa "naik kelas" menjadi buruh, serta kenaikan suhu permukaan tanah karena lahan-lahan yang dulu rimbun seketika terbuka terhadap sengatan sinar matahari lalu mendorong terganggunya keseimbangan alami yang menjadi gantungan beragam mahluk hidup di dalamnya, dan seterusnya. Tentu saja gambar-gambar bergerak yang lebih pilu itu tak akan disajikan di pameran megah di Senayan, meskipun perusahaan tersebut menggunakan siasat vaksinasi virus untuk PR mereka.
Begitu pun dengan perusahaan penambang minyak bumi dan gas alam, Pertamina, yang juga berdiri gagah dan bicara tentang gaya hidup hemat energi di ajang-ajang pameran, bukan cuma GreenFest 2008, mengajak khalayak luas melupakan borok-borok masa lalu ketika masih sebagai perusahaan Negara, baik itu soal korupsi, kecelakaan kerja, kemerosotan mutu lingkungan di sekitar sumur-sumur pemompa minyak mentah, serta rangkaian kecelakaan industri yang mulus disembunyikan di balik karpet. Tentu semua orang berhak untuk menjadi lebih baik. Yang jadi persoalan, apakah perlu gembar-gembor memamerkan ke khalayak luas bahwa kita sekarang teleh berubah dan lebih baik serta tidak lagi seburuk dan sejahat di masa lalu?
Tetapi apa mau dikata, bahkan para pemimpin negeri ini pun lebih peduli kepada polesan citra diri daripada hasil nyata kerja-kerja berkeringat. Bobroknya pengurusan pendidikan nasional secara terus-menerus dihajar dengan iklan-iklan cantik dan glossy berbentuk opini (advertorial) di media-media terkemuka, menampilkan seorang Bambang Sudibyo yang tampak berhasil mengurus pendidikan di Indonesia, seperti tak ada urusannya dengan runtuhnya atap sebuah sekolah dasar yang menimpa belasan murid yang tengah belajar. Atau sang presiden yang tampil dengan citra sebagai sosok yang begitu mudah tersentuh dan menyucurkan airmata ketika berkunjung ke tempat pengungsian warga yang tersingkir dari desa-desa mereka karena ruang hidup mereka telah berubah menjadi neraka berlumpur dengan gas beracun, polyaromatic hydrocarbon (PAH), akibat kecerobohan tak terampunkan di bekas ladang gas Sumber Panji I milik Lapindo Brantas, tetapi gagal memberi jalan keluar yang sungguh-sungguh telah memenangkan warga korban. Apa mau dikata....
Sesungguhnya saya sangsi, negeri amburadul yang kelewat luas ini bisa diurus dan dikelola hanya dengan mengandalkan siasat-siasat PR atau kehumasan, agar bisa lebih maju dan mampu mengangkat keluar warganya dari rangkaian tekanan hidup sehari-hari.
20 April 2008
"Bagaimana ini bisa terjadi?" Tanya Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan yang sedang menikmati citra sebagai patriot pelawan hegemoni Utara dalam politik kesehatan, ketika melihat seorang ibu yang masih harus menunggu perawatan di sebuah rumah sakit karena ia menggunakan Surat Keterangan Tak Mampu (SKTM) dan baru bayar kurang dari separuh total biaya yang dibutuhkan sementara sang suami tengah pontang-panting mencari utangan. Kata Siti Fadilah, seharusnya ibu itu menggunakan Surat Keluarga Miskin (GAKIN) agar dapat segera memperoleh layanan gratis, bukan menggunakan SKTM.
Saya ajak Anda bermain-main dengan nalar jalanan. Apakah sesederhana yang dikatakan menteri patriotik ini?
Nalar jalanan yang umum berlaku, menurut saya adalah, sang suami mesti punya sejumlah uang agar Surat GAKIN bisa diterbitkan kelurahan tempat ia bermukim. Itu pun jika diasumsikan mereka adalah penduduk resmi Jakarta, yang notabene harus ber-KTP. Bisa dibayangkan seandainya mereka adalah "penduduk liar" Jakarta dan tak punya sejumlah uang pelicin untuk mendapatkan Surat GAKIN. Bolehjadi punya SKTM saja sudah merupakan anugerah bagi keluarga itu.
