Paradigma Pendidikan Moderen – Menyimak Animasi Progresif RSA

Awicaks

Sebuah film animasi keluaran the Royal Sociaty of Arts (RSA) bekerjasama dengan sebuah organisasi Cognitive Media, berjudul Changing Education Paradigm (Mengubah Paradigma Pendidikan) sungguh mewakili kegelisahan saya terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Sistem yang mungkin juga berlaku bagi berbagai negara berkembang yang menganut Liberalisme Baru.

Mengubah Paradigma Pendidikan–RSA

Menarik sekali pembukaan film tersebut, dimana Sir Ken Robinson menyatakan bahwa paradigma pendidikan moderen didasarkan pada dua kebutuhan utama. Kebutuhan pertama berdasarkan perspektif ekonomik:

“Bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar dapat memainkan perannya dalam ekonomi dunia abad 21…. Meskipun kita tahu bahwa kita tidak pernah memastikan bagaimana keadaan ekonomi di akhir minggu ini….”

Kebutuhan kedua berdasarkan perspektif budaya. Sir Ken Robinson mengatakan:

“Bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar dapat mewarisi dan mempertahankan jatidiri budaya meskipun terlibat dalam hiruk pikuk ekonomi dunia dan globalisasi….”

Yang sayangnya, masih menurut Sir Ken Robinson, kita mewujudkannya lewat apa yang pernah mereka lalui pada masa lalu. Pendekatan yang justru telah mengisolasi jutaan anak yang tumbuh dan berkembang dengan idiom sosial dan budaya yang berbeda dibanding pada masa kita dididik, baik melalui lembaga pendidikan resmi maupun melalui lingkungan sosial. Daur dan alur hidup pun tidak pernah berubah: Kerja keras – Prestasi – Kuliah - Pekerjaan.

Anak-anak masa sekarang justru tidak mempercayai daur itu. Mereka belajar dari situasi sosial mutakhir bahwa gelar kesarjanaan bukan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Ada banyak faktor non-teknikal yang justru berpengaruh pada pencapaian tujuan tersebut, salah satunya adalah koneksi.

Hal lain yang disorot Sir Ken Robinson adalah penyeragaman dan standarisasi pendidikan yang diterapkan untuk mempermudah tertib administrasi pengurusan oleh negara. Proses pembelajaran dikotak-kotakkan menggunakan logika penyelenggaraan sebuah pabrik. Untuk konteks ini tentu saja sebuah pabrik sarjana. Sehingga apa yang dipelajari secara teoritik tidak ada urusannya dengan kenyataan hidup yang dihadapi ketika persekolahan dan pendidikan sudah dituntaskan.

Cacat logika tersebut masih diperparah oleh kecenderungan perilaku koruptif penyelenggara birokrasi pendidikan, seperti yang umum terjadi di Indonesia. Tidak hanya berlaku di lembaga yang diselenggarakan negara, tetapi juga berlaku di lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Bahkan ada dugaan korupsi terjadi di sekolah berwawasan internasional, yang seharusnya mengusung standar tinggi baik dalam hal kurikulum pembelajaran maupun administrasi penyelenggaraannya.

Kegelisahan ini bisa melebar lebih jauh, dan bisa diperdebatkan berhari-hari bermalam-malam tanpa mengerucut kepada jalan keluar yang solid. Kita akan semakin marah ketika mengetahui bahwa pendidikan bukan prioritas utama penyelenggaraan negara, karena paradigma yang dianut penguasa negara ini adalah ekonomi rente dari pengerukan kekayaan alam dan kekayaan sosial, sekedar atas nama kinerja Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Sila simak film animasi yang dibuat secara kreatif oleh RSA di atas. Film itu menginspirasi saya untuk bisa membuatnya tetapi tentang topik lain, yang bolehjadi penting untuk kampanye paradigmatik, seperti kekacauan ekonomik, demokrasi yang koruptif, dan sebagainya.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Septic Tank Raksasa Itu Bernama Negara-negara Berkembang

Awicaks

Akrobat diplomasi ini dimulai ketika untuk pertama kalinya Protokol Kyoto pertama kali diadopsi pada 11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang dan kemudian mulai didorong penegakannya pada 16 Februari 2005. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional sebagai bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang bertujuan mencapai "stabilsasi konsentasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer pada suatu tingkatan yang mampu mencegah timbulnya tekanan kegiatan-kegiatan manusia yang membahayakan sistem iklim."

Protokol Kyoto menetapkan komitmen yang mengikat secara hukum negara-negara yang meratifikasinya dalam pemangkasan emisi empat unsur GRK (karbon dioksida, methana, nitrous oksida, sulfur hexafluorida), serta dua kelompok gas (hidrofluorokarbon dan perfluorokarbon) yang dihasilkan oleh negara-negara "Annex I" (industri maju), serta sebagai komitmen bersama seluruh negara anggota. Di bawah Protokol Kyoto, negara-negara industri maju sepakat untuk memangkas secara kolektif emisi gas-gas rumah kaca (GRK) mereka hingga 5,2% dibandingkan tahun 1990. Kisaran porsi setiap negara adalah antara 8% bagi Uni Eropa dan beberapa negara, 7% bagi Amerika Serikat, 6% bagi Jepang, serta 0% bagi Russia.

Protokol Kyoto mencakup suatu "mekanisme yang fleksibel" yang meliputi Pertukaran Emisi (Emissions Trading), Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism) serta Penerapan Bersama (Joint Implementation) guna memberi kesempatan negara-negara Annex I mencapai target pembatasan emisi GRK dengan membeli kredit pemangkasan emisi GRK dari berbagai sumber, melalui pertukaran keuangan, proyek-proyek yang mampu mengurangi emisi di negara-negara non-Annex, atau dari negara-negara Annex I yang memiliki kelebihan selisih nilai emisi. Sementara itu, negara-negara non-Annex I tidak memiliki pembatasan-pembatasan emisi GRK, tetapi memiliki hak memperoleh insentif keuangan untuk mengembangkan proyek-proyek pengurangan emisi GRK agar dapat menerima "kredit karbon" yang kemudian dapat dijual kepada pembeli dari negara-negara Annex I, guna mendorong dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan.

Mekanisme yang fleksibel itu membolehkan negara-negara Annex I yang memiliki industri yang efisien, rendah emisi GRK-nya serta standar pengelolaan lingkungan yang baik untuk tidak menurunkan emisi GRK domestik mereka dengan membeli karbon kredit di pasar dunia. Negara-negara Annex I umumnya berusaha mendapatkan kredit karbon semurah mungkin, sementara negara-negara Non-Annex I berupaya memaksimalkan nilai kredit karbon dari proyek-proyek GRK domestik mereka. Di sinilah pangkal dari operasi tambah kurang kepentingan ekonomi-politik serta geopolitik yang mewarnai putaran-putaran perundingan sepanjang lebih dari limabelas tahun terakhir, yang berujung pada penundaan-penundaan pelaksanaan kewajiban pemangkasan emisi GRK negara-negara Annex I.