"Bagaimana ini bisa terjadi?" pun ditanggapi oleh kepala rumah sakit bersangkutan dengan jawaban khas masa Orde Baru. "Kami tengah meneliti bagaimana hal ini terjadi, Bu." Nalar jalanan akan berkata lain. Saya membayangkan, tak lama setelah ibu menteri meninggalkan arena upacara "inspeksi mendadak", kepala rumah sakit akan menyemprot staf-stafnya, marah-marah atas "kecolongan besar" itu. Ia akan lebih sibuk membersihkan piring kotor yang tertangkap tangan ibu menteri daripada mengambil tindakan segera mengobati si ibu miskin itu. Si ibu miskin itu pasti segera mendapatkan layanan kelas jalan tol, cepat tanpa hambatan (dengan macet dan merayap di beberapa titik), khawatir si ibu menteri memerintahkan tim intelijennya mengawasi rumah sakit yang ia pimpin.
Terlepas dari warta wagu di atas, SKTM dan Surat GAKIN sebagai cara pengurus Negara mengurangi beban kelompok warga yang tersisih dalam memenuhi kualitas hidup mereka, boleh dibilang hanyalah merupakan perangkat mekanistik, bukan suatu tindak gagah berani dan bertanggungjawab yang mengedepankan dan mengusung keselamatan warga sebagai tema utama kebijakan. SKTM dan Surat GAKIN lebih kurang mirip dengan kartu diskon yang tak bebas dari manipulasi, baik dari tingkat pengurus Negara hingga ke lapis warga masyarakat itu sendiri.
Tengok rangkaian peristiwa tahun lalu ketika pengurus Negara mencabut subsidi BBM dalam negeri. Siasat Negara agar tidak terjadi gejolak sosial dengan memberlakukan kebijakan jauh dari cerdas, mengeluarkan beberapa bentuk kartu diskon, seperti BOS, Dana Bantuan Tunai Langsung (DBTL), dan sebagainya, terbukti tak mampu mengatasi manipulasi-manipulasi warga masyarakat atas nama survival. Jangan lupa menyebut bagaimana praktik-praktik makelar beroperasi hingga ke wilayah ini, entah lewat cara pengurusan kolektif atau pemalsuan identitas.
Pertanyaan "bagaimana ini bisa terjadi?" tak selayaknya dilontarkan The Patriotic Madame Health yang akhir-akhir ini gemar berkisah tentang konspirasi hegemonik negara-negara industri maju mengangkangi negara-negara miskin, bodoh dan terbelakang dalam hal kesehatan. Ia semestinya bisa menduga kenapa si ibu miskin pemegang SKTM merana menunggu layanan di rumah sakit yang di"inspeksi secara mendadak" itu karena mestinya ia paham bahwa pelayanan kesehatan negeri ini memang bukan lagi tanggung jawab Negara, tetapi sudah menjadi komoditi yang mesti dibeli warga. Apalagi sebagai seorang dokter, tentunya the Patriotic Madame Health pun paham pola hubungan simbiosa mutualisma antara dokter praktek dengan distributor obat-obatan, yang para pialangnya kerap mengganggu antrean pasien di tempat-tempat praktek, sebagai bukti tak-terbantahkan bahwa pelayanan kesehatan adalah komoditi di negeri nan amburadul ini.
Ingat tentang kisah seorang laki-laki berpindah-pindah membawa anaknya yang sakit dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain di Jakarta Timur hingga si anak meninggal dunia kira-kira setahun lalu? "Bagaimana ini bisa terjadi?" bukan pertanyaan yang layak dilontarkan seorang Menteri Kesehatan yang dengan gagah berani menentang dominasi negara industri maju atas transaksi sampel virus flu burung di Indonesia itu. Mestinya kesadaran kritisnya tak hanya menyangkut soal layanan kesehatan, tetapi juga tentang akses warga terhadap makanan sehat, air bersih, udara bersih, lingkungan sehat yang terhambat karena semua itu tak ada lagi yang gratis dan memang pengurus Negara tidak lagi bertanggung jawab menjamin ketersediaannya.
20 April 2008
Membaca Kompas pagi ini sambil melaksanakan ritual pagi rasa mules malah bertambah. Yang membuat rasa mules menghebat pertama, lepas tangannya Negara dalam melindungi warga menghadapi rimba belantara pasar bebas mestinya kan sudah memperhitungkan pengaruhnya terhadap keselamatan warga. Mengapa harus menanti hingga seorang ibu membunuh anak kandungnya akibat derita tak kunjung putus karena tak mampu memenuhi kebutuhan harian serta gagal mewujudkan hidup berkualitas yang didambakan?
Kedua, takaran-takaran resmi kesejahteraan seakan-akan harus diperhadapkan dengan kemiskinan sebagai lawannya. Parahnya kesejahteraan dan kemiskinan diletakkan dalam ruang sebangun yang semata-mata bersifat ekonomik. Ia tidak memandang hal-hal mendasar seperti hak atas kehidupan yang belum tentu berurusan dengan hal-hal yang ekonomik. Sehingga warga didorong, lewat propaganda yang indoktrinatif tentang impian kemakmuran dengan takaran kemajuan berupa penguasaan dan kepemilikan atas materi, untuk mengabaikan keselamatan. Maka demi upah Rp 25.000 per hari seorang laki-laki muda rela bekerja bergelantungan di ketinggian 50 meter untuk membersihkan kaca gedung pencakar langit di Ibukota, tanpa mengenakan tali pengaman serta topi pelindung kepala.
Pesona kisah sukses orang-orang yang berhasil senantiasa diukur pada seberapa besar mereka berhasil menumpuk kekayaan. Sehingga harus disimpulkan, kebahagiaan berbanding lurus dengan tingginya tumpukan uang dan materi. Tak pusing apakah anak-anak orang itu jadi pemadat, tukang ngemplang utang di bank-bank Negara atau kelakuan minus lain. Kultur pers dan media yang cupet di negeri amburadul ini memperparah situasi. Polesan-polesan gincu dan pupur menjadi kewajiban untuk mewartakan sosok dan citra orang-orang berhasil. Kebusukan-kebusukan disembunyikan di kolong keset. Sementara orang-orang gagal dipertontonkan sebagai kriminal.
Kenaikan harga-harga mendorong meningkatnya kriminalitas? Pertanyaan itu saja sudah salah artikulasinya. Jika kita menyempatkan diri merenung setiap hari, kriminalitas lahir karena kegagalan orang-orang untuk mengakses dan meraih kemajuan materi, di bawah naungan kultur sosial, politik dan ekonomik yang mengedepankan penumpukkan kekayaan. Jika demikian, mestinya Forbes tidak hanya mendaftarkan orang-orang yang memiliki tumpukan kekayaan luarbiasa, tetapi juga menyelidiki dengan seksama bagaimana proses orang-orang itu mengumpulkan kekayaannya. Dengan kata lain, berapa besar harga yang diemban publik harus dicatat pada rekam-jejak sepak terjang mereka hingga menjadi superkaya. Ini penting untuk membuktikan bahwa paradigma (atau mungkin sudah pantas disebut agama?) hidup dengan takaran kemajuan material mesti dirombak total.
Di penghujung ritual pagi sambil membaca Kompas saya agak terhibur ketika melihat dan membaca foto melelehnya puncak salju di Antartika. Tetapi apakah orang-orang superkaya dunia membaca warta itu dengan mental reflektif? Atau malahan langsung memerintahkan tim R&D untuk segera mengkaji kemungkinan mereka mengungsi ke planet lain?
27 Maret 2008
Tidak ada yang basi untuk memuntahkan kemarahan dan kegelisahan soal tak ambil pusingnya politisi, pejabat dan birokrat negeri ini terhadap kewajiban Negara menjamin warganya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup berkualitas, yakni kesehatan dan kesempatan meningkatkan kemampuan diri lewat pendidikan. Kematian seorang ibu hamil tua beserta anak balitanya di Makassar karena kurang makan dan tidak memperoleh akses pelayanan kesehatan sangat layak disandingkan dengan pernyataan publik SBY saat membela betapa pentingnya PP No 2 Tahun 2008 demi peningkatan pendapatan Negara. Lebih layak lagi disandingkan dengan tindakan-tindkan tak tahu malu Partai Golkar yang sibuk merangkul the Cendana Boys and Girls menghadapi Pemilu 2009.