Sudah dari rancangannya negara-negara kere yang bernaung di bawah Non-Annex I harus bermental baja untuk menjadi lubang penampung kotoran atau septic tank bagi negara-negara industri maju (Annex I). Ibarat sebuah ruang tertutup berisi lima orang, dimana dua diantara mereka perokok berat dan tiga orang lagi bukan perokok. Ketiga orang yang bukan perokok itu meminta kedua orang perokok itu menghentikan kegiatan merokok mereka, atau setidaknya mengurangi frekuensinya. Alih-alih menghentikan atau mengurangi frekuensi merokok, kedua orang itu akan memberi ketiga orang yang lain insentif dalam bentuk apa pun, yang pada intinya merupakan upaya agar kedua orang tadi dianggap telah mengurangi frekuensi merokok mereka.

Negara-negara Non-Annex I yang sedianya tidak memiliki kewajiban memangkas emisi GRK mereka seketika tertimpa beban yang sama dengan negara-negara Annex I, ketika emisi karbon dioksida yang berasal dari penggundulan hutan (deforestasi) ditambahkan ke dalam rumusan, yang penjajakannya sudah dimulai semenjak Konvensi Parapihak atau Conention of the Parties (COP) ke-11 di Montreal, Kanada, pada Desember 2005. Sebelumnya pemberagaman sumber emisi yang memberi beban pembatasan bagi negara-negara Non-Annex I sudah dimulai sejak diadopsinya tata-guna lahan dan perubahan tata-guna lahan pada kehutanan atau land use and land use change in forestry (LULUCF), yang menimbulkan perdebatan besar pada COP ke-7 di Marakech, Maroko, pada 2001. Perdebatan terutama seputar kecilnya manfaat insentif yang diterima negara-negara Non-Annex I, karena rumitnya prosedur CDM serta tingginya biaya transaksi pelaksanaan mekanisme tersebut.

Mentalitas septic tank bukan hal yang hina bagi para juru runding asal negara-negara Non-Annex I. Dengan gagah berani mereka akan menantang negara-negara Annex I untuk menunjukkan kemampuan finansial mereka agar memberikan insentif sebesar-besarnya. Kenyataan yang pahit ketika banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat emisi negara-negara Annex I justru terus meningkat, meskipun sudah triliunan dollar mengalir melalui pelaksanaan mekanisme yang fleksibel tersebut. Bahkan gejala-gejala dampak perubahan iklim terus menunjukkan sosok kongkretnya. Adalah negara-negara pulau-pulau kecil yang tergabung pada Alliance of Small Island States (AOSIS) yang bersuara paling keras, menuntut agar negara-negara Annex I tidak hanya bermain-main dengan mekanisme fleksibel penurunan emisi, tetapi sungguh-sungguh memangkas emisi mereka dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka yang agresif. Kenaikan muka air laut akibat pemanasan global adalah ancaman kongkret yang setiap saat dapat datang mengetuk pintu negara-negara pulau kecil.

Perundingan-perundingan yang terus berlangsung, yang diharapkan berujung pada keputusan-keputusan tegas lewat COP ke-15 tahun depan di Copenhagen, Denmark, menurut hemat saya masih jauh panggang dari api. Satu hal yang membuat saya berkeyakinan seperti itu adalah, karena tidak ada upaya membereskan satu hal mendasar: Pemangkasan emisi GRK tidak hanya dilakukan lewat pelambatan laju pertumbuhan ekonomi negara-negara Annex I, tetapi membutuhkan perombakan total (overhaul) bangun ekonomi-politik dunia baik secara paradigmatik maupun praktik, yang berorientasi kepada persebaran manfaat yang berkeadilan, dan upaya serius mengurangi menumpuknya jejak ekologik teknologi kotor serta tata-guna lahan yang mendorong merosotnya kemampuan lingkungan dan daya hidup manusia.

Forum Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim memandang perubahan iklim sebagai bukti tak-terbantahkan rudinnya model pembangunan global yang sepanjang lebih dari lima dekade didorong oleh negara-negara industri maju ke seluruh dunia. Sebuah model pembangunan yang rakus tanah, rakus minyak, rakus buruh murah, rakus air, rakus mineral, dan mempercayai efektifnya proses penetesan kemakmuran dari kelompok berhasil kepada kelompok kurang atau tidak berhasil. Perubahan iklim hanyalah gejala. Ibarat penyakit, ia adalah gejala dari sebuah penyakit khronik yang tak-tersembuhkan dan tak-terpulihkan. Dan arena-arena diskusi tentang jalan keluar diberi judul adaptasi dan mitigasi, yang menunjukkan “keengganan berubah” kelompok-kelompok yang selama ini menerima manfaat terbesar model pembangunan global tersebut.

COP ke-14 di Poznan, Polandia, yang berakhir pada 14 Desember 2008, jelas merupakan ajang pamer kepengecutan negara-negara industri maju, serta ajang pamer mentalitas oportunistik negara-negara berkembang dengan pengecualian negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang (Small Island Developing Countries, SIDs). SIDs tak kenal lelah mengecam absennya kepemimpinan negara-negara Annex I untuk menjamin keselamatan hidup warga negara-negara pulau-pulau kecil itu dengan merombak model pembangunan mereka agresif. Mereka pun tak segan mengecam negara-negara berkembang lain yang bermental oportunis seperti halnya septic tank, berunding demi insentif yang tak seberapa dibandingkan keselamatan kehidupan manusia di negara-negara yang rentan terhadap daya ursak perubahan iklim.

Dimana posisi Indonesia? Apakah ia masuk bersama rombongan penjaja septic tank, atau berani bersikap seperti halnya SIDs? Mohon maaf, dari perundingan satu ke perundingan lain Indonesia tak tergolong rombongan yang aktif dan agresif meski hanya sebagai septic tank. Ia lebih seperti septic tank yang pasrah dan nrimo. Apa pun yang mau dibuang, monggo silaken....

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Sekali Lagi, Amien Rais

Adhie M. Massardi
Rakyat Merdeka, Rabu, 30 Mei 2007

Dana siluman adalah dana untuk siluman. Begitu harfiahnya. Tapi apa itu siluman? Siluman adalah jenis mahluk halus yang tak bisa dilihat secara kasat mata, kecuali untuk kepentingan hiburan, misalnya sinetron atau acara �penampakan� di televisi.
 
Lalu bagaimana dengan capres-cawapres yang katanya pakai dana siluman? Apakah capres dan cawapres termasuk jenis siluman? Ini pertanyaan menyesatkan yang tidak perlu dijawab. Karena termasuk jenis pertanyaan �kompor�. Sebab kalau dijawab, akan muncul kesimpulan seolah-olah hanya Amien Rais capres yang manusia, karena hanya Amien Rais yang mengaku pakai dana siluman tapi bisa kita lihat secara kasat mata.
 