Berita kematian ibu dan anak itu begitu cepat tenggelam akibat tertangkap tangannya UTG, ketua tim kejaksaaan dalam kasus BLBI yang khusus menangani Syamsu Nursalim, saat menerima duwit 6 milyar perak dalam kardus Jelly Drink. Maka halaman-halaman koran pun disibukkan oleh komentar-komentar pro dan kontra tentang semua urusan yang terkait dengan peran Kejaksaan Agung dan KPK. Bagaimana kisah kematian di Makassar di atas? Terus terang, saya sangat ragu bahwa ada tindakan yang diambil untuk tidak mengulangi kejadian mengenaskan tersebut. Jangan lupa, Bung, ini negeri yang tak kenal jera. Ketololan yang terus berulang berada dalam rentang toleransi yang begitu lebar.
Saat menjalani ritual pagi hari, tiba-tiba lambung saya merasakan rangsangan cahar luar biasa saat membaca berita di koran tentang pertentangan data kemiskinan antara Biro Pusat Statistik (BPS) dengan data yang dikeluarkan Bank Dunia. Meskipun keduanya adalah lembaga yang tingkat kepercayaannya berada jauh di luar radar akal sehat saya, tetapi jangan lupa, berbagai kebijakan dibuat merujuk angka-angka yang diterbitkan kedua lembaga tersebut.
Data BPS terkait dengan segala proses programatik terkait dengan penganggaran pengurusan Negara yang tak perlu diragukan akan tersedot oleh mekanisme-mekanisme siluman di kantor-kantor Negara. Sementara data Bank Dunia terkait dengan agenda-agenda penggelontoran utang demi mendorong menyusuti peran, tanggung jawab dan kewajiban Negara menjamin keselamatan warganya lewat strategi besar liberalisasi yang dimutakhirkan, sambil terus menyuburkan peluang-peluang korupsi di kantor-kantor Negara.
Kutak-katik peubah (variable) asumtif biaya hidup warga senantiasa menjadi perdebatan dalam penetapan angka kemiskinan. Bisa jadi sudah jutaan seminar dan lokakarya diselenggarakan baik oleh kantor-kantor Negara, lembaga-lembaga internasional maupun non-Negara guna membahas rumusan-rumusan paling jitu (tetapi tidak memalukan) untuk menetapkan seberapa besar sesungguhnya populasi orang miskin di Indonesia. Dan angka-angka tersebut senantiasa gagal menampilkan potret dramatik status derita dan ketidakselamatan warga, karena ia hanya serangkaian angka-angka kering dan kosong. Lebih parah lagi, angka-angka itu begitu sangat bergantung kepada asupan-asupan data pendapatan per kepala, yang sesungguhnya hasil pembulatan akibat penyeragaman cara baca, bahwa semua orang di Indonesia punya gaji rutin bulanan.
Bahkan seorang doktor dari perguruan tinggi negeri terkemuka bisa dengan pongah dan bodohnya mempertanyakan kesahihan teori dan argumen saat saya berkeras menggunakan keselamatan untuk menggambarkan potret dramatik tersebut di atas.
"Itu adalah kemiskinan. Mungkin benar hal itu terkait dengan keselamatan. Tetapi, sudahlah, jangan lagi keluar dengan istilah-istilah baru yang asing dan tidak dikenal," Begitu argumennya. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala karena kata 'keselamatan' dianggap sebagai istilah yang asing dan tak dikenal luas. Hemat saya, bukan itu persoalannya, tetapi lebih berurusan dengan gangguan kemapanan epistomologik yang dianut orang itu. Bisa-bisa ia tidak lagi jadi orang yang dibutuhkan berbagai proyek Bank Dunia atau Bappenas, jika istilah baru itu diadopsi luas....
Ibu hamil tua dan anak balitanya yang meregang ajal di Makassar karena lapar dan tak mampu mengakses layanan dasar kesehatan harusnya jadi simbol kejayaan elit akademik, politik dan birokrasi yang hidup di relung steril dan terputus dari kenyataan, dan yang tak pernah mau tahu dan peduli terhadap status penderitaan dan ketidakselamatan warga Negara Indonesia. Mereka lebih pusing memikirkan keselamatan kuasa dan kedudukan demi menjamin masa depan mereka sendiri. Oh, ternyata orang-orang itu peduli terhadap pentingnya keselamatan....
9 Maret 2008
Berikut adalah pernyataan 'atas nama' yang begitu kerap diucapkan para pejabat Negara, dari tingkat yang paling kere hingga yang paling memesona nun di pucuk sana. Pernyataan 'atas nama' yang kerap menghiasai halaman-halaman koran.