Tapi niat Pak Amien memanusiakan para capres dengan ajakan untuk mengaku agar para capres lain juga bisa dilihat rakyat secara kasat mata malah dianggap meresahkan dunia politik. Lalu muncullah gagasan �damai di Halim Perdanakusuma� pada Minggu pagi itu. Keresahan di kalangan elite politik kemudian reda.
 
Peristiwa �damai di Halim� memang fenomenal. Bukan sebab dua kampiun politik nasional (Presiden Yudhoyono dan Amien Rais) akhirnya salaman dan pelukan dan saling maaf-maafan. Tapi adanya pikiran pada keduanya bila perseteruan politik itu diterus-teruskan akan meresahkan masyarakat. Padahal justru karena ada �damai di Halim� itu masyarakat jadi resah. Lho?
 
Begini. Di tengah kesulitan hidup yang kian menjepit, masyarakat ingin melihat pertarungan hukum perkorupsian tingkat tinggi. Tidak penting betul apakah itu fakta atau fitnah. Yang penting rakyat bisa nonton acara �ditegakkannya benang basah�. Dan benang basah hanya bisa ditegakkan dari atas. Pegang satu ujung benang itu, lalu tegakkan di atas meja dari atas, dijamin bisa. Ini cara Abunawas, Pak Hakim.
 
Sudah terlalu lama bangsa ini hidup dalam kehipokritan yang nyata. Memang uangnya, kalau dana siluman capres-cawapres itu ada, tidak seberapa. Malah kata Ketua DPR Agung Laksono sudah jadi abu. (Lho, memangnya buat beli kemenyan lalu dibakar? Buat menyenangkan siluman?)
 
Jadi masuk akal bila �damai di Halim� justru membuat banyak orang kecewa. Tontonan penegakkan hukum tingkat tinggi seperti pupus. Kecuali bila setelah itu harga minyak goreng turun, warga Meruya bisa tidur nyenyak, dan lapangan kerja bertambah.
 
Tapi saya tidak kecewa. Sebab saya kenal Pak Amien seperti saya mengenal Gus Dur. Dua tokoh yang tak pernah berhenti memikirkan nasib bangsanya. Keduanya punya strategi yang sulit dicerna lawan.
 
Saya ingat, dulu itu, ketika teriakan Pak Amien bikin bising Cendana, Pak Harto menghardik. Pak Amien ditendang dari ICMI. Pak Amien lalu (seolah-olah) tiarap. Ada juga isu Pak Amien minta maaf pada presiden. Padahal sejatinya Pak Amien sedang mengintip mana lawan mana kawan.
 
Dan benar, setelah jelas siapa saja kawan seiring sereformasi, Pak Amien naik panggung lagi. Berteriak lagi. Lebih lantang malah. Dan presiden pun undur diri. Sekian.

 

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

NEP: New Economics Papers Social Norms and Social Capital

Edited by: Fabio Sabatini
University of Rome, La Sapienza
Issue date: 2007-05-19
Papers: 14
This document is in the public domain, feel free to circulate it.
Note: Access to full contents may be restricted.
NEP is sponsored by SUNY Oswego

In this issue we have:

• COOPERATION IN LARGE NETWORKS: AN EXPERIMENTAL - Juan Camilo Cárdenas P.; Christian R. Jaramillo H.
• Intentions, Insincerity, and Prosocial Behavior - Amegashie, J. Atsu
• Another experimental look at reciprocal behavior: indirect reciprocity - Bonein, Aurélie; Serra, Daniel
• Does Social and Environmental Reporting Nurture Trust and Stakeholder Engagement and Reduce Risk? - Solomon, Jill
• Social consistency and individual rationality - Antoine Billot
• How to shake the Invisible Hand (when Robinson meets Friday) - Antoine Billot
• Values, norms, transactions and organizations - Américo M. S. Carvalho Mendes
• Communication Networks in the N-Player Electronic Mail Game - Kris de Jaegher
• The Impact of Social Conditioning (Internal Motivation) on the Probability of Voting - Garey C. Durden; Richard J. Cebula; Patricia Gaynor
• Innovation studies-an emerging discipline (or what)? A study of the global network of innovation scholars - Jan Fagerberg; Bart Verspagen
• Crowding out in an indefinitely repeated Asymmetric Trust Game - Thomas Dirkmaat; Stephanie Rosenkranz; Vincent Buskens
• Altruistic Versus Spiteful Behavior in a Public Good Game - Alexander Matros
• Modern Economic Growth and Quality of Life: Cross Sectional and Time Series Evidence - Richard A. Easterlin; Laura Angelescu
• How Much Do Perceptions of Corruption Really Tell Us? - Weber Abramo, Claudio

Contents.

1. COOPERATION IN LARGE NETWORKS: AN EXPERIMENTAL Date: 2007-04-05 By: Juan Camilo Cárdenas P. Christian R. Jaramillo H. URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:col:001049:002934&r=soc
   
   We present a new design of a simple public goods experiment with a large number of players, where up to 80 people in a computer lab have the possibility to connect with others in the room to induce more cooperators to contribute to the public good and overcome the social dilemma. This experimental design explores the possibility of social networks to be used and institutional devices to create the same behavioral responses we observe with small groups (e.g. commitments, social norms, reciprocity, trust, shame, guilt) that seem to induce cooperative behavior in the private provision of public goods. The results of our experiment suggest that the structure of the network affects not only the players’ ability to communicate, but their willingness to do so as well. We also find that the local connectivity structure of the network has an important role as determinant of the willingness of the players to cooperate.
   
   
2. Intentions, Insincerity, and Prosocial Behavior Date: 2007-05-13 By: Amegashie, J. Atsu URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:pra:mprapa:3223&r=soc
   
   Consider a world with two people, 1 and 2, where person 1 (the proposer) may offer to help person 2 (the responder). The proposer may be altruistic towards the responder either out of a genuine desire to make her happy or out of guilt. The responder derives disutility from apparent acts of altruism motivated by guilt because she considers them to be insincere. She rejects some offers, depending on her beliefs about the proposer’s type. I model this social interaction as a game with interdependent preference types under incomplete information where the responder cares about the intentions behind the proposer’s prosocial behavior. I consider two recent formulations of endogenous guilt: simple guilt and guilt from blame. These formulations make the social interaction a psychological game. I find that the beliefs held by the players can lead to an equilibrium in which all offers are sincere and so no mutually beneficial trades are rejected, althoh the responder has incomplete information about the proposer’s type. Equilibria with insincere offers are possible under simple guilt but are impossible under guilt from blame. I discuss intrinsic and instrumental motivations for sincerity. I also discuss the implications of insincerity aversion for co-operation, altruism, political correctness, choice of identity, and trust. Keywords: guilt; intentions; insincerity; interdependent preference types; psychological game; social interaction. JEL: Z1 Z13
   