Tiba-tiba saya merasakan rindu luar biasa pada kata 'keselamatan.' Bukan sebagai kata keadaan, tetai sebagai kata kerja. Sehingga, meskipun ia hanyalah sebuah ungkapan 'atas nama' seperti diutarakan sebelumnya, tergambar sikap ksatria dan tanggung jawab dari orang-orang yang diberi kepercayaan mengurus Negara amburadul ini. Harus saya akui, perasaan miris sudah menjadi rasa yang wajib dimiliki setiap membaca kabar tentang lenyapnya keselamatan warga, meski ia cuma satu atau dua nyawa karena ketidakpedulian para pengurus Negara yang lebih senang disebut sebagai Pemerintah (baca: Tukang beri perintah).
Maka terbayang di benak, rombongan warga yang lenyap keselamatannya gara-gara semburan lumpur panas beracun Banjar Panji I, yang dioperasikan Lapindo Brantas. Lalu terbayang pula di benak, para buruh tani di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang menjadi plasma dari sebuah sistem tanam paksa yang dimutakhirkan. Belum lagi bayangan tentang jutaan warga berbagai kampung yang disebut Wakil Presiden JK sebagai warga yang naik kelas, karena berhasil masuk ke arena industri, dengan melepas profesi tradisional mereka sebagai petani (dan saat yang sama melepas hak kuasa atas lahan dan tanah mereka) lalu menjadi bagian dari struktur raksasa bernama pabrik dengan peran sebagai buruh.
Lebih miris lagi ketika keselamatan kemudian dipertukarkan dengan nilai moneter, dengan operasi kali-kalian sederhana yang menghina akal sehat, pada proses penetapan ganti rugi bagi warga yang senantiasa diperintahkan untuk bersabar dan tawakal atas nama percepatan pembangunan. Menjadi warga negeri ini agaknya harus siap menjadi sasaran bidikan yang bersifat random dari berbagai kebijakan Negara. Bahkan warga pun harus bersabar atas nama 'keamanan APBN' ketika pengurus Negara mulai bermain-main dengan angka-angka asumtif, yang tidak pernah secara serius disadari bahwa ia punya tali sebab-akibat dengan kenaikan derajat derita warga.
Semestinya UNDP tidak bersibuk menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), mentang-mentang lembaga PBB itu memiliki unsur kata pembangunan (development). Memahami betapa tidak seriusnya pengurus negeri ini menjamin keselamatan warganya, seharusnya UNDP melakukan kajian atas status dan derajat keselamatan warga negeri untuk menakar keberhasilan kebijakan dan program yang dilaksanakan pengurus Negara. Sehingga terbitan itu lebih baik disebut Indeks Keselamatan Manusia. Agar lebih keren dibuat pula penamaan dalam bahasa Inggeris, Human Safety Index (HSI). Dan UNDP tidak harus mengubah namanya menjadi UNSP atau UN Safety Programme. Seperti apa kira-kira HSI itu?
Sesungguhnya beberapa angka dan indeks komposit yang disajikan HDI bisa dibaca dari perspektif keselamatan. Mutu gizi anak-anak usia bawah lima tahun (balita) merupakan gambaran keselamatan generasi masa depan. Tingkat kematian ibu melahirkan jelas sekali menggambarkan mutu Negara menjamin hak reproduksi warga. Saat yang sama tingkat kematian ibu melahirkan menggambarkan pula jaminan Negara atas kualitas hidup warga yang membutuhkan asupan gizi yang baik atas nama generasi masa depan yang berkualitas.
Semestinya para ahli ekonomi yang berada di belakang operasi kali-kalian penaikan harga BBM bersibuk merumuskan model-model yang mampu menggambarkan, berapa balita kurang gizi akan bertambah pada setiap kenaikan satu rupiah harga BBM? Juga, berapa jumlah ibu melahirkan meninggal pada setiap kenaikan satu rupiah harga gabah? Dan seterusnya. Gambaran klasik yang selalu diindoktrinasi ke kepala warga adalah, kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga beberapa kebutuhan bahan pokok. Stop sampai di situ. Tidak ada kajian lebih lanjut, bagaimana dampak dan daya rusak kenaikan harga kebutuhan bahan pokok terhadap keselamatan warga.