   
3. Another experimental look at reciprocal behavior: indirect reciprocity Date: 2007-03 By: Bonein, Aurélie Serra, Daniel URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:pra:mprapa:3257&r=soc
   
   This paper highlights a new social motivation, the indirect reciprocity, through a three-player dictator-ultimatum game. Player 2 has the opportunity to reward or punish indirectly the player 1 by inciting – with her offer - player 3 to accept or to reject the division. We implement three treatments: in the first two we vary player 2’s available information whereas in treatment 3, players take part in a dictator game - as proposers - before being player 2s in the dictator-ultimatum game. Results show that 55% of subjects in treatment 2 and 28% in treatment 3 behave as indirect reciprocity predicts. Another reciprocal behavior - the generalized reciprocity - is investigated through a three-player dictator game. Our data show that 80% of players 2 act according to this reciprocal behavior. Finally, our findings confirm that the more complex the strategic interaction becomes the more self-regarding behavior is likely and the less other-regardingehaviors, such as reciprocity, dominate. Keywords: indirect reciprocity; generalized reciprocity; dictator game; ultimatum game; individual behavior JEL: D63 C72 C91
   
   
4. Does Social and Environmental Reporting Nurture Trust and Stakeholder Engagement and Reduce Risk? Date: 2006-01 By: Solomon, Jill (Cardiff Business School) URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:cdf:accfin:2005/2&r=soc
   
   A number of theoretical lenses have been used to explain voluntary social and environmental reporting (SER) including legitimacy theory, stakeholder theory and political economy theory. Recent theoretical work in the SER area suggests that the risk society theory presents an appropriate alternative theoretical framework. According to the risk society theoretical framework, risks have evolved from manageable, identifiable, insurable risks into imperceivable, uninsurable, high consequence risks. Many high consequence risks relate directly to corporate behaviour in the social, ethical and environmental domain, such as global warming. The risk society framework is also characterised by a general decline in trust in institutions and organisations. This paper contributes to the SER literature by providing empirical evidence to support a risk society theory of voluntary SER. By engaging directly with 24 corporate social responsibility managers within UKisted companies, we show that risk is driving them to produce voluntary SER. The paper provides empirical evidence that SER is emerging as a mechanism for reducing risk and anxiety, through the nurturing of trust relationships between companies and their stakeholders. The interviews reveal that building and maintaining trust in shareholder and stakeholder relationships is a primary motivation for SER and that SER is a means of engaging in dialogue with the company's stakeholders. Companies are, from a risk society perspective, implementing SER as a risk management mechanism. We also find from the interviews that voluntary SER is motivated far more by its link with financial performance, through reputation enhancement, than by a genuine desire to enhance social justice. Keywords: Social and environmental reporting (SER); Risk society; Trust
   
   
5. Social consistency and individual rationality Date: 2007 By: Antoine Billot URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:pse:psecon:2007-14&r=soc
   
   This paper aims at proving that social interactions can easily be rationalized by individual preferences as defined in standard microeconomic theory. For that purpose, we show individual choice rationality to be logically equivalent to social consistency, when individual rationality means that individual preferences are completely ordered and social consistency that there is a one-to-one mapping between a given family of social communities and the existence of a particular (unique, reflexive and symmetric) interaction relation between individuals. Moreover, continuity and monotonicity of individual preferences are shown to fit the modeling of group loyalty when group loyalty is defined as the ability to freely accept a personal loss for the global gain of a particular population.
   
   
6. How to shake the Invisible Hand (when Robinson meets Friday) Date: 2007 By: Antoine Billot URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:pse:psecon:2007-13&r=soc
   
   We propose to define the invisible hand by (i) modelling the mechanism itself (not to just assume its existence) and (ii) making explicit the limit conditions for its working. For that purpose, we simply assimilate the working of the invisible hand mechanism to the existence of a social preference such that individual and social optimalities are consistent. In introducing the possibility of interaction among individuals, we then suggest that the standard "Robinson case" or social atomicity is just a degenerate feature of a more general requirement that we call the Global Network Agreement. Our main result is that the invisible hand mechanism does keep on working when there is an interaction between Robinson and Friday if the former (resp. the latter) is sensitive to the latter (resp. the former) in such a way that they exhibit some agreement in preferences. Hence, the "Robinson case" naturally satisfies this property since nor Robinson neither Fray can disagree with himself. But more cooperative situations are also allowed in order to extent the invisible hand mechanism to cases with interactions.
   
   
7. Values, norms, transactions and organizations Date: 2007-05 By: Américo M. S. Carvalho Mendes (Faculdade de Economia e Gestão, Universidade Católica Portuguesa (Porto)) URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:cap:wpaper:052007&r=soc
   
   This paper may be considered an essay on metaeconomics, since it deals with the meaning of several concepts often left undefined, or very briefly defined in economic theories. These concepts are the following: value including the values of things and moral values, social norms or institutions, social power, goods and services, transactions and organizations (firms, and others). The paper starts by proposing a general concept of value, encompassing both the value of things and moral values. From this concept it proceeds to the definition of six different types of values of things and moral values and to the concept of value transformation process of things which includes all the operations dealt with in economic theory as well as many other human actions. The last part of the paper starts with the distinction between moral values and social norms (or institutions) and the roles of social power and human organization in connecting the domains of molity and social normativity. The paper proceeds by distinguishing different types of norms, including possession norms which are important for defining the concepts of goods and services and transaction processes. JEL: A13 Z13
   
   
8. Communication Networks in the N-Player Electronic Mail Game Date: 2007-03 By: Kris de Jaegher URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:use:tkiwps:0710&r=soc
   
   This paper shows that Rubinstein’s results on the two-player electronic mail game do not extend to the N-player electronic mail game. Keywords: Communication Networks, N-Player Electronic Mail Game JEL: D85 C72
   
   
9. The Impact of Social Conditioning (Internal Motivation) on the Probability of Voting Date: 2007 By: Garey C. Durden Richard J. Cebula Patricia Gaynor URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:apl:wpaper:07-05&r=soc
   
   This paper extends the well known rational interest voting (rational voter) model to include a composite measure to capture the residual effects of internal, sociological motives not previously accounted for in empirical studies of general election voting. These motives are referred to here as “social conditioning” or “internal motivation” and may to at least some extent reflect a sense of duty or sense of civic duty to vote, as well as a simple “habit” of voting. Estimations using CPS data from the 1984 Presidential elections suggest that previously unmeasured internal motives, which we capture in a variable called “Social Conditioning,” may exert a powerful influence on individual voting behavior.
   