Saya jadi berpikir, jangan-jangan 'keselamatan' dibaca sebagai kata berimbuhan 'ke-' dan berakhiran '-an' belaka, serta tidak dibaca sebagai keadaan terjamin, tetapi lebih sebagai ucapan tertentu, seperti "Selamat Idul Fitri" atau "Selamat Tahun Baru." Jika demikian, saya hanya bisa bilang, "Selamat berjuang...."
7 Maret 2008
Membaca berita koran, yang terkemuka sekali pun, bagi saya seperti kebiasaan (habit) menyiksa diri. Tidak sedikit yang sudah mencapai taraf ketagihan (addicted). Tidak bertemu koran di pagi hari langsung meracau seperti halnya orang yang sakhau pskotropika. Seperti halnya pecandu, seitap orang punya urut-urutan upacaranya sendiri saat membaca koran, entah itu pagi hari atau waktu-waktu lainnya.
Saya sendiri lebih suka membaca Kompas saat menunaikan pemenuhan hajat rutin di pagi hari. Maka, membaca, mencerna, mengerenyitkan dahi sambil mengejan untuk membuang ampas metabolisme tubuh pun menjadi satu kesatuan dinamika kerja yang sudah diperlakukan sebagai jam biologis oleh tubuh dan mental saya.
Tidak hanya koran. Majalah berita mingguan Tempo pun menjadi bagian ritual di kamar mandi pagi hari sebelum saya memulai kegiatan-kegiatan harian. Tulisan-tulisan di blog ini harus diakui banyak memperoleh asupan inspirasi, renungan dan kegelisahan yang saya peroleh saat menunaikan ritual pagi hari tersebut.
Sumpah serapah tidak perlu diucapkan. Ia dapat dengan sempurna dikemukakan lewat mekanisme kerja tubuh lain. Mengejan adalah salah satunya. Kemarahan membaca perilaku dan sikap politikus dan pejabat negara yang menghina akal sehat saya sebagai warga merupakan bagian dari proses alami menjaga kesehatan lambung. Sikap defensif Presiden SBY ketika menanggapi protes kelas menengah tentang Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2008 dengan mengemukakan argumen-argumen yang sungguh absen nurani, membuat lambung saya semakin sehat. Saya mengejan sepenuh hati.
Jujur saja, tokoh yang paling sulit diduga oleh lambung saya justru Wakil Presiden, JK. Kadang ia bisa membuat saya mengejan sepenuh hati. Kadang justru membuat saya kehilangan selera untuk menuntaskan ritual pagi hari itu. Biasanya menyangkut pernyataan-pernyataannya yang serba abu-abu tetapi penuh penyederhanaan.
"Tidak ada satu rupiah pun yang dimakan Jakarta dari kekayaan alam Papua. Belanja Negara untuk Papua nilainya paling besar. Kekayaan alam Papua sudah dikembalikan kepada warga Papua oleh Negara," pernyataan JK saya ringkas dari berita beberapa koran terkemuka, yang memperlancar ritual pagi hari saya.
Apakah pernyataan tersebut sebuah penyesatan atau dusta publik, karena JK mengenyampingkan rangkaian fakta berupa rekor tindak kekerasan alat-alat Negara terhadap warga Papua, konflik sosial yang terjadi sebagai dampak penerapan kebijakan publik dalam bidang transmigrasi, pertambangan, perhutanan dan pertanian? Juga pelanggaran hak-hak dasar warga Papua akibat pembiaran oleh pengurus Negara, terutama dalam hal pangan, kesehatan dan pendidikan?
Namun sikapnya untuk menolak bertemu wakil-wakil badan keuangan multilateral serta badan-badan donor bilateral saat membuka Papua Development Partners (PDP) Meeting di Jayapura, 16 Februari 2008, malah membuat saya tersenyum dan gagal mengejan.
Pernyataan, "Saya hanya mau bertemu dengan para birokrat pengurus daerah dan politikus daerah," telah membuat kecele wakil-wakil lembaga internasional yang telah menempuh perjalanan tujuh jam penerbangan melalui udara dengan kondisi cuaca buruk dari Jakarta menuju Jayapura. Namun keinginan mengejan pun muncul kembali ketika membaca kegiatan lain JK selama di Jayapura, melakukan konsolidasi Partai Golkar dan konsolidasi dengan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), karena JK terbang ke Jayapura atas biaya Negara.