   
10. Innovation studies-an emerging discipline (or what)? A study of the global network of innovation scholars Date: 2006-09 By: Jan Fagerberg (Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo) Bart Verspagen (Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo) URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:tik:inowpp:20060911&r=soc
    
    Although innovation is not a new topic for scholarly research, the academic literature on innovation was, for a long time, not very voluminous. However, more recently innovation has become a major focus among scholars of different backgrounds, and this change is also reflected in an increasing number of academic publications in this area. In parallel with this we have seen the emergence of a number of new journals and professional associations devoted to the subject. The research reported in this paper is motivated by these trends. We wish to find an answer to the question to what extent it now exists a unified community of innovation scholars that identify themselves with innovation studies as a field rather than particular sub-fields within other, more traditional disciplines. Moreover, we want to explore the factors (sources of inspiration, academic leadership, professional societies, publishing outlets etc.) that bind scholars together or - aernatively - continue to keep them divided. The research reported in this paper is based on a web-survey carried out in during 2004 and 2005. The results suggest that a global innovation studies community exists as a collection of a large number of relatively small groups (characterized dense internal relationships) defined along geographical and disciplinary lines. Although the field has spread over many countries and disciplines, it is particularly developed in Europe and among scholars with a background in economics. These smaller groups, however, are embedded in larger transnational groups or clusters that are kept together by what is commonly referred to as "weak ties". Leading scholars, professional associations and journals all play an important role in keeping these larger groups together (as well as distinguishing them from each other). Keywords: Innovation, Networks JEL: O10
    
    
11. Crowding out in an indefinitely repeated Asymmetric Trust Game Date: 2006-12 By: Thomas Dirkmaat Stephanie Rosenkranz Vincent Buskens URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:use:tkiwps:0621&r=soc
    
    In this paper we introduce an alternative version of the trust game by Dasgupta (1988) and Kreps (1990) that allows for asymmetric information. We use this version to study the effect of checking on the trustee’s behaviour, checking is a control option the trustor can decide to use and that takes place after both trustor and trustee made their initial decisions. ‘Checking’ differs in this respect from the often in the literature found ‘monitoring’ that allows the trustor to control the trustee’s behaviour before the trustee makes his decision. The game theoretical analysis suggests that checking increases cooperation. The experimental results show that this is only true for the selfish part of the trustee population. Honest trustee react negatively to checking, which is more in line with crowding out theory. Keywords: Trust, Asymmetric Information, Experiment, Checking, Crowding Out JEL: C71 C91 D82
    
    
12. Altruistic Versus Spiteful Behavior in a Public Good Game Date: 2007-05 By: Alexander Matros URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:pit:wpaper:309&r=soc
    
    This paper analyses an evolutionary version of the Public Good game of Eshel, Samuelson, and Shaked (1998) in which agents can choose between imitation and best-reply decision rules. We describe conditions under which altruistic and spiteful (maximizing) behavior arise: these conditions are established for any number of neighbors and any total number of agents in the population. Given mistake-free play, (short-run) outcomes are identical whether agents are constrained to employ an imitation rule only; or they can choose between imitation and best-reply rules. Given the possibility of mistakes, (long-run) outcomes vary across these two scenarios. The paper suggests how to provide public goods and gives an explanation of why we observe seemingly irrational cooperation - altruistic behavior - in the rational world. JEL: C70 C72 C73
    
    
13. Modern Economic Growth and Quality of Life: Cross Sectional and Time Series Evidence Date: 2007-04 By: Richard A. Easterlin (University of Southern California and IZA) Laura Angelescu (University of Southern California) URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:iza:izadps:dp2755&r=soc
    
    To what extent are improvements in quality of life (material living levels, health, education, political and civil rights, happiness, and the like) associated with economic growth? International comparisons of quality of life (QoL) conditions almost always point to a strong positive association with real GDP per capita. Historical experience, however, frequently belies the results of these comparisons. More often than not the timing of various improvements in QoL, material living levels excepted, is different from that in real GDP per capita - some indicators preceding, others following. Moreover, the sequence of improvements in various aspects of QoL is not always the same from one part of the world to another. And sometimes, as in the case of happiness and life satisfaction, QoL indicators remain unchanged despite a doubling or more of real GDP per capita. In contrast to the results of simple international point-of-time comparisons, history sugsts that improvements in many realms of life are not an automatic result of economic growth. Keywords: quality of life, well-being, economic growth, international and historical comparisons JEL: N30 O57 D60 Y1
    
    
14. How Much Do Perceptions of Corruption Really Tell Us? Date: 2007 By: Weber Abramo, Claudio URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:zbw:ifwedp:5566&r=soc
    
    Regressions and tests performed on data from Transparency International Global Corruption Barometer 2004 survey show that personal or household experience of bribery is not a good predictor of perceptions held about corruption among the general population. In contrast, perceptions about the effects of corruption correlate consistently among themselves. However, no consistent relationship between opinions about general effects and the assessments of the extent with which corruption affects the institutions where presumably corruption is materialized is found. Countries are sharply divided between those above and below the US$ 10,000 GDP per capita line in the relationships between variables concerning corruption. Among richer countries, opinions about institutions explain very well opinions concerning certain effects of corruption, while among poorer countries the explanatory power of institutions for the effects of corruption falls. Furthermore, sts for dependence applied between the variables in the sets of respondents for each of 60 countries also show that, for most of them, it is likely that experience does not explain perceptions. On the other hand, opinions tend to closely follow the trend of other opinions. Additionally, it is found that in the GCB opinions about general effects of corruption are strongly correlated with opinions about other issues, as much as to justify the hypothesis that it would suffice to measure the average opinion of the general public about human rights, violence etc. to accurately infer what would be the average opinion about least petty and grand corruption. The findings reported here challenge the value of perceptions of corruption as indications of the actual incidence of the phenomenon. Keywords: corruption, perceptions, corruption indicators JEL: D73 H11 K42

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

NEP: New Economics Papers - Social Norms and Social Capital

Edited by: Fabio Sabatini
University of Rome, La Sapienza
Issue date: 2007-05-26
Papers: 5
This document is in the public domain, feel free to circulate it.
Note: Access to full contents may be restricted.
NEP is sponsored by SUNY Oswego

In this issue we have:

1. Unpacking social interactions - Ethan Cohen-Cole; Giulio Zanella
2. On Gender Inequality and Life Satisfaction: Does Discrimination Matter? - Christian Bjørnskov; Axel Dreher; Justina A.V. Fischer
3. Interregional diversity of fairness concerns - An online ultimatum experiment - Sebastian J. Georg; Werner Güth; Gari Walkowitz; Torsten Weiland
4. Cooperation in the Commons with Unobservable Actions - Nori Tarui; Charles Mason; Stephen Polasky; Greg Ellis
5. IMPACT OF COHERENT VERSUS MULTIPLE IDENTITIES ON KNOWLEDGE INTEGRATION - A. WILLEM; H. SCARBROUGH; M. BUELENS

Contents.