Berita-berita seputar tindak-tanduk dan perilaku tolol para anggota parlemen adalah yang sangat disukai lambung saya. Membaca berita-berita tersebut seperti halnya minum obat pencahar. Semua keluar tanpa perlu mengerahkan daya besar saat mengejan. Bahkan saya bisa melakukannya sambil tersenyum atau bersiul-siul.
24 Februari 2008
Seorang ahli geologi yang cukup vokal tak habis pikir dengan jungkir-balik politik yang secara terang-terangan mempermainkan nasib warga kebanyakan. Semburan lumpur panas akibat operasi Lapindo Brantas agaknya akan ditutup tanpa malu-malu oleh pengurus Negara, atas nama keselamatan modal dan nama baik orang terkaya di negeri ini. Mohon maaf, jika pajak warga korban semburan lumpur Lapindo dijumlahkan sekali pun tak akan mampu menyaingi jumlah pajak yang disetor oleh pemilik Lapindo, yang notabene adalah orang terkaya di negeri ini, dan saat yang sama memangku jabatan menteri dengan tugas mengurus (keselamatan dan) kesejahteraan warga.
Saya sendiri tak habis pikir dengan huru-hara yang terjadi di parlemen pada saat dengar pendapat para ahli tentang semburan lumpur Lapindo, guna mengambil keputusan apakah kejadian tersebut murni bencana alam atau akibat kesalahan operasi eksplorasi minyak-gas bumi milik Aburizal Bakrie itu. Kenapa begitu alot prosesnya?
Apa sih yang dibicarakan pada saat anggota DPR yang terhormat tersebut saling melobi? Apakah soal besarnya duwit yang dijanjikan apabila mereka sepakat menyatakan bahwa ini adalah murni bencana alam? Atau, mereka saling bersepakat untuk membagi suara, untuk menunjukkan kepada publik bahwa telah terjadi perdebatan sengit diantara mereka, tetapi ujungnya tetap keputusan bahwa kejadian di Porong, Sidoarjo itu adalah murni bencana alam? Mohon maaf lagi, saya tak punya pikiran positif sama sekali mengenai manusia-manusia tak bernurani dan tak berotak yang duduk ongkang-ongkang kaki menanti gaji, tunjangan plus plus, sambil bersandiwara seakan-akan demokrasi memang hadir di Senayan....
Orang-orang yang bersembunyi di balik panji-panji partai berbau agama sekali pun tak bisa menyembunyikan dangkalnya nurani mereka. Jika kita pakai akal sehat, jumlah anggota DPR dari partai-partai berbasis agama, baik itu Islam maupun Nasrani, saya kira mampu menggolkan keputusan yang dilandaskan kepada rasa keadilan dan nurani. Bukan semata-mata berdebat pakai akal tentang benar tidaknya duduk perkara semburan lumpur panas yang telah menenggelamkan puluhan ribu rumah dan membuat ribuan orang tersingkir dari ruang hidup mereka. Tetapi semata-mata menggunakan hati saat melihat fakta orang-orang yang tak tahu-menahu tentang geologi, serta tak mau repot dengan prospek industri minyak-gas bumi asal bisa menyambung hidup dari hari ke hari itu hidup tak berkentuan hingga hari ini sepanjang hampir tiga tahun! Tiga tahun, saudara-saudara. Lebih baik mereka tak menggunakan simbol-simbol agama jika sikap dan kelakuan mereka tak beda dengan politikus-politikus oportunistik dari partai non-agama yang memperlakukan tugas dan kewajiban perwakilan di DPR semata-mata sebagai sumber nafkah belaka.
Saya kira Lapindo adalah puncak gunung es dari ketidakpedulian pengurus negara, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif terhadap status krisis dan status keselamatan warga. Mereka masih bisa tidur siang dengan tenang ketika warga korban lumpur Lapindo melakukan aksi-aksi unjuk rasa dan pemblokiran jalan tol serta rel kereta api. Semakin nyata potret bobroknya mentalitas orang-orang Indonesia yang memiliki hak istimewa, dibayar mahal dari uang rakyat, yang duduk di kantor-kantor negara dan parlemen. Memuakkan! Menjijikan!
22 Februari 2008
Posts
All Comments
 |
View my profile on 