1. Unpacking social interactions Date: 2007 By: Ethan Cohen-Cole Giulio Zanella URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:fip:fedbqu:qau07-4&r=soc
   
   As empirical work in identifying social effects becomes more prevalent, researchers are beginning to struggle with identifying the composition of social interactions within any given reference group. In this paper, we present a simple econometric methodology for the separate identification of multiple social interactions. The setting under which we achieve separation is special, but is likely to be appropriate in many applications. Keywords: Social choice
   
   
2. On Gender Inequality and Life Satisfaction: Does Discrimination Matter? Date: 2007-04 By: Christian Bjørnskov (Aarhus School of Business, Department of Economics, Aarhus C, Denmark) Axel Dreher (KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich Switzerland and CESifo, Germany) Justina A.V. Fischer (Hoover Institution, Stanford University Stanford, CA) URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:kof:wpskof:07-161&r=soc
   
   This paper analyzes the impact of gender discrimination on individual life satisfaction using a cross-section of 66 countries. We employ measures of discrimination of women in the economy, in politics, and in society more generally. According to our results, discrimination in politics is important to individual well-being. Overall, men and women are more satisfied with their lives when societies become more equal. Disaggregated analysis suggests that our results for men are driven by the effect of equality on men with middle and high incomes, and those on the political left. To the contrary, women are more satisfied with increasing equality independent of income and political ideology. Equality in economic and family matters does overall not affect life satisfaction. However, women are more satisfied with their lives when discriminatory practices have been less prevalent in the economy 20 years ago. Keywords: Gender gap, happiness, well-being, discrimination, life satisfaction JEL: I31 J16
   
   
3. Interregional diversity of fairness concerns - An online ultimatum experiment Date: 2007-05-16 By: Sebastian J. Georg (BonnEconLab, University of Bonn) Werner Güth (Max Planck Institute of Economics Jena, Strategic Interaction Unit) Gari Walkowitz (BonnEconLab, University of Bonn) Torsten Weiland (Max Planck Institute of Economics Jena, Strategic Interaction Unit) URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:jrp:jrpwrp:2007-016&r=soc
   
   Does geographic distance or the perceived social distance between subjects significantly affect proposer and responder behavior in ultimatum bargaining? To answer this question, subjects play a one-shot ultimatum game with three players (proposer, responder, and a passive dummy player) and asymmetric information (only the proposer knows what can be distributed). Treatments differ in their geographic scope by involving either one or three different locations in Germany. Observed behavior reflects the robust stylized facts of this class of ultimatum experiments and can be adequately explained by other-regarding preferences. While responder behavior does not condition on co-players' location of residence, self-interest of proposers varies significantly with the latter. Altogether, we do not detect strong discrimination based on geographic distance. Keywords: ultimatum bargaining, cross-cultural experiments, social preferences JEL: C78 C91 Z13
   
   
4. Cooperation in the Commons with Unobservable Actions Date: 2006-11 By: Nori Tarui (Department of Economics, University of Hawaii at Manoa) Charles Mason (Department of Economics and Finance, University of Wyoming) Stephen Polasky (Department of Applied Economics, University of Minnesota) Greg Ellis (Department of Economics, University of Washington) URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:hai:wpaper:200712&r=soc
   
   We model a dynamic common property resource game with unobservable actions and non-linear stock dependent costs. We propose a strategy profile that generates a worst perfect equilibrium in the punishment phase, thereby supporting cooperation under the widest set of conditions. We show under what set of parameter values for the discount rate, resource growth rate, harvest price, and the number of resource users, this strategy supports cooperation in the commons as a subgame perfect equilibrium. The strategy profile that we propose, which involves harsh punishment after a defection followed by forgiveness, is consistent with human behavior observed in experiments and common property resource case studies. Keywords: Common property resource, cooperation, dynamic game, unobservable actions JEL: D62 Q20
   
   
5. Impact Of Coherent Versus Multiple Identities On Knowledge Integration Date: 2007-05 By: A. WILLEM H. SCARBROUGH M. BUELENS URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:rug:rugwps:07/464&r=soc
   
   This paper addresses the influence of two competing views of social identity on knowledge integration within organizations. One view sees social identity primarily as a coherent characteristic of organisations, which can leverage knowledge integration by developing loyalty, trust, shared values and implicit norms (Kogut and Zander, 1996). The opposing view considers social identification as multiple and fragmented (Albert, Ashforth and Dutton, 2000; Alvesson, 2000). This fragmented view emphasises the problematic nature of social identity for knowledge integration. The aim of this paper is to examine these competing accounts and to develop insight under what conditions coherent respectively multiple social identities are advantageous for knowledge integration by the comparative analysis of two polar case studies. Our case studies reveal the different effects of a coherent versus multiple identity on knowledge integration and the need for a cohere company-wide social identity to leverage knowledge integration between organizational units. Keywords: case studies, knowledge integration, multiple identities, organization theory, organization-wide identity, social identity

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Negara Indonesia, masih adakah?

Edy Prasetyono - Kompas, July 28, 2006

Hari-hari ini kita menyaksikan perkembangan yang membahayakan bangunan negara-bangsa Indonesia. Masyarakat gampang bereaksi atas RUU, isu, atau yang lain. Beberapa kelompok masyarakat saling berhadapan. Semua menunjuk pada gejala yang sama, negara tidak hadir.

Salah satu alasan dibentuknya negara adalah keamanan. Ini merupakan barang publik (public goods) yang harus diberikan negara kepada masyarakat. Negara dapat menggunakan alat kekerasan secara sah melalui proses demokratis untuk memberi keamanan kepada masyarakat. Tugas dan kewenangan negara ini diberikan oleh rakyat melalui proses politik. Kewenangan ini tidak diberikan kepada entitas nonnegara karena mereka tidak pernah mendapat mandat politik secara demokratis untuk menggunakan alat kekerasan. Karena itu, sikap diam negara dan alat penegak hukum dalam menyikapi benturan antarkelompok masyarakat dengan fungsi dan atribut yang seharusnya hanya dimiliki negara akan mengancam eksistensi negara itu sendiri. Orang akan mempertanyakan di mana negara saat ini. Mengapa negara seolah membiarkan kekerasan yang dilakukan entitas non-state terhadap kelompok dan individu warga negara lain?

Hal kedua, bangsa Indonesia tidak pernah diikat ideologi-institusi primordialisme, baik etnisitas, ras, maupun agama. Ikatan bangsa Indonesia adalah sejarah masa lalu dengan batas teritorial yang spesifik dan kehendak hidup ke depan.

Pancasila dan komunitas politik

Sebagai hasil sejarah dan politik, kedua hal ini mengkristal dalam Pancasila. Meski dihujat setelah Orde Baru jatuh, Pancasila adalah kesepakatan bangsa Indonesia yang heterogen. Sebuah pengakuan tentang kemajemukan individu dan kelompok yang mengikatkan diri dalam entitas yang disebut Indonesia. Keragaman bangsa Indonesia tidak mungkin dihapus atau diseragamkan. Jika tidak, Indonesia menghadapi perpecahan. Inilah Indonesia.

Sementara itu, secara institusional-politis, sejarah dan aspirasi hidup bersama harus diikat dalam suatu komunitas politik dan hukum dengan institusi-institusi dan kodifikasi hak dan kewajiban yang sama bagi semua warganya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, baik secara etnis, agama, maupun jender. Inilah fondasi bangunan yang bernama Indonesia.

Mengingat eksistensi bangsa Indonesia tidak pernah didasarkan etnisitas, ras, dan agama, maka ia lebih banyak tergantung dari apa yang dilakukan negara Indonesia. Bangsa Indonesia adalah suatu konstruksi politik yang tidak permanen. Ia ada karena diikat negara Indonesia. Jika institusi negara tidak mampu mewadahi keragaman Indonesia dan memenuhi kepentingan dasar warga negara menjadi barang publik dan jika negara Indonesia hilang, maka hilang pula bangsa Indonesia.

Benar, bangsa Indonesia lahir sebelum negara Indonesia terbentuk tahun 1945, yaitu saat Sumpah Pemuda 1928. Tetapi, Sumpah Pemuda adalah suatu konstruksi politik pembentukan bangsa Indonesia.

Apakah bangsa Indonesia tetap eksis jika negara Indonesia tidak ada? Tidak! Bandingkan dengan bangsa Kurdi. Dengan populasi sekitar 18-20 juta, bangsa Kurdi tetap eksis meski tidak ada negara Kurdi. Bandingkan juga dengan bangsa China. Ada yang disebut Chinese American, Chinese German, atau Chinese Australian, bahkan jika negara China tidak ada. Ini terjadi karena eksistensi bangsa China atau Kurdi tidak tergantung keberadaan negaranya.

Namun, jika orangtua saya yang Jawa menetap di Jerman, lalu saya lahir dan menjadi warga negara Jerman, saya tidak akan pernah merasa sebagai bangsa Indonesia, tetapi merasa orang Jawa. Paling tidak a Javanese German, bukan Indonesian German. Karena itu, dalam pengertian ini bangsa Indonesia tidak natural, tetapi suatu konstruksi sosial politik.

Dua ancaman

Karena itu, ketika prinsip heterogenitas dan pluralisme terancam dalam negara Indonesia–yang merupakan kesepakatan politik–kita menghadapi dua ancaman, yaitu ancaman terhadap eksistensi negara Indonesia dan bangsa Indonesia.

Hal ini nyaris dilupakan para elite. Bangunan politik dan legal tidak lagi mengarah pada pembentukan sentimen/perasaan dan ideologi kebangsaan bersama, pemahaman, aspirasi, dan gagasan bersama yang mengikat semua anggota bangsa Indonesia yang majemuk. Pernyataan sikap dan kebebasan untuk menyampaikan perbedaan dibatasi, bahkan diancam dengan kekerasan fisik oleh kelompok masyarakat tertentu. Negara dan seperangkat institusinya seolah membuka ruang untuk itu, baik melalui bangunan atas dalam bentuk kerangka institusional dan legal, maupun melalui bangunan bawah dengan lahirnya kelompok-kelompok independen yang membatasi kebebasan individu dan masyarakat. Negara seolah membiarkan hidupnya entitas-entitas nonnegara yang merongrong mandat politik negara yang diberikan oleh rakyat, yaitu kekuasaan untuk menegakkan keamanan.

Indonesia sebagai negara bangsa harus kembali hadir untuk menegaskan posisinya sebagai ikatan politik beragam individu dan masyarakat. Kita semua harus berpikir kembali tentang keindonesiaan. Bukan Indonesia hasil penyeragaman, tetapi Indonesia yang terdiri dari keragaman, disatukan ikatan sejarah dan aspirasi hidup ke depan, yang secara politik diwadahi institusi politik dan hukum yang mengakui hak dan kewajiban yang sama di atas sentimen etnis, ras, dan agama. Atas dasar ini, individu, kelompok, dan masyarakat berinteraksi untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.

artikel ini juga dapat diunduh di sini.

Selanjutnya.. Sphere: Related Content

Apakah Grammen Bank Berbeda Dari Bank-bank Konvensional?

Muhammad Yunus - Agustus 2006

Metodologi Grameen Bank nyaris seluruhnya merupakan kebalikan dari metodologi perbankan konvensional. Perbankan konvensional berlandaskan prinsip bahwa semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak manfaat yang akan diperoleh. Dengan kata lain, jika Anda hanya memiliki sedikit harta atau bahkan tak memiliki harta secuil pun, tak akan ada manfaat yang akan Anda peroleh. Sebagai hasilnya, lebih dari separuh populasi dunia tak pernah menikmati manfaat jasa keuangan dari bank-bank konvensional. Perbankan konvensional bekerja berdasarkan jaminan-jaminan tertentu, sementara sistem Grameen sama sekali tidak menggunakan sistem penjaminan.

Grameen Bank dibangun dengan keyakinan bahwa hak memperoleh kredit merupakan bagian dari hak-hak dasar manusia (hak-hak asasi manusia, HAM). Sehingga Grameen Bank membangun sebuah sistem yang mendahulukan mereka yang paling miskin untuk memperoleh kredit. Metodologi Grameen tidak berlandaskan suatu penaksiran terhadap penguasaan atau kepemilikan seseorang atas hal-hal yang bersifat material, tetapi lebih menaksir kemampuan tersembunyi (potensi) seseorang. Grameen percaya bahwa semua manusia, termasuk yang paling miskin sekali pun, dikaruniai potensi tak terbatas. Di sinilah letak bedanya. Perbankan konvensional lebih menekankan kepada apa yang telah dimiliki atau dikuasai seseorang, sementara Grameen justru berusaha menggali potensi yang belum dikembangkan dari seseorang.

Perbankan konvensional dimiliki dan dikuasai oleh kelompok kaya, terutama laki-laki. Grameen Bank dimiliki dan dikuasai oleh perempuan-perempuan miskin.

Tujuan sentral dari perbankan konvensional adalah bagaimana memaksimalkan laba (profit). Sementara tujuan Grameen Bank adalah untuk memberikan pelayanan keuangan kepada kelompok miskin, terutama perempuan, untuk membantu mereka keluar dari dari lingkaran setan kemiskinan, membuat kemampuan mereka dapat digali untuk mendapatkan laba secara keuangan. Pernyataan tersebut merupakan tujuan-tujuan yang saling melengkapi, yang merupakan cerminan dari kombinasi cara pandang sosial dan ekonomi sekaligus.

Perbankan konvensional lebih memusatkan perhatiannya kepada laki-laki, sementara Grameen justru memberikan prioritas tertinggi kepada perempuan. Sekitar 96% debitor Grameen Bank adalah perempuan. Grameen Bank bekerja untuk meningkatkan status perempuan dari kelompok miskin dengan memberikan peluang menguasai dan memiliki suatu asset tertentu. Oleh karena itu Grameen Bank senantiasa memastikan bahwa hak-hak penguasaan dan kepemilikan atas asset hasil pinjaman debitornya adalah atas nama peminjam, dalam hal ini kelompok perempuan.

Cabang-cabang Grameen Bank terletak di wilayah perdesaan, berbeda dengan perbankan konvensional yang justru selalu berusaha mendekatkan diri dengan wilayah-wilayah bisnis dan wilayah perkotaan. Prinsip pertama perbankan Grameen adalah bahwa debitor tidak perlu pergi ke bank, tetapi bank lah yang seharusnya mendatangi debitornya. Dengan 18.795 staf Grameen Bank melayani 6,61 juta peminjam langsung di rumah mereka di 71.371 desa yang tersebar di seluruh Bangladesh setiap minggu. Pembayaran pinjaman juga dibuat semudah mungkin dengan memecah-mecah total pinjaman yang harus dibayar menjadi sejumlah dana yang sangat kecil yang dapat dibayarkan setiap minggu. Melakukan bisnis dengan cara seperti itu memang memberi kerja ekstra bagi bank, tetapi hal tersebut justru akan membuat peminjam menjadi lebih nyaman berurusan dengan bank.

Tidak ada instrumen hukum antara peminjam dan pemberi pinjaman pada metodologi Grameen. Tidak ada pengaturan khusus bahwa seorang debitor akan diseret ke meja hijau apabila gagal mengembalikan pinjamannya. Ini juga merupakan perbedaan dasar dengan perbankan konvensional. Metodologi Grameen juga tidak melibatkan campur-tangan pihak ketiga dalam penegakkan asas-asas kontrak antara Grameen Bank dengan peminjamnya.

Perbankan konvensional selalu menggunakan moda 'hukuman' bagi peminjamnya jika mereka tidak tepat jadual dalam pembayaran kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Perbankan konvensional akan menyebut para debitor seperti sebagai "defaulters". Metodologi Grameen membolehkan debitor yang tak taat jadual untuk melakukan penjadualan-lang pembayaran pinjamannya tanpa membebani mereka dengan rasa bersalah (sesungguhnya, mereka memang tidak melakukan kesalahan apa pun).

Ketika seorang debitor mengalami kesulitan, perbankan konvensional mulai khawatir dengan uang mereka, dan kemudian melakukan upaya apa pun untuk menarik kembali uang tersebut, termasuk melakukan penyitaan atas jaminan sesuai perjanjian. Pada kasus serupa, staf Grameen Bank akan bekerja ekstra keras untuk membantu para debitor yang tengah mengalami kesulitan, dan melakukan upaya apa pun agar para debitor tersebut agar dapat memulihkan kemampuannya sehingga mereka dapat menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. Setelah itu, barulah masalah pembayaran pinjaman dibicarakan.

Terhadap debitor bermasalah, perbankan konvensional tidak pernah menghentikan "argometer" bunganya kecuali pada pengecualian khusus. Bunga yang dikenakan pada pinjaman bahkan dapat berlipat lebih besar dari pinjaman pokok, tergantung pada periode pinjaman yang disepakati. Pada Grameen Bank, total bunga dari suatu pinjaman tidak akan pernah melampaui besarnya pinjaman pokok, tak peduli berapa lama pinjaman tersebut belum juga dibayarkan.

Perbankan konvensional tidak menaruh perhatian kepada apa yang terjadi dengan keluarga peminjam sebagai dampak dari tindakan mereka bertransaksi dengan lembaga keuangan tersebut. Sistem Grameen memantau situasi keluarga peminjam, seperti pendidikan anak-anak mereka (secara rutin Grameen Bank memberikan beasiswa dan pinjaman pendidikan), mutu permukiman, mutu sanitasi, akses terhadap air bersih, serta kemampuan mereka menghadapi bencana serta situasi-situasi gawat-darurat lainnya. Sistem Grameen membantu para debitor membangun dana pensiun mereka serta berbagai bentuk tabungan.

Bunga pada perbankan konvensional umumnya dijumlahkan setiap tiga bulan, sementara pada Grameen Bank semua bunga merupakan bunga apa adanya.

Pada kasus meninggalnya seorang debitor, sistem Grameen tidak memaksa keluarga yang ditinggalkan untuk mewarisi kewajiban pembayaran pinjaman tersebut. Grameen Bank memiliki suatu layanan asuransi yang akan membayarkan pinjaman debitornya apabila mereka meninggal. Tidak ada beban yang dialihkan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Pada perbankan Grameen bahkan seorang pengemis pun memperoleh perhatian. Grameen Bank melaukan pendekatan dan membujuk para pengemis untuk bergabung. Staf-staf Grameen Bank mendorong para pengemis untuk tidak sekedar mengemis, tetapi menjual sesuatu yang dapat mereka tawarkan. Gagasannya adalah agar mereka dapat "lulus" dan keluar dari komunitas pengemis, bukan untuk mendorong mereka mengemis secara lebih kreatif.

Program-program tersebut di atas tidak akan pernah menjadi kerja-kerja perbankan konvensional.

Sistem Grameen merangsang para debitor untuk mengadopsi tujuan-tujuan perbaikan di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut dikenal dengan sebutan "Keputusan Enambelas" (tak perlu ada mas-kawin, pendidikan untuk anak-anak, WC umum, menanam phon, makan sayur untuk memerangi rabun-senja yang banyak diidap anak-anak, pengaturan penyediaan air bersih, dan sebagainya). Perbankan konvensional tidak memusingkan urusan-urusan seperti itu.

Pada Grameen Bank, kami melihat orang miskin sebagai manusia yang dikerdilkan (dibonsai). Jika benih dari sebuah pohon raksasa ditanam di pot kecil, pohon yang tumbuh adalah pohon versi miniatur dari ukuran yang sesungguhnya. Hal tersebut bukan karena kesalahan benih itu, karena benih tidak tahu apa-apa tentang tempat dimana ia tumbuh. Orang menjadi miskin karena masyarakat mengingkari mereka, padahal masyarakat adalah tempat mereka bertumbuh. Mereka hanya mendapatkan pot kecil untuk bertumbuh. Usaha-usaha Grameen Bank adalah memindahkan mereka dari pot kecil itu ke lahan yang lebih subur dari suatu masyarakat.

Jika kita berhasil melakukannya, tidak akan ada lagi "bonsai" manusia di dunia ini. Dan kita akan meraih dunia bebas kemiskinan.

(terjemehan oleh awicaks dari tulisan Muhammad Yunus)

Selanjutnya.. Sphere: Related Content